cara dapetin uang dengan cepat

menulis di google dapat uang 500Jutaan kata 440473Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara dapetin uang dengan cepat》

Kemenhub sampaikan lima kebijakan tangani perlintasan sebidang******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan lima kebijakan untuk menangani perlintasan sebidang kereta api (KA).

"Salah satu kebijakannya adalah tidak ada penambahan perlintasan sebidang baru, harapan kita seperti itu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub Yuwono Wiarco saat acara Ngobrol Bareng Media dan Komunitas (Ngobras) dengan topik "Upaya Peningkatan Keselamatan di Sektor Perkeretaapian" di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin.

Jadi, lanjut dia, kalau yang ada sudah ditutup tapi ada perlintasan baru lagi maka upaya yang dilakukan kurang maksimal. "Kami tutup satu yang muncul dua berarti kan makin banyak lagi risikonya."

Kebijakan kedua, yakni menutup perlintasan sebidang jalur kereta api (KA) yang berjarak kurang dari 800 meter dan liar.

Kemudian kebijakan ketiga, yaitu membuat tidak sebidang pada perlintasan melalui pembangunanflyover atau underpassdengan prioritas padadouble trackdan single trackpada jalur yang memiliki volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) lebih dari 2.500 kendaraan/jam.

"Kami harapkan juga pembuatan perlintasan tidak sebidang. Memang kami harapkan ini bisa dilaksanakan jika memang jalan rayanya ramai di atas 2.500 kendaraan/jam," ucap Yuwono.

Selanjutnya kebijakan keempat, yakni membangun frontage roadsesuai dengan rencana jaringan jalan dan terakhir, membangun jembatan penyeberangan orang (JPO)/jembatan penyeberangan orang dan motor (JPOM) untuk akses masyarakat serta sterilisasi jalur KA.

Ia mengatakan DJKA juga sudah melakukan penutupan-penutupan perlintasan sebidang dari Daop 1 Jakarta sampai dengan Daop 9 Jember serta dari Divre I Sumatera Selatan sampai dengan Divre IV Tanjungkarang.

"Tahun 2023, ada 125 titik dan untuk di 2024 kami programkan 123 titik, kita mohon doanya mudah-mudahan program ini bisa tercapai semuanya karena hampir di tiap daop/divre kami ada program (penutupan perlintasan sebidang)," ujar Yuwono.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan data kecelakaan di perlintasan sebidang.

DJKA mencatat ada 1.959 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang selama 2018 sampai dengan Januari 2024. Dari total tersebut, 1.688 di antaranya terjadi di perlintasan sebidang yang tidak terjaga dan 271 sisanya terjadi di perlintasan sebidang yang terjaga.

DJKA juga mencatat data korban kecelakaan di perlintasan sebidang selama 2018 sampai dengan Januari 2024. Terdapat 1.412 jumlah korban selama periode tersebut dengan rincian 504 korban meninggal dunia, 458 korban luka berat, dan 450 korban luka ringan.

Baca juga: Bupati Klaten akan evaluasi keberadaan perlintasan KA tanpa palang

Baca juga: KAI minta masyarakat tingkatkan disiplin melintas di jalur kereta api

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Beyonce jadi wanita kulit hitam pertama teratas lagu country Billboard******

Jakarta (ANTARA) - Tangga lagu Billboard mengumumkan Beyonce sebagai musisi wanita kulit hitam pertama yang menduduki puncak tangga lagu Hot Country Songs berkat singelnya "Texas Hold 'Em". Dikutip laman People, Selasa (20/2), "Texas Hold 'Em," yang secara resmi ditayangkan di radio country pada 13 Februari, mengambil posisi teratas dari Zach Bryan dan Kacey Musgraves yang duetnya "I Remember Everything" menduduki No. 1 selama 20 minggu. Lagu ini mengumpulkan 19,2 juta streaming resmi dan 4,8 juta penonton yang diputar dalam semua format, dengan 39.000 penjualan di AS hingga 15 Februari, menurut data Luminate.

