batman88

Dunia abu-abu yang berbeda

PUPR Pastikan Rusun IKN Rampung 2024: ASN Tinggal Bawa Pakaian******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung seluruhnya pada akhir 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto ingin ASN serta personel pertahanan dan keamanan (hankam) yang bertugas di IKN Nusantara nanti bisa menempati hunian layak.

"Kami membangun rusun dengan desain bangunan hijau dan tentunya unit hunian yang nyaman karena dilengkapi dengan meubelair (perabot atau furnitur) di dalamnya. Jadi, ASN tinggal masuk membawa pakaian dan peralatan seperlunya," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (9/11).

Ia merinci ada 47 tower rusun ASN-Hankam di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang dibangun di atas tanah seluas 45,91 hektare. Kementerian PUPR menargetkan keseluruhan unit rusun tersebut bisa rampung pada Desember 2024 mendatang.

Anak buah Menteri PUPR Basuki itu menyebut setiap tower terdiri dari 12 lantai. Ia mengatakan lantai 1 dan 2 digunakan untuk fasilitas umum dan 10 lantai lainnya untuk hunian ASN.

"Pembangunan IKN mengadopsi konsep kota terpadu. Karena mayoritas ASN yang pindah ke sana merupakan ASN generasi milenial, kami mendesain unit hunian tersebut dengan desain minimalis," jelas Iwan.

Dari 47 tower rusun ada 2.820 unit dengan tipe 98 m2 per unit. Pembangunan ini terdiri dari 31 rusun untuk ASN sejumlah 1.860 unit yang sanggup menampung 5.580 orang.

Lalu, ada tujuh rusun Hankam untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). Sedangkan sembilan rusun lainnya diperuntukkan bagi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit dengan kapasitas 2.880 personel.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Kemnaker Ungkap soal Asal Usul Indeks 0,10******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan arti nilai indeks tertentu atau alpha (α) dalam rumus perhitungan upahminimum 2024.

Ia mengatakan rumus kenaikan upah buruh sekarang ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Rumus kenaikan upah minimum mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Ida mengatakan kewenangan untuk memutuskan berapa indeks alpha yang digunakan berada di Dewan Pengupahan Provinsi.

"Indeksnya kalau di PP antara 0,10 persen dan 0,30 persen kemudian dipersilahkan pada Dewan Pengupahan Provinsi bersama-sama dengan Dewan Pengupahan Nasional mengkaji pada alpha mana provinsi tersebut, dari situ kemudian diberikan masukan pada gubernur," jelas Ida di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (14/11).

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan penetapan angka 0,10 hingga 0,30 pada indeks alpha berdasarkan hasil penelitian.

Ia menyebut di Indonesia kontribusi tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi mencapai 10 persen hingga 30 persen. Oleh karena itu, angka indeks alpha diambil dari capaian kontribusi tersebut.

"Makanya angkanya 0,1 itu artinya 10 persen, 0,3 atau 30 persen dari pertumbuhan ekonomi itu adalah kontribusi dari tenaga kerja makanya rumusannya 0,1 persen-0,3 persen dikali pertumbuhan ekonomi di PP nya," ucap Indah.

Selanjutnya, dewan pengupahan memiliki wewenang untuk menentukan angka indeks alpha berapa yang bakal digunakan.

Pemerintah sendiri sudah menetapkan rumus kenaikan upah tahun depan. Pemerintah mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum UMR maksimal 21 November 2023.

Dengan begitu, UMP baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali pada tahun 1993

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Bela Diri Melahap Surga

Bapanas Prediksi Musim Panen Padi Tahun Depan Molor 2 Bulan******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperkirakan musim panenpadi tahun depan bakalan mundur sekitar dua bulan.

Menurutnya, molornya waktu panen ini lantaran hujan turun terlambat. Akibatnya, masa tanam juga terlambat.

"Kemarin Agustus, September, Oktober, belum turun hujan. Turun hujannya baru akhir November dan Desember, jadi panen agak mundur," ungkap Arief di Komplek PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, dikutip dari Detik, Senin (13/11).

Meski panen molor, Badan Pangan memastikan hal ini tidak akan berpengaruh terhadap ketersediaan stok beras. Pasalnya, Bulog memiliki cadangan beras di atas 1 juta ton.

Selain itu, imbuh Arief, pemerintah juga akan terus menggalakkan program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) untuk memastikan ketersediaan beras di pasar.

