review pinjaman tunai kredivo

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Ahli IPB Curiga Ada Motif Bisnis di Balik Isu Krisis Pangan******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa mencurigai adanya motif bisnisdi balik isukrisis panganyang dihembuskan sejumlah kalangan belakangan ini.

Dalam acara Indonesia's Strategic Role in G20, Kamis (27/10), Andreas mengaku tidak datang sebagai perwakilan akademisi atau atas nama IPB. Ia menentang tegas isu krisis pangan demi membela petani Indonesia.

Menurutnya, isu krisis pangan atau global food crisisadalah hal yang bisa terjadi karena satu faktor besar, yakni penurunan produksi serealia dunia. Serealia merupakan sekelompok tumbuhan yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya yang kemudian digunakan sebagai sumber karbohidrat dan pati.

"Produksi serealia dunia pada 2020 justru mencapai rekor produksi tertingginya. Bagaimana disimpulkan food crisis?" tanya Andreas keheranan, Kamis (27/10).

Ia mengatakan gambaran krisis pangan global sebenarnya bisa dilihat pada 1972 hingga 1974 di mana produksi serealia dunia turun 10 persen.

Lalu pada puncak krisis pangan 2011 yang menghancurkan berbagai rezim di Afrika Utara dan Timur Tengah dan mengakibatkan produksi serealia turun 14 persen.

[Gambas:Video CNN]

Andreas curiga isu krisis pangan dihembuskan untuk kepentingan bisnis berdasar pengamatannya pada 2007 dan 2008 lalu.

"Ketika terjadi global food crisis pada 2007 dan 2008, yang untung adalah pemain-pemain besar di perdagangan dunia. Mereka untung 120 persen," jelasnya.

"Pemain-pemain besar di bidang benih dan pestisida untung 40 persen. Pemain-pemain di industri fertilizer untungnya 60 persen. Jadi Indonesia harus hati-hati terhadap isu global food crisis," tegas Andreas.

Andreas menjelaskan saat ini perdagangan global diatur oleh 5 multinational corporationyang menguasai 90 persen perdagangan dunia.

Produsen pangan dunia saat ini didominasi negara-negara maju. Berbeda ketika sampai tahun 1980-an di mana negara-negara berkembang relatif tidak masalah dengan urusan pangan.

"Tapi sejak 1990-an, sekitar 70 persen negara-negara berkembang bergantung dengan impor pangan dari negara maju. Posisi saat ini perdagangan pangan dunia lebih dari 70 persen diproduksi negara maju," paparnya.

"Kini 90 persen pangan yang diperdagangkan dunia diimpor oleh negara-negara berkembang. Jadi mohon hati-hati terkait isu pangan global. Apakah negara maju atau multinational corporation yang ingin mengambil untung berlebih dengan menelurkan isu krisis pangan global?" pungkas Andreas.

Jiwa Takdir yang Abadi

Sandiaga Uno soal Pulau Pasir Diklaim Australia: NKRI Harga Mati******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara terkait polemik kepemilikan Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur (NTT) denganAustralia.

Ia mengklaim pulau itu adalah milik Indonesia. Bahkan menurutnya, setiap jengkal tanah di RI harus dipertahankan.

"Setiap jengkal tanah di negara ini harus dipertahankan, apalagi destinasi wisata yang mendatangkan kesejahteraan, peluang usaha, dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. NKRI harga mati!" ungkapnya melalui akun Instagram pribadi, Rabu (26/10).

Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menyelesaikan polemik ini.

"Kita jaga seluruh wilayah sampai ke pelosok negeri, demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tandasnya.

Sengketa Pulau Pasir kembali menjadi sorotan setelah masyarakat adat Laut Timor mengancam mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari pulau itu.

Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor Ferdi Tanoni mengancam akan melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra.

"Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra," kata Ferdi Tanoni seperti dikutip Antara, Jumat (21/10).

Ancaman ini terlontar karena masyarakat sudah gerah melihat Australia tetap beraktivitas di pulau itu walau sudah diwanti-wanti sejak lama.

Sengketa ini memang sudah mengakar sejak lama. Posisi pulau ini memang berada di antara wilayah Indonesia dan Australia.

Gugusan Pulau Pasir di Laut Timor sebenarnya terletak 320 kilometer dari pantai Barat-Utara Australia, tapi hanya 140 kilometer di selatan Pulau Rote, NTT.

Merujuk pada sejarah pra-kolonial, kawasan yang dikenal di Australia sebagai Ashmore Reef itu sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia.

Sementara itu, Kemenlu menyatakan Pulau Pasir memang milik Australia.

"Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris," kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Abdul Kadir Jailani.

Inggris sempat menjajah Australia pada abad ke-18. Ketika itu, wilayah kekuasaan mereka meliputi Pulau Pasir atau yang bernama Kepulauan Ashmore dan Cartier.

Kemudian pada 1933, Inggris menyerahkan pulau tersebut ke Australia.

"Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Ashmore dan Cartier Acceptance Act 1933, dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Negara Bagian Australia pada 1942," imbuh Abdul.

Lebih lanjut, ia menilai Pulau Pasir tak menjadi bagian Indonesia. Sebab, di era kolonialisme, pulau ini menjadi kekuasaan Belanda.

Abdul Kadir menjelaskan, jika merujuk aturan hukum internasional wilayah Indonesia sebatas bekas Hindia Belanda.

"Pulau Pasir tak pernah termasuk dalam administrasi Belanda. Dengan demikian, Pulau Pasir tak pernah masuk dalam wilayah NKRi," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Kaisar Qianyuan

Komisaris Pelni Dede Budhyarto Tuai Kecaman Usai Cuitkan 'Khilafuck'******

Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto mendapat kritikan usai memplesetkan diksi khilafah menjadi 'khilaf*ck' dalam cuitan Twitternya.

