maxplay99

Faun

PUPR Kantongi Usulan Tiga Jalan Rusak Jambi Untuk Diperbaiki Pusat******

Menteri PUPRBasuki Hadimuljono telah mengantongi usulan tiga ruas jalan rusak di Provinsi Jambiuntuk diambil alih perbaikannya dari pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Dilansir dari keterangan resmi Kementerian PUPR, Rabu (17/5), ketiga usulan itu yakni Ruas Jalan Batas Kota Jambi (Desa Tangkit) - Simpang Desa Sungai Gelam sepanjang 5,6 kilometer (km).

Kemudian, Jalan Tugu PMD-Jalan Poros Kuala Jambi menuju Jalan Jerambah Beton Kampung Laut sepanjang 8 km.

Basuki menyebut penanganan kedua ruas yang disebut terakhir juga untuk mendukung hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kopi liberika, dan kelapa dalam.

Kebijakan tersebut tak lepas dari tinjauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sejumlah jalan rusak di Jalan Ruas Kota Jambi-Sungai Gelam hari ini. Ia merinci Jambi punya 10 ribu km jalan kabupaten/kota.

Dari jumlah itu, sekitar 4.600 km atau hampir separuhnya rusak. Lalu, ada jalan provinsi sepanjang 1.030 km dengan seperempatnya alias 250 km rusak. Sedangkan jalan nasional di Jambi ada 1.300 km dengan kerusakan terjadi pada 130 km ruas jalan.

"Yang kita cek tadi jalan produksi untuk nanas ke sana, benar, rusak. Itu masuk akan kita mulai (perbaikan) Juli-Agustus. Yang tadi jalan kabupaten, ini jalan provinsi juga akan diambil alih oleh pusat dan segera dikerjakan," kata Jokowi di Jambi, Selasa (16/5) lalu.

"Karena kalau tidak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali, jalan produksi itu sangat penting sekali, itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan," sambung Jokowi.

Ia menegaskan jalan yang dikunjunginya di Jambi termasuk ke dalam kategori rusak parah. Hal tersebut diperkuat dengan data Kementerian PUPR.

Mantan wali kota Solo itu juga mengklaim mengantongi data kerusakan sejumlah ruas jalan tersebut, di mana salah satu sumbernya adalah aduan masyarakat. Jokowi menegaskan dirinya turut mengonfirmasi data serta aduan tersebut kepada gubernur hingga bupati atau walikota setempat.

"Ini harusnya dikerjakan daerah semua, provinsi sendiri, kabupaten sendiri. Tapi karena jalan di seluruh tanah air yang bagiannya kabupaten/kota dan provinsi, tadi kan saya sampaikan separuhnya, dikerjakan bareng-bareng belum tentu selesai. Mungkin ini dalam waktu 2-3 tahun akan kita kejar, secepatnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

pengolahan mayat

Kripto Jagoan Kompak Rontok, Bitcoin Paling Amblas******

Harga mayoritas aset kripto dengan kapitalisasipasar terbesar melemah pada perdagangan Kamis (25/5) pagi. Bitcoin terpantau turun paling di tajam di jajaran kripto papan atas.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin anjlok 3,6 persen ke harga US.180 per keping. Pelemahan Si Raja Koin diikuti jagoan lainnya.

Ethereum, koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua turut jatuh 3,4 persen ke US.781 per koin.

Tether dan USD Coin yang merupakan stable coin, masih setia di harga US per keping. Keduanya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Sun Wukong yang paling kerasukan

IHSG Diprediksi Melemah Terbatas di Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi melemah terbatas pada perdagangan Jumat (26/5).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG kembali pada pola tekanan terbatas setelah mengalami kenaikan beberapa waktu sebelumnya. Namun rilis data perekonomian dan kebijakan suku bunga BI yang mengindikasikan kondisi perekonomian stabil bisa menopang pergerakan IHSG hingga saat ini.

