ligabanteng

Meizu terbaik

PUPR Sepakati 40 Kontrak Infrastruktur IKN Rp25,98 T******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sebanyak 40 kontrak kegiatan konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) telah disepakati dengan nilai mencapai Rp25,98 triliun. Sebagian pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun lalu.

"Telah memulai kegiatan infrastruktur di IKN Nusantara sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR di 2022," ujar Basuki dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).

Basuki menjelaskan kontrak yang disepakati hingga pekan ketiga Desember sebanyak 24 kegiatan dengan nilai Rp15,8 triliun. Lalu, pada akhir Desember bertambah lagi 16 kontrak kegiatan pembangunan dengan nilai Rp8,89 triliun.

Sementara kontrak lainnya yang belum disepakati bakal dilakukan lelang ulang pada tahun ini. Diharapkan semua proyek bisa segera dilakukan kontrak dan pembangunan IKN bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.

"Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus diulang atau harus melakukan lelang ulang di 2023 ini," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, beberapa pekerjaan yang bakal dilaksanakan di IKN karena sudah ada kontrak adalah pembangunan sumber daya air, jalan umum, jalan tol, gedung istana presiden, hingga gedung pemerintahan.

Selain itu, Basuki juga menekankan untuk tahun ini sampai tahun depan pemerintah akan menyelesaikan pembangunan yang sudah berlangsung atau yang ada di Program Strategis Nasional (PSN). Tujuannya, agar proyek infrastruktur yang sudah disusun Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa selesai pada semester I-2024.

"Jadi di 2023-2024 ini seperti diarahkan presiden, khusus menyelesaikan program-program PSN yang diupayakan pada semester I-2024 semua sudah selesai. Pembangunan-pembangunan baru sangat selektif," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

Kronologi Bentrokan Maut PT GNI Versi Serikat Pekerja******

Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengungkap bentrokan maut di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Insiden ini bermula dari surat aduan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tidak mendapat respons.

Sekretaris Umum DPP SPN Ramidi Abdul Majid menuturkan Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT GNI di Morowali Utara sudah menyampaikan surat aduan ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR RI.

"Itu (mogok kerja yang berujung bentrok) dimulai dari surat yang ditujukan ke Kemnaker, ke Bu Ida (Menaker Ida Fauziyah), tapi tidak ditanggapi," kata Ramidi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Dalam surat tertanggal 29 Desember 2022 itu, para pekerja PT GNI menyampaikan 7 tuntutan utama agar pemerintah melakukan investigasi. Pertama,pekerja meminta agar diterapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua,menuntut perusahaan agar wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) lengkap kepada pekerja, sesuai standardisasi jenis pekerjaan atau risiko di lokasi kerja.

Ketiga,menyetop skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Keempat, menghentikan pemotongan upah yang bersifat tidak jelas.

Kelima, menuntut perusahaan agar segera membuat peraturan perusahaan. Keenam, menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap smelter.

Ketujuh,menuntut perusahaan agar mempekerjakan kembali karyawan (anggota SPN) yang kontraknya diputus sebagai akibat dari mogok kerja sebelumnya.

"Di awal Januari, 7 tuntutan yang disampaikan teman-teman serikat itu normatif semua, persoalan K3, peraturan perusahaan, pemotongan upah nggak jelas, pokoknya kalau sudah jadi pengurus (SPN) kontraknya dihabisin," katanya.

Ramidi menilai PT GNI seakan menolak kehadiran serikat pekerja. Setiap upaya audiensi yang diajukan selalu ditolak, bahkan kontrak pekerja yang menjadi pengurus SPN tidak diperpanjang.

Lihat Juga : Bulog Bakal Jual Stok Beras Lebih dari 4 Bulan dengan Harga Murah

Ia mengatakan serikat pekerja sempat dibantu audiensi oleh wakil bupati dan bupati Morowali Utara, tetapi tidak membahas persoalan kasus, hanya mendengarkan pandangan, nasihat, dan arahan dari pemimpin setempat.

Karena tak ada respons, kata Ramidi, maka muncul rencana aksi mogok kerja lanjutan pada 11 hingga 14 Januari 2023. Ia menegaskan langkah mogok kerja selalu diawali permintaan pertemuan dengan manajemen PT GNI, yang selalu tidak ditanggapi dengan berbagai alasan.

