cara cairkan saldo kredivo

Kemegahan Netheril

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

spoiler alur cerita

Mengenal Lebih Dekat OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI******

Industri kreatif menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Suka tidak suka, industri kreatif juga telah menyerap berbagai tenaga kerja dari beragam usia dan kalangan, termasuk kaum millennial dan Gen Z.

Melihat fakta positif ini, OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali hadir pada tahun ini. OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali digelar sebagai rangkaian talkshow yang memberikan pengalaman seru di tiga kota, yaitu Makassar, Medan, dan Malang mulai akhir Februari dan awal Maret.

Perjalanan Creativepreneur Corner sudah mulai sejak 2014 lalu. Misi utama OPPO Creativepreneur Corner, yakni mendukung ratusan para entrepreneur muda yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mengajak kolaborasi berbagai brand besar yang memiliki dampak positif.

Untuk itu, OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI memilih topik utama sustainability sebagai usaha mendorong masyarakat untuk belajar, menciptakan dampak positif, dan mempraktikkan semangat sustainability keberlanjutan. Terutama dalam aktivitas sehari-hari, baik itu terhadap lingkungan, kesehatan, maupun diri sendiri.

Dalam tiga hari dan tiga kota, kalian akan disuguhkan 17 pembicara yang siap memberikan insight tentang bagaimana menjaga sustainability di dalam bisnis.

Berikut jadwal lengkap OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI:

● Makassar, 25 Februari 2023 di Four Points by Sheraton.
● Medan, 4 Maret 2023 di Medan International Convention Center.
● Malang, 11 Maret 2023 di Ijen Suites Resort & Convention.

Tiket acara ini bisa dibeli di event.detik.com dan stay tuned terus di Instagram @creativepreneurec untuk dapat informasi OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI #OPPOPotraitofLove #CPC2023.

Jiwa naga di dunia ini

3 Dalih Garuda Sulit Tekan Biaya Penerbangan Haji ke Bawah Rp32 Juta******

Direktur Utama PTGarudaIndonesia (Persero) Irfan Setiaputra mengungkap tiga alasan sulitnya menurunkanbiaya penerbanganibadah haji2023 di bawah Rp32 juta per jemaah . Ini terkait harga avtur, asumsi kurs yang dipakai hingga biaya sewa pesawat.

Ia meminta semua pihak maklum karena harga itu tidak bisa turun lebih rendah lagi. Ia lalu merinci tiga isu besar yang dihadapi Garuda soal biaya penerbangan haji ini.

"Kami sampaikan berulang kali ke Kemenag bahwa ada tiga isu besar yang kami hadapi dengan angka-angka ini dan seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ambil sedikit risiko dalam penghitungan ini," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/2) lalu.

"Jadi asumsi yang kami pakai pertama adalah 93 cen per liter, jauh di bawah harga hari ini 97 cen," ujarnya.

Kedua, harga pesawat yang disepakati. Irfan mengatakan sesuai kesepakatan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), harga pesawat yang disepakati menggunakan asumsi kurs Rp15.150 per dolar AS.

Ketiga, Garuda menggunakan harga sewa pesawat yang sama dengan 2019, dengan asumsi kondisi normal.

"Jadi mohon pengertian, kami memang akan hanya mengambil 2,5 persen margin, ada risiko di kami, tapi kami akan coba manage secara maksimal mengenai avtur, harga sewa pesawat, maupun exchange rate, sehingga bila diminta turun lagi, sudah Rp212.900, angka mana lagi pak?" ujar Irfan.

Awalnya, Kemenag mengusulkan biaya penerbangan haji Rp33,97 juta per jemaah. Namun, setelah berunding dengan Komisi VIII DPR RI dan sejumlah pihak terkait, usulan itu kembali turun meski hanya saja mentok di angka Rp32.743.992 juta per jemaah.

Garuda sebelumnya mengusulkan biaya penerbangan ibadah haji tahun ini sebesar Rp33,4 juta per jemaah.

Secara rinci usulan itu meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Untuk biaya langsung terdapat harga BBM atau avtur sebesar Rp13,1, aircraft lease Rp12 juta, persiapan teknis operasi pesawat Rp812 ribu,liability insuranceRp7.000 ribu, extended operating hours Rp77 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa paling kuat di kota

Sebulan Jelang Puasa, Harga Beras Premium di Pasar Kompak Naik******

Harga beras di pasar tradisional dan ritel modern terpantau naik dalam sepekan terakhir. 

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa, Jakarta Selatan, Selasa (21/2), harga beras premium merek Ramos dijual Rp12 ribu per kilogram (kg), naik dari Rp10 ribu per kg pada pekan lalu.