"Sehingga pergerakan fluktuatif yang terjadi dalam IHSG masih dapat dimanfaatkan untuk melakukan trading ataupun investasi jangka pendek," kata William dalam riset hariannya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan INDF, BMRI, TBIG, dan BSDE.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto memperkirakan IHSG berpeluang menguat di akhir pekan.

"Kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixedcenderung menguat dalam range 6.635 - 6.754," katanya.

Karena sentimen itu, ia merekomendasikan beberapa saham di antaranya BMRI, DRMA, dan HRTA.

IHSG ditutup di level 6.704 pada Kamis (25/5) sore. Indeks saham melemah 41 poin atau 0,62 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,30 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,42 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 226 saham menguat, 304 saham terkoreksi, dan 213 saham lainnya stagnan. Terpantau, 6 dari 11 saham di indeks sektoral melemah dipimpin sektor teknologi yang minus 2,39 persen. Sedangkan, 5 sektor saham lainnya menguat dipimpin oleh transportasi plus 1,32 persen.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana menghadapi transformasi

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Masakan dari dunia lain

Said Aqil Diangkat Jadi Komisaris PT IBFN******

PT Intan Baru Prana Tbk (IBFN) mengangkat mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama.

Hal itu disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022.

Emiten yang telah mengubah bisnis usahanya dari sektor pembiayaan ke bidang perdagangan dan pengangkutan komersial itu juga mengangkat Petrus Halim sebagai Direktur dan Alexander Reyza sebagai Komisaris Independen.

Direktur IBMF Petrus Halim mengatakan alasan memilih Said Aqil sebagai komisaris utama karena kemampuan dan sifat kebijaksanaan yang dimiliki Said sangat dibutuhkan oleh perseroan saat ini.

"Kami sudah kenal selama 2-3 tahun. Kami mengenal sebagai sosok yang arif, bijaksana yang dibutuhkan IBFN," ujarnya dalam konferensi pers seperti dikutip dariCNBC Indonesia, Rabu (10/5).

Menurut Petrus, kemampuan Said itu dapat memperkuat jaringan perseroan dalam memperluas pangsa pasar dan jaringan bisnisnya.

"Dari sisi bisnis kami, berjejaring luas. Bisa memberikan sudut pandang yang beda dari bisnis sebelumnya, memberikan warna dan ada hal-hal yang belum kita lihat sehingga bisa memberikan terobosan bagi IBF," pungkas Petrus.

[Gambas:Video CNN]

Said Aqil sebenarnya sudah menduduki sejumlah kursi komisaris utama usai dirinya kalah dari Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam pemungutan suara pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Muktamar NU ke-34 pada akhir 2021 lalu.

Tak hanya satu perusahaan, Said menjadi komisaris utama di tiga perusahaan. Pertama, di PT MNC Televisi Network (iNews). Kedua, PT MNC Portal Indonesia (MPI).

Ketiga, PT KAI.

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Luhut soal Tudingan Indonesia Pro China: Dari Hong Kong?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tak peduli dirinya terus menerus dituding pro-China.

"Orang bilang China ngontrol kita. Dari Hong Kong, China ngontrol kita?" bantah Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut lantas memamerkan data perdagangan Indonesia dengan China. Ia mengatakan RI sudah bisa mencatatkan surplus dengan Negeri Tirai Bambu itu.

"Orang hantamin saya soal China, gak peduli, emang saya pikirin? Yang penting gak ada conflict of interest, I don't care, saya akan kerjakan," tegasnya.

Menurut Luhut, sudah tidak penting membeda-bedakan kelompok tertentu. Luhut menegaskan perbedaan adalah hal alami yang diciptakan Tuhan.

Luhut juga menyinggung politik yang membicarakan perbedaan adalah buang-buang energi. Padahal, yang perlu diperjuangkan adalah hidup damai di dunia.

"Jangan buang energi kita bicara politik, bicara perbedaan. Tuhan tuh sudah menciptakan kita beda-beda kok. Kalau Tuhan tuh mau sudah dibikin uniform,bisa saja kalau Tuhan mau. Tapi kita hidup dengan perbedaan, bagaimana sekarang kita hidup damai," jelas Luhut.

[Gambas:Video CNN]