situs depo 50 bonus 50

Sistem dewa pedang terkuat

Menperin Sebut Belanja Produk Lokal Hampir Rp1.000 T Sepanjang 2023******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan belanja produk lokal sepanjang 2023 hampir tembus Rp1.000 triliun di seluruh Kementerian/Lembaga (KL) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Meski cukup tinggi, realisasi tersebut masih akan ditingkatkan pada tahun ini. Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), 95 persen belanja APBN 2024 harus digunakan untuk membeli produk lokal.

"Kalo tahun lalu sudah hampir Rp 1.000 triliun (realisasinya). Namun karena presiden minta 95 persen, maka harapannya ditingkatkan. Di 2024 seluruh anggaran APBN dan APBD, proyek BUMN 95 persen harus berasal dari produk dalam negeri. Itu target dari presiden," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Senin (12/2).

"Ini sebuah target yang saya kira sangat baik, karena beliau pasti punya niat untuk menghidupkan industri dalam negeri dan kita percaya industri dalam negeri merupakan tulang punggung perekonomian," jelasnya.

Agus menilai semakin meningkatnya penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah dan BUMN, terbukti memberi angin segar pada keberlanjutan proses produksi dari berbagai sektor industri di Indonesia. Apalagi, industri pengolahan adalah kontributor terbesar perekonomian.

"Maka nggak salah kalau pemerintah tetapkan target sangat tinggi," imbuhnya.

Selain itu, Agus mengungkapkan dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, tenaga kerja akan terserap semakin banyak. Penerimaan pajak juga akan terus naik, sehingga akhirnya perekonomian Indonesia akan semakin bertumbuh dan menguat.

"Dengan membeli produk dalam negeri, artinya kita mendorong penguatan PDB itu sendiri. Inilah hasil akhir yang kita harapkan dari setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk dalam negeri. P3DN merupakan instrumen penting dari pertumbuhan ekonomi," tegas Agus.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

Peritel Minta Pemerintah Relaksasi Harga Eceran Tertinggi Sembako******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah untuk merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan lainnya bahan pokokseperti beras, gula, dan minyak goreng yang berpotensi terus mengalami kenaikan pada Februari 2024.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menyampaikan perubahan HET perlu dilakukan agar peritel dapat terus menyediakan bahan pokok guna mencegah kekosongan atau kelangkaan di gerai-gerai ritel modern.

"Kami memerlukan sikap Pemerintah dan pihak berwenang untuk merelaksasi pula aturan main HET yang ditetapkan sehingga peritel dapat terus membeli, menyediakan dan menjual kebutuhan pokok bagi masyarakat," ujar Roy di Jakarta, Minggu (11/2).

"Maka permasalahan anomali harga bahan pokok dapat terkelola dan terkendali dengan baik," kata Roy.

Lihat Juga : Mahfud: Kita Tabrak Kegelapan Demokrasi & Ketidakadilan Ekonomi di RI

Diketahui, sejumlah bahan pokok seperti beras mengalami kenaikan di berbagai wilayah Indonesia. Kenaikan ini dipicu tingginya permintaan konsumen dibandingkan dengan ketersediaan barang.

Aprindo juga menyebut kenaikan harga disebabkan polah produsen yang menaikkan harga di atas HET, sehingga peritel terpaksa ikut menyesuaikan dengan harga beli (tebus).

Roy menyampaikan, kenaikan harga dari produsen dapat menyebabkan kekosongan atau kelangkaan bahan pokok di gerai ritel modern Indonesia.

Menurut Roy, kelangkaan yang terjadi di kemudian hari mampu menimbulkanpanic buyingatau pembelian secara berlebihan karena takut kekurangan stok.

Pada peritel saat ini disebut mulai kesulitan mendapatkan suplai beras untuk tipe premium lokal kemasan 5 kilogram. Keterbatasan ini disebabkan karena masa panen diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, belum masuknya beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah juga menjadi penyebab kelangkaan dan tingginya harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara supplydan demandinilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Roy.

Lihat Juga : HRWG: Jangan Pilih Capres yang Lahirkan Politik Dinasti dan Tuna Etika

Halo, pacar selebriti

Isi Penyesalan Tom Lembong Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi******

Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

Penyesalan karena strategi dan jurus yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan ialah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Tom Lembong mengatakan, pada 2013 lalu terjadi puncak penjualan sepeda motor hingga tembus 7,9 juta unit terjual. Namun dari tahun ke tahun, angka itu mengalami penurunan, apalagi karena terbentur pandemi. Akan tetapi hingga saat ini penjualan motor hanya di kisaran 5 juta unit per tahun.