Kemudian, beras merek Pandan Wangi dijual Rp20 ribu per kg, naik dari Rp15 ribu dari pekan lalu.

Sedangkan beras merek Sania kemasan 5 kg harga tetap di Rp64 ribu per karung. 

Di Indomaret Tendean, Jakarta Selatan, hanya tersisa beras merek Setra Wangi kemasan 5 kg dengan harga Rp64 ribu.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras baik untuk kualitas bawah, medium, maupun super naik per Selasa (21/2).

Beras kualitas bawah I naik ke Rp12 ribu per kg. Padahal pada 14 Februari harga beras kualitas bawah I masih Rp11.950 per kg.

Harga beras kualitas bawah II juga naik ke Rp11.650 ribu per kg. Padahal sebelumnya harga beras kualitas bawah II masih Rp11.600 per kg.

Begitu juga dengan beras kualitas medium I juga naik. Di DKI Jakarta, dihargai Rp14.950 per kg dan di Yogyakarta Rp14 ribu per kg.

Selanjutnya, harga beras medium II rata-rata di kisaran Rp13.050 per kg. Kemudian, harga beras super I juga naik dari Rp14.450 per kg menjadi Rp14.600 per kg.

Harga beras super II juga naik dari Rp14.050 per kg menjadi Rp14.100 per kg. Di DKI Jakarta beras super II dihargai Rp15.250 per kg, di Jawa Barat Rp13.350 per kg, di Banten Rp14.650 per kg, dan di Yogyakarta Rp13.750 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Surga Monster

Viral Digugat Pengusaha Rp1,8 M, John LBF Angkat Suara******

Henry Kurnia Adhi atau yang dikenal dengan nama Jhon LBF kembali menjadi perbincangan di media sosial. Kali ini terkait dengan tudingan melakukan penipuan hingga Rp1,8 miliar.

Sosok yang mengklaim dirinya sebagai pengusaha sukses ini digugat oleh PT Adidharma Ekaprana melalui kuasa hukumnya, Arif Edison. Jhon dianggap melakukan penipuan melalui PT Lima Sekawan (Hive Five) dengan total kerugian mencapai Rp1,8 miliar.

Menanggapi, Jhon membantah tudingan tersebut dan menyebutkan itu sebagai fitnah yang tak berdasar.

Jhon juga mengungkapkan dirinya sakit hati dengan tuduhan tersebut. Apalagi ini menyangkut nama baik perusahaannya PT Lima Sekawan (Hive Five).

"Saya ini sakit hati dengan tuduhan yang diberikan kepada perusahaan saya. Ada 150 karyawan lebih di perusahaan saya, dan nggak mungkin ada money laundry atau penipuan semacam itu," jelasnya.

Ia pun menunjuk Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum untuk menangani kasus tersebut. Sebab, ia ingin membuktikan bahwa perusahaan tidak bersalah.

[Gambas:Video CNN]

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Hasil DPR ke Meikarta: Konsumen Tak Bisa Refund Unit Tapi Titip Jual******

Anggota DPRlintas komisi mengunjung Apartemen Meikarta pada Selasa (14/2) ini. 

Kunjungan mereka lakukan terkait keluhan ratusan konsumen atau pembeli Meikarta yang sampai dengan saat ini belum juga menerima apartemen meskipun mereka sudah membayarnya. Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dari kunjungan itu, Sufmi mengatakan pihaknya mendapatkan penjelasan dari pihak PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

"Tadi kami sudah dipaparkan supplydan demanddi Meikarta dan manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin dananya kembali itu, 130 untuk dalam proses titip jual melalui manajemen," katanya di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

"Jadi keseluruhannya bukan refundtapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," tambahnya.

Terhadap penjelasan itu, Sufmi meminta manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama 4 minggu atau sebulan.

"Paling lama 4 Minggu atau 1 bulan, 130 itu sudah selesai sehingga kami anggap apa yang dikeluhkan konsumen mudah-mudahan bisa selesai dan menjaga hal tersebut tak terjadi lagi serta supaya apa yang sudah dikeluarkan konsumen lain itu tetap terjaga, kami DPR akan ikut memantau proses kelancaran pembangunan, proses kelancaran atau serah terima unit yang sudah selesai dan kami akan melakukan pendampingan kepada konsumen yang sudah membeli agar haknya terpenuhi," katanya.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan untuk memastikan agar penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen, pihaknya akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini. Jadi supaya BPKN tidak jadi lembaga negara yang mandul, ada tapi keberadaannya tak dirasakan masyarakat," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

Karena tak kunjung mendapatk haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.