Namun, sebelum ada pernah ada mediasi lain pada 10 Januari di kantor dinas ketenagakerjaan yang menghasilkan dua kesepakatan.

"Pertama, teman-teman serikat diminta untuk tidak melakukan aksi dulu sebelum terjadinya pertemuan yang disepakati 13 Januari. Kedua, jika di 13 tidak terjadi pertemuan, maka dipersilahkan untuk mogok kerja," jelas Ramidi.

Lanjut ke halaman sebelah...

Perundingan Mentok

Ketik 8 orang

Pengusaha Logistik Tak Keberatan Pembelian Solar Dibatasi******

Ketua Umum Asosiasi LogistikIndonesia (ALI) Mahendra Rianto tak mempermasalahkan rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenissolar.

Namun hal itu dengan syarat; aturan yang dikeluarkan pemerintah soal pembatasan itu jelas.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan pengisian BBM bersubsidi akan dibatasi kuotanya per hari. Jika kuota harian ini habis, pengendara tidak bisa lagi mengisi BBM di SPBU manapun.

Mahendra mengatakan batas kuota 200 liter untuk kendaraan logistik roda enam sudah cukup. Ia menjelaskan truk roda enam biasanya bisa mengangkut logistik seberat 5 hingga 15 ton.

Adapun truk tersebut memiliki range konsumsi bahan bakar sebanyak 1 liter per 4-5 kilometer (km). Artinya, kuota 200 liter per hari cukup untuk bepergian sejauh 1.000 km dengan asumsi 5 km per liter.

"Kalau sehari 200 liter cukup, untuk kendaraan logistik dengan kapasitas 4 ton sampai 15 ton, itu cukup," ungkap Mahendra kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah membuat aturan ini dengan jelas. Mahendra pun mempertanyakan hitungan per hari itu apakah 1x24 jam atau perbedaan tanggal saja.

Selain itu, pengawasan dan pengontrolannya di lapangan juga harus jelas. Jika nanti implementasinya diterapkan melalui aplikasi MyPertamina dari PT Pertamina (persero), maka pemerintah juga perlu menjamin infrastruktur telekomunikasi di setiap SPBU.

[Gambas:Video CNN]

"Artinya seluruh SPBU itu harus jaringannya bagus, di mana MyPertamina itu bisa diakses. Jadi jangan sampai ada alasan bahwa di sini tidak ada sinyal, sehingga Pertamina atau SPBU seluruh Indonesia harus disediakan wifi gratis," kata Mahendra.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pemerintah perlu menjamin ketersediaan solar di setiap SPBU. Jangan sampai aturan itu sudah berjalan tapi ketika pelanggan ingin mengisi, BBM nya malah tak tersedia.

Mahendra juga mewanti-wanti agar aturan pembatasan beli solar itu tak mengganggu alur logistik. Sebab, itu bisa mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang.

Menurutnya, saat terjadi keterlambatan pengiriman, maka akan terjadi disparitas harga.

"Kalau terlambat hadir, sementara barang itu umpamanya bahan sembilan barang pokok, akan terjadi kekurangan stok di daerah tujuan distribusi, sehingga terjadi disparitas harga kalau satu hari telat. Ini bebannya akan ke masyarakat juga," tandasnya.

Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan aturan pembatasan BBM subsidi jenis solar ini terdiri dari tiga elemen. Pertama,kuotanya ditentukan oleh DPR dan pemerintah.

Kedua,harganya sudah dipatok oleh pemerintah. Ketiga,konsumennya juga sudah ditentukan.

"Karena kuotanya terbatas, konsumennya diatur, maka kita harus memikirkan agar subsidinya solar ini betul-betul diterima oleh penerima yang berhak," ungkapnya.

Ia menjelaskan sebetulnya aturan pembatasan BBM subsidi untuk solar sudah ada. Namun, masih ditemukan penyalahgunaan di lapangan karena konsumen bisa mengisi BBM berkali-kali tanpa pengawasan.

Oleh karena itu, BPH Migas menekankan pembelian BBM subsidi ke depan akan terintegrasi sistem IT.

Seperti dijelaskan tadi, saat ini pembatasan Solar subsidi berdasarkan volume untuk transportasi darat, yakni kendaraan pribadi pelat hitam maksimal 60 liter per hari. Sedangkan angkutan umum orang atau barang roda 4 dijatah 80 liter per hari dan angkutan umum roda 6 sebanyak 200 liter per hari.

