aplikasi yg bisa kredit hp

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

Tol Gedebage******

Pemerintah sedang membangunJalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Gataci yang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia.

Proyek ini dimulai sejak akhir 2022. Tol tersebut memiliki total panjang 206,65 kilometer (km). Adapun, tol itu rencananya dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp56 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun.

Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC) Jo Mancelly mengatakan pembangunan akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, yaitu Seksi 1 dan Seksi 2 sepanjang 94,22 km, dimulai dari Junction Gedebage hingga Simpang Susun (SS) Tasikmalaya.

Kedua, Seksi 3 dan Seksi 4 yang dimulai dari SS Tasikmalaya hingga SS Cilacap sepanjang 112,43 km, termasuk main road sepanjang 1,3 km pada Seksi 1 yang terkoneksi dengan rencana Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).

Jo menargetkan main road tersebut dibangun bersamaan saat Jalan Tol BIUTR konstruksi atau selambat-lambatnya pada tahap kedua konstruksi Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap.

"Pembangunan konstruksi untuk tahap kedua sendiri ditargetkan dimulai pada akhir 2027 dan rampung pada 2029," ujarnya beberapa waktu lalu.

Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap nantinya akan melintasi dua provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 169,09 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 37,56 km.

Tol dimulai dari titik awal Gedebage Junction di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, lalu melewati Majalaya, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran, hingga ke wilayah Cilacap, Jawa Tengah.

Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap tergabung dalam Proyek Strategis Nasional dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur.

Pembangunan jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas, kegiatan ekonomi, semakin melancarkan distribusi barang dan jasa hingga pengembangan industri dan pariwisata di koridor selatan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia Ilahi

Jalan IKN Akan Didesain Bisa Didarati Pesawat Terbang******

Pemerintah berencana melengkapi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan jalan yang bisa digunakan untuk mendarat pesawat.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan rencana ini berkaca dari negara-negara tetangga yang sudah mengusung konsep serupa.

"Kami memikirkan jalan arteri primer (IKN), itu kami pertimbangkan sebagai runwaypesawat. Itu panjangnya 1-2 kilometer," ungkapnya seperti dikutip dari detik.com,Minggu (15/1).

Tak hanya bisa jadi tempat mendarat pesawat, jalanan di IKN bakal bebas kabel listrik. Danis mengatakan sistem kelistrikan disimpan di bawah tanah dengan sebuah box aliasmulti-purpose utility tunnels (MUTs).

"Di jalan-jalan itu nanti multi tunnels untuk utilitas. Jadi nanti nggak ada kabel, ya ada, tetapi sementara karena box-nya belum jadi," jelas Danis

Terlepas dari inovasi tersebut, progres pembangunan infrastruktur di IKN secara keseluruhan baru mencapai 12 hingga 15 persen. Namun, sudah ada beberapa proyek yang selesai hampir 100 persen.

Bendungan Sepaku Semoi menjadi salah satu bukti infrastruktur yang sudah hampir rampung. Saat ini, progresnya sudah mencapai 82 persen dan ditargetkan tuntas pada Juni 2023.

Ada juga rusun pekerja konstruksi dan tenaga ahli yang ditargetkan segera tuntas. Sebanyak 22 rusun hunian pekerja IKN dijadwalkan selesai bulan depan.

Kemudian, konstruksi Istana Negara yang mulai dibangun. Istana Negara IKN terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Namun, pembangunan kawasan ini baru sampai tahap pembentukan lahan.

Selain kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), IKN juga terdiri dari berbagai kawasan. Ada 9 kawasan yang dibangun, termasuk pusat perekonomian hingga pariwisata.

[Gambas:Video CNN]

Kisah promosi Tiandao

Wilmar Sorot Permendag Ikut Andil Picu Kelangkaan Minyak Goreng 2022******

Kuasa hukum Grup Wilmar Rikrik Rizkiyana menduga salah satu penyebab kelangkaan minyak gorengkemasan pada 2022 adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.

Aturan yang ia maksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Rikrik menyoroti aturan itu hanya mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Padahal, konsumsi minyak paling besar berasal dari minyak curah. Selain itu, harga crude palm oil (CPO) secara global pun meningkat yang mengakibatkan harga minyak goreng secara serempak naik. Termasuk harga minyak goreng curah.

Menurutnya, akibat harga minyak goreng kemasan lebih murah ketimbang harga migor curah, masyarakat pun melakukan rush buyinghingga tanpa sadar menimbun. Terlebih, menurutnya, kelangkaan ini hanya terjadi di retail modern.

"Terjadi rush buyingdi ritel modern dan habis dalam waktu cepat. Sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan, karena orang enggak ada yang mau beli lagi minyak curah," paparnya.

