juragan38

Dao mendominasi dunia

Tim Investigasi Selidiki Insiden Ponsel Terbakar di Pesawat Lion Air******

Tim investigasi dari otoritas penerbangan sipil Indonesia dan Lion Air sedang melakukan penyelidikan intensif guna memastikan pesawat dan operasional memenuhi regulasi penerbangan usai insiden ponsel terbakar di dalam kabin pesawat dan pembukaan jendela darurat bagian kiri oleh salah satu penumpang tanpa arahan kru kabin pada Minggu (26/2) pagi.

"Hasil investigasi insiden terbakarnya ponsel salah satu penumpang di kabin pesawat dan pembukaan jendela darurat oleh salah satu penumpang tanpa ada perintah kru yang bertugas akan digunakan untuk mendapatkan rekomendasi terbaik sebagai bagian penting meningkatkan keselamatan dan keamanan seluruh penerbangan ke depannya," ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan resmi.

Danang menegaskan keselamatan dan kenyamanan penumpang merupakan prioritas utama bagi maskapai.Perusahaan juga berkomitmen mengimplementasikan segala ketentuan standar operasional prosedur untuk mengedepankan pesawat yang digunakan pada operasional penerbangan aman dan terjamin.

LionAir jugamengingatkan kepada seluruh penumpang selalu mematuhi peraturan keselamatan penerbangan dan tidak membawa barang-barang berpotensi membahayakan dalam kabin pesawat.

Akibatnya, karpet lantai di kabin pesawat terbakar. Ratusan penumpang yang ikut dalam penerbangan tersebut menjadi panik karena asap di sekitar kursi nomor sembilan pesawat sudah tebal dan seluruh penumpang sudah berdiri.

"Panik, semua panik, (memang) tidak semua terbakar cuma cabin nomor sembilan tempat duduk nomor sembilan," kata Imelda.

"Seorang pun penumpang sempat membuka jendela darurat yang berada di bagian tengah sebelah kiri. "Iya sempat dibuka (jendela darurat) satu di bagian tengah," jelasnya.

Dia mengatakan saat itu, pramugari sempat meminta agar penumpang tidak panik. Namun kegaduhan telah terjadi karena penumpang panik.

Sehingga pintu pesawat lalu dibuka dan pramugari kemudian mengarahkan penumpang untuk turun kembali ke ruang tunggu dan an seluruh penumpang berlarian keluar dari pesawat setelah asap dalam cabin berkurang.

Lion Air sendiri sudah memberangkatkan kembali penumpang dengan pesawat berbeda pada hari yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

Daftar BUMN yang Dibubarkan di Era Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja membubarkan dua perusahaan BUMN dalam waktu yang bersamaan. Dua perusahaan itu yakni PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Kertas Leces (Persero).

Pembubaran itu tak lepas dari kondisi pailit atau kondisi keuangan tidak sehat perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Selain Merpati Airlines dan Kertas Leces, pemerintahan Jokowi pernah melikuidasi BUMN lain yang sudah lama tidak beroperasi.

Berikut daftar perusahaan BUMN yang dibubarkan Jokowi:

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023.

Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak Merpati dinyatakan pailit. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi disetorkan ke kas negara.

Lihat Juga : Amarah Sri Mulyani Lihat Kelakuan Anak Pegawai Pajak dan Rubicon

Kertas Leces

Kertas Leces bernasib sama dengan Merpati Airlines. Perusahaan ini dibubarkan setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2O18IPN Niaga Sby. Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2O14lPN Niaga Sby, pada 25 September 2018.

Jokowi meresmikan pembubarannya melalui PP Nomor 9 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun l982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP tersebut.

Penyelesaian pembubaran Kertas Leces, termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat 9 tahun terhitung sejak dinyatakan pailit. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perseroan disetorkan ke kas negara.

PT PANN

PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) dibubarkan Jokowi setelah pegawainya cuma tersisa 7 orang, mencakup direksi dan komisaris.

Restu pembubaran tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

"Pengaturan mengenai Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Keppres No. 25/2022 tersebut.

Peraturan yang bakal diterbitkan untuk memayungi pembubaran tersebut sudah disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional. Alas hukumnya, Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang akan diprakarsai oleh Kementerian BUMN.

PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

Menteri BUMN Erick Thohir akan membubarkan tiga 'BUMN hantu' alias perusahaan yang sudah lama tidak beroperasi. Ketiganya adalah PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

Ia mengatakan PT Kertas Kraft Aceh berhenti beroperasi sejak 2008, Iglas setop sejak 2015, dan Industri Sandang Nusantara sejak 2018.

Erick mengklaim pembubaran dilakukan dengan baik, termasuk isu kepegawaian. Pembubaran ketiganya akan efektif berlaku setelah terbit PP mengaturnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pembunuh Setan

Berharta Rp2.847 T, Elon Musk Kembali Jadi Orang Terkaya Sedunia******

Elon Musk kembali menjadi orang terkayadunia setelah sempat berada di bawah posisi CEO LVMH Bernard Arnault pada Desember 2022 lalu. Reli saham Tesla telah mengangkat Musk kembali ke puncak Indeks Miliarder real-time.