Dengan begitu, jika satu kendaraan sudah mencapai pembelian kuota maksimal harian, maka secara otomatis sistem IT akan mendeteksi kendaraan tersebut tidak bisa lagi mengisi Solar di SPBU yang sama maupun SPBU lain.

Gadis biasa yang mencari keabadian

Menteri Malaysia Mau Temui Airlangga Bahas Setop Ekspor Sawit ke Eropa******

Menteri Perladangan dan Komoditi MalaysiaFadillah Yusof disebut bakal bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartartountuk membahas rencana penyetopaneksporminyaksawit ke Uni Eropa (UE).

Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman menyebut langkah ini digagas untuk melawan praktik diskriminasi Eropa terhadap produk sawit.

"Statementakan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi, serta memperketat penjualan produk minyak sawit.

Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.

Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

Fadillah, yang juga menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia, mendesak anggota CPOPC untuk bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi "tuduhan tak berdasar" yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit.

[Gambas:Video CNN]

Cang Lei Zhi Yu

Tekanan Inflasi AS Mereda, Rupiah Melesat Dekati Rp15 Ribu Lagi******

Nilai tukar rupiah bertengger di level Rp15.148 perdolar AS pada Jumat (13/1) sore. Mata uang Garuda menguat 190 poin atau 1,24 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp15.177 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia terpantau bergerak di zona hijau. Yen Jepang menguat 0,78 persen, baht Thailand menguat 0,56 persen, peso Filipina menguat 0,73 persen, won Korea Selatan melemah 0,34 persen, dan yuan China menguat 0,28 persen.

Senada, mata uang utama negara maju juga bergerak mengaut. Tercatat euro Eropa menguat 0,06 persen, poundsterling Inggris menguat 0,23 persen, sedangkan franc Swiss melemah 0,11 persen.

Lalu, dolar Australia menguat 0,29 persen, dan dolar Kanada menguat 0,28 persen.

Analis DCFX Lukman Leong mengatakan rupiah berpotensi lanjut menguat minggu depan, didukung oleh dolar AS yang diperkirakan masih akan tertekan oleh data yang menunjukkan tekanan inflasi AS yang mereda.

Dari dalam negeri, kata Lukman, investor akan menantikan data perdagangan Indonesia yang diperkirakan akan kembali surplus US-US miliar.

"Dengan revisi PP No. 1 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE), surplus berkepanjangan ini diharapkan akan lebih efektif menaikkan cadangan devisa RI," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Lukman memperkirakan rupiah akan bergerak di rentang Rp14.900 per dolar AS-Rp15.300 per dolar AS.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi adalah raja

Harga CPO Diprediksi Masih di Atas US.000 per Ton Tahun Ini******

Harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) diprediksi bertengger di kisaran US.000 - US.100 per ton tahun ini. Namun, ini sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang pernah berada di posisi US.000 per ton.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan perlambatan harga CPO ini diakibatkan oleh kondisi ekonomi global yang masih kurang baik akibat perang Rusia-Ukraina.

"Masih di sekitar US.000- US.100," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/1).

"Jika Indonesia terapkan B35 semester I dan B40 semester II, harga CPO masih bisa sekitar US.050-US.100 per ton," kata Tungkot.

Namun, jika pemerintah tidak melanjutkan atau ekspansi B30 ke B35 dan ke B40 tahun ini, maka ada kemungkinan harga CPO dalam negeri bakal turun. Bahkan, penurunannya bisa hingga US0 per ton.

"Jika tidak ada ekspansi mandatori biodiesel domestik harga CPO bisa anjlok ke angka US0-US0 per ton," jelasnya.

Sementara, Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi melihat harga CPO bakal melemah hingga ke 3.100 MYR (US8,26) pada akhir tahun. Hal ini tercermin dari harga CPO saat ini berada di posisi 3.800 MYR (US0,45) per ton.

Pasalnya, tren kenaikan komoditas sudah berakhir. Hal itu imbas kondisi perekonomian global yang diperkirakan makin tinggi menuju resesi tahun ini menurunkan permintaan akan salah satu komoditas unggulan Indonesia tersebut.

"Faktor paling utama adalah resesi ekonomi di Eropa dan Amerika yang akan menurunkan permintaan terhadap CPO dan produk-produk turunannya," jelas Lionel.

[Gambas:Video CNN]