juarabet99

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

olympus gacor88

Polisi selidiki kasus kematian gajah Sumatera di Nagan Raya Aceh******

“Kasus ini masih kami selidiki bersama BKSDA Resor Meulaboh, Aceh Barat,”

Nagan Raya (ANTARA) - Polres Nagan Raya, Provinsi Aceh, mulai melakukan penyelidikan terkait kasus kematian seekor gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatrensis) di kawasan Desa Paya Udeung, Kecamatan Seunagan, kabupaten setempat.

“Kasus ini masih kami selidiki bersama BKSDA Resor Meulaboh, Aceh Barat,” kata Kapolsek Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Iptu Muhammad Thahar kepada ANTARA di Suka Makmue, Sabtu.

Ia menyebutkan temuan gajah mati tersebut sejauh ini masih belum bisa dipastikan oleh tim dokter dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan pihak terkait dari BKSDa Aceh Resor Meulaboh.

“Masih dalam pemeriksaan dari tim dokter, kami masih menunggu informasi terbaru,” katanya menambahkan.

M Thahar mengatakan gajah Sumatera yang ditemukan mati pada Jumat (1/3) lalu tersebut, diperkirakan telah mati sejak satu pekan yang lalu.

Sehingga bangkai gajah tersebut tidak bisa lagi dilakukan otopsi karena kondisinya telah membusuk.

Sebagai bahan pemeriksaan dan penyelidikan oleh BKSDA, gading gajah sepanjang empat meter tersebut saat ini telah di bawa ke Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, katanya.

M Tahar menjelaskan kasus tersebut saat ini masih menandai fokus pihak kepolisian, guna dilakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian seekor gajah di Nagan Raya.

“Untuk bangkai gajah juga sudah dikuburkan pada Jumat malam, karena kondisinya sudah membusuk dan menimbulkan bau tidak sedap,” ujar M Thahar.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

sharing slot

BNPB buka pendaftaran rekonstruksi rumah terdampak bencana alam******

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuka pendaftaran pengajuan rekonstruksi dan rehabilitasi kerusakan rumah dan fasilitas lainnya milik korban yang terdampak bencana alam.

Para korban terdampak bencana alam bisa mengajukan upaya rekonstruksi kerusakan yang dialami tersebut secara daring melalui sistem aplikasi atau laman http://www.eproposal.rr.bnpb.go.id/.

Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Yus Rizal dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan hal ini dimaksudkan agar warga terdampak bencana alam bisa segera pulih dan kembali ke aktivitas normal.

Pihaknya telah menyosialisasikan terkait dengan pendaftaran pengajuan rekonstruksi tersebut kepada masyarakat yang terdampak bencana dan pemerintah daerah, salah satunya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Meski tidak merinci, ia memastikan data yang masuk akan diproses kemudian akan dipilah, mana yang akan dimintakan dukungan ke pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat.

Sebab, ia menyebutkan, selain pembersihan lokasi dan perbaikan infrastruktur yang sifatnya darurat, upaya yang bisa dimaksimalkan pada masa transisi adalah perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Baca juga: Pemulihan ekonomi pascabencana perlu pemberdayaan masyarakat 

Berdasarkan laporan Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mencatat 350 kejadian bencana alam nasional yang terjadi Januari hingga 26 Februari 2024, bencana banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, gelombang pasang, gempa bumi dan kebakaran hutan dan lahan.

Dampak kerusakan yang tercatat setidaknya 13.232 unit rumah terdiri atas 461 rusak berat, 879 rusak sedang, 11.892 rusak ringan. Fasilitas rusak total 243 unit terdiri atas satuan pendidikan (217 unit), rumah ibadah (10), fasilitas pelayanan kesehatan (16), kantor (4), dan jembatan (30).

Untuk itu, Yuz mendorong pemerintah daerah segera mendata kerusakan, kerugian, dan kebutuhan sarana dan prasarana terdampak bencana guna percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

E-Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan aplikasi untuk memasukkan proposal atau usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disampaikan oleh pemerintah daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kepada pemerintah pusat (BNPB).

