vaksin99

Penjahat penjelajah waktu

Erick Thohir Ancam Penimbun Beras: Wasit Saja Tertangkap******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengancam para penimbun beras. 

Ancaman ia tebar saat melakukan peninjauan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (4/10).

Erick mengatakan untuk melakukan penindakan hukum itu, pemerintah sudah punya Satgas Pangan. Mereka bisa melakukan tindakan hukum demi mengatasi masalah stabilisasi harga dan pasokan beras, termasuk yang diakibatkan oleh keberadaan penimbun.

Direktur Utama Perum Bulo Budi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya memang menemukan masalah terkait beras. Menurutnya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berkualitas premium ditemukan beberapa kali diganti karungnya dengan beras merek lain.

Beras itu kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi.

"(Harga) enggak akan turun-turun karena jualnya begitu, untungnya sebesar-besarnya," katanya.

Buwas menjelaskan untuk mengatasi tersebut, Satgas Pangan akan mengecek beras di ritel. Apabila ditemukan beras dengan merek lain tetapi identik dengan beras Bulog maka berarti terjadi penyalahgunaan.

Pihak yang memalsukan beras tersebut kemudian akan ditindak oleh polisi.

"Itu pidana. Kalau pidana tergantung polisi, pidana apa ini. Kalau penipuan bisa, nanti UU Konsumen kena juga dia. Artinya penegakan hukum adalah kewenangan polisi," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

Ketik 8 orang

Kronologi Mentan Syahrul Mundur, Dugaan Korupsi hingga Sempat 'Hilang'******

Drama dugaan kasus korupsiMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alis SYL belum usai, mulai dari 'hilang' di Eropa hingga kini mengajukan pengunduran diri jabatan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, nama Syahrul diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2023 lalu, di tengah penyelidikan kasus korupsi di Kementan. Ia sudah disebut-sebut menjadi tersangka sejak saat itu, meski dirinya mengelak dan berdalih tak mengerti korupsi apa yang dimaksud.

"Bahwa perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) berupa penerimaan hadiah/janji/sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian 2019-2023 (spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023) disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL (menteri Pertanian RI tahun 2019 s/d 2024)," tulis informasi yang didapat CNNIndonesia.com dari sumber internal KPK, Rabu (14/6).

KPK panggil Syahrul Yasin Limpo

KPK pertama kali memanggil Syahrul pada Jumat (16/6). Namun, sang mentan tak hadir dengan dalih sedang menjalankan tugas negara, yakni menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India dan meminta penjadwalan ulang pada 27 Juni 2023.

Akan tetapi, KPK memutuskan untuk memanggil kembali Syahrul pada 19 Juni 2023. Politikus NasDem itu pun hadir di gedung lembaga antirasuah tersebut untuk menjawab sejumlah pertanyaan penyidik.

"Saya kooperatif diperiksa. Sudah saya jawab. Tanya ke KPK (soal perkara kasus dugaan korupsi)," ujar Syahrul usai diperiksa.

"Saya sudah diperiksa secara profesional (oleh KPK). Saya tetap kooperatif dan akan tetap siap (memberikan keterangan)," tegasnya.

KPK temukan 3 klaster dugaan korupsi di Kementan

KPK menyebut ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementan. Klaster pertama yang sedang diselidiki saat ini terkait dengan penempatan pegawai.

"Yang ada sekarang, yang sedang ditangani baru klaster pertama. Jadi, rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada klaster kedua, ketiga," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Senin (19/6).

Berdasarkan temuan KPK pada perkara sebelumnya, penempatan pegawai dalam jabatan masih sering disalahgunakan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti jual-beli jabatan, pemerasan, kolusi hingga nepotisme.

Jokowi Buka Suara

Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal pemeriksaan Mentan SYL. Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Hormati proses hukum yang ada, hormati proses hukum yang ada," kata Jokowi di Pasar Parungpung, Bogor, Rabu (21/6).

Meski saat itu Jokowi irit bicara, ia sebenarnya sudah pernah menyinggung pengawasan anggaran kementerian ketika Syahrul dikabarkan menjadi calon tersangka kasus korupsi.

Jokowi berkata sudah berkali-kali mengingatkan anak buahnya untuk hati-hati. Ia ingin para menteri teliti mengelola anggaran masing-masing kementerian.

"Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara karena kita mengelola anggaran kementerian ini gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek," ucap Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6).

KPK Geledah Rumah Dinas SYL

KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan pada Kamis (28/9) sore. Rombongan penyidik KPK tiba di rumah politikus NasDem itu sejak pukul 17.00 WIB.

Sampai pukul 22.00 WIB, setidaknya sudah ada dua mobil berwarna hitam yang keluar masuk rumah SYL, di mana seorang penyidik KPK terlihat mengeluarkan sebuah mesin penghitung uang.

