erek91

Tiongkok Kuno

Erick Thohir Rombak Susunan Dewan Komisaris Angkasa Pura I******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan dewan komisaris PT Angkasa PuraI (AP1).

Hal tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-227/MBU/08/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I.

Melalui surat keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada Senin (7/8) tersebut, Erick memberhentikan dengan hormat Djoko Sasono sebagai Komisaris Utama AP I dan Tri Budi Satriyo sebagai Komisaris Independen.

"Mewakili Manajemen, kami mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Djoko Sasono dan Bapak Tri Budi Satriyo atas kontribusi dalam membina serta mengarahkan manajemen AP1 selama periode lima tahun terakhir. Kami juga mengucapkan selamat dan menyambut dengan hangat Bapak Novie Riyanto sebagai Komisaris Utama perusahaan. Dengan pengalaman dan expertise beliau yang telah malang melintang di dunia penerbangan dan kebandarudaraan nasional. Kami optimistis Pak Novie akan dapat membawa kontribusi positif terhadap perusahaan," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (8/8).

Ia mengatakan sebelum diangkat sebagai Komisaris Utama AP I, Novie Riyanto telah banyak dipercaya untuk mengemban berbagai posisi penting dan strategis di bidang penerbangan nasional, di antaranya Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan (2015-2016), Direktur Utama Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia (2016-2020), Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2020-2022).

Novie juga tercatat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (2022-2023).

Dengan perombakan tersebut, berikut susunan Dewan Komisaris AP I selengkapnya:
1. Komisaris Utama: Novie Riyanto
2. Komisaris Independen: Irfan Wahid
3. Komisaris Independen: Erwan Agus Purwanto
4. Komisaris: Danang Parikesit
5. Komisaris: Elen Setiadi
6. Komisaris: Hidayat Amir

Percaya pada Kerajaan Allah

Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Bakal Dilarang Lintas di Jabodetabek******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan kendaraan yang tak lolos uji emisi bakal dilarang melintas di Jabodetabek.

Menurut Budi, uji emisi menjadi sesuatu yang sentral dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.

Budi menuturkan pihaknya bersama Pemprov DKI dan kepolisian akan melakukan penegakan hukum bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.

Selain uji emisi, untuk mengurangi polusi dan menekan kemacetan, pihaknya juga menentukan aturan keterisian penumpang dalam sebuah mobil. Budi menilai saat ini satu mobil kebanyakan hanya diisi oleh satu orang atau maksimal dua orang.

Oleh karena itu, pihaknya akan mempertimbangkan mengubah aturan 3 in 1menjadi 4 in 1. Artinya, satu mobil wajib diisi empat orang.

"Jadi katakanlah mereka dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun," terang Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Pemprov DKI bersama kepolisian berencana menerapkan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Pemprov DKI menyatakan bakal melakukan penegakan hukum terkait hal tersebut paling lama dua bulan ke depan.

"Mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam satu atau dua bulan ini," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengutipAntara, Kamis (3/8) lalu.

Asep mengatakan pihaknya kini juga tengah membahas masalah tilang tersebut dengan Polda Metro Jaya, selaku pihak yang akan menindak para pengguna kendaraan tidak lulus uji emisi di jalan.

"Kami sudah mulai dengan polisi, dengan Dirlantas Polda Metro Jaya. Kami akan serius untuk melaksanakan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi," Asep.

Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya memakai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum untuk menjerat pengguna kendaraan yang tunggangannya tak lulus uji emisi.

Pada Pasal 285 ayat 1 ditetapkan:

"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu".

Lalu pada Pasal 286 isinya: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu".

Berdasarkan aturan ini pengemudi motor bisa ditilang dengan denda Rp250 ribu bila kendaraan yang digunakan tak diuji emisi. Sedangkan denda untuk mobil sebesar Rp500 ribu.

Selain itu ada juga Peraturan Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2020 yang mengatur tentang kewajiban uji emisi, yakni pada Pasal 2 ayat 1 yang isinya: "Sasaran uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor: (a) Mobil Penumpang Perseorangan; dan (b) Sepeda Motor, yang beroperasi di jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta".

