dingdongtogel

senjata luar angkasa

tafsir mimpi 2022

Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji pegawai negeri sipil (PNS) eselon I jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja gaji PNS itu jauh lebih rendah. Padahal, beban kerja yang diampu keduanya sama.

Karenanya, ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan. Hal ini memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PNS.

Menurut Aba, saat ini sistem penggajian PNS belum adil dan merata. Misalnya, ada yang menerima fasilitas dan gaji seperti air mengalir, tapi ada juga yang seret.

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Lantas, seperti apa perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan?

Lihat Juga : Daftar Sanksi Bagi Penumpang Kereta Kebablasan, Berlaku Kamis Besok

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

Lihat Juga : ANALISISMenguji Klaim Jokowi Lapangan Kerja Naik 40 Kali Berkat Hilirisasi

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Lihat Juga : Kemenpan Ungkap Alasan Pemerintah Masih Rekrut PPPK Meski Ada PNS

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Li Shifan

buku mimpi 2d preman

Koper Bagus dan Murah di Transmart Didiskon 50%+20%******

Jakarta, CNN Indonesia--

Masih belum punya koper karena mahal-mahal? Cus, beli kopernya di Transmart, mumpung ada Full Day Sale cuma hari ini, Selasa (22/8) sampai pukul 22.00 di seluruh gerai Transmart.

Soalnya ada diskon gede-gedean buat pembelian koper di Transmart Full Day Sale hari ini yang sayang banget buat dilewatkan!

Lihat Juga : Pulang Kantor Mlipir Dulu ke Transmart, Mumpung Ada Full Day Sale!

Transmart berani jamin harga produk yang didiskon, pasti lebih miring dari toko sebelah. Sebelum kehabisan, langsung aja ke Transmart terdekat!

Jangan lupa upgradeakun Allo Bank ke Allo Prime dan mengaktifkan Allo Pay Later supaya bisa klaim ekstra diskon dan belanja sekarang bayar belakangan.

Atau langsung aja mengajukan pembukaan kartu kredit instan Bank Mega atau Mega Syariah yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Supaya kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik, jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank, ya!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Makan seluruh dunia

kelapa88

Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji pegawai negeri sipil (PNS) eselon I jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja gaji PNS itu jauh lebih rendah. Padahal, beban kerja yang diampu keduanya sama.

Karenanya, ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan. Hal ini memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PNS.

Menurut Aba, saat ini sistem penggajian PNS belum adil dan merata. Misalnya, ada yang menerima fasilitas dan gaji seperti air mengalir, tapi ada juga yang seret.

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Lantas, seperti apa perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan?

Lihat Juga : Daftar Sanksi Bagi Penumpang Kereta Kebablasan, Berlaku Kamis Besok

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

Lihat Juga : ANALISISMenguji Klaim Jokowi Lapangan Kerja Naik 40 Kali Berkat Hilirisasi

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Lihat Juga : Kemenpan Ungkap Alasan Pemerintah Masih Rekrut PPPK Meski Ada PNS

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Zhanye Panjang

slot gacor hari ini jp

Anggota DPRD sambut baik Jakarta jadi kota global******

Pemprov DKI Jakarta segera menuntaskan persoalan pengangguran dan pendidikan tersebut terlebih dahulu

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyambut baik langkah-langkah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global (global city)  setelah tak lagi menyandang ibu kota meski persoalan pengangguran dan pendidikan masih menjadi tantangan ke depan. Terkait hal itu, Lukmanul, mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera menuntaskan persoalan pengangguran dan pendidikan tersebut terlebih dahulu. "Tentunya kami mendukung Jakarta jadi global city karena itu setara dengan New York dan Melbourne. Tapi saya harap persoalan pengangguran dan pendidikan segera dituntaskan karena sudah mendesak," kata Lukmanul Hakim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat. Dia mengakui ketersediaan lapangan pekerjaan dan belum merata penyebaran sekolah negeri masih menjadi persoalan klasik ke depan namun kalau ditangani secara lebih serius pasti bisa diselesaikan.

Lukmanul mengatakan kedua hal itu penting untuk direalisasikan apalagi saat ini pemerintah pusat dan Badan Legislasi DPR RI sedang rapat kerja bersama membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

 Berdasarkan rilis data BPS DKI Jakarta Agustus 2023, terdapat sekitar 350 ribu warga Jakarta yang belum mendapatkan pekerjaan. Selain itu, berdasarkan data Disdik DKI Jakarta Tahun 2021 masih ada 86 kelurahan yang belum memiliki SMP Negeri dan 168 Kelurahan yang masih belum ada SMA/SMK Negeri di Jakarta. Hal itu, kata dia, tentunya menunjukkan bahwa persoalan pengangguran dan pendidikan menjadi persoalan fundamental yang memerlukan perhatian khusus agar dapat menciptakan SDM unggul di Jakarta.

