borju89

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

koinid

FIFA jatuhkan sanksi kepada Persija dan empat klub Indonesia lainnya******

Jakarta (ANTARA) - Badan sepak bola dunia FIFA menjatuhkan sanksi kepada Persija Jakarta dan empat klub Indonesia lainnya, berupa embargo transfer selama tiga periode, demikian FIFA dalam lamannya pada Selasa.

Empat klub lainnya adalah Persikab Kabupaten Bandung, Persiraja Banda Aceh, SADA Sumut FC, dan Persiwa Wamena.

Awal masa hukuman untuk masing-masing klub tidak sama. Persija dan Persiraja mulai dijatuhi hukuman sejak 26 Januari 2024, sedangkan Persikab dan SADA memulainya masa hukumannya pada 26 Februari 2024.

Untuk Persiwa, hukuman itu dijatuhkan terhitung sejak 12 Mei 2022 dan belum ditentukan kapan dicabut. Meski demikian, secara prinsip saat ini Persiwa sudah tidak eksis lagi dalam kompetisi sepak bola tanah air, setelah merger dengan tim Cirebon, Bina Putra.

FIFA tidak menjelaskan kasus apa yang membuat kelima klub itu terjerat hukuman. Namun mengutip Peraturan Status dan Transfer Pemain dan Kode Disiplin FIFA, embargo dapat dijatuhkan karena beberapa hal, seperti kewajiban pembayaran yang jatuh tempo, pemutusan kontrak tanpa alasan jelas, dan kegagalan membayar jumlah relevan secara tepat waktu.

Baca juga: FIFA dikabarkan menangkan gugatan Simic terhadap Persija

Embargo transfer secara legal adalah sanksi yang menyebabkan suatu klub tidak dapat mendaftarkan pemain baru setelah merekrut  pemain.

Klub masih berhak mendatangkan pemain, namun pemain yang direkrut tidak bisa didaftarkan ke asosiasi sepak bola nasional dan pada ujungnya membuat pemain itu tidak dapat dimainkan.

Klub ibukota Persija Jakarta pernah dilaporkan ke FIFA oleh Marko Simic, setelah pembayaran gaji penyerang Kroasia tersebut itu terganggu pada 2022.

Pada 2023 FIFA mengabulkan gugatan Simic dan Persija saat itu dikabarkan harus membayar total Rp25 milyar kepada Simic.

Namun kemudian pada Juni 2023, Simic kembali berseragam Macan Kemayoran, dan diikat kontrak dua tahun. Banyak pihak meyakini bahwa kembalinya Simic ke Persija merupakan jalan tengah dari sengketa mereka, namun sampai saat ini pihak Persija dan Simic tidak pernah mengonfirmasi hal itu.

Baca juga: Bali United bungkam Persija Jakarta 1-0

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Saya kembali dari ruang dewa utama

pkv qq

Kemenhub Prediksi Minat Mudik 2024 Lebih Besar dari Tahun Lalu******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan minat mudik lebaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan survei proyeksi jumlah pemudik masih berjalan. Ia memperkirakan hasilnya baru bisa dipublikasikan pada awal Maret 2024 nanti.

"Untuk sementara, hasilnya memang memperlihatkan minat mudik lebih besar dibandingkan tahun lalu," ucap Adita kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/2).

"Mengenai tanggalnya (puncak mudik lebaran) diperkirakan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kira-kira seminggu sebelum lebaran sudah akan mulai terjadi peningkatan mobilitas," imbuhnya.

Senada, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan pemudik pada lebaran tahun ini akan lebih banyak ketimbang 2023 lalu. Ia menyebut Kemenhub tengah bersiap untuk berkoordinasi dengan lintas sektoral terkait persiapan infrastruktur maupun transportasi saat mudik.

Mengutip Antara, survei sementara Korps Lalu Lintas Polri mencatat bahwa jumlah pemudik lebaran 2024 diperkirakan mencapai 200 juta orang.

Jumlah ini lebih tinggi 6 persen dibandingkan pemudik lebaran tahun lalu yang hanya 187 juta orang.

Berdasarkan Kalender Hijriah Kementerian Agama, awal puasa Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan jatuh pada sehari sebelumnya.

Sedangkan 1 Syawal 1445 Hijriah versi kalender Kemenag dan Muhammadiyah jatuh pada hari yang sama, yakni 10 April 2024.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

situs gacor indonesia

Impor Kurma Tembus Rp268 M Pada Februari 2024, Ada dari Israel?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilaiimpor kurmapada Februari 2024 tembus US,18 juta atau sekitar Rp268,56 miliar (asumsi kurs Rp15.633 per dolar AS).

Angka ini naik sebesar 25,77 persen atau US,52 juta dibandingkan Januari 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan impor kurma dengan nilai tersebut mencakup volume sebesar 11,24 ribu ton. Angka ini naik 51,28 persen dibanding Januari 2024 yang hanya mencapai 7,43 ribu ton.

Rinciannya, impor kurma sepanjang Januari-Februari 2024 dari Tunisia mencapai 29,66 persen. Lalu, dari Mesir 28,35 persen, Iran 9,3 persen, Arab Saudi 8,61 persen, dan lainnya 24,07 persen.