"Cadangan pangan kita pastikan di atas 1 juta ton, Bulog punya. Harga berikutnya, yang nomor satu availability (ketersediaan) dulu, kalau harga tinggal kita sesuaikan. Kan sekarang ada bantuan pangan, stabilisasi SPHP (juga), semua kita jalankan," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Badai

Pelabuhan Bongkar Muat 24 Jam Mempercepat Realisasi Impor Beras******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) membuka layanan bongkar muatan selama 24 jam non stop guna mempercepat beras impormasuk Indonesia. Pelabuhan itu ada di ujung Timur hingga Barat Indonesia.

"Pola pemberian layanan operasional 24/7 atau non stop sudah Pelindo terapkan sejak beberapa tahun lalu," kata Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dalam keterangan tertulis, Minggu (12/11).

Arif kemudian berujar, "Waktu kerja ini berlaku untuk semua jenis komoditas yang akan dibongkar muat, termasuk beras."

Lihat Juga : Bulog Batalkan Rencana Impor 500 Ribu Ton Beras

Pelabuhan itu di antaranya dilakukan di Pelabuhan Panjang, Bitung, Tanjung Wangi, Teluk Bayur, Tanjung Perak (Jamrud), Lhoksumawe, Malahayati, Belawan, Dumai, Tenau Kupang, Tanjung Emas, Tanjung Priok, Balikpapan, Ambon, Sorong dan Papua.

Sepanjang tahun ini, Pelindo juga melaporkan 138 kapal dan volume beras yang dibongkar yakni 1.431.615 ton.

"Di manapun proses bongkar beras dilakukan, pelabuhan yang dikelola Pelindo pada prinsipnya siap memberikan layanan 24/7 dan tentunya kelancaran arus barang ini dapat terwujud jika seluruh elemen yang terkait juga dapat memberikan pola waktu kerja yang sama," ungkap Arif, dikutip Detik Finance.

Lebih lanjut, Arif mengungkapkan layanan 24/7 pelabuhan ini harus diimbangi pihak-pihak terkait termasuk Bulog yang menyiapkan gudang-gudang beroperasi 24 jam.

Lihat Juga : Bos Badan Pangan Sebut Harga Gula Naik Karena Kerja Importir Tak Benar

Dengan demikian, arus pembongkaran bakal berjalan lebih lancar dan penyimpanan beras yang didistribusikan ke masyarakat akan terjamin.

Sebelumnya, Bulog telah meneken kontrak impor beras sebesar 1 juta ton. Jumlah itu akan dikirim secara bertahap, di batch pertama sekitar 600 ribu ton dan pengiriman selanjutnya sebesar 400 ribu ton.

Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras lantaran produksi lokal masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

Dari tahun 2018 hingga 2022, produksi beras nasional hanya stagnan di angka 31,93 juta ton per tahun. Di sisi lain, jumlah penduduk terus mengalami penambahan sekitar 2,9 juta jiwa per tahun.

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Selain Cabai, Harga Bawang Merah Merangkak Awal Pekan Ini******

Mayoritas harga pangan'merah' pada awal pekan ini. Kenaikan tertinggi masih terjadi pada cabai-cabaian.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai merah beras melesat 14,02 persen ke Rp60.200 per kg. Bahkan, di beberapa daerah, salah satunya Kota Bandar Lampung, harganya menembus Rp95 ribu per kg.

Kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting sebesar 6,58 persen ke Rp66.400 per kg, cabai rawit hijau 4,27 persen ke Rp62.200 per kg, dan cabai rawit merah 0,32 persen ke Rp77.900 per kg.

Gula pasir lokal naik 2,15 persen ke Rp16.600 per kg, telur ayam ras menanjak 0,87 persen ke Rp28.850 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerek 0,24 persen ke Rp20.950 per kg.

Sementara itu, hanya bawang putih ukuran sedang yang harganya turun 0,26 persen ke Rp37.750 per kg.

Adapun komoditas pangan lainnya terpantau stagnan seperti beras, daging sapi, dan minyak goreng curah.

Rinciannya, beras kualitas bawah I Rp13.500 per kg, beras kualitas bawah II Rp13.400 per kg, beras kualitas medium I Rp14.700 per kg, beras kualitas I Rp15.950 per kg, dan beras kualitas super II Rp15.450 per kg.

Kemudian, daging sapi kualitas 2 Rp129.100 per kg dan minyak goreng curah Rp15.250 per kg.

[Gambas:Video CNN]