Aplikasi berbasis situs web ini dikembangkan oleh Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB guna memudahkan pemerintah daerah dalam menyampaikan proposal secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baca juga: BNPB pantau percepatan penanganan pascabencana gempa Cianjur
Baca juga: BNPB mulai fokus pemulihan lingkungan pascabanjir di Demak
Baca juga: BNPB apresiasi kesiapsiagaan relawan bantu korban banjir Demak-Kudus

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Super ajaib serba bisa

situs slot terpercaya 138

BNPB buka pendaftaran rekonstruksi rumah terdampak bencana alam******

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuka pendaftaran pengajuan rekonstruksi dan rehabilitasi kerusakan rumah dan fasilitas lainnya milik korban yang terdampak bencana alam.

Para korban terdampak bencana alam bisa mengajukan upaya rekonstruksi kerusakan yang dialami tersebut secara daring melalui sistem aplikasi atau laman http://www.eproposal.rr.bnpb.go.id/.

Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Yus Rizal dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan hal ini dimaksudkan agar warga terdampak bencana alam bisa segera pulih dan kembali ke aktivitas normal.

Pihaknya telah menyosialisasikan terkait dengan pendaftaran pengajuan rekonstruksi tersebut kepada masyarakat yang terdampak bencana dan pemerintah daerah, salah satunya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Meski tidak merinci, ia memastikan data yang masuk akan diproses kemudian akan dipilah, mana yang akan dimintakan dukungan ke pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat.

Sebab, ia menyebutkan, selain pembersihan lokasi dan perbaikan infrastruktur yang sifatnya darurat, upaya yang bisa dimaksimalkan pada masa transisi adalah perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Baca juga: Pemulihan ekonomi pascabencana perlu pemberdayaan masyarakat 

Berdasarkan laporan Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mencatat 350 kejadian bencana alam nasional yang terjadi Januari hingga 26 Februari 2024, bencana banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, gelombang pasang, gempa bumi dan kebakaran hutan dan lahan.

Dampak kerusakan yang tercatat setidaknya 13.232 unit rumah terdiri atas 461 rusak berat, 879 rusak sedang, 11.892 rusak ringan. Fasilitas rusak total 243 unit terdiri atas satuan pendidikan (217 unit), rumah ibadah (10), fasilitas pelayanan kesehatan (16), kantor (4), dan jembatan (30).

Untuk itu, Yuz mendorong pemerintah daerah segera mendata kerusakan, kerugian, dan kebutuhan sarana dan prasarana terdampak bencana guna percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

E-Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan aplikasi untuk memasukkan proposal atau usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disampaikan oleh pemerintah daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kepada pemerintah pusat (BNPB).

Aplikasi berbasis situs web ini dikembangkan oleh Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB guna memudahkan pemerintah daerah dalam menyampaikan proposal secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baca juga: BNPB pantau percepatan penanganan pascabencana gempa Cianjur
Baca juga: BNPB mulai fokus pemulihan lingkungan pascabanjir di Demak
Baca juga: BNPB apresiasi kesiapsiagaan relawan bantu korban banjir Demak-Kudus

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

claim bonus new member 100

Persita Tangerang akui persaingan musim ini sangat berat bagi mereka******

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pelatih Persita Tangerang Divaldo Alves mengakui persaingan Liga 1 musim ini sangat berat bagi tim asuhannya, terlebih setelah mereka kalah 0-1 dari Borneo FC pada Sabtu. Kekalahan dari Borneo, setelah sebelumnya Arema menang atas Persikabo, membuat Persita turun ke posisi ke-16 di klasemen sementara. Mereka bertukar posisi dengan Arema yang kini naik ke posisi ke-15 dengan kondisi kompetisi musim ini menyisakan 11 pertandingan. “Ya kalau melihat tim di bawah Persita dua kali menang, bisa jadi masuk ke atas. Tapi memang tahun ini perang besar. Susah memang. Tapi kita Persita harus tetap berjuang. Seperti Jack (Brown) bilang setiap hari latihan, setiap hari fight, harus lebih efektif untuk main. Saya percaya, memang berat, tapi ke depan harus lebih efektif,” kata Divaldo pada konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang. Divaldo pun menyatakan sempat berharap dapat setidaknya menahan sang pemuncak klasemen, namun Borneo memang lebih mampu memaksimalkan peluang yang dimilikinya. “Memang kita tidak ekspektasi pertandingan seperti ini karena tren positif. Kita mau kasih tiga poin untuk suporter, untuk warga Tangerang. Tapi memang kita tahu Borneo FC ada di posisi di atas. Mereka hanya membutuhkan satu peluang saja untuk menjadi gol,” ujar pelatih asal Angola tersebut.

