petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

rtp dewabet

yes77 slot 821Jutaan kata 543850Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp dewabet》

DPR Singgung Ironi Subsidi Mobil Listrik Saat Anggaran Pupuk Turun******

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyinggung kebijakan subsidi mobil listrik yang sangat tidak tepat di saat anggaran untuk pupuk subsidi justru turun.
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyinggung kebijakan subsidi mobil listrik yang sangat tidak tepat di saat anggaran untuk pupuk subsidi justru turun. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyinggung kebijakansubsidi mobil listrikyang sangat tidak tepat di saat anggaran untuk pupuk subsidijustru turun. 

Menurutnya, pemerintah harusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jor-joran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" katanya dalam keterangan resmi, Senin (15/5).

Karenanya, ia menilai pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan.

"Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," kata Gobel.

Apalagi, dari data yang dimiliki anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/dzu)

Erick Thohir Bakal Konsolidasi Aset BUMN di Kawasan Monas******

Menteri BUMN Erick Thohir akan mengkonsolidasikan aset berupa gedung milik perusahaan pelat merah di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Menteri BUMN Erick Thohir akan mengkonsolidasikan aset berupa gedung milik perusahaan pelat merah di kawasan Monas, Jakarta Pusat. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirakan mengkonsolidasikan aset berupa gedung milik perusahaan pelat merah di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Hal itu dilakukan guna meningkatkan nilai aset serta memberikan keuntungan bagi BUMN. Hal itu Erick sampaikan saat meresmikan Menara Reksadana di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/5) ini.

Adapun sejumlah gedung milik BUMN di kawasan Monas antara lain Menara Danareksa, Gedung Kementerian BUMN, Gedung Pertamina, hingga Menara BSI yang masih dalam proses pembangunan.

Ia menilai aset BUMN di area Monas merupakan kelas premium. Karenanya, mubazir kalau tidak dimaksimalkan.

Apalagi, imbuh Erick, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memugar area Monas menjadi kawasan hijau. Dengan begitu kawasan di jantung Jakarta itu akan lebih menarik.

"Jadi kalau ada dua titik ini, salah satunya kami melihat titik ini adalah yang salah satunya punya value mahal," kata Erick.

"Nah karena itu saya bicara sama Danareksa untuk mendorong konsolidasi aset-aset BUMN yang ada di sekitar Monas ini menjadi sebuah payung properti fund. Di mana kami ingin kawasan ini supaya aset BUMN value-nya ditingkatkan, salah satunya ini," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Profil Sigit Djokosoetono, Bos Blue Bird yang Nyamar Jadi Sopir Taksi******

Profil Direktur Utama Blue Bird Sigit Djokosoetono, yang viral usai menyamar sebagai sopir taksi.
Profil Direktur Utama Blue Bird Sigit Djokosoetono, yang viral usai menyamar sebagai sopir taksi. (Instagram/@sigitdjokosoetono)
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk (BIRD) Sigit Djokosoetono tengah menjadi sorotan lantaran menyamar sebagaisopir taksi. Momen menjadi sopir Blue Bird itu Sigit unggah di instastory Instagram pribadinya @sigitdjokosoetono.

Ia mengenakan seragam perusahaannya dan berkeliling Jakarta mencari penumpang. Ia juga membagikan pengalaman berkenalan dengan penumpang.

Haus juga nih siang-siang adem hari ini padahal... Udah 6 tamu naik. Kelewat 2 orderan, bukan rezeki," tulis Sigit, sembari menyertakan foto sedang sedang minum di belakang kemudi taksi, Rabu (24/5).

Mengutip berbagai sumber, Sigit Priawan Djokosoetono ditunjuk sebagai direktur Bluebird Group Holding sejak 2012. Ia kemudian ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Blue Bird Tbk berdasarkan hasil pertemuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada 2021.

Sebelumnya ia menjabat sebagai manajer operasi senior dari 2001 hingga 2007. Ia kemudian menjabata sebagai wakil predisen perusahaan Central Operations dari 2007 hingga 2012.

Sekarang Sigit juga memegang beberapa jabatan penting di cabang-cabang Blue Bird Group seperti Komisaris PT Pusaka Prima Transport sejak 2001, PT Prima Sarijati Agung sejak 2002, PT Silver Bird sejak 2003, PT Pusaka Buana Utama sejak 2010, PT Pusaka Niaga Indonesia sejak 2010, dan PT Pusaka Bumi Transportasi sejak 2012.