Kemudian, pasal 2 ayat (2) "Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang batas usia kendaraannya lebih dari 3 (tiga) tahun".

Pelanggar uji emisi juga dapat sanksi berupa bayar tarif parkir termahal dan penerapan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[Gambas:Video CNN]

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Bulog Percepat Impor 700 Ribu Ton Beras Demi Hadapi El Nino******

Perum Bulogmempercepat realisasi impor700 ribu ton berasuntuk mengantisipasi fenomena El Nino.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan jumlah itu merupakan sisa dari penugasan impor beras 2,3 juta ton yang ditugaskan pemerintah terhadap perusahaannya pada 2022 dan 2023 ini.

Ia mengatakan dari total penugasan itu, pihaknya sudah merealisasikan impor beras 1,6 juta ton. Ia menerangkan percepatan impor perlu segera dilakukan lantaran produksi gabah atau beras dalam negeri pada semester II tahun ini turun dibanding semester I.

Penurunan produksi itu katanya, pasti akan berimbas ke potensi penyerapan beras Bulog.

"Untuk itu upaya pemenuhan kebutuhan stok cadangan beras pemerintah memang harus segera dipenuhi dari sumber lain yaitu importasi beras sesuai yang sudah diputuskan oleh pemerintah," kata Suyamto dalam keterangan resmi, Jumat (11/8).

Ia menambahkan hingga 10 Agustus 2023, Bulog sudah menyerap 780 ribu ton beras produksi dalam negeri. Sementara total stok beras yang dikuasai Bulog mencapai 1,3 juta ton.

Bulog, lanjut Sumyamto, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga pemerataan ketersediaan stok.

"Bulog juga terus menjamin kebutuhan pangan khususnya beras akan terus tersedia, terutama dalam kondisi rawan seperti saat ini," ujarnya.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi fenomena El Nino bakal melanda Indonesia tahun ini dan mencapai puncaknya pada September 2023.

Namun, prediksi BRIN ini berbeda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pasalnya, BMKG menyebut fenomena iklim pemicu turunnya curah hujan itu akan mencapai puncaknya  Agustus ini.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer (PRIMA) BRIN Eddy Hermawan mengatakan dia menemukan terjadinya pergeseran puncak El Nino yang diprediksi pada akhir September-Oktober, berdasarkan kajiannya dari berbagai literatur ilmiah.

"El Nino 2023 tergolong unik karena puncaknya diduga bakal terjadi akhir September/awal Oktober 2023, tidak pada bulan November/Desember seperti pada umumnya. Selain itu, durasinya pun tergolong relatif pendek (berakhir hingga awal 2024)," kata Eddy, mengutip laman resmi BRIN, Jumat (4/8).

[Gambas:Video CNN]

maniak kecepatan

Tol di IKN Akan Dirancang Khusus Supaya Bisa untuk Landas Pacu Pesawat******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) menyebut Jalan Tol Akses IKN Nusantara Seksi 6A dan 6B akan dirancang khusus sehingga dapat difungsikan sebagai landasan pacu atau runawaypesawat.

Dengan rancangan khusus ini, jalan tol sepanjang 3 km akan didesain khusus dengan kontur jalan lurus sebagaimana runwaypesawat. 

"Jalan tol tersebut yang dalam keadaan tertentu dapat berfungsi sebagai runway pesawat," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga seperti dikutip dari Antara,Rabu (9/8).

Kemungkinan panjang jalan arteri IKN tersebut sekitar 1-2 km agar dapat didarati oleh pesawat.

Ia mengatakan beberapa negara di dunia telah memanfaatkan jalan-jalan yang lurus untuk bisa didarati atau menjadi landasan pesawat.

[Gambas:Video CNN]

Sistem lotere penuh waktu

Zulhas: Saya Malu Sama Vietnam, Kecil Tapi Perdagangan 4 Kali Lipat RI******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas malu lantaran nilai perdagangan Indonesia lebih rendah dibandingkan Vietnam. Padahal penduduk Vietnam lebih sedikit dari Indonesia.

