dunia 777 505Jutaan kata 433841Orang-orang telah membaca serialisasi
《enakbet》
PT LII Bantah Jual Kepulauan Widi di Situs Asing******
PT Leadership Islands Indonesia (LII) membantah kabar pelelangan Kepulauan Widi, Maluku Utara di situs Sotheby's Concierge Auctions.
PT LII merupakan perusahaan yang memegang izin untuk secara eksklusif menjalankan usaha di Kepulauan Widi.
Dalam rangka menarik investasi asing besar ke pengembangan Kepulauan Widi, LII mengambil langkah untuk bekerja sama dengan Sotheby's Auction Concierge yang berbasis di AS dan Inggris.
Hal ini bertujuan untuk menarik investor yang memiliki semangat dan visi yang sama dengan LII, yakni visi yang berfokus pada area konservasi skala besar, pembangunan yang berkelanjutan (sustainable), dan pemberdayaan masyarakat.
"Sotheby's Auction Concierge dan LII sama sekali tidak bermaksud untuk "menjual Pulau Widi" dan bahwa Sotheby's Auction Concierge dan LII memahami secara penuh bahwa pulau-pulau di Indonesia adalah milik negara Republik Indonesia dan karenanya kepulauan tidak dapat dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta mana pun," bunyi pernyataan LII, dikutip dari situs www.widireserve.com, Senin (5/12).
Perusahaan menambahkan proses penggalian dana investasi melalui proses pelelangan atas interest di LII akan dilaksanakan di masa mendatang.
Investor terpilih adalah yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari LII. Salah satu syaratnya adalah yang investor harus berinvestasi dalam jumlah yang signifikan ke dalam pengembangan Kepulauan Widi.
Kepulauan Widi sendiri adalah salah satu ekosistem laut yang unik, kaya akan keragaman biota laut dan langka ditemui sehingga harus dilindungi untuk generasi mendatang.
Hal ini disebut telah menjadi dasar dan penggerak utama bagi LII dalam pengambilan segala keputusan dari sejak LII bertemu dengan instansi pemerintah pada 2014 silam.
Lihat Juga :Pinjol Rugi Rp186 M, Padahal Tahun Lalu Masih Untung Rp262 M |
"LII juga berkomitmen untuk mendanai kegiatan patroli Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Widi dan berencana untuk membuka Pusat Konservasi bersama dengan eco-lodge pertamanya di kepulauan tersebut pada 2024," ujar LII.
Sebelumnya, situs Sotheby's Concierge Auctions mencantumkan Kepulauan Widi dalam daftar barang yang mereka lelang. Pada situs tersebut, PT LII menawarkan pengelolaan pulau tersebut.
"Hukum Indonesia tak mengizinkan kepemilikan privat atas kepulauan, tetapi saham dalam bisnis dengan hak pengembangan dapat dijual kepada siapa pun," tulis PT LII di situs Sotheby's Concierge Auctions.
[Gambas:Video CNN]
Pj Gubernur Sulbar Sambut Baik Citilink Resmi Buka Rute di Mamuju******
Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mengaku senang dengan resminya Citilink beroperasi dan membuka rute penerbangan baru di Mamuju. Menurutnya hal ini sangat penting dalam membuka pintu perekonomian lewat jalur udara.
Maskapai Penerbangan Citilink diketahui telah resmi melayani rute penerbangan Mamuju-Jakarta via Balikpapan.
Pembukaan rute itu ditandai dengan penyambutan pendaratan pesawat Citilink dengan nomor penerbangan QG 1322 di Bandara Tampa Padang Mamuju, Senin (5/12). Pesawat tersebut turut membawa penumpang Akmal dan Direktur Citilink.
"Semoga ini menjadi berkah bagi semua pihak. Betapa pentingnya kolaborasi agar kita bisa menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat," pungkasnya.
Ke depan, lanjut Dirjen Otda Kemendagri itu, pihaknya perlu menggelar acara-acara yang bersifat nasional agar meningkatkan permintaan penerbangan di Sulbar.
"Kuncinya adalah pergerakan. Saya harap Sekda DPRD dan OPD agar buat event nasional setiap minggu," pungkasnya.