Ia juga memegang jabatan sebagai direktur presiden PT Pusaka Nuri Utama sejak 1997 dan PT Luhur Satria Sejati Kencana sejak 2012.

Dari sisi pendidikan, Sigit merupakan lulusan Universitas Trisakti pada 1983 dan Master Administrasi Bisnis dari Simon School of Business University of Rochester, New York, United States pada 1997.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)




bab terbaru:gacor hoki77

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
mantapslot
slot gacor server jepang
mpocasino
member maxwin
rtp surgaplay
pinjaman online bank mandiri tanpa jaminan
e commerce yang bisa paylater
slot gacor maxwin hari ini
mandala demo slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 kilat365
Bab 2 voucher tokopedia hari ini
Bab 3 bbo303
Bab 4 raja555
Bab 5 daftar game slot terbaik
Bab 6 situs judi yang lagi gacor
Bab 7 kopikotogel
Bab 8 bos 388 slot
Bab 9 kumpulan link slot infini
Bab 10 livejudi
Bab 11 mewahtoto
Bab 12 gacor899
Bab 13 pttogel
Bab 14 dj kakek zeus naik angkot
Bab 15 voucher tokopedia gratis ongkir
Bab 16 pinjam uang di jago
Bab 17 sport388
Bab 18 keluaran togel sidney
Bab 19 game online gacor
Bab 20 situs slot mudah menang
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1775bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Pembayaran super

cmd77 slot
Pengamat meminta Menkomarinves Luhut Panjaitan buka-bukaan soal 9 juta hektare lahan sawit belum dipajaki supaya tak timbulkan kebingungan.
Pengamat meminta Menkomarinves Luhut Panjaitan buka-bukaan soal 9 juta hektare lahan sawit belum dipajaki supaya tak timbulkan kebingungan. (AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

Lihat Juga :
Luhut soal Anies Kritik Subsidi Mobil Listrik: Suruh Datang ke Saya

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Lihat Juga :
Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya


Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

Lihat Juga :
Luhut Cerita Gaya 'Diktator' Jokowi Benahi Birokrasi RI

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Lihat Juga :
Beda Sikap Anies vs Anak Buah Luhut soal Subsidi Mobil Listrik

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

Aliansi mitos saya

qqturbo
Peternak menyebut lonjakan harga telur belakangan ini terjadi akibat kenaikan pesanan nasi bungkus bakal caleg, biaya produksi dan program bansos.
Peternak menyebut lonjakan harga telur belakangan ini terjadi akibat kenaikan pesanan nasi bungkus bakal caleg, biaya produksi dan program bansos. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Peternak ayam buka-bukaan soal alasan dan penyebab harga telur naik belakangan ini. 

Presiden Peternak Layer Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum HKTI Bidang Peternakan dan Perikanan Ki Musbar Mesdi mengatakan kenaikan harga salah satunya dipicu peningkatan kebutuhan dan pesanan nasi bungkus dan rames di masa pendaftaran bakal calon legislatif pada Mei ini.

"Mei ini sudah mulai pendaftaran bakal caleg merata diseluruh Indonesia. Otomatis kebutuhan nasi bungkus atau nasi rames pasti juga meningkat ya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Selain faktor itu, ia mengatakan harga telur naik karena posisi populasi ayam petelur nasional yang belum pulih 100 persen. Kenaikan juga dipicu harga pokok produksi telur yang meningkat seiring lonjakan harga pakan pabrik saat ini.

"Dan pemerintah tidak bisa lakukan intervensi pabrikan," katanya. 

Segendang sepenarian dengan Musbar, Ketua Asosiasi Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar Rofi Yasifun menyebut kenaikan harga telur memang terjadi karena biaya produksi saat ini tinggi.

Untuk mengimbangi kenaikan itu, harga telur otomatis ikut naik agar peternak tak rugi. Kedua, karena permintaan juga naik.

Menurutnya, setelah libur panjang Lebaran 2023, semua pedagang pesan telur ke peternak.

"Kalau harga telur di on farm(kandang) Rp26 ribu (per kg), hal ini (kenaikan harga di pasar) wajar karena biaya produksi sekarang juga tinggi. Sehingga harga telur di konsumen sekitar Rp29 ribu-Rp30 ribu (per kg) adalah wajar," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Selain itu, Rofi juga menyinggung soal program Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang membagikan bantuan sosial (bansos) telur kepada keluarga rentan stunting (KRS) di 7 provinsi. Ia menyebut program tersebut juga membuat pesanan telur ke peternak melonjak.