"Saya kemarin agak malu juga. Vietnam itu lebih kecil dari kita, negara penduduknya lebih kecil. Tapi perdagangannya empat kali lebih besar dari kita," kata Zulhas di acara Indonesia Startup Ecosyatem Summit 2023, Jumat (11/8).

Zulhas memberi contoh nilai perdagangan RI dengan Korea Selatan (Korsel) mencapai US miliar. Sedangkan Vietnam-Korsel mencapai US miliar.

Tak hanya dengan Vietnam, nilai perdagangan RI juga kalah dari Thailand. Zulhas memberi contoh nilai perdagangan RI dengan Timur Tengah hanya seperenam dari nilai perdagangan Thailand dengan Timur Tengah.

"Padahal yang pergi haji kita, yang makan kita, yang belanja kita, tapi dagang kita kecil," kata Zulhas," katanya.

"Orang cari rendang dari Thailand, orang cari ikan dan sayuran dari Vietnam, bukan dari Indonesia," kata Zulhas.

Sebelumnya keluhan sama juga pernah diungkapkan Zulhas. Zulhas mengatakan investasi Korsel di Vietnam menjadi penyebab mengapa nilai dagang kedua negara itu lebih tinggi dibandingkan Korsel-RI.

"Itu karena banyak investasi Korsel di Vietnam," kata Zulhas di kantor PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Bekasi, Selasa (11/7).

Ke depan, imbuhnya, pemerintah serta duta besar Korsel untuk Indonesia akan berusaha agar nilai perdagangan Korsel dan Indonesia dapat menyaingi Korsel-Vietnam.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Bakal Dilarang Lintas di Jabodetabek******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan kendaraan yang tak lolos uji emisi bakal dilarang melintas di Jabodetabek.

Menurut Budi, uji emisi menjadi sesuatu yang sentral dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.

Budi menuturkan pihaknya bersama Pemprov DKI dan kepolisian akan melakukan penegakan hukum bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.

Selain uji emisi, untuk mengurangi polusi dan menekan kemacetan, pihaknya juga menentukan aturan keterisian penumpang dalam sebuah mobil. Budi menilai saat ini satu mobil kebanyakan hanya diisi oleh satu orang atau maksimal dua orang.

Oleh karena itu, pihaknya akan mempertimbangkan mengubah aturan 3 in 1menjadi 4 in 1. Artinya, satu mobil wajib diisi empat orang.

"Jadi katakanlah mereka dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun," terang Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Pemprov DKI bersama kepolisian berencana menerapkan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Pemprov DKI menyatakan bakal melakukan penegakan hukum terkait hal tersebut paling lama dua bulan ke depan.

"Mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam satu atau dua bulan ini," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengutipAntara, Kamis (3/8) lalu.

Asep mengatakan pihaknya kini juga tengah membahas masalah tilang tersebut dengan Polda Metro Jaya, selaku pihak yang akan menindak para pengguna kendaraan tidak lulus uji emisi di jalan.

"Kami sudah mulai dengan polisi, dengan Dirlantas Polda Metro Jaya. Kami akan serius untuk melaksanakan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi," Asep.

Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya memakai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum untuk menjerat pengguna kendaraan yang tunggangannya tak lulus uji emisi.

Pada Pasal 285 ayat 1 ditetapkan:

"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu".

Lalu pada Pasal 286 isinya: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu".

Berdasarkan aturan ini pengemudi motor bisa ditilang dengan denda Rp250 ribu bila kendaraan yang digunakan tak diuji emisi. Sedangkan denda untuk mobil sebesar Rp500 ribu.

Selain itu ada juga Peraturan Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2020 yang mengatur tentang kewajiban uji emisi, yakni pada Pasal 2 ayat 1 yang isinya: "Sasaran uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor: (a) Mobil Penumpang Perseorangan; dan (b) Sepeda Motor, yang beroperasi di jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta".

Kemudian, pasal 2 ayat (2) "Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang batas usia kendaraannya lebih dari 3 (tiga) tahun".

Pelanggar uji emisi juga dapat sanksi berupa bayar tarif parkir termahal dan penerapan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[Gambas:Video CNN]