Ia juga mengajak bagi Forkopimda Sulbar yang ingin ke Jakarta agar melalui Balikpapan. Karena selain potensi penumpang, Sulbar juga didukung dengan potensi produksi pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kargo udara.
Direktur Niaga dan Kargo Citilink Ichwan F. Agus, juga mengapresiasi dukungan Pemprov Sulbar terhadap pembukaan rute baru di Mamuju ini. Pembukaan rute itu sebagai bentuk dukungan pembangunan IKN.
"Sulbar bersyukur punya gubernur dengan visi kolaborasi yang kuat. Ini awal yang bagus. Kita harap konektivitas ini juga meningkatkan distribusi barang dan jasa dan semakin ke depan semakin meningkat," ujarnya.
(osc/osc)PTPN IV Eksekusi 96 Ha Lahan HGU Usai Puluhan Tahun Diduduki Warga******
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atau PTPN IV mengantongi kekuatan hukum tetap atas lahanseluas 96,47 hektare (ha) di Kebun Balimbingan. Lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) itu dikuasai puluhan tahun oleh warga sekitar.
Kepala Polres Satuan Intelkam Simalungun Iptu Teguh Raya Putra Sianturi menyebut PTPN IV telah mengajukan permohonan eksekusi lahan di Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, tersebut.
"Prinsipnya, pertemuan hari ini kita lihat ada itikad baik, baik dari PTPN IV maupun masyarakat. Sehingga, kita harapkan ada kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini," katanya, Selasa (6/12).
Perwakilan PTPN IV Harri Sugandi Hutagalung menuturkan perusahaan menawarkan uluran Sugu Hati, meskipun bukan kewajiban. Menurut dia, bantuan itu sebagai bentuk kemanusiaan terhadap para penggarap lahan yang terlanjugn menduduki areal.
"PTPN IV juga akan tetap menyalurkan berbagai bantuan lainnya untuk masyarakat sekitar areal perkebunan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ungkapnya.
Eksekusi lahan merupakan bagian dari upaya PTPN IV selaku perusahaan negara untuk menyelamatkan aset-asetnya. Perintah itu tertuang pada Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 15/MBU/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 juncto Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 14/MBU/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021.
Lihat Juga :Tahu Lenyap dari Pasar Jakarta- Depok, Harga Tempe Melonjak 100 Persen |
"Dalam pelaksanaannya, PTPN IV selalu mengedepankan pendekatan persuasif kepada para penggarap. Hal ini dilakukan demi membendung segala potensi gesekan. Masukan dan saran-saran yang dihasilkan pertemuan ini akan kami sampaikan ke manajemen," kata Harri.
Mewakili warga, Darman, menyampaikan saran dan usulan sebelum eksekusi dilakukan. Pada dasarnya, warga akan taat apabila eksekusi dilakukan sesuai keputusan hukum yang berlaku.
"Saya setuju apapun keputusan hukum memang harus didukung. Tapi tentunya harus melalui undang-undang yang berlaku," kata Darman.
Kegiatan sosialisasi eksekusi lahan dihadiri oleh sejumlah unsur dari PTPN IV, antara lain General Manager Distrik I PTPN IV Masaeli Lahagu, Manajer Kebun PTPN IV Balimbingan Aulia Irfan, serta Kepala Sub Bagian Legal Aset PTPN IV M Syafri Siregar.
Selain itu, hadir pula Camat Tanah Jawa, Pangulu Nagori Bah Kisat, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun serta unsur Mahkamah Agung.
Upaya pengamanan aset ditempuh PTPN IV dengan jalan panjang. Perjuangan bermula sejak 1997 silam. Awalnya, muncul sekelompok penggarap yang mengklaim kepemilikan lahan seluas 105 ha di areal Kebun Balimbingan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Klaim itu kemudian digugat PTPN IV ke Pengadilan Negeri Simalungun. Pengadilan lalu menerbitkan Nomor Putusan 09/PDT/G/1997/PN-Sim tanggal 23 Maret 1998 yang isinya mengabulkan gugatan. Lahan seluas 105,27 ha yang diklaim ternyata aset PTPN IV.
Sekelompok orang yang menggarap akhirnya diminta untuk mengosongkan sekaligus membongkar tanaman dan bangunan mereka. Tak puas dengan keputusan itu, tergugat melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun, banding ditolak. Mereka berlanjut menempuh jalur kasasi.
