rtp sisil4d

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

Pemprov Sulbar Sepakat dengan Citilink, Terbang Perdana 5 Desember******

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik menilai transportasi udara menjadi hal yang sangat penting dalam kemajuan daerah. Karena itu, sejak menjabat sebagai Pj Gubernur di provinsi ke-33 itu, Akmal terus berusaha untuk membuka akses transportasi udara di Sulbar.

Upaya Akmal untuk membuka akses transportasi udara di Sulbar membuahkan hasil. Pemprov Sulbar kini telah mencapai kata sepakat dengan maskapai penerbangan Citilink.

Dengan kesepakatan ini, Citilink akan membuka rute penerbangan dari Mamuju ke sejumlah daerah. Rute Mamuju ke Jakarta dan Mamuju ke Surabaya dengan terlebih dahulu transit di Balikpapan.

"Jalur penerbangan Mamuju ke Jakarta dan Surabaya via Balikpapan ini adalah pintu untuk memanfaatkan IKN bagi kemajuan Sulbar," jelas Akmal.

Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan ini, Citilink akan melakukan terbang perdana dari Mamuju pada 5 Desember 2022 mendatang.

Untuk penerbangan perdana ini, penumpang juga dapat menikmati free bagasi 10 kilogram. Untuk info lebih lanjut bisa diakses di citilink.co.id.

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

Ma'ruf Amin soal Naik UMP 2023 Dibatasi 10 Persen: Win******

Wakil PresidenMa'ruf Amin buka suara soal formula penetapan upahminimum provinsi (UMP) 2023 yang maksimal hanya boleh naik 10 persen.

Sebelumnya, aturan mengenai formula tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Permenaker ini didukung kaum buruh karena tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan mengacu pada tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi.

Apalagi PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan masih berlaku. Menurut pengusaha, permenaker kekuatannya tidak lebih tinggi dari PP.

Menanggapi hal tersebut, Ma'ruf Amin mengatakan angka kenaikan 10 persen tadi adalah maksimal. Artinya, kenaikan bisa lebih kecil dari itu dan pengusaha bisa merasa adil.

"Iya tapi kan artinya 10 persen itu kan maksimal, ya karena maksimal, saya pikir itu mungkin bisa dilakukan musyawarah," ujarnya dalam kunjungan kerja ke Solo, Jawa Tengah berdasarkan rekaman resmi dari Setwapres, Senin (21/11).

Ma'ruf Amin juga mengatakan musyawarah tersebut bisa dilakukan dalam ketentuan yang sudah ada, sepertiLKS Tripartit Nasional. Ia pun berharap semua pemangku kepentingan bisa berdiskusi dan menemukan jalan keluar yang adil.

"Kami harapkan ada win win solution-nya, ketemulah nanti itu. Tetapi yang bagusnya itu kan maksimal ya, jadi karena maksimal artinya masih bisa ada pembicaraan-pembicaraan, jadi fleksibel nanti," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

[Gambas:Video CNN]

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Dunia Dewa Bela Diri

Ekonom soal PHK Startup: Investor Capek Bakar Uang dan Tuntut Untung******

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menduga badai Pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan startup, seperti GoTo hingga Ruangguru belakangan ini terjadi akibat banyak faktor.

Pertama, karena startup sudah lelah 'bakar uang' dan dituntut keuntungan oleh investor. Akbar tidak menampik situasi ekonomi yang tidak ideal menjadi salah satu faktor badai PHK di kalangan startup belakangan ini.

Namun, ia mencatat ada faktor lain yang mendasari keputusan startup mengurangi jumlah karyawannya secara besar-besaran.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menyinggung soal badai PHK yang terjadi di Indonesia.

Bahkan, Adi menyinggung soal PHK Ruangguru di dalam pemaparannya. Tertulis bahwa contoh faktual pengurangan 50 persen pekerja Ruangguru melalui online merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat mulai melakukan efisiensi biaya rumah tangga.