Rikrik melanjutkan kebijakan pemerintah itu pun tidak dapat menyelesaikan permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Sebaliknya, intervensi yang dilakukan pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian di pasar domestik dan memperparah kondisi di masyarakat.

Ia pun menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempertimbangkan kebijakan pemerintah sebagai akar permasalahan kelangkaan minyak goreng tahun lalu.

"Dalam perkara ini, KPPU telah mengabaikan peran kebijakan pemerintah yang menjadi akar permasalahan dan hanya menuduh kepada produsen yang tunduk pada kebijakan pemerintah sebagai penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng," lontar Rikrik.

KPPU sebelumnya menduga ada penetapan harga minyak goreng yang dilakukan oleh 27 perusahaan dari 13 kelompok usaha yang berbeda, dengan lima perusahaan di antaranya berasal dari Grup Wilmar. Jejaring dagang ini biasa disebut kartel.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022. 

Lihat Juga : Zulhas Janji Kisruh Minyak Goreng Beres dalam 2 Bulan

Hal itu jadi salah satu yang disebut KPPU memicu kelangkaan minyak goreng tahun lalu. Namun kuasa hukum Grup Wilmar Farid Nasution berpendapat banyaknya jumlah terlapor dalam kasus ini membuat kartel penetapan harga menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.

"Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang sudah dihadirkan di persidangan baik oleh Investigator maupun Terlapor yang mengaku tidak mengetahui adanya koordinasi antara pengusaha untuk menaikkan harga jual," ungkap Farid.

Farid melanjutkan, Investigator KPPU juga tidak dapat membuktikan bahwa pembatasan peredaran minyak goreng dilakukan oleh produsen. Sebab, produsen minyak goreng tidak punya kendali atas rantai distribusi minyak goreng yang begitu panjang. Rantai ini dimulai dari produsen, distributor, sub-distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, sampai dengan konsumen akhir.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena masalah produksi, tetapi karena kenaikan harga CPO, penerapan HET, dan kendala distribusi. Tidak ada saksi yang mengatakan kelangkaan karena produsen menahan pasokan," tandas Farid.

Pakar hebat dari dunia lain

Daftar Terbaru 5 Provinsi Termiskin di Indonesia******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022.

Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhadap persentase pada Maret 2022. Secara jumlah, penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022.

Berdasarkan catatan BPS, terdapat lima provinsi termiskin di Indonesia per September 2022 berdasarkan persentasenya.

Posisi keduaditempati oleh Provinsi Papua barat dengan persentase penduduk miskin mencapai 21,43 persen. Angka ini naik dari Maret 2022 yang mencapai 21,33 persen.

Provinsi termiskin ketigaditempati oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan persentase penduduk miskin mencapai 20,23 persen per September 2022. Angka ini juga meningkat dibanding Maret 2022, yakini 20,05 persen.

Posisi keempatadalah Provinsi Maluku dengan persentase penduduk miskin 16,23 persen pada September 2022. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 15,97 persen.

Provinsi kelimaadalah Gorontalo, yakni 15,51 persen pada September 2022. Persentase penduduk miskin ini meningkat dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 15,42 persen.

Lebih lanjut, BPS mencatat secara nasional garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan. Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 (25,85 persen).

Pada periode yang sama, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274 per rumah tangga miskin per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

Profil Bandara Bali Utara, Ditendang dari PSN Hingga Diamuk Megawati******

Bandara Internasional Bali Utara menjadi perhatian usai rencana pembangunannya diamuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selain diamuk Mega karena dianggap hanya buang-buang duit, Bandara Bali Utara juga ditendang dari daftar proyek strategis nasional (PSN).

Lantas, seperti apa sebenarnya profil Bandara Bali Utara tersebut?

Saat itu, Presiden Direktur PT BIBU Panji Sakti Made Mangku mengatakan pembangunan bandara memerlukan lahan sekitar 1.400 hektare hanya untuk runwaysaja, sedangkan 260 hektare lainnya untuk kebutuhan aero city.

Ambisi pembangunan bandara ini bahkan terlihat dari data yang disampaikan PT BIBU Panji Sakti, yang mengklaim proses pembangunan bakal membuka 240 ribu lapangan pekerjaan dan menambah 2,2 persen pendapatan bagi perekonomian Bali.

Mangku mengklaim sudah menggandeng sejumlah investor asing untuk mewujudkan bandara internasional baru di Pulau Dewata tersebut. Ada investor dari Kanada yang mengerjakan runwaybandara, investor Belarus yang mengerjakan aero city, serta investor dari Korea Selatan yang menggarap bangunan bandara.