[Gambas:Video CNN]
Sama seperti sebelumnya, kasasi juga ditolak Mahkamah Agung dengan amar putusan nomor 24K/PDT/2000. Begitu pun di tingkat Peninjauan Kembali yang berujung penolakan dengan amar putusan nomor 251PK/PDT/2009.
Meski sudah sah mengantongi legitimasi, PTPN IV belum bisa menguasai kembali lahannya. Lalu, perusahaan akhirnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Simalungun pada pertengahan 2014 lalu.
Pengadilan kemudian merespons dengan menerbitkan penetapan nomor 09/Pdt.G/1997/PN-Sim. Panitera diperintahkan untuk mengukur dan mengidentifikasi objek perkara dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Hasilnya diketahui bahwa lahan seluas 96,47 ha itu terdaftar dalam areal HGU Nomor 7 tanggal 12 November 2008 yang dikantongi PTPN IV. Titik terang muncul setelah PTPN IV kembali mengajukan permohonan ketiga pada 29 September 2022.
Pengadilan Negeri Simalungun akhirnya menerbitkan surat nomor W2.U16/3775/HK.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor, diketahui bahwa terdapat 43 unit bangunan penggarap di areal Kebun Balimbingan.
(fnr/bir)Label:petir 138 slot、demo slot sky77、casino slot 77
Terkait:slot bonus new member 100 di depan、seribu mimpi 95、slot depo 4k dana、interwin88、demo slot pragmatic maxwin olympus、pinjaman uang pribadi、slot gacor maxwin 2023、hp tanpa dp di akulaku、rtp online 138、mavius88
bab terbaru:yg gacor(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Sidik Pramono menyebut masih ada 4 jabatan pimpinan tinggi(JPT) madya yang masih kosong.
Saat ini, pihaknya membuka lowongan dan melakukan perekrutan untuk mengisi posisi tersebut. "Presiden telah membentuk Panitia Seleksi JPT madya di lingkungan otorita IKN untuk mengisi 4 posisi itu," ujarnya dilansir Antara di Samarinda, Sabtu (3/12).
Pembentukan panitia seleksi ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 140/TPA, tanggal 30 November 2022 tentang Pembentukan Pantia Seleksi JPT Madya di Lingkungan Otorita IKN.
Sedangkan empat posisi lowong yang dilakukan perekrutan itu adalah Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
Untuk panitia seleksi, kata Sidik, terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Sekretaris dijabat oleh Achmad Jaka Santos Adiwijaya, dan sejumlah anggota panitia.
Berdasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN, susunan organisasi di bawah kepala dan wakil kepala Otorita IKN akan diisi oleh sejumlah JPT madya di lingkungan Otorita IKN.
Lihat Juga :Bahlil soal Investor Diberi Hak Lahan di IKN 180 Tahun: Bukan Ngemis |
JPT madya di bawah IKN itu adalah sekretariat, deputi bidang perencanaan dan pertanahan, deputi bidang pengendalian pembangunan, deputi bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.
Kemudian, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, deputi bidang pendanaan dan investasi, deputi bidang sarana dan prasarana, serta unit kerja hukum dan kepatuhan.
Sebelumnya, pada 13 Oktober 2022, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono melantik lima JPT Madya Otorita IKN, yakni sekretaris, deputi bidang pengendalian pembangunan, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta kepala unit hukum dan kepatuhan Otorita IKN.
"Pengisian jabatan dilakukan segera karena UU IKN mengharuskan Otorita IKN beroperasi paling lambat akhir tahun 2022. Pada 10 November lalu, Otorita IKN juga telah membuka seleksi terbuka untuk mengisi 27 posisi jabatan kepala biro atau direktur di lingkungan Otorita IKN," tandas Sidik.
[Gambas:Video CNN]
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksipertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,15 persen hingga maksimal 5,56 persen pada 2023 mendatang.
Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengaku optimistis dengan target tersebut, tetapi tetap mewaspadai situasi global.
"Kami yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 5 persen, bisa lebih tinggi lagi kalau pemerintah bekerja keras. Tapi ada juga faktor global yang perlu diantisipasi," kata Hariyadi dalam webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia, dikutip Antara, Senin (5/12).
