play star slot 38Jutaan kata 211133Orang-orang telah membaca serialisasi
《adu gacor slot》
BPS: Inflasi Januari Capai 5,28 Persen Imbas Harga Makanan dan Rokok******Jakarta, CNN Indonesia--
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 5,28 persen (year on year/yoy) pada Januari 2023. Pemicu utama inflasi pada Januari adalah kenaikan harga makanan hingga rokok kretek filter.
Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan untuk inflasi bulanan mencapai 0,34 persen. Ia mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok di Tanah Air.
"Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan kelompok andil deflasi adalah transportasi. Secara month to month, andil terbesar berasal dari beras, cabai merah, ikan segar, cabai rawit, dan rokok kretek filter," katanya dalam konferensi pers, Rabu (1/2).
Berdasarkan provinsi, secara month-to-month, inflasi terjadi di 80 kota sementara 10 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Pulau Sumatra berada di Kota Gunungsitoli dengan 1,87 persen.
Lalu, di Kalimantan tertinggi ada di Kota Singkawang sebesar 0,45 persen.
Kemudian, inflasi di Jawa tertinggi ada di Cirebon sebesar 1,17 persen. Inflasi di Bali Nusa Tenggara tertinggi ada di Waingapu sebesar 1,16 persen.
Selanjutnya, inflasi di Sulawesi tertinggi ada di Luwuk sebesar 0,74 persen. Lalu, di Maluku dan Papua inflasi tertinggi ada di Sorong sebesar 0,96 persen.
[Gambas:Video CNN]
Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******Jakarta, CNN Indonesia--
Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.
"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.
"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.
Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.
Lihat Juga :Selamat Tinggal, JD.ID Umumkan Tutup per 31 Maret 2023 |
Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.
Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.
"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1).
Lihat Juga :JD.ID Umumkan Bakal Tutup Permanen, Pesanan Terakhir 15 Februari |
Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.
"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.
Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.
Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.
"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.
Label:pinjam uang langsung cair、simba 4d slot login、daftar joker123
Terkait:arti mimpi lengkap dari a sampai z、erek erek kuini、slot88 gacor hari ini、slot gacor koitoto、promo judi slot online、cara dapat duit dari neo+ bank、situs game gacor、slot gacor hari ini gampang menang、kredit hp berapa bulan、abo777
bab terbaru:cara login kredivo lewat email(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《adu gacor slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,epicwin138Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《adu gacor slot》bab terbaru。