Penggeledahan pun berlanjut hingga Jumat (29/9) pagi.Sekitar pukul 12.11 WIB, sejumlah petugas KPK keluar dari sana menggunakan tujuh mobil hitam dengan membawa koper kecil, tas, dan berkas-berkas.

Tim penyidik KPK juga menemukan dan mengamankan 12 unit senjata api, dokumen diduga terkait perkara, hingga uang sekitar Rp30 miliar dari rumah dinas SYL.

"Sejauh ini (uang) puluhan miliar yang ditemukan dalam penggeledahan dimaksud. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah tentunya terkait dengan temuan (senjata api) dalam proses geledah dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyebut 12 senjata api tersebut terdiri dari jenis revolver S&W; atau Smith and Wesson hingga Tanfoglio.

Dikabarkan Jadi Tersangka

KPK dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka pada Jumat (29/9).

"Yang bersangkutan (SYL) sudah jadi tersangka," ujar sumber CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.

Akan tetapi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti, termasuk lewat penggeledahan rumah dinas SYL.

"Yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya akan sampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan," kata Ali saat dikonfirmasi mengenai status tersangka SYL.

"Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan. Informasi yang kami peroleh, proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud," imbuhnya.

KPK periksa Kantor Kementan

Selain rumah dinas Syahrul, KPK juga memeriksa Kantor Kementan di Jakarta Selatan. Setidaknya terdapat tiga ruang yang digeledah pada Jumat (28/9), yakni ruang kerja menteri, ruang kerja sekretaris jenderal, dan ruang kepala organisasi serta kepegawaian Kementan.

"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka dalam perkara ini," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/9).

Di lain sisi, KPK mengklaim ada pihak tertentu yang berupaya merintangi proses penggeledahan di Kantor Kementan.

"Saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan," jelas Ali.

"Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," sambungnya.

KPK lantas menetapkan tiga pasal dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sempat 'Hilang' hingga Mengundurkan Diri

1970-an, agak manis

Impor Sumut Turun, Barang China Masih Mendominasi******

Nilai impormelalui Sumatera Utara (Sumut) mencapai US2,53 juta pada Agustus 2023. Jumlah tersebut turun 14,83 persen dibandingkan Juli 2023, US6,56 juta.

"Selain itu, bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami penurunan sebesar 5,75 persen," kata Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Nurul Hasanudin, Rabu (4/10).

Nurul menyebutkan nilai impor menurut golongan penggunaan barang pada Agustus 2023 dibanding Juli 2023. Rinciannya, bahan baku/penolong turun sebesar 11,1 persen, barang modal turun sebesar 47,07 persen, barang konsumsi turun 4,94 persen.

Akan tetapi, nilai impor Agustus 2023 dari Tiongkok merupakan yang terbesar yaitu US9,00 juta dengan perannya mencapai 22,59 persen dari total impor Sumatera Utara, diikuti Singapura sebesar US,73 juta (20 persen) dan Malaysia sebesar US,79 juta (7,02 persen).

"Dari total nilai impor Sumatera Utara sebesar US2,53 juta pada Agustus 2023, sebesar US8,62 juta (30,8 persen) berasal dari Asia di luar ASEAN, sebesar US3,44 juta (31,8 persen) berasal dari ASEAN dan sisanya berasal dari kawasan lainnya. Negara pemasok barang impor terbesar pada Agustus 2023 adalah Tiongkok sebesar US9,00 juta (22,59 persen)," paparnya.

Sementara itu, ekspor barang melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada Agustus 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan Juli 2023, yaitu dari US0,08 juta menjadi US4,97 juta atau turun sebesar 4,65 persen.

"Bila dibandingkan dengan Agustus 2022, ekspor Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 31,37 persen," ungkap Nurul.

Nurul mengatakan golongan barang yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar pada Agustus 2023 terhadap Juli 2023 adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati yaitu naik sebesar US1,53 juta (53,51 persen).

"Sedangkan golongan barang yang mengalami penurunan nilai ekspor terbesar adalah golongan kopi, teh dan rempah-rempah sebesar US,17 juta (-30,86 persen)," jelasnya.

Namun begitu, ekspor ke Tiongkok pada Agustus 2023 tetap menjadi yang terbesar yaitu US3,99 juta diikuti Amerika Serikat sebesar US0,04 juta dan India sebesar US,44 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 39,94 persen.

"Menurut kelompok, negara utama tujuan ekspor pada Agustus 2023, ekspor ke kawasan Asia (di luar ASEAN) merupakan yang terbesar dengan nilai US0,71 juta (41,16 persen)," paparnya.

Terpisah, pengamat ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan impor dan ekspor Sumut masih didominasi oleh Tiongkok. Secara keseluruhan, Sumut masih surplus atau diuntungkan berdagang dengan Tiongkok sejauh ini.