Menurut dia dalam penanganan persoalan pendidikan dan pengangguran di Jakarta tidak bisa dilakukan secara parsial (sepotong-sepotong).
"Selesaikan dan implementasi dulu konsep link and match di sektor pendidikan. Baru kemudian lebih mudah kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lain di Jakarta seperti stunting, krisis air bersih, banjir, macet, dan perekonomian," kata Lukmanul.
 Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah berharap pembahasan RUU tentang DKJ dapat segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum. “Kita harus konsisten dengan amanat dalam UU IKN (Ibu Kota Negara), UU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 41 ayat 2, yang mengamanatkan bahwa revisi UU Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah UU IKN diundangkan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/3). Dia menjelaskan UU IKN tersebut disahkan pada 15 Februari 2022, sehingga revisi UU tentang DKJ mestinya telah selesai pada 15 Februari 2024. Oleh karena itu DPR RI didorong agar segera menyelesaikan pembahasan revisi regulasi tersebut. Pihaknya mengaku telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR RI pada Januari 2024. Namun, pembahasan itu diundur lantaran adanya pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.Baca juga: BUMD Jakarta Diminta Tingkatkan Sinergi, Dukung Jakarta Global City
Baca juga: Dinsos DKI minta masyarakat tetap jaga ketertiban usai Pemilu 2024
Baca juga: Ahli: makna 'cerdas' dalam kota cerdas adalah pengelolaan sumber daya

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Master Pedang Sembilan Surga

pencethoki

IHSG Perkasa ke 6.921 di Awal Pekan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.921 pada Senin (29/8). Indeks saham menguat 26,28 poin atau 0,38 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,41 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,24 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 280 saham menguat, 258 terkoreksi, dan 214 lainnya stagnan.

Mengikuti, bursa saham Eropa juga ikut menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,07 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,39 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,57 persen.

Senada dengan Asia dan Eropa, saham Amerika juga ikut melemah. Indeks S&P 500 menguat 0,67 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,54 persen, dan indeks NASDAQ Composite juga menguat 0,94 persen.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Dahuanglu

suhu slot88 link alternatif

Dalam forum BIMP******

Stabilitas dan kemakmuran harus diupayakan, agar integrasi ekonomi lebih baik ke depan menuju sub-kawasan yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dalam pertemuan Strategic Planning Meeting Kerja Sama Ekonomi Sub Regional Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) menyampaikan bahwa saat ini waktunya mempunyai peran lebih krusial dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.

Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menyampaikan hal itu, di Jakarta, Jumat, mengingat situasi geopolitik yang tengah memanas saat ini.

Indonesia mengangkat konsep “chrono-politic” dan “chrono-economy” dalam pertemuan BIMP-EAGA untuk mengilustrasikan pentingnya peranan waktu dalam pengambilan keputusan internasional.

“Kedua konsep tersebut menjelaskan bagaimana waktu mempengaruhi perilaku konsumen, keputusan investasi dan siklus ekonomi. Jika BIMP-EAGA tidak cukup gesit untuk mengadopsi dinamika ini, maka akan tertinggal dalam kompetisi,” ujar Edi pula.

Dalam pertemuan yang digelar di Kuching, Malaysia tersebut, Indonesia memandang perlu sesegera mungkin dilakukan persiapan penyusunan dokumen visi pasca 2025 dengan menyesuaikan berbagai perkembangan global yang terjadi saat ini.

“Stabilitas dan kemakmuran harus diupayakan, agar integrasi ekonomi lebih baik ke depan menuju sub-kawasan yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan,” kata Edi.

Di samping itu, beberapa isu strategis juga dilaporkan oleh klaster untuk mendorong integrasi ekonomi di sub-kawasan, di antaranya pembentukan kelompok kerja yang fokus pada isu strategis, yakni Working Group (WG) on Economic Zonesdan WG on Interconnection.

Beberapa potensi rute konektivitas juga dijajaki di antaranya rute Bandar Seri Begawan-Balikpapan dan Kuching-Balikpapan. Dari sektor pariwisata, dalam keketuaan Indonesia telah disusun inisiatif Tourism Sister Village.