"Sepuluh tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang. Minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi, bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor,"  Tom Lembong, dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2) malam seperti dikutip dari detik.com.

"Semakin mendalami data-data ekonomi, saya ini benar-benar sedih banget. Sedih banget, prihatin banget. Dan saya punya rasa sesal, menyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," tambahnya

Tom Lembong pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ia pernah menduduki posisi Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

Pengusaha Gugat UU soal Pajak Hiburan Minimal 40 Persen******

Gabungan Industri PariwisataIndonesia (GIPI) resmi mengajukan permohonan uji materiil atas aturan pajak hiburan minimal 40 persen yang tertuang dalam Pasal 58 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu terungkap dalam Surat Edaran DPP GIPI tentang Pajak Hiburan yang diteken Ketua Umum GIPI Haryadi Sukamdani tertanggal 12 Februari 2024.

Surat tersebut ditujukan kepada anggota mulai dari pelaku usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, hingga mandi uap/ spa.

Pasal 58 (2) UU 1/2022 mengatur khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Dalam pengujian materiil ini, DPP GIPI berharap Mahkamah Konstitusi dapat mencabut Pasal 58 (2) pada UU 1/2022 sehingga penetapan Tarif PBJT yang termasuk dalam jasa kesenian dan hiburan adalah sama, yaitu antara 0 - 1O persen.

"Dengan dicabutnya Pasal 58 Ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22, maka tidak ada lagi diskriminasi penetapan besaran pajak dalam usaha Jasa Kesenian dan Hiburan," seperti dikutip dari salinan tersebut.

Selama menunggu hasil uji materi, pengusaha jasa hiburan menbayar pajak hiburan dengan tarif lama. Hal ini agar dapat menjaga keberlangsungan usaha hiburan dlskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa terhadap kenaikan tarif yang akan berdampak pada penurunan konsumen.

Kenaikan pajak hiburan sebelumnya mendapatkan reaksi keras dari sejumlah kalangan mulai dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea hingga pedangdut dan pengusaha karaoke Inul Daratista.

Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha hiburan.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Pistol Tuhan menangis darah

Indonesia Adukan Uni Eropa ke WTO Buntut Bea Masuk Impor Asam Lemak******

Indonesia mengadukan Uni Eropake Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Mengutip Reuters, pengaduan dilakukan buntut langkah Uni Eropa mengenakan bea masuk atas impor asam lemak dari Indonesia.

Asam lemak yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku utama memang ditemukan dalam produk konsumen Indonesia seperti kosmetik dan obat-obatan serta pelumas industri.

WTO menjelaskan pengaduan dilakukan Indonesia karena kebijakan bea masuk yang dikenakan Uni Eropa itu bertentangan dengan aturan organisasi itu.

"Mereka (UE) dalihnya kebijakan itu untuk memastikan persaingan yang adil antara asam lemak yang diimpor dari Indonesia dan asam lemak yang diproduksi secara lokal," lembaga itu.

Uni Eropa menerapkan kebijakan baru pada Januari 2023; mengenakan bea masuk antara 15,2 persen dan 46,4 persen terhadap impor Indonesia yang mereka klaim bisa merugikan.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal pribadi dari dunia lain

Indonesia Adukan Uni Eropa ke WTO Buntut Bea Masuk Impor Asam Lemak******

Indonesia mengadukan Uni Eropake Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Mengutip Reuters, pengaduan dilakukan buntut langkah Uni Eropa mengenakan bea masuk atas impor asam lemak dari Indonesia.

Asam lemak yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku utama memang ditemukan dalam produk konsumen Indonesia seperti kosmetik dan obat-obatan serta pelumas industri.

WTO menjelaskan pengaduan dilakukan Indonesia karena kebijakan bea masuk yang dikenakan Uni Eropa itu bertentangan dengan aturan organisasi itu.

"Mereka (UE) dalihnya kebijakan itu untuk memastikan persaingan yang adil antara asam lemak yang diimpor dari Indonesia dan asam lemak yang diproduksi secara lokal," lembaga itu.

Uni Eropa menerapkan kebijakan baru pada Januari 2023; mengenakan bea masuk antara 15,2 persen dan 46,4 persen terhadap impor Indonesia yang mereka klaim bisa merugikan.

[Gambas:Video CNN]