"Di Indonesia itu pengertian upah minimum sudah salah kaprah, artinya upah minimum tidak sesuai dengan definisinya. Sejauh mana berdampak pada kenaikan PHK ini, itu yang kita hindari jika kenaikan upah minimum ini tidak sesuai dengan regulasi yang saat ini kita pedomani, yaitu PP 36/2021," ujar Adi.

Menurut data yang dipaparkan Adi, terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 bakal membuat jumlah PHK meningkat dan potensi relokasi pabrik ke daerah lain semakin banyak.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad.

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

2 Pertimbangan Menaker Batasi Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyahmenerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi 2023.

Salah satu hal yang diatur dalam beleid tersebut yakni UMP 2023 tidak boleh naik lebih dari 10 persen. Setidaknya ada dua pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan itu sebagaimana dikutip dari Permenaker Nomor 18.

Pertama, aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan bekerja serta berusaha.

"Maka perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha," katanya sebagaimana dikutip dari beleid itu.

Kedua, demi upaya menciptakan kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh.

"Kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata aturan tersebut seperti dikutip pada Senin (21/11).

Mengutip Antara, Ida Fauziyah juga mengatakan beleid ini diterbitkan salah satunya dengan mempertimbangkan penetapan upah minimum melalui formulasi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Dia menyoroti kondisi di mana upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," kata Ida, Sabtu (19/11) lalu.

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," sambung Ida.

[Gambas:Video CNN]

mimpi basah jiwa

Pemerintah Tak Akan Larang Mudik di Libur Natal 2022******

Kementerian Perhubungan memperbolehkan masyarakat untuk mudik saat libur Hari Raya Natal2022 dan Tahun Baru2023.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan karena tidak ada larangan, maka pemerintah menginstruksikan kepada seluruh personil untuk lebih meningkatkan koordinasi agar angkutan saat libur akhir dan tahun tersebut berjalan dengan baik.

"Pada Natal dan Tahun Baru ini sudah ada kebebasan dan tidak ada larangan untuk mudik, jadi pasti ada peningkatan arus lalu lintas. Jadi saya minta pada Kepala BPTD, kadishub provinsi maupun kota/kabupaten untuk melakukan ramp check terhadap bus pariwisata," ujarnya dikutip Antara, Selasa (22/11).

Selain itu, Kemenhub juga akan mengajak seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah menyamakan visi dalam penyelenggaraan tugas, khususnya sektor perhubungan darat.

Adapun tiga pembahasan utama yang menjadi pokok diskusi dalam kegiatan rapat kerja tersebut seputar keselamatan transportasi darat, penanganan ODOL, serta pengarahan rencana operasi (renops) Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023.

Hendro meminta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Kepala Dinas Provinsi, Kota, dan Kabupaten agar memiliki visi yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam penanganan bidang transportasi dan lalu lintas.

"Ketika ada visi dan langkah yang sama diharapkan ke depan tanggung jawab kita dalam menciptakan keselamatan transportasi ini dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dianhuang

2 Pertimbangan Menaker Batasi Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyahmenerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi 2023.

Salah satu hal yang diatur dalam beleid tersebut yakni UMP 2023 tidak boleh naik lebih dari 10 persen. Setidaknya ada dua pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan itu sebagaimana dikutip dari Permenaker Nomor 18.

Pertama, aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan bekerja serta berusaha.

"Maka perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha," katanya sebagaimana dikutip dari beleid itu.

Kedua, demi upaya menciptakan kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh.

"Kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata aturan tersebut seperti dikutip pada Senin (21/11).

Mengutip Antara, Ida Fauziyah juga mengatakan beleid ini diterbitkan salah satunya dengan mempertimbangkan penetapan upah minimum melalui formulasi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Dia menyoroti kondisi di mana upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," kata Ida, Sabtu (19/11) lalu.

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," sambung Ida.

[Gambas:Video CNN]