Baca juga: Beyonce umumkan tanggal rilis album baru "Act II"

Baca juga: Rumah masa kecil Beyonce dilalap api saat Natal Beyoncé dan Taylor Swift adalah satu-satunya artis wanita solo yang debut di No. 1 di chart, dengan Taylor Swift mengklaim posisi teratas dengan “Love Story (Taylor's Version)” dan “All Too Well (Taylor’s Version)” pada tahun 2021. Pemenang Grammy sebanyak 32 kali ini juga membuat sejarah sebagai artis wanita pertama yang mengklaim posisi teratas di Hot Country Songs dan Hot R&B/Hip-Hop Songs sejak Oktober 1958 ketika daftar tersebut menjadi 'tangga lagu bergenre yang mencakup semua', menurut Billboard . Satu-satunya artis lain yang memimpin tangga lagu ini adalah Morgan Wallen, Justin Bieber, Billy Ray Cyrus dan Ray Charles. “16 Carriages,” yang dirilis bersamaan dengan “Texas Hold 'Em” pada 11 Februari, memulai debutnya di No. 9 di chart Hot Country Songs dan dimulai di No. 38 di chart Hot 100. Lagu "16 Carriages" ini telah mengumpulkan 10,3 juta streaming, 90.000 di radio, dan 14.000 penjualan.

Baca juga: Beyonce rilis lagu kejutan "My House" bersamaan film "Renaissance" Sebelumnya, Beyoncé mengejutkan penggemar dengan merilis "Texas Hold 'Em" dan "16 Carriages" selama Super Bowl , tak lama setelah iklannya dengan Verizon ditayangkan dan membagikan teaser untuk album berikutnya, "Act II", yang dijadwalkan pada bulan Maret. Dia membagikan teaser di Instagram yang tampaknya terinspirasi oleh klasik barat Paris, Texas tahun 1984, yang menampilkan sekelompok pengamat di padang pasir menatap papan iklannya sementara klip “Texas Hold 'Em” diputar di latar belakang. Proyek lengkapnya, yang saat ini belum diberi judul tetapi disebut sebagai "Act II: Renaissance", kabarnya akan dirilis pada 29 Maret. Proyek ini terjadi sekitar satu setengah tahun setelah perilisan rekaman yang terinspirasi dari rumah ikon musik tersebut pada musim panas 2022.

Baca juga: Beyonce catatkan kemenangan terbanyak dalam sejarah Grammy

Baca juga: Beyonce rilis lagu kejutan "My House" bersamaan film "Renaissance"

Baca juga: Putri Kobe Bryant magang untuk Beyonce

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Kampanye "Aksi Berani" cara Kemenkominfo transformasi layanan publik******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika memulai kampanye Akselerasi Integritas Bersih Melayani (Aksi Berani) sebagai langkah untuk melakukan transformasi layanan publik, bagian dari Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

“Kementerian Kominfo tengah menerapkan moto Aksi Berani, harapannya kita bisa melahirkan tekad dan komitmen. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan untuk membangun Zona Integritas ke depan,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Zona Integritas dinilai menjadi sarana untuk melakukan transformasi dalam sebuah organisasi. Menurut Wamenkominfo Nezar, "Aksi Berani" merupakan wujud semangat sivitas Kementerian Kominfo yang berani melakukan transformasi organisasi lebih baik, efektif dan efisien.

Baca juga: Enam program strategis efektif percepat transformasi digital

“Bicara Zona Integritas banyak area perubahan yang menuntut kita untuk berubah. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan tekad, tujuan, agar dapat mengukir perubahan positif dan membentuk fondasi organisasi yang bersih, transparan, dan juga bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Wamen Nezar menjelaskan.

Nezar mengatakan Zona Integritas bukan hanya sekadar program, namun, komitmen bersama untuk memastikan nilai-nilai integritas menjadi landasan utama setiap langkah dan keputusan Kementerian Kominfo. Oleh karena itu, upaya menerapkan Zona Integritas menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh sivitas Kementerian Kominfo.

“Bukan tanggung jawab satu orang atau satu direktorat saja, pastinya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua di Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kata Wamenkominfo Nezar.

Dia menegaskan setiap pegawai Kementerian Kominfo memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat integritas. Hal itu bisa dilakukan melalui kerja secara profesional dengan memenuhi Key Performance Indicator(KPI) atau indikator kinerja.

“Intinya kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, ringkasnya patuh kode etik, memenuhi yang menjadi amanah,” kata Wamenkominfo Nezar.

Baca juga: Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif

Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat waspadai hoaks di masa tenang Pemilu 2024

Baca juga: Kemenkominfo dukung deklarasi komitmen kemerdekaan pers di Pemilu 2024

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Label：gila138、maxwin terbaru、nagapoker

Terkait：ecaslot、link khusus slot、indovippoker、biowin69、pojok slot、glow138、masterbet188 slot、7777 slot online、bet77 slot、agb99

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs slot yang lagi gacor（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

dadupoker

angsa4d slot

cara pinjaman online dana

biaya layanan kredivo

situs mudah maxwin

muara slot dana

situs slot bagus

cara dapat uang gratis di dana

situs slot sambo

takutBacaan TerkaitMore+

Kegilaan budidaya

cara cicil hp di akulaku

Diduga acara eks HTI, polisi periksa penyelenggara dan manajemen TMII******

saat ini masih dalam penyelidikan

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Timur telah memeriksa manajemen Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan penyelenggara acara bertajuk "Metamorfoshow: It's Time to be One Ummah" yang diduga digelar oleh eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Teater Tanah Airku, TMII.