Namun, ia mengatakan impor kurma pada Januari-Februari tahun ini masih lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu.

Tercatat, impor kurma pada Januari 2023 sebesar 13,23 ribu ton. Sementara, pada Februari m2023 mencapai 12,79 ribu ton.

"Tapi memang kalau kita bandingkan dengan Januari-Februari tahun sebelumnya impor kurma Januari-Februari 2024 masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya," kata Amalia.

Amalia pun menegaskan Indonesia tidak mengimpor kurma dari Israel. Maklum, belakangan ramai larangan membeli kurma dari negara tersebut.

"Tidak ada impor kurma yang berasal dari Israel, tidak ada ya. Jadi ini kami mengklarifikasi tidak ada impor kurma dari Israel karena dari data BPS menunjukkan bahwa impor kurma terbesar kita adalah dari Tunisia, yang kedua dari Mesir," tegas Amalia.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

kredit online murah

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

arenaslot99

Basuki soal Didoakan DPR Jadi Menteri Prabowo: Jabatan Jangan Diitu******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersuara soal kemungkinan lanjut menjadi menteri.

Jawaban itu dilontarkan usai dirinya ramai-ramai didoakan DPR RI agar kembali menjadi menteri PUPR di kabinet selanjutnya.

"Jabatan itu jangan diitu (dibahas), enggak ada, enggak ada," kata Basuki merespons doa wakil rakyat usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Basuki memilih irit bicara soal potensi menjadi menteri setelah lengser dari kabinet Presiden Joko Widodo. Padahal, dirinya mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI selaku mitra Kementerian PUPR.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan 'Pak Bas' sudah paham seluk-beluk Kementerian PUPR.

"Mudah-mudahan Pak Basuki masih berkenan jadi menteri (PUPR) kalau Gerindra mau melamarnya," ucapnya dalam Raker dengan Kementerian PUPR di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

"Senang hati kita di sini (Komisi V DPR RI) dengan Pak Bas, karena Pak Bas sudah paham," tegas Lasarus.

Doa baik juga dipanjatkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan. Ia mengapresiasi kinerja Basuki selama 10 tahun di Kementerian PUPR, di bawah komando Presiden Jokowi.

Irwan bahkan menilai performa Basuki makin top di periode kedua ini. Ia turut menyinggung soal keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang selama ini digarap PUPR di bawah komando Basuki.

"Saya doakan Pak Basuki juga bisa terus berkontribusi membangun bangsa ini dan masuk Kabinet Indonesia Maju (Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto) berikutnya," harap Irwan.

Bahkan, Politikus Partai Gerindra Mulyadi sampai punya harapan khusus di IKN yang diharapkan dirampungkan Basuki. Menurutnya, apa yang dilakukan 'Pak Bas' selama ini tidak sembarangan.

Mulyadi meminta adanya evaluasi terhadap apa yang sudah dibangun. Ia menyinggung aspek-aspek yang kudu dipelototi ke depan, mulai dari proyeksi perencanaan hingga hasil pembangunan.

"Concern IKN betul-betul tepat waktu dan tepat sasaran. Aset yang kita banggakan dan kita jadikan logistik terbaik," kata Mulyadi.

"Kita berharap di IKN harusnya ada Basuki University, infrastruktur university itu cocok pak untuk menciptakan tenaga bidang konstruksi di sana. Saya kira itu usulan di IKN," tandasnya.

Pemenang Pilpres 2024 versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasangan calon nomor urut 2 itu mengantongi 96.214.691 suara atau unggul di 36 provinsi dari 38 provinsi.

Kendati, kemenangan Prabowo-Gibran masih mendapatkan perlawanan dari paslon nomor satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta paslon tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemenangan paslon nomor urut 2 itu masih dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Barisan Bintang Penyihir

daftar situs slot gacor terpercaya

Harga emas Antam meroket jadi Rp1,274 juta per gram******

Harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Rabu, yakni sebesar Rp1.168.000 per gram.

Jakarta (ANTARA) - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu pagi, meroket sebesar Rp18.000 menjadi Rp1.274.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.256.000 per gram pada Selasa (2/4/2024).

Harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Rabu, yakni sebesar Rp1.168.000 per gram.

Baca juga: Harga emas Antam naik jadi Rp1,256 juta per gram

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Rabu:

- Harga emas 0,5 gram: Rp687.000
- Harga emas 1 gram: Rp1.274.000
- Harga emas 2 gram: Rp2.488.000
- Harga emas 3 gram: Rp3.707.000
- Harga emas 5 gram: Rp6.145.000
- Harga emas 10 gram: Rp12.235.000
- Harga emas 25 gram: Rp30.462.000
- Harga emas 50 gram: Rp60.845.000
- Harga emas 100 gram: Rp121.612.000
- Harga emas 250 gram: Rp303.765.000
- Harga emas 500 gram: Rp607.320.000
- Harga emas 1.000 gram: Rp1.214.600.000.

Baca juga: Harga emas melemah karena dolar AS menguat

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024