Baca juga: Gol tunggal Cadenazzi kunci kemenangan tipis Borneo atas Persita Sementara itu, Jack Brown yang mendampingi Divaldo saat konferensi pers, sekaligus tampil sebagai pemain pengganti pada laga itu, meminta maaf karena gagal mendapatkan poin. “Saya minta maaf untuk hasil hari ini memang tidak bisa dapat tiga poin, tapi ya Borneo tim paling kuat di liga. Kita harus tetap fight karena tidak ada opsi lagi. Kita pasti kerja keras, setiap hari latihan, masih ada beberapa pertandingan lagi dan kita gak usah menunduk, harus tetap positif, dan pasti pertandingan ke depannya hasilnya lebih baik,” ucap pemain 22 tahun itu. Pada pertandingan berikutnya, Persita akan melawat ke markas tim papan atas Madura United pada Rabu (6/3) mendatang. Kekalahan dari Madura, akan membuat klub berjuluk Laskar Cisadane itu semakin sulit untuk keluar dari zona degradasi.

Baca juga: Persita Tangerang usung misi bangkit ketika jamu Persebaya Surabaya
Baca juga: Persita Tangerang masih akan bermarkas di Stadion Indomilk Arena

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Era Abadi: Penjaga

tafsir mimpi 72

Tindak Pelanggaran Perdagangan Karbon Hutan, Demi Jaga Tata Kelola yang Baik******

Jakarta (ANTARA) - Pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Dengan demikian anggapan bahwa pasar karbon Indonesia untuk luar negeri tertutup adalah tidak benar, dan bahwa perdagangan karbon luar negeri melalui transfer unit karbon dapat dilakukan tanpa otorisasi Pemerintah juga tidak benar. Salah satu sebabnya karena ketaatan kepada konstitusi yaitu penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang mengharuskan pasar karbon Indonesia diatur Pemerintah. Di sisi lain konvensi internasional menyerahkan kepada negara masing-masing untuk mengatur perdagangan internasional berdasarkan prinsip-prinsip yang telah digariskan menurut kepentingan nasional termasuk untuk memenuhi kewajiban pemenuhan NDC negara yang telah menjadi komitmennya.  
 Untuk itu maka telah diterbitkan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, serta beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain melalui PermenLHK 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur tata kelola perdagangan karbon di Indonesia. “Berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur karbon dimaksud, maka entitas bisnis pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang akan melakukan perdagangan karbon, diwajibkan mengikuti regulasi tersebut, dan bagi entitas bisnis pemegang PBPH yang tidak mentaati regulasi tersebut akan dikenakan sanksi,” demikian disampaikan Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Ir. Khairi Wenda di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis, 29 Februari 2024. Lebih lanjut Khairi Wenda menyatakan bahwa salah satu bentuk sanksi atas pelanggaran tersebut telah dilakukan pembekuan dan pencabutan izin konsesi kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Antara lain pencabutan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.146/Menhut-II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam kepada PT. Rimba Raya Conservation atas Areal Hutan Produksi seluas + 36.331 Ha (Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Hektar) di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Pencabutan tersebut disebabkan oleh karena PT. Rimba Raya Conservation selaku pemegang PBPH antara lain telah melakukan pemindahtanganan perizinan kepada pihak ketiga melalui tanpa persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan transaksi perdagangan karbon lebih luas dari areal perizinan (PBPH) yang dimilikinya termasuk melanggar perjanjian kerja sama dengan Taman Nasional Tanjung Puting serta PT Rimba Raya Conservation juga dinilai tidak membayarkan PNBP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Penegakan PeraturanPenerapan Sanksi ini merupakan penegakan peraturan dalam perdagangan karbon di Indonesia yang selain merupakan ketaatan terhadap konstitusi, juga dalam rangka mencegah double counting dan double claim antar negara dalam upaya bersama menurunkan emisi karbon sesuai Paris Agreement yaitu membatasi kenaikan suhu global di bawah 2.0 derajat Celcius dan berusaha untuk menuju 1.5 derajat Celcius. Perlu ditegaskan bahwa dalam Perpes 98 Tahun 2021 serta PermenLHK 21/2022 secara ketat diatur tata cara pelaksanaan perdagangan karbon antara lain sebagai berikut : a. Pelaku usaha/kegiatan mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN); b. Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK harus sesuai dengan prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable) cara penghitungan yang sesuai dengan standard nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI) merujuk kepada metodologi IPCC serta sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK. Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur yang sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon. c. Apabila penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. d. Untuk melakukan perdagangan karbon luar negeri perlu dilakukan otorisasi sehingga dapat diketahui seberapa besar karbon yang diperdagangkan, kemana karbon tersebut akan di tujukan, termasuk berapa harga atau nilai karbon dimaksud. Otorisasi tersebut dilakukan juga untuk menghindari terjadinya kontrak karbon yang tidak terkendali yang selain dapat mengakibatkan hilang potensi negara juga mempengaruhi tata kelola pengelolaan hutan. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi loli dan mainkan game