Mengutip CNN, Senin (27/2), kekayaan bersih Musk mencapai US7,1 miliar atau Rp2.847,9 triliun (kurs Rp15.221 per dolar AS). Sedangkan kekayaan kekayaan Arnault sebesar US5,3 miliar atau Rp2.820,5 triliun.

Saham Tesla sempat turun tajam tahun lalu di tengah akuisisi Twitter yang bermasalah oleh Musk dan penurunan pasar yang lebih luas di sektor teknologi. Namun, saham pembuat kendaraan listrik itu kembali melonjak pada 2023.

Akhir tahun lalu, Musk menjadi orang pertama yang kehilangan kekayaan US0 miliar, setelah kekayaan bersihnya turun dari sekitar US0 miliar pada November 2021 menjadi US7 miliar pada Desember 2022.

Sebagian besar kekayaan Musk terikat di Tesla yang sahamnya anjlok 66 persen sepanjang 2022. Permintaan Tesla (TSLA) melemah karena persaingan kendaraan listrik dari pembuat mobil mapan melonjak tahun lalu.

Perusahaan kehilangan target pertumbuhannya dan karena itu harus mengurangi produksi di China.

Bukti anjloknya minat pembeli mobil terhadap Tesla terlihat jelas bulan lalu setelah perusahaan mengumumkan penjualan langka dalam upaya untuk mengosongkan stok.

Tesla menawarkan dua potongan harga untuk pembeli yang menerima pengiriman kendaraan sebelum akhir tahun.

Perusahaan awalnya menawarkan diskon US.750. Kemudian mereka menggandakan potongan harga menjadi SU.500 pada dua minggu sebelum 2022 berakhir.

Pembelian Twitter senilai US miliar oleh Musk juga tidak membantu saham Tesla atau kekayaan pribadi Musk. Ia sebelumnya menjual saham Tesla senilai US miliar sejak ketertarikannya pada Twitter.

[Gambas:Video CNN]

Kesengsaraan Abadi Penglai

10 Rangkaian KRL Bakal Pensiun, Berpotensi Ganggu Layanan******

Sebanyak 10 rangkaian kereta KRL commuter line Jabodetabek disebut akan masuk masa pensiun dan harus diganti.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan jika armada berkurang maka kemungkinan layanan transportasi tersebut bakal terganggu.

"Kalau dibilang apakah 10 itu akan pengaruhi layanan, ya pasti," kata Anne, dikutip dari detikcom, Senin (27/2).

Sebelum pandemi covid-19, KCI mampu mengangkut 1,2 juta penumpang dengan 92 kereta dan sekitar 106 rangkaian kereta. Artinya, apabila 10 kereta yang pensiun tadi tidak bisa digantikan, KCI masih punya 96 rangkaian kereta.

Di sisi lain, penumpang KCI saat ini jumlahnya baru cuma sekitar 800-900 ribu orang saja per hari.

"Kalau dibilang cukup ya mungkin cukup, cuma kalau jam sibuk tetap hal yang krusial di pengelolaan commuter. Kalau ini siap nggak (dipensiunkan) ya siap, tapi ada kenyamanan pelayanan yang berbeda," kata Anne.

Anne menjelaskan jika 10 kereta tadi tak bisa digantikan, pihaknya akan memaksimalkan pengaturan rekayasa operasional khususnya dengan melakukan peningkatan frekuensi kereta.

"Pasti akan ada rekayasa pengoperasian yang dilakukan. Yang perlu diantisipasi adalah tadi kita harus melakukan peningkatan frekuensi dan headawaysehingga terlayani dengan baik jam sibuk bisa cepat terurai," kata Anne.

[Gambas:Video CNN]

Raja bola nomor 1

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Nona Junhuan

Pontjo Sutowo Gugat Menteri ATR Soal Hak Kelola GOR Senayan******

Pontjo Sutowo menggugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait hak kelola gelanggang olah raga (GOR) Senayan.

Gugatan dari putra mantan direktur utama PT Pertamina (persero) Ibnu Sutowo itu terdaftar di PTUN Jakarta pada Selasa (28/2) dengan nomor perkara 71/G/2023/PTUN.JKT.

Pontjo menunjuk Erwin Ardianto Utomo sebagai kuasa hukum. Dalam petitumnya, ia meminta pengadilan untuk menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/hpl/bpn/89 tentang Pemberian Hak Kelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia CQ Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan tertanggal 15 Agustus 1989.

Lalu, Hak Guna Bangunan Sertifikat Nomor 27/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 583/VI/JP/1989), Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi untuk mencabut keputusan di atas. Selanjutnya, ia pun meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi menerbitkan keputusan perubahan data atau perbaikan terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tadi.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi CQ Kakanwil ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora atas nama PT. Indobuild.Co seluas 57.120 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kemudian, Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Gelora Atas Nama PT. Indobuild.Co seluas 83.666 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pontjo juga meminta pengadilan menghukum Hadi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]