"Dari panitia penyelenggara sudah dimintai keterangan. TMII juga sudah memberikan keterangan, namun saat ini masih dalam penyelidikan," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly usai agenda berbagi makanan kepada warga di Rawa Badung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jumat.

Nicolas menjelaskan, penyelenggara acara itu telah meminta izin keramaian kepada Polsek Cipayung terkait kegiatan peringatan Isra Mi'raj di TMII.

Namun, dalam izin keramaian itu tidak ada penggunaan simbol-simbol atau nama organisasi terlarang di Indonesia.

"Mereka hanya menggunakan nama kegiatan 'Metamorfoshow: It's Time to be One Ummah'. Intinya, tidak ada menggunakan simbol-simbol organisasi terlarang. Jadi, dalam surat izinnya ke Polsek Cipayung bukan kegiatan politik atau apa. Hanya peringatan Isra Mi'raj," katanya.

Baca juga: PT TUN Jakarta tolak banding HTI

Kendati demikian, pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut kegiatan yang menghadirkan 1.200 orang anak muda pada Sabtu (17/2) itu.

"Mungkin ada hal-hal yang perlu kita dalami. Kita tanyakan kepada mereka, maksud digelarnya acara itu. Apalagi itu mengumpulkan 1.200 generasi muda. Mereka lapor ke kita bahwa kegiatan Isra Mi'raj, tapi bila dalam kenyataannya bertolak belakang dengan maksud dan tujuan itu. Itu yang perlu kita perdalam," kata Nicolas.

Sementara itu, Kepala Seksi Humas TMII, Novera Mayang mengatakan sebelum acara itu digelar pihaknya telah menerima surat dari panitia penyelenggara terkait kegiatan Peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah di Teater Tanah Airku, pada Rabu (7/2).

"Surat yang diajukan berupa permohonan 'free pass' dan 'shuttle' kegiatan. Terkait permohonan 'free pass' ini manajemen TMII tidak mengabulkan dan tetap berbayar sesuai ketentuan," kata Mayang.

Bahkan, mereka telah mendapatkan surat izin keramaian yang dikeluarkan oleh Polsek Cipayung pada Jumat (9/2) dengan tembusan kepada Kapolres Metro Jakarta Timur dan Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Timur perihal acara peringatan Isra Mi’raj.

Baca juga: Kemenkumham tolak replik HTI terkait gugatan pembubaran

"Posisi TMII dalam hal ini sebagai pengelola kawasan, sehingga konten atau substansi acara merupakan tanggung jawab dari penyelenggara," jelas Mayang.

Bahkan, saat berlangsungnya acara pun tidak ditemukan atribut apapun di sekitar lokasi Teater Tanah Airku.

Selain itu, tidak juga terjadi gangguan apa pun seperti keamanan dan kenyamanan pengunjung TMII lainnya.

"Saat ini, kepolisian sedang berkoordinasi bersama Manajemen TMII untuk melakukan investigasi," ujarnya.

Dalam cuitan X dengan akun @chanzyeolk kegiatan itu diduga dihadiri oleh Eks Jubir HTI Ismail Yusanto, Influencer Gen Z HTI M Ihsan Akbar dan Produser Dokusinemq Sejarah Islam ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ Akhmad Adiasta.

Baca juga: Pengacara: Fakta persidangan HTI perkuat posisi pemerintah

HTI adalah kelompok yang dinilai pemerintah dianggap bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Hingga akhirnya, HTI resmi dibubarkan dan dilarang pada 19 Juli 2017 dan ditegaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Superstar Seni Bela Diri

cara pinjam rupiah cepat

Kominfo blokir 4,8 juta konten negatif sejak 2018******

Badung, Bali (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir sebanyak 4,8 juta konten negatif yang tersebar di situs dan media sosial dalam kurun waktu selama enam tahun terakhir yakni sejak 2018 hingga 15 Februari 2024.

“Terkait pornografi dan perjudian, kami langsung blokir,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo I Nyoman Adhiarna di sela Konferensi Sportel di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Ia merinci, dari 4,8 juta konten negatif yang sudah diblokir itu sebanyak 2,9 juta diantaranya konten negatif yang tersebar di berbagai situs dan konten negatif yang tersebar di media sosial mencapai sebanyak 1,9 juta.

