juragan188

pinjaman online via dana 367Jutaan kata 891010Orang-orang telah membaca serialisasi

《juragan188》

Gus Ipul: Pengikut Rais A'am dan ketum bergerak menangkan Prabowo******

Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Saifullah Yusuf menyebut bahwa pengikut Rais A’am dan Ketua Umum bergerak memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akibat pernyataan Cendekiawan NU, Prof. Nadirsyah Hosen.

"Jadi, jangan salahkan PBNU jika sekarang pengikut Rais A’am dan Ketua Umum ini bergerak akibat pernyataan yang disampaikan Prof. Nadirsyah Hosen,” kata Gus Ipul dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa.

Sebelumnya, Gus Nadir, sapaan Prof. Nadirsyah Hosen menyampaikan bahwa PBNU secara struktural memihak ke pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, padahal PBNU tidak pernah memberikan arahan, kecuali pemetaan politik dengan pilihan diserahkan masing-masing.

Gus Nadir secara blak-blakan menyampaikan bahwa struktural PBNU mendapatkan arahan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Arahan itu diungkap dalam sebuah pertemuan PBNU di Surabaya.

Bahkan, menurut Gus Nadir, arahan untuk memberikan dukungan ke pasangan calon nomor urut 2 ini disampaikan langsung oleh Rais A’am PBNU KH. Miftachul Achyar dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Dia mengatakan pernyataan Prof. Nadirsyah ini memantik dan mengungkit para pengikut Rais A’am dan Ketua Umum PBNU untuk benar-benar memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Jadi mereka bergerak ini dampak dari pernyataan Prof Nadirsyah, karena PBNU tidak pernah menyampaikan atau merilisnya. Dan gerakan ini meluas, karena pengikut Rais A’am dan Ketua Umum PBNU ini banyak sekali,” tutupnya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Wapres: Penonaktifan fungsionaris PBNU konsekuensi aturan organisasi******

Semarang (ANTARA) - Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin yang juga Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai penonaktifan sejumlah fungsionaris organisasi kemasyarakatan itu karena memang konsekuensi aturan organisasi.

"Memang aturan di NU, kalau ada yang terlibat langsung itu harus dinonaktifkan, itu konsekuensi. Dan itu sebenarnya sampai dengan selesainya urusan pemilu," kata Ma'ruf saat kunjungan di Semarang, Jumat.

Menurut dia, penonaktifan sejumlah fungsionaris yang terjun dalam kontestasi pemilihan umum itu tidak perlu dipermasalahkan karena memang aturan organisasi.

Apalagi, kata dia, orang yang terjun langsung dalam kontestasi pesta demokrasi pasti akan disibukkan dengan hiruk pikuk kegiatan politik praktis sehingga menjadi kurang fokus dengan kepentingan organisasi.

"Jadi, saya kira tidak menjadi masalah. Dia (fungsionaris yang dinonaktifkan) walaupun tidak dinonaktifkan kan sibuk. Kebetulan ada aturan seperti itu," katanya.

"Supaya fokus, supaya kalau ada yang aktif jadi kontestan, menjadi apa, menjadi apa, dinonaktifkan semua sampai dengan selesai. Saya kira tidak berdampak apa-apa," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, PBNU telah menonaktifkan Erick Thohir dari jabatan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU bersama sedikitnya 64 nama fungsionaris dari jajaran Pengurus Harian dan Pleno PBNU berdasarkan Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.

Penonaktifan fungsionaris PBNU itu terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang, sampai dengan selesainya proses Pemilu 2024.

"Mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti atau nonaktif sejak ada penetapan dari KPU. Surat Keputusan ini sebagai penegasan dari PBNU atas permohonan nonaktif mereka," kata Wakil Ketua Umum PBNU H Amin Said Husni.

Semua fungsionaris tersebut adalah nama-nama yang secara resmi tercatat sebagai calon legislatif dan tim sukses calon presiden dan wakil presiden.

Di jajaran Mustasyar, antara lain terdapat nama mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (Timnas Amin), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politisi PKB Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud).