Di sisi lain, ia memperkirakan permintaan terhadap barang-barang di luar pangan turun cukup besar, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.
Per Oktober 2022, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki bahkan tercatat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 79 ribu pekerja di Jawa Barat.
Melihat kondisi itu, Hariyadi menyarankan pemerintah membuat aturan yang lebih fleksibel, termasuk dengan mengizinkan pengurangan jam kerja dan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
"Ini dilonggarkan dulu sampai situasi menjadi lebih baik untuk sektor yang tadi disebutkan," tuturnya.
Selain itu, perjanjian perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa juga perlu dipercepat. Indonesia dinilai bisa mengambil peluang di tengah ancaman resesi Eropa.
"Kita punya potensi masuk ke Eropa di tengah resesi mereka. Karena konsumen Eropa sudah tidak ingin mengkonsumsi produk negara yang dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) seperti Myanmar dan Bangladesh, tapi Indonesia masih dianggap baik," ujar Hariyadi.
[Gambas:Video CNN]
Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 telah dibuka hingga 7 Desember 2022. Pada rekrutmen kali ini, tersedia 890 posisi di lebih dari 30 perusahaan pelat merah.
Sebelum memutuskan untuk melamar, calon pendaftar dapat mengecek terlebih dahulu ketersediaan kuota pada posisi yang hendak dipilih. Berikut cara cek kuota formasi Rekrutmen Bersama BUMNBatch 2.
Lihat Juga :![]() |
Calon pelamar hanya dapat mendaftar posisi yang kuotanya masih lowong atau tersedia. Untuk itu, pelamar perlu mengecek ketersediaan kuota posisi yang ingin dilamar.
Berikut cara cek kuota di setiap formasi Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2.
Kuota setiap formasi dapat berkurang kapan saja sehingga pelamar diharuskan mengecek situs Rekrutmn Bersama FHCI BUMN secara berkala dan disarankan untuk segera melamar.
Lihat Juga :![]() |
Pendaftaran rekrutmen bersama BUMN hanya bisa dilakukan secara online melalui laman rekrutmenbersama.fhcibumn.id. Tidak ada jalur lain yang digunakan untuk pengiriman lamaran.
Berikut cara mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2:
Sebagai informasi, setiap pelamar hanya diperbolehkan untuk mendaftar satu formasi saja pada Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2.
Selain itu, pelamar tidak dapat melakukan perubahan data diri atau perubahan maupun pembatalan posisi atau perusahaan yang telah dilamar.
Demikian cara cek kuota formasi Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 beserta cara mendaftarnya.
(fef/fef)Partai Buruh menolak sikap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyetujui usulan pengaturan dan pengurangan jam kerja untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Partai Buruh juga menyebut Muhadjir menyepakati sistem no work no pay, atau buruh hanya mendapat upah sesuai dengan jam kerja.
"Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/12). Ia juga menyatakan no work no paytidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.
Pertama, menurutnya, karena bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Kedua, upaya untuk menghindari PHK telah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti mengurangi shift kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja tanpa pemotongan upah.
Ketiga, karena usulan ini merugikan buruh.
Said mengatakan upah buruh yang diterima sekarang masih kurang. Belum lagi jika dikurangi imbas sistem 'no work no pay'.
Sebelumnya usulan no work no pay ini sempat dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11) lalu.
"Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," katanya,
Kemudian pada pekan ini, Muhadjir setuju dengan usulan pengaturan jam kera jika pengusaha dan pekerja sepakat. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.
"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di kantornya, Kamis (1/12).
Saat itu Muhadjir tidak melontarkan istilah no work no pay.
Muhadjir mengatakan kini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Selain itu, Ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.
(pop/vws)Bos Twitter Elon Muskmeminta eks CEO FTX Sam Bankman-Fried harus dipenjara imbas kebangkrutan bursa kripto tersebut dan diduga melarikan uang pengguna hingga Rp48,36 triliun.
Sebelumnya, kebangkrutan FTX dilaporkan membuat sedikitnya US miliar atau setara Rp15,6 triliun dana investor menguap. Lebih lanjut , FTX diklaim punya utang sebesar US,1 miliar atau setara Rp48,63 (asumsi kurs Rp15.688 per dolar AS) kepada 50 kreditur terbesarnya.