Lebih lanjut, pemerintah juga melaporkan progres beberapa proyek infrastruktur, seperti enclave interconnectiondi Kalimantan Utara sebesar 150 kilovolt amphere (kVA) yang saat ini telah mencapai 50 persen dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2025.

Kemudian proyek infrastruktur prioritas seperti pembangunan Kereta Api Makassar-Pare Pare-Mamuju, pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Aruk, Sambas, Badau dan juga pembangunan Makassar New Port.

Guna keberhasilan implementasi proyek-proyek di BIMP-EAGA, para pejabat senior sepakat bahwa penguatan kerja sama lintas sektor yang efektif menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini.

Edi menilai keterlibatan dunia usaha, pemerintah daerah serta akademisi juga sangat penting untuk keberlanjutan program-program BIMP-EAGA.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Delegasi RI juga memberikan arahan dan tanggapan terhadap laporan sembilan klaster, yaitu Transportasi, Perdagangan dan Investasi, Fasilitasi Perdagangan, Listrik dan Energi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Agribisnis, Pariwisata, Lingkungan, serta Pendidikan dan Sosial Budaya.

Pertama, Indonesia sepakat terkait perlunya peningkatan konektivitas termasuk di kawasan perbatasan. Perlu adanya desain ulang peta konektivitas di tingkat regional agar tergambar mobilitas orang, sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan transportasi kawasan.

Indonesia juga menyambut baik revitalisasi konektivitas darat, laut dan udara yang sempat terhenti selama pandemi, juga rencana beberapa rute penerbangan baru, seperti Bandar Sri Begawan-Balikpapan dan Kuching-Balikpapan.

Kedua, sebagai bentuk fasilitasi perdagangan dan investasi, harapan pengusaha untuk kemudahan pelayanan Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) agar ditanggapi serius. Untuk kemudahan transaksi, terutama bagi UMKM, perlu didorong Local Currency Transaction (LCT) di kawasan.

"Potensi kerja sama halal juga sangat besar, misalnya untuk produksi pertanian dan pariwisata halal," ujar Edi pula.

Ketiga, Indonesia menyambut baik pembentukan working group interconnection,yang mendukung program ketahanan energi kawasan.

Sementara itu, BIMP-Power Integration Projectpenting dalam merealisasikan perdagangan listrik multilateral dan menciptakan pasar energi sub-regional. Pengembangan energi terbarukan juga tidak kalah penting.

Keempat, agar diperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk membangun dan mempromosikan penerapan teknologi digital. Keberadaan ICT CEO Forum agar dimaksimalkan untuk kerja sama proyek-proyek-digital.

Aplikasi teknologi digital di berbagai sektor perlu didorong, misalnya untuk kemudahan prosedur kepabeanan, melacak kargo maupun untuk dokumentasi.

Kelima, untuk keberlanjutan sektor pertanian, perlu dilatih petani muda, sekaligus untuk mendorong penerapan teknologi digital di sektor pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan, bekerja sama dengan negara mitra dan dunia usaha.

Keenam, BIMP-EAGA perlu membuat promosi bersama untuk cultural-based tourism. Juga banyak potensi untuk promosi eco tourism, bekerja sama dengan klaster lingkungan.

Ketujuh, BIMP-EAGA harus menjadicenter of excellent. Bergabungnya akademisi melalui jaringan Higher Education Institutionsdan TVET Network merupakan peluang yang sangat baik untuk memperkuat bidang penelitian dan pengembangan di sub-kawasan.

Terakhir, Indonesia menyerukan kerja sama konkret dalam mengisi perayaan 30 tahun usia BIMP-EAGA. Beberapa usulan tersebut yakni pelaksanaan 21st Century Halal Trade and Industri di Brunei Darussalam, Investor Dialogue of Hidrogen Development as the Next Power di Malaysia, ICT Workshop for SMEsdi Filipina dan Agriculture Technology Forum and Expodi Indonesia.

Sebagai informasi, lebih dari 400 delegasi dari negara anggota BIMP-EAGA, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina hadir dalam rangkaian pertemuan tersebut.

Jumlah delegasi Indonesia sendiri mencapai 80 orang yang terdiri dari perwakilan masing-masing kementerian/lembaga yang menjadi penanggung jawab dari klaster dan kelompok kerja, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah dan pengusaha, juga perwakilan RI di negara BIMP-EAGA.
Baca juga: Kawasan BIMP-EAGA tumbuh positif selama kepemimpinan RI
Baca juga: BIMP-EAGA Ministerial Retreat bahas pengambangan koridor ekonomi

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024