Sementara itu, di jajaran Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah terdapat lima orang caleg dan 11 orang yang masuk tim capres. Antara lain KH Ma’shum Faqih (Timnas Amin), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud).

Nama Khofifah sebagai Ketua Umum Muslimat NU juga masuk dalam jajaran 48 orang Pengurus Pleno PBNU yang dinonaktifkan. Selain Khofifah, terdapat Ketua Umum Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Saifullah Ma'shum (Timnas Amin), Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) KH Asep Saifuddin Chalim.

Ketua Umum Ikatan Sarjana NU (ISNU) Ali Masykur Musa dan Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU) Nusron Wahid (TKN Prabowo-Gibran) serta Ketua Lembaga Takmir Masjid NU (LTMNU) Nasyirul Falah Amru dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Yenny Wahid (TPN Ganjar-Mahfud).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Wapres: Menteri mau mundur itu haknya

Baca juga: Wapres bertolak ke Jawa Tengah untuk kunjungan kerja

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kejagung tetapkan tersangka baru kasus korupsi proyek jalur KA Sumut******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Selasa, kembali menetapkan tersangka baru atau ketujuh dalam kasus tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur Kereta Api (KA) Besitang-Langsa, Sumatra Utara, senilai Rp1,3 triliun.

Tersangka berinisial FG, merupakan tersangka ketujuh, setelah sebelumnya Jumat (19/1) penyidik menetapkan enam orang tersangka.

“Berdasarkan proses pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang telah diperoleh sampai hari ini, tim penyidik kembali menetapkan tersangka berinisial FG,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ketut menjelaskan, tersangka FG diduga kuat memiliki peranan untuk mengondisikan paket-paket pekerjaan pada proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa periode 2017 sampai dengan 2019 yang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Medan senilai Rp1,3 triliun.

“Dalam pelaksanaan proyek tersebut, tersangka FG diduga memiliki peranan untuk mengondisikan paket-paket pekerjaan, sehingga pelaksanaan lelang paket pekerjaan sesuai dengan kehendaknya,” ujar Ketut.

Secara teknis, kata Ketut, proyek tersebut tidak layak dan tidak memenuhi ketentuan karena sama sekali tidak dilakukan studi kelayakan (fisibility study), serta tanpa adanya penetapan trasejalur kereta api oleh Kementerian Perhubungan.

“Akibat perbuatan tersangka FG bersama tersangka lainnya, besar kerugian proyek ini tidak dapat digunakan,” katanya.

Terkait besarnya kerugian negara, lanjut Ketut, tim penyidik masih melakukan penghitungan dengan berkoordinasi secara intensif kepada pihak-pihak terkait.

“Kemungkinan proyek ini dikategorikan sebagaitotal losskarena tidak dapat digunakan sama sekali,” katanya.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka FG ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari tanggal 23 Januari sampai dengan 11 Februari.

Adapun pasal yang dilanggar FG, yakni Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 junctoPasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 junctoUndang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, enam tersangka yang sudah ditetapkan, yakni tersangka inisial NSS, dan AGP masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sekaligus mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan.

Selain itu, ASS dan HH selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RMY selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi tahun 2017, dan AG selaku Direktur PT DGY yang juga konsultan perencanaan dan konsultan supervisi pekerjaan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Label：aman judi login、jenis situs slot、bonus freechip new member 2022

Terkait：lukitoqq、situs judi slot indonesia、slot luar tergacor、togel cc 2021、gbo007 slot、buku mimpi 2d bergambar erek erek、link slot gacor、bocoran live rtp、mistiktogel、poiker88

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot bonus tanpa to（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

slot agen terpercaya

sloto338

situs judi slot paling lengkap

pansos4d

pola slot pg soft mahjong 2

maxwin slot 888

pinjam dana di dana

situs slot gacor 2022 terpercaya

bola123

game onlineBacaan TerkaitMore+

Potong menembus langit

situs slot luar negeri gampang maxwin

Ari Dwipayana: Tak benar Presiden minta bertemu Megawati******

Saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak benar ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri layaknya diberitakan belakangan ini.

"Terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu (Megawati) apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar," kata Ari Dwipayana dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Ari mengatakan ketidakbenaran hal tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan," ujarnya.

Dia menyampaikan pada dasarnya pertemuan tokoh bangsa yang juga untuk kepentingan bangsa, merupakan hal yang sangat baik. Karena dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk membangun bangsa yang besar.

Hal tersebut menurutnya sudah dilakukan Presiden Widodo selama ini.

Baca juga: Ari Dwipayana sebut food estate merespons krisis pangan global

Baca juga: Ari ingatkan netralitas usai #PrabowoGibran2024 muncul di X Kemhan

"Itu adalah sesuatu yang sudah dijalankan Bapak Presiden. Beliau bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa, bertemu sama ulama. Dan tidak hanya tokoh-tokoh nasional, beliau ketemu tokoh daerah, yang terutama beliau bertemu adalah dengan tokoh masyarakat. Nah itu saya kira sesuatu yang sangat baik," ucap dia.

Namun, sekali lagi ia mengatakan bahwa tidak benar ada permintaan dari Jokowi untuk bertemu Megawati, seperti yang diberitakan sejumlah media belakangan ini.

"Jadi saya tidak tahu hal yang seperti ini ya. Aneh juga narasi yang dikembangkan oleh sebuah media yang seolah-olah mendapatkan informasi dari internal PDI Perjuangan dan dipersepsikan sebagai sebuah fakta. Tapi sesungguhnya hal itu tidak pernah terjadi, tidak pernah ada permintaan bertemu, bahkan sudah dikonfirmasi lagi oleh Sekjen PDI Perjuangan," tuturnya.

Lebih jauh mengenai adanya usulan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto agar Presiden didampingi sejumlah menteri yang belakangan diisukan akan mundur, apabila berniat untuk bertemu Megawati, Ari mengatakan bahwa pertemuan tokoh sangat baik.

Baca juga: Ari: Tidak ada suasana pemilu saat Presiden rapat dengan menteri

"Kalau Presiden kan selama ini terbuka bertemu dengan siapa saja tokoh-tokoh bangsa. Dan saya kira juga Ibu Mega juga sama ya, terbuka untuk bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa," jelasnya.

"Ya (pertemuan didampingi menteri) usulan Pak Hasto kan? Ya tentu pertemuan itu antar-tokoh kan. Saya kira sudah terbiasa untuk pertemuan tokoh-tokoh bangsa itu dilakukan," ujarnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Master Kustomisasi Mecha

qq88pro

Kejagung tetapkan tersangka baru kasus korupsi proyek jalur KA Sumut******

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Menikah dengan keluarga kaya

joker4d

Wapres: Penonaktifan fungsionaris PBNU konsekuensi aturan organisasi******

akun profesional kaisar

gacor slot 500

Cuaca Jakarta diprakirakan cerah berawan hingga hujan ringan******

Jakarta (ANTARA) - Wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah berawan di sejumlah daerah pada Rabu pagi dan siang hari, sementara sebagian lainnya diprediksi akan alami hujan riang pada siang hari.

Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat diprakirakan cerah berawan sejak pagi hingga malam hari.

Sementara itu, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi cerah hingga cerah berawan pada pagi hari dan alami hujan ringan pada siang harinya.

BMKG juga memberikan peringatan dini untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta peningkatan angin kencang pada skala lokal yang terdapat terjadi siang hingga menjelang malam hari, yaitu di sebagian Kota Depok serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Untuk sejumlah wilayah kota penyangga DKI Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang, BMKG memprakirakan cuaca cerah berawan hingga berawan pada pagi hari. Namun, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi pada siang hingga malam.

Untuk wilayah Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor, diperkirakan cuaca hujan ringan hingga hujan sedang pada pagi hingga malam hari.