"Setuju. Mari beri dia (Bankman-Fried) batas waktu pendewasaan di rumah besar dan melanjutkan semuanya," cuit Musk di Twitter.
Menurut pengacara dan mantan jaksa federal Renato Mariotti, Bankman-Fried harus waspada dengan ancaman penjara imbas kasus kebangkrutan bursa kripto miliknya tersebut.
"Sepertinya ada kasus penipuan di sini. Jika saya mewakili Bankman-Fried, saya akan memberitahu dia bahwa harus sangat peduli dengan ancaman hukuman penjara. Itu harus menjadi perhatian utama baginya," kata Mariotti kepada CNBC International, Senin (5/12).
Menurutnya, jaksa harus membuktikan bahwa Bankman-Fried atau rekannya telah melakukan penipuan dan tindak kriminal. Namun, saat ini Bankman-Fried tampak tidak peduli dengan potensi hukuman yang bakal menjeratnya.
Lihat Juga :Siap-siap, Harga Tahu Akan Melesat |
Sejatinya, eks Bos FTX itu bisa menghadapi sejumlah tuntutan potensial, baik perdata maupun pidana. Selain itu, Bankman-Fried juga berpeluang menerima tuntutan pribadi dari jutaan kreditur FTX yang mengalami kerugian.
Richard Levin selaku pengacara di firma hukum Nelson Mullins mengatakan ada tiga ancaman hukum berbeda dan mungkin akan dijatuhkan bersamaan terhadap Bankman-Fried.
Pertama, potensi ancaman hukuman tindakan kriminal yang dilayangkan Departemen Kehakiman AS untuk potensi pelanggaran pidana terhadap undang-undang sekuritas hingga undang-undang penipuan bank. Di luar tuntutan pidana, Bankman-Fried berpotensi menghadapi tindakan penegakan sipil. Menurut Levin, Securities Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bisa memproses tuntutan kerugian sipil tersebut.
"Di tingkat ketiga, ada juga banyakclass actionyang bisa dibawa, jadi ada beberapa tingkat paparan potensial untuk para eksekutif yang terlibat dengan FTX," pungkas Levin.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengatakan Indonesia butuh 9 juta tenaga kerjauntuk mendorong percepatan digitalisasi.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia menjadi salah satu negara yang menginisiasi revolusi industri 4.0.
Airlangga juga menegaskan bahwa Indonesia bersama negara ASEAN bakal mempercepat Digital Economy Framework Agreement (DEFA) untuk mengakselerasi digitalisasi di kawasan.
Berdasarkan studi pada 2018, Indonesia bisa mendapatkan US0 juta pada 2025. Namun, terjadi percepatan selama 3 tahun berkat digitalisasi. Ia mengatakan berdasarkan laporan yang diterima Jokowi dari East Ventures, nilai digitalisasi ekonomi per tahun ini sudah menembus US0 juta.
"Ini yang harus direbut Indonesia karena kita butuh 9 juta tenaga kerja dalam 15 tahun atau kita harus melahirkan 600 ribu tenaga kerja setiap tahun," kata Airlangga dalam penutupan Rapimnas Kadin di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/12).
Ia meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk membantu mengakselerasi pendidikan agar digitalisasi yang sebagian besar tergantung kualitas sumber daya manusia (SDM) bisa dipersiapkan oleh anak-anak muda Indonesia.
Di lain sisi, Airlangga juga menekankan calon investor yang ingin masuk ke RI agar turut membangun sarana pendidikan. Hal itu diwujudkan salah satunya dalam bentuk Apple Academy yang ia klaim sudah punya 4 center di Indonesia.
"Kemarin IBM juga saya sampaikan, 'Anda boleh investasi, tapi harus (membangun sarana) pendidikan'. Dia (IBM) nanti akan bikin Hybrid Cloud Academy di Batam," tegas Airlangga.
Menko Airlangga juga menegaskan Indonesia akan terus mendorong pembangunan infrastruktur digital. Dalam jangka pendek, ia menegaskan pembangunan Data Center menjadi prioritas dan akan dibangun di KEK Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.
[Gambas:Video CNN]
《enakbet》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bolahiuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《enakbet》bab terbaru。