Rofi menyebut kenaikan harga telur selepas Idulfitri biasanya terjadi hingga H+21 sampai dengan H+27. Hal tersebut juga terjadi pada Lebaran kali ini, meski puncak kenaikan harga diklaim sudah mulai landai.

[Gambas:Video CNN]

"Demandnaik, orang hajatan ramai, hidup kembali normal. Setelah libur panjang pedagang semua order telur dan ada tambahan program untuk KRS. Puncak harga saat ini sudah berlalu dan turun landai mulai Sabtu kemarin," tuturnya.

Ia pun mengapresiasi program bansos Bapanas kepada KRS. Menurutnya, selain bisa menurunkan tingkat stunting, program itu membantu perekonomian peternak rakyat dengan membuat harga telur menjadi di atas harga pembelian pemerintah (HPP).

"Ini bisa membantu meningkatkan demand telur dan daging ayam, sehingga harga akan bisa di atas HPP sehingga ada margin dan bisa berproduksi dengan baik. Karena harga sering di bawah HPP di kandang atau on farmselama ini, apalagi saat pandemi kami banyak yang gulung tikar.Masih di ambang wajar kenaikannya (harga telur di pasar), peternak untung konsumen tersenyum," tutupnya.

Lihat Juga :
Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Satgas Percepatan Investasi di IKN

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut pemerintah memang mengupayakan harga telur yang baik di level peternak. Hal ini dilakukan demi meningkatkan produktivitas peternak, termasuk dengan melibatkan mereka di program bansos untuk KRS.

"Harga telur memang kita jaga di tingkat peternak agar peternak dapat melanjutkan produksi dan meningkatkan produktivitasnya," kata Arief saat dikonfirmasi.

Harga telur di pasar memang melonjak awal pekan ini. Mengutip hargapangan.id, harga telur naik dari Rp30.250 per kg pada awal pekan lalu ke Rp31.150 per kg per hari ini.

Bahkan, telur ayam di Papua Barat menembus Rp38.700 per kg. Harga tersebut menjadi yang termahal di Indonesia untuk saat ini.

Lihat Juga :
Wakil Ketua DPR soal Subsidi Mobil Listrik: Pakai Akal Sehat Bernegara
(skt/agt)

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

pokerqq777
Sejumlah karyawan Amazon berencana mogok kerja mulai 31 Mei 2023 buntut kebijakan kembali bekerja dari kantor alias WFO.
Sejumlah karyawan Amazon berencana mogok kerja mulai 31 Mei 2023 buntut kebijakan kembali bekerja dari kantor alias working from office (WFO). (AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL)
Jakarta, CNN Indonesia--

Sejumlah karyawan Amazonberencanamogok kerjamulai 31 Mei 2023 buntut kebijakan kembali bekerja dari kantor alias working from office(WFO).

Ancaman mogok kerja ini juga menjadi sinyal munculnya ketegangan di tengah para karyawan setelah perusahaan melakukan beberapa kali pemutusan hubungan kerja (PHK) massal beberapa waktu belakangan.

Pekerja yang berpartisipasi untuk mogok ini memiliki dua tuntutan. Pertama, meminta perusahaan untuk mempertimbangkan dampak iklim di garis depan pengambilan keputusan WFO. Kedua, memberikan fleksibilitas yang lebih besar terkait bagaimana dan di mana karyawan bisa bekerja.

Pekerja yang meminta untuk tidak disebutkan namanya itu juga mengatakan para karyawan memfokuskan upaya pemogokan di kantor pusat Amazon di Seattle. Namun, karyawan di luar kantor itu pun bisa ikut berpartisipasi secara virtual.

Salah satu kelompok internal yang memelopori pemogokan minggu depan adalah Karyawan Amazon untuk Keadilan Iklim (AECJ). AECJ merupakan koalisi yang juga memprotes perusahaan karena tidak bertindak terhadap perubahan iklim pada 2019.

Lihat Juga :
ANALISISJK dan Tudingan Bayar Utang Jumbo Rezim Jokowi Rp1.000 T per Tahun

"Untuk menumbuhkan tempat kerja berkelas dunia yang beragam, kami memerlukan rencana nyata untuk mengatasi dampak iklim dan pilihan kerja yang fleksibel," kata AECJ.