Pembangunan Bandara Bali Utara yang direncanakan di atas laut itu sempat terkendala penerbitan izin penentuan lokasi (penlok) dari Kementerian Perhubungan.

Pada Desember 2018, Menhub Budi Karya Sumadi meninjau langsung lokasi pembangunan Bandara Bali Utara, serta bertemu Gubernur Bali Wayan Koster.

Kala itu, Budi menyebut Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Bandara di Bali Utara ini harus kolaborasi dan saling mengisi untuk mendukung pariwisata.

"Kami upayakan bandara I Gusti Ngurah Rai untuk penerbangan premium sedangkan bandara di Bali Utara ini untuk penerbanganlow cost carrier(LCC)," ucap Budi saat itu, dikutip dari situs resmi Kemenhub, Selasa (17/1).

Lihat Juga : Cara Ikut Program Magang Magenta BUMN di Kantor Erick Thohir

Budi menjelaskan lokasi yang direncanakan untuk dibangun Bandara Bali Utara tersebut tidak mempunyai kendala berarti dalam hal pembebasan lahan. Hal tersebut dikarenakan lahan yang akan digunakan merupakan tanah adat milik desa.

Pengembang lantas mengusulkan rencana pembangunan Bandara Bali Utara dengan menyiapkan desain rencana pembangunan bandara melalui pendekatan yang relevan dengan kesesuaian tata ruang wilayah, aspek operasi dan keamanan penerbangan, serta aspek finansial, teknis, dan lingkungan.

"Kami mengajukan usulan desain rencana pembangunan Bandara Bali Utara di lepas pantai sebagairunway, didukung area daratan yang telah diperhitungkan dari sisi operasional keamanan bandara dan bebas dari situs budaya desa adat dan pura dalam hal ini menerapkan konsep kehati-hatian dalam pengalokasian tanah daratan yang relatif terbatas", jelas Direktur Utama BIBU Kinesis Indonesia Iwan Erwanto dalam keterangan resmi.

Sementara itu, lahan seluas 370 hektare yang ditinjau Menhub Budi Karya bakal dikerjasamakan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), sedangkan sisanya seluas 50 hektare akan memanfaatkan lahan Desa Adat Sanih.

PT BIBU Panji Sakti juga menggandeng perusahaan asal China bernama China Construction First Group Corp Ltd (CCFG) yang merupakan anak perusahaan BUMN China State Construction Engineering Corp Ltd (CSCEC) untuk menggarap proyek tersebut.

Selain itu, BIBU juga menggandeng kontraktor lokal, yakni PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, dan PT WIKA.

Pada pertengahan 2022, proyek ini ditendang dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini menjadi satu dari delapan proyek yang ditendang dari PSN karena kesulitan mencari investor.

"Kami keluarkan karena dukungan masyarakat nggak kuat, juga kajiannya lambat atau misalnya harus mencari mitra yang nggak gampang," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, Juli 2022 lalu.

Namun, Gubernur Bali Wayan Koster membantah pemerintah menghapus proyek Bandara Bali Utara dari PSN. Ia malah menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan.

"Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu," ujarnya usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali, Juli 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

penyihir penuh waktu

Tol Gedebage******

Pemerintah sedang membangunJalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Gataci yang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia.

Proyek ini dimulai sejak akhir 2022. Tol tersebut memiliki total panjang 206,65 kilometer (km). Adapun, tol itu rencananya dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp56 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun.

Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC) Jo Mancelly mengatakan pembangunan akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, yaitu Seksi 1 dan Seksi 2 sepanjang 94,22 km, dimulai dari Junction Gedebage hingga Simpang Susun (SS) Tasikmalaya.

Kedua, Seksi 3 dan Seksi 4 yang dimulai dari SS Tasikmalaya hingga SS Cilacap sepanjang 112,43 km, termasuk main road sepanjang 1,3 km pada Seksi 1 yang terkoneksi dengan rencana Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).

Jo menargetkan main road tersebut dibangun bersamaan saat Jalan Tol BIUTR konstruksi atau selambat-lambatnya pada tahap kedua konstruksi Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap.

"Pembangunan konstruksi untuk tahap kedua sendiri ditargetkan dimulai pada akhir 2027 dan rampung pada 2029," ujarnya beberapa waktu lalu.

Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap nantinya akan melintasi dua provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 169,09 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 37,56 km.

Tol dimulai dari titik awal Gedebage Junction di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, lalu melewati Majalaya, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran, hingga ke wilayah Cilacap, Jawa Tengah.

Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap tergabung dalam Proyek Strategis Nasional dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur.

Pembangunan jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas, kegiatan ekonomi, semakin melancarkan distribusi barang dan jasa hingga pengembangan industri dan pariwisata di koridor selatan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

[Gambas:Video CNN]