"Namun ada sejumlah resiko yang menuntut kewaspadaan kita. Yakni perlambatan ekonomi Tiongkok yang bisa saja menyeret perlambatan kinerja ekspor di Sumut," urainya.

Gunawan menambahkan Tiongkok pada Juli membukukan deflasi yang memicu kekhawatiran bahwa negeri panda tersebut tidak akan mampu mempertahankan akselerasi laju pertumbuhan ekonominya.

"Sementara itu, perlambatan ekonomi Tiongkok juga terus terjadi belakangan ini. Di kuartal kedua ekonomi Tiongkok memang tumbuh 6,3 persen secara tahunan atau year on year," ujarnya.

Realisasi pertumbuhan tersebut menurut Gunawan masih lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya yang di atas 7 persen. Dan jika pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat maka sangat potensial menekan ekspor Sumut ke China.

"Di sisi lain, kita juga tengah dikuatirkan penerapan UU Deforestasi Eropa yang mungkin saja akan menekan ekspor Sumut selanjutnya. Jadi ada resiko yang tengah mengintai kinerja ekspor Sumut," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang raksasa

Kronologi Mentan 'Hilang' Usai Diisukan Jadi Tersangka Korupsi******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dikabarkan menghilang di Eropausai dikabarkan telah ditetapkan jadi tersangka korupsi oleh KPK.

Informasi itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi. Ia mengatakan sampai dengan saat ini Kementerian Pertanian belum tahu keberadaan Syahrul.

Ia mengatakan kabar terakhir dari Syahrul adalah saat kunjungan kerja di Spanyol.

Lalu bagaimana sebenarnya kronologi kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo sampai kemudian dia dikabarkan hilang misterius?

Dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Yasin Limpo mengemuka terkait masalah penempatan pegawai. 

KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Yasin Limpo pun enggan menanggapi kabar tersebut.

Nah, untuk menyelidiki dan mencari bukti atas dugaan kasus itu, pekan lalu KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Pertama, rumah dinas Syahrul Yasin Limpo di Komplek Perumahan Menteri Widya Chandra. 

Dalam penggeledahan ini, KPK menemukan uang rupiah dan dolar dalam jumlah miliaran, catatan laporan keuangan dan pemberian aset. KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api.

[Gambas:Video CNN]

Kedua,KPK juga menggeledah Kantor Kementerian Pertanian.

Saat penggeledahan terjadi, Syahrul sedang kunjungan kerja ke luar negeri. Salah satunya, Spanyol.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian, di Negeri Matador itu Syahrul bertemu petani di Spanyol.

Syahrul mengunjungi screen house hortikultura di Almeria, Spanyol pada Kamis (28/9) waktu setempat. Di sana, SYL melihat perkebunan screen house modern yang dibangun di atas lahan 5 hektare.

Lahan yang dikunjungi Syahrul diklaim merupakan bekas lahan tandus karena selama ribuan tahun lalu hanya berbentuk gurun pasir. Namun, warga setempat mulai memanfaatkannya sebagai lahan pertanian subur pada 40 tahun terakhir.

"Saya datang ke Almeria dan bertemu petani (bernama) Pak Tomas untuk melihat apa saja yang bisa diterapkan di Indonesia. Mengapa? Karena masalah pangan harus ditangani lintas negara," kata Syahrul dalam keterangan resmi.

"Hasilnya cukup luar biasa karena saya melihat jenis green paper california khas daerah sini tumbuh subur. Bahkan, saya melihat mentimun dari Monsanto yang ukurannya besar-besar," sambungnya.

Harvick mengatakan saat kunjungan itu, Syahrul didampingi eselon I dan II Kementan. Namun Syahrul berpisah dari rombongan Kementan saat hendak pulang.

Menurut Harvick, hal itu terjadi karena tiket pesawat rombongan terpisah-pisah. Setelah itu, Kementan tidak mengetahui keberadaan Syahrul hingga saat ini.

Kementan belum melapor ke pihak berwajib tentang hilangnya Syahrul tersebut. Harvick yakin pihak berwajib telah bergerak melakukan pencarian.

"Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab sama hal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita," ujarnya.

Potong menembus langit

Bahlil Bersuara soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal kisruh antara negara dengan Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan.

Seperti diketahui, sejak 2006, Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco memang berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tersebut.

Menurut Bahlil, polemik Hotel Sultan sudah dimenangkan negara lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Terkait Pontjo Sutowo yang menolak hengkang dari Hotel Sultan, ia menyebut itu merupakan hal biasa.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, hak guna bangunan (HGB) mereka habis dan lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Meski demikian Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola atas Hotel Sultan. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan sengketa tanah tersebut sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap menjadi milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Karena status hukum tetap tersebut, Mahfud meminta Indobuildco segera mengosongkan kawasan tersebut.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]