Ikrar Iklim Amazon, yang ditandatangani pada 2019, mengikat perusahaan untuk mencapai nol emisi karbon pada 2040. Namun, AECJ mengecam janji tersebut sebagai 'hype' dan menuntut tindakan nyata.

Di sisi lain, Amazon mengklaim telah membuat kemajuan dalam memenuhi tujuannya, termasuk dengan menempatkan ribuan kendaraan pengiriman listrik. Selain itu, raksasa e-commerce itu juga terus berinvestasi untuk mengurangi emisi karbon.

Amazon pun mengklaim punya tujuan untuk memberdayakan 100 persen operasinya dengan energi terbarukan pada 2030, dan diharapkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada 2025.

"Kami menghormati hak karyawan kami untuk mengungkapkan pendapat mereka," kata juru bicara Amazon Rob Munoz.

Menanggapi kekhawatiran karyawan tentang kembali ke kantor, Munoz mengatakan perusahaan telah mengalami beberapa pekan yang luar biasa dengan lebih banyak karyawan di kantor. Menurutnya, WFO memberikan energi yang baik di antara karyawan di kantor pusat.

"Kami telah mendengar ini dari banyak karyawan dan bisnis di sekitar kantor kami," kata Munoz.

"Sehubungan dengan topik spesifik yang diangkat oleh kelompok karyawan ini, kami telah menjelaskan pemikiran kami di berbagai forum selama beberapa bulan terakhir dan akan terus melakukannya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

cara mendapatkan voucher shopee
Mayoritas aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kompak melemah pada Senin (22/5) pagi. Bitcoin layu diikuti 9 koin teratas lainnya.
Mayoritas aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kompak melemah pada Senin (22/5) pagi. Bitcoin layu diikuti 9 koin teratas lainnya. (iStockphoto)
Jakarta, CNN Indonesia--

Harga mayoritas aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kompak melemah pada perdaganganSenin (22/5) pagi. Bitcoin layu diikuti 9 koin teratas lainnya.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin jatuh 2 persen ke harga US.656 per keping. Begitu pun Ethereum merosot 0,9 persen ke US.801 per koin.

Sementara itu, BNB terkoreksi 1,5 persen ke US5 per koin. Kemudian XRP anjlok 2,5 persen ke USDPR Singgung Ironi Subsidi Mobil Listrik Saat Anggaran Pupuk Turun******

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyinggung kebijakan subsidi mobil listrik yang sangat tidak tepat di saat anggaran untuk pupuk subsidi justru turun.
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyinggung kebijakan subsidi mobil listrik yang sangat tidak tepat di saat anggaran untuk pupuk subsidi justru turun. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyinggung kebijakansubsidi mobil listrikyang sangat tidak tepat di saat anggaran untuk pupuk subsidijustru turun. 

Menurutnya, pemerintah harusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jor-joran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" katanya dalam keterangan resmi, Senin (15/5).

Karenanya, ia menilai pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan.

"Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," kata Gobel.

Apalagi, dari data yang dimiliki anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/dzu),456 per koin. Tren sepekan, koin buatan Ripple Labs ini terpantau naik 6,8 persen.

Polygon turut loyo di harga USMenantang Luhut Buka******

Pengamat meminta Menkomarinves Luhut Panjaitan buka-bukaan soal 9 juta hektare lahan sawit belum dipajaki supaya tak timbulkan kebingungan.
Pengamat meminta Menkomarinves Luhut Panjaitan buka-bukaan soal 9 juta hektare lahan sawit belum dipajaki supaya tak timbulkan kebingungan. (AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

Lihat Juga :
Luhut soal Anies Kritik Subsidi Mobil Listrik: Suruh Datang ke Saya

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Lihat Juga :
Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya


Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

Lihat Juga :
Luhut Cerita Gaya 'Diktator' Jokowi Benahi Birokrasi RI

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Lihat Juga :
Beda Sikap Anies vs Anak Buah Luhut soal Subsidi Mobil Listrik

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2,850 per keping imbas pelemahan 2,9 persen. Lalu, Solana terkoreksi 3,5 persen ke US,55 per koin.

Tether dan USD Coin yang merupakan stable coin, masih setia di harga US per keping. Keduanya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

(pta/dzu)

tuan perak

pencuri erek erek

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

situs game slot terbaik