Berdasarkan statistik penanganan konten negatif di situs, paling banyak terkait perjudian yakni hampir 1,7 juta konten dan posisi kedua terkait pornografi mencapai 1,2 juta konten.

"Sisanya terkait penipuan, hak kekayaan intelektual, terorisme/radikalisme, pelanggaran keamanan informasi, suku agam ras dan aliran kepercayaan (sara), berita bohong, dan kekerasan atau kekerasan pada anak," katanya.

Selain itu, konten negatif di situs yang sudah diblokir itu juga terkait pelanggaran nilai sosial dan budaya, konten meresahkan masyarakat, separatisme atau organisasi terlarang, konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor, pencemaran nama baik hingga perdagangan produk dengan aturan khusus.

"Untuk konten negatif yang tersebar di media sosial dan sudah diblokir paling banyak di kanal X atau sebelumnya bernama Twitter mencapai 1,3 juta konten, kemudian disusul Meta (facebook), file sharing, google, telegram, tiktok, michat, line, hingga paling rendah di yahoo," katanya.

Pihaknya meningkatkan kerja sama dengan perusahaan media sosial untuk mengeliminasi konten buruk tersebut. “Konten negatif itu masih banyak dan capaian itu kami peroleh dalam kurun waktu enam tahun terakhir,” katanya.

Kementerian Kominfo juga meningkatkan kapabilitas mesin dan sumber daya manusia untuk penanganan konten negatif, agar semakin banyak cakupan konten yang bisa diverifikasi dan ditangani.

Khusus penanganan konten judi daring, Kominfo melakukan crawling Uniform Resource Locator(URL) atau tautan dan rekening terkait dengan konten negatif dan mengintensifkan permohonan pemblokiran rekening bank melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke dunia roh

maxwin bet 400

Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengungkapkan bahwa pendaftaran pemantau pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sudah dimulai pada hari ini, Selasa.

"Jadi, untuk pemberitahuan dan pemantau pemilihan dilaksanakan dimulai hari ini, 27 Februari sampai 16 November 2024," ujar Drajat di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: De Gadjah jawab isu maju Pilkada Bali bersama Giri Prasta

Adapun lembaga yang ingin memantau pelaksanaan Pilkada 2024 harus mendaftar kepada KPU agar diberi akreditasi. Untuk pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan mendaftar ke KPU Provinsi.

Kemudian, pemantau pemilihan bupati atau wali kota, mendaftar ke KPU Kabupaten/Kota. Sementara untuk pemantau asing, mendaftar ke KPU RI atas rekomendasi kementerian yang mengurusi bidang luar negeri.

Baca juga: Menkominfo minta RRI, TVRI, ANTARA jaga pesan Pemilu Damai di Pilkada

Tahapan selanjutnya adalah penyerahan daftar penduduk potensial pemilih oleh kementerian terkait ke KPU pada 24 April hingga 31 Mei 2024.

Selanjutnya, tahapan persiapan pendaftaran pasangan calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota ke KPU. Mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan untuk pasangan calon perseorangan atau independen hingga pendaftaran.

"Itu dilaksanakan mulai 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024," katanya.

Baca juga: Gus Ipul doakan Khofifah jabat Gubernur Jatim 2024-2029

Berikut Jadwal Tahapan Pilkada 2024:

1. 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. 24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. 27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon;

7. 27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon;

8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon;

9. 25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye;

10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara;

11. 27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Baca juga: Dekan FK UI: Petugas KPPS Pilkada 2024 perlu deteksi dini kesehatan
Baca juga: JPPR luncurkan buku panduan Pemilu dan Pilkada 2024
Baca juga: Khofifah beri sinyal gandeng lagi Emil Dardak pada Pilkada Jatim 2024