Baca juga: Jakarta Selatan dan Timur diprakirakan hujan Selasa siang
Baca juga: Sebagian wilayah DKI diprakirakan hujan ringan pada Senin siang

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

slot gacor 369

Soal presiden boleh kampanye, Airlangga: Itu adalah hak konstitusional******

Yang pertama, (itu) hak konstitusional dari Bapak Presiden dan juga warga negara untuk boleh memilih dan juga boleh dipilih

Indramayu (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh ikut kampanye, merupakan hak konstitusional.

Airlangga menyampaikan hal itu sebagai respons terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden boleh berkampanye asalkan tak menggunakan fasilitas negara.

"Yang pertama, (itu) hak konstitusional dari Bapak Presiden dan juga warga negara untuk boleh memilih dan juga boleh dipilih. Jadi itu adalah hak konstitusional," kata Menko Airlangga di Indramayu, Jawa Barat, Rabu.

Menko Airlangga menjelaskan beberapa presiden Indonesia periode sebelumnya yang juga merupakan anggota partai.

Menurut menteri yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu, keberpihakan politik merupakan hal diperbolehkan berdasarkan konstitusi.

"Kita ketahui sejak berbagai presiden itu basisnya parpol, kita bicara Presiden Soekarno dengan PNI, Presiden Soeharto dengan Partai Golkar, Ibu Megawati dengan PDI-P, Pak Habibie Golkar, kemudian Gus Dur PKB, Pak SBY Demokrat," terangnya.

Selain itu, di tengah masa kampanye Pemilu 2024, Airlangga menilai arah dukungan Presiden Jokowi akan sama dengan arah Partai Golkar.

"Jelasnya itu (arah dukungan) adalah tidak berbeda dengan apa yang diperjuangkan Partai Golkar," ujar Airlangga.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma.

Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Baca juga: KPU: UU Pemilu perbolehkan presiden ikut kampanye
Baca juga: Airlangga: Tanggul laut lindungi aktivitas ekonomi di Eretan dari rob
Baca juga: Menko Airlangga sebut bantuan pangan disalurkan hingga Juni 2024

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

gacor 33 slot

KPK kembali tahan dua tersangka di kasus Bupati Labuhan Batu******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka lainnya, yakni anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Yusrial Suprianto (YS) dan pihak swasta Wahyu Ramdhani Siregar (WRS) dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga (EAR).

“KPK menemukan alat bukti lanjutan kaitan adanya pihak lain yang turut memberikan sejumlah uang pada tersangka EAR dkk.,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Ali mengatakan kedua tersangka masing-masing ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK. Penahanan tersebut untuk kebutuhan proses penyidikan lebih lanjut.

"Mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 14 Februari 2024," tutur Ali.

YSP dan WRS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan konstruksi perkara bermula saat EAR selaku Bupati Labuhan Batu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan di berbagai satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Proyek yang menjadi atensi EAR di antaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

EAR kemudian menunjuk anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek disertai menunjuk secara sepihak siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan.

Besaran uang dalam bentuk fee yang dijadikan syarat bagi para kontraktor yang akan dimenangkan adalah 5 persen sampai dengan 15 persen dari besaran anggaran proyek.

Kontraktor yang juga dikondisikan dan siap untuk dimenangkan dari proses kongkalikong tersebut adalah WRS dan YSP.

Kemudian sekitar Desember 2023, EAR melalui RSR meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan "kutipan kirahan" dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.

Penyerahan uang dari FS dan ES pada RSR kemudian dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama RSR dan juga melalui penyerahan tunai. Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR melalui RSR sejumlah sekitar Rp551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp1,7 Miliar.

Sebelumnya, KPK pada Jumat (12/1), telah menahan empat tersangka lain dalam perkara yang sama. Keempat tersangka tersebut adalah EAR, RSR, dan dua pihak swasta yaitu Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).
Baca juga: KPK benarkan Bupati Labuhan Batu Erik Ritonga terjaring OTT
Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa
Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi

《juragan188》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，bigslot777Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《juragan188》bab terbaru。