situs tergacor malam ini

Gubernur: Okupansi penginapan di Toba naik 100 persen******

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengatakan okupansi penginapan atau hotel di Balige, Kabupaten Toba yang menjadi tempat digelarnya kejuaraan F1 Powerboat mengalami peningkatan mencapai 100 persen.

“Dari laporan yang saya terima pada 2 Maret 2024, tingkat okupansi penginapan dan hotel meningkat 100 persen," ujar Hassanudin, di Balige, Toba, Sabtu.

Selain itu, kata dia, berdasarkan laporan yang diterima, rumah warga yang dijadikan homestay juga mengalami peningkatan.

"kedatangan wisatawan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena homestay juga meningkat," kata dia.

Ia juga mengatakan kejuaraan balap air internasional yang digelar pada 2 - 3 Maret 2024 ini juga memberikan dampak positif ke para pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di lokasi acara.

Baca juga: BMKG saran kegiatan F1Powerboat lebih cepat 1-2 jam jadwal semula 

"Selain hotel dan penginapan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pun merasakan dampak event internasional ini," kata Hassanudin

Menurut dia, kejuaraan internasional seperti F1 Powerboat ini sudah seharusnya memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun masyarakat.

“Dampak kepada masyarakat Sumut, khususnya Toba, menjadi penting, itulah yang menjadi perhatian kita semua," sebutnya.

Hassanudin mengaku bersyukur wilayahnya dipercayakan untuk menggelar ajang internasional sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan perekonomian masyarakat sekitar.

“Kami berharap F1 Powerboat dapat terus berjalan hingga waktu ke depan," kata dia

Mengenai persiapan pelaksanaan F1 Powerboat 2023,  pihaknya bersama pemangku kebijakan terkait sudah mempersiapkannya dengan matang sehingga tidak ada kendala yang menghambat kejuaraan balap air internasional tersebut.

Baca juga: Pertamina dukung perekonomian daerah lewat ajang F1 Powerboat 2024

“Terakhir kami cek persiapan tanpa kendala, kita memastikan ini berjalan lancar, kita berangkat dari hasil tahun lalu, dari situ kita evaluasi kekurangan dari tahun lalu," ujarnya.

Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara mengerahkan sebanyak 1.138 personel sebagai upaya untuk mengamankan kejuaraan internasional perahu cepat F1 Powerboat Danau Toba.

"Sistem pengamanan yang digelar Polda Sumut berkolaborasi bersama Kodam I/Bukit Barisan, pemerintah daerah dan InJourney," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi.

Hadi melanjutkan personel gabungan tersebut dikerahkan dalam ajang kejuaraan internasional perahu cepat F1Powerboat dengan standar internasional.

Lebih lanjut, ia mengatakan pola pengamanan yang dilaksanakan memastikan para peserta, penonton maupun masyarakat dapat menikmati balapan tersebut.

"Agar dalam keadaan aman, nyaman dan bisa menunjukkan kepada dunia bahwasanya Indonesia hebat dan sukses karena seperti yang diketahui F1Powerboat sudah kedua kalinya diselenggarakan," katanya

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024