akun profesional kaisar

sistem kredit hp di akulaku

Tanah Datar tetapkan tanggap darurat 14 hari banjir bandang Barulak******

Padang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari pada Minggu usai banjir bandang yang melanda Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru pada Jum'at, (23/2) lalu.
"Selepas kita mendengarkan analisa, masukan dan saran dari Forkopimda dan instansi terkait, maka ditetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan," kata Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batusangkar, Minggu. Dia mengatakan sebelum menetapkan masa tanggap darurat pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk penanganan awal bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dengan memberikan bantuan awal melalui Dinas Sosial dan BPBD Tanah Datar. Ia berharap pada masa penetapan masa tanggap darurat tersebut tidak terjadi bencana susulan sehingga memudahkan petugas membersihkan material. "Kita telah mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan musibah ini, semoga beberapa hari ke depan cuaca baik, sehingga tidak terjadi bencana susulan," kata dia.
Sementara Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanah Datar dr. Ermon Revlin mengatakan, banjir bandang yang terjadi pada Jum'at lalu berdampak pada tiga Jorong di Nagari Barulak.
Data dari BPBD setidaknya 27 unit rumah, dua mushala, dan puluhan hektar lahan pertanian terkena dampak banjir bandang di Nagari Barulak tersebut. "Sampai saat ini, diperkirakan 27 rumah, dua mushala, lima jembatan dan puluhan hektar lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang terdampak, dan saat ini petugas kami terus mendata terhadap potensi kerugian yang ditimbulkan musibah ini," kata dia.*
Baca juga: Banjir bandang dan tanah longsor kembali terjang SumbawaBaca juga: BPBD Garut: Banjir bandang di Cisurupan akibat penyumbatan drainase

Bayangan Konoha

slot gacor server filipina

Mahfud enggan komentari hak angket usulan Ganjar******

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md enggan mengomentari soal hak angket yang diusulkan pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo, mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Mahfud menegaskan bahwa persoalan hak angket bukan urusan pasangan calon, tetapi ranahnya partai politik.

"Saya ndaktahu karena hak angket itu bukan urusan paslon (pasangan calon) ya. Itu urusan partai," kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di rumahnya, Jakarta, Kamis.

Dia juga memilih tidak mengurusi persoalan itu. "Saya ndaktahu dan tidak ingin tahu juga," kata dia.

Baca juga: Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat

Mahfud juga mengatakan tidak ada keharusan bagi pasangan calon untuk mengurusi usulan hak angket.

"Saya tidak akan berkomentar soal hak angket, hak interpelasi. Itu urusan partai-partai mau apa ndak. Kalau ndakmau, juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah, sudah," katanya.

Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket dan hak interpelasi untuk Pemilu 2024 saat mengadakan rapat bersama tim pemenangan di Jakarta pada 15 Februari 2024.

Dia kembali menyampaikan itu dalam siaran tertulisnya pada 19 Februari 2024. "Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," sebut Ganjar dalam siaran tertulisnya itu.

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Hak angket merupakan hak DPR RI untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejauh ini, usulan Ganjar itu disambut baik oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, untuk partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 2, misalnya Partai Golkar dan Partai Demokrat, partai-partai di barisan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menolak usulan tersebut.

Tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden bersaing dalam pemilihan presiden Pemilu 2024. Ketiganya, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 01, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 02, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dengan nomor urut 03.

Tahapan Pemilu 2024 saat ini masih menunggu hasil penghitungan suara KPU RI. Hasil real count per Kamis pukul 19.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,91 persen, diikuti pasangan Anies-Muhaimin 24,09 persen, dan Ganjar-Mahfud di urutan tiga dengan perolehan suara 17 persen.

Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi
Baca juga: Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu

kekuatan sihir

5000 slot hoki

Menko PMK ungkap tujuan bahas program makan gratis di Sidang Kabinet******

Itu (pembahasan) untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna agar terjadi kesinambungan program pemerintah.

"Itu (pembahasan) untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," ujar Menko Muhadjir di Jakarta, Selasa.

Menko Muhadjir mengatakan pendanaan program makan siang gratis bisa masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta APBN Perubahan.

Baca juga: Program makan siang gratis masuk dalam pembahasan RKP 2025

Dengan demikian, kata dia, proses transisi pemerintahan kelak dapat berjalan dengan lancar. Namun ia menegaskan bahwa rancangan anggaran program makan siang gratis ini masih bersifat pembahasan.

"Syukur-syukur kalau enggakberubah, memang dirancang biar kompatibel saja, biar berkesinambungan dari APBN sebelumnya dengan APBN berikutnya, sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa, ada pembatasan gitu. Ini smoothaja," kata Menko Muhadjir.

Sebelumnya Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (26/2), membahas Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025, termasuk program makan siang gratis calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Airlangga sebut anggaran makan siang gratis kisaran Rp15 ribu per anak

Dia mengatakan pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa pemenuhan gizi dari program makan siang gratis yang digagas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran belum dibicarakan oleh jajaran menteri kabinet.

"Itu belum dibicarakan ya. Itu belum dibicarakan," kata Menko Budi.

Baca juga: Menkes sebut pemenuhan gizi program makan gratis belum dibicarakan

《cara dapetin uang dengan cepat》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，link slot gacor 88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara dapetin uang dengan cepat》bab terbaru。