Dede menuliskan bahwa dalam memilih calon presiden (capres) tidak boleh asal apalagi yang didukung oleh kelompok radikal.

"Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas," tulisnya pada Minggu, (23/10).

Akibat pernyataan tersebut, Dede dikritik oleh berbagai pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Cholil Nafis menilai politik seharusnya dapat dijalankan dengan bertanding secara wajar dan jujur untuk mendapatkan pendukung.

"Yang gini orang yang nafsuan politik," ucap Cholil dalam akun Twitter pribadinya @cholilnafis, Selasa (25/10).

"Semua orang punya mau dan keinginan asal tak melanggar hukum dan kesopanan yang tanding secarafairaja," tambahnya.

[Gambas:Twitter]

Tak hanya Cholil, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon turut mengkritik cuitan Dede tersebut. Fadli berharap Dede bisa dipecat dari jabatannya sebagai komisaris BUMN.

"Orang seperti ini harusnya dipecat saja sebagai komisaris, jangan sampai menjadi wajah BUMN," cuit Fadli dalam akun Twitternya @fadlizon.

Sementara itu, berdasarkan pantauan dari cuitannya yang lain Dede tak mempersoalkan adanya kritik dari pelbagai pihak soal cuitan kontroversialnya tersebut. Ia terlihat santai ketika ia membalas cuitan dari politikus Partai Demokratik Hasbil.

"Gegara cuitan "khilaf*ck", si pansos @Hasbil_Lbs akan melaporkan saya ke Polisi, banyak yang menyarankan lapor balik. Sejak main sosmed dari 2009 saya tidak pernah lapor-lapor polisi, jadi biarkan saja, justru semakin terkuak ideologi khilafah yang dinyatakan terlarang itu dia dukung," cuit Dede.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Kerakusan

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem boneka pamungkas

Hutama Karya Kejar Tol Trans Sumatera Tahap 1 Kelar 2023******

PTHutama Karya (Persero) akan fokus merampungkan konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I dalam dua tahun mendatang.

"Fokus perusahaan pada 2023 hingga 2024 mendatang untuk menyelesaikan pengerjaan konstruksi JTTS tahap I," ujar Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/10).

Koentjoro menerangkan pada 2023 Hutama Karya akan fokus menyelesaikan seluruh pembangunan JTTS ruas tahap I dengan target pembangunan ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1, 5 dan 6 (2km), Kisaran-Indrapura (23km), Sicincin-Padang (8km), Bangkinang-Pangkalan (7km).

Koentjoro mengatakan ruas JTTS tahap I memiliki panjang 1064 km. Saat ini ruas yang operasional sepanjang 549 Km dan konstruksi sepanjang 515 Km.

Pada 2022, pihaknya menargetkan ruas JTTS yang beroperasi bisa tambah 77,26 km. Tol itu adalah ruas Kisaran-Indrapura sepanjang 11,11 Km, Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 4,95 Km, Bangkinang-Pangkalan sepanjang 4,19 Km, Binjai-Langsa (Seksi Binjai-Pangkalan Brandan) sepanjang 24,07 Km, Sigli-Banda Aceh (Seksi 1,5 dan 6) sepanjang 0,35 Km, Simpang Indralaya - Prabumulih 21,12 Km dan ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi- Parapat 10 Km.

[Gambas:Video CNN]

Dari target itu, realisasi pembangunan per September 2022 sudah tercapai Kisaran- Indrapura sepanjang 9,09 Km, Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 1,62 Km, Bangkinang-Pangkalan sepanjang 2,59 Km.

Lalu Binjai-Langsa (Seksi Binjai - Pangkalan Brandan) sepanjang 11,15 Km, Sigli-Banda Aceh (Seksi 1,5 dan 6) sepanjang 0,64 Km, Simpang Indralaya - Prabumulih sepanjang 15,37 Km, dan ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi - Parapat sepanjang 7,7 Km.

Sedangkan per September 2022 ruas JTTS tambahan ruas tol yang beroperasi di antaranya ruas tol Sigli - Banda Aceh Seksi 2 (6 Km) dan Binjai - Stabat Seksi 1 (12 Km).

Ada pula ruas tol yang akan beroperasi dalam waktu dekat yakni ruas tol Bengkulu - Taba Penanjung (17 Km) dan ruas Pekanbaru - Bangkinang (31 Km).

catatan pembunuhan bardik

Naik Kapal Patroli TNI, Jokowi Susuri Jalur Logistik IKN******

Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) menyusuri jalur logistik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menggunakan kapal patroli TNI.

Jokowi menyebut kapal melintas di bawah Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan IKN.

"Di geladak haluan kapal menuju pelabuhan di Kecamatan Cipaku, Penajam Paser Utara untuk meninjau kawasan Ibu Kota Nusantara, siang ini," kata Jokowi dalam keterangan unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (25/10).

"Perjalanan ini juga menyusuri jalur logistik untuk IKN," lanjutnya.

Pada kunjungan kali ini, Jokowi juga meninjau pembangunan sejumlah infrastruktur IKN, mulai dari Land Development, Bendungan Sepaku Semoi, hingga Persemaian Mentawir.

Jokowi menempuh jalur laut untuk menuju IKN. Ia menggunakan KRI Escolar 871 dari Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan, ke Pelabuhan Cita Sabut, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebelum ke IKN, Jokowi menyempatkan diri mampir ke Pasar Klandasan, Kota Balikpapan. Ia membagikan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dan bantuan subsidi upah (BSU).

Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jokowi dan rombongan hanya melakukan kunjungan kerja ke IKN Nusantara pada hari ini dan akan kembali ke Jakarta pada sore hari.

[Gambas:Video CNN]