pinjol ilegal cepat cair dan mudah 2021

voucher agoda 2022 315Jutaan kata 984518Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol ilegal cepat cair dan mudah 2021》

Seorang ketua KPPS di Banyuwangi meninggal diduga kelelahan******

Banyuwangi (ANTARA) - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 18 Desa/ Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu, meninggal dunia karena diduga kelelahan melaksanakan tugasnya dalam Pemilihan Umum Serentak 2024.

Anggota PPS Desa/ Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Abdul Konik membenarkan kabar meninggalnya Dul Hanan (50) yang merupakan Ketua KPPS.

"Sekitar pukul 16:00 WIB saat itu masih berlangsung proses perhitungan satu jenis surat suara yakni capres-cawapres. Selesai menghitung surat suara, Dul Hanan mengeluh pusing dan sesak nafas. Ia meminta untuk diantarkan periksa ke puskesmas," katanya.

Setelah dari puskesmas, lanjut dia, kondisinya bertambah memprihatinkan dan nafasnya tersengal-sengal, sehingga dirujuk ke RS PKU Muhammadiyah Rogojampi.

Di rumah sakit, Dul Hanan diberikan bantuan oksigen, dan kondisinya sempat membaik, meskipun nafasnya masih sering tersengal.

"Teman-teman dari ppk juga sempat menjenguk, saat itu dia masih bisa duduk tapi nafasnya tersengal-sengal," kata Konik.

Tak lama setelah dijenguk, para petugas ppk mendapat kabar bahwa kondisi Dul Hanan kian kritis hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.

Baca juga: TNI-Polri beri bantuan kesehatan cegah petugas pemilu kelelahan

Baca juga: Anggota KPPS di Gorontalo bertugas dalam keadaan terinfus

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Polisi: Pembukaan Jalur Pantura Demak tunggu banjir benar******

Demak (ANTARA) - Pembukaan Jalur Pantura Demak-Kudus, Jawa Tengah, secara total menunggu banjir di jalur tersebut benar-benar surut serta kendaraan yang terjebak banjir juga bisa dievakuasi semua, kata Kasat Lantas Polres Demak AKP Lingga Ramadhani.

"Hingga hari ini (15/2) Jalur Pantura Demak-Kudus belum dibuka karena masih ada genangan di Kilometer 43 dari depan Pasar Karanganyar hingga Jembatan Tanggulangin," ujarnya di Demak, Kamis.

Ketinggian genangan banjir, kata dia, hingga 70-an sentimeter (Cm), sehingga belum bisa dilalui kendaraan.

Ia mengakui ada kendaraan yang nekat melintas di jalur tersebut, sehingga mengganggu proses evakuasi kendaraan yang terjebak di banjiran serta mengganggu proses pengiriman logistik untuk warga terdampak banjir.

Selain itu, kendaraan yang masih terjebak dan belum terevakuasi sekitar 12 kendaraan.

"Jika nantinya jalur tersebut benar-benar aman untuk dilalui dan tidak licin bagi pengendara, maka jalur akan dibuka total," ujarnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Demak AKP Lingga Ramadhani menambahkan bahwa untuk akses menuju Semarang melalui Jembatan Tanggulangin memang masih ditutup karena masih menunggu banjirnya surut.

"Kami sifatnya membantu, sehingga ketika dari Satlantas Polres Demak membuka total Jalur Pantura Demak-Kudus, maka dari Kudus juga akan dibuka," ujarnya.

Banjir di Desa Ketanjung dan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Demak, memang mulai surut, tetapi genangan banjir masih terlihat di Jalan Pantura Demak-Kudus.

Beberapa truk yang terjebak banjir juga masih terlihat pada posisi sebelumnya dan belum dievakuasi. Sedangkan yang sudah dievakuasi truk yang sebelumnya melintas di ruas kiri, menyusul genangan mulai surut.
Baca juga: Pemprov Jateng siapkan jalur alternatif, hindari banjir Demak
Baca juga: Truk bersumbu dari Surabaya ke Semarang diimbau masuk kantong parkir
Baca juga: Dampak banjir rob, arus lalu lintas di Jalur Pantura Demak dialihkan

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas******

Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjol pakai npwp、situspaling gacor、pola gacor wwg hari ini

Terkait：gacor slot、kredivo bunga、cara dapat uang dari spotify、proses verifikasi kredivo、gilaslot1 terbaru、arah4d、bumi138、rtp bolahiu、magnum slot xyz、software prediksi togel

---

---

bab terbaru：sultan138（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03