gopay voucher

One Piece: Musuh Dunia

Zulhas Ingin Eropa Tuntaskan Perundingan Perdagangan Bebas Tahun Ini******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan mengultimatum Uni Eropa (UE) untuk menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) pada Desember 2023.

Menurutnya, perjanjian yang tak kunjung rampung dalam 8 tahun itu jadi biang kerok lesunya perdagangan Indonesia, bahkan keok dari Vietnam. Zulhas menyebut Vietnam bebas berdagang dengan Uni Eropa, beda dengan Indonesia yang ribut terus.

"Saya bilang sama mereka (UE), kalau kamu gak cepat kelarkan (IEU-CEPA) selagi saya menteri, saya kan pedagang juga, ngerti lah belok-belok gitu. Kalau kamu gak kelarkan sampai akhir tahun, bisa selamanya gak kelar, kamu rugi kita rugi. Kita harus selesaikan IEU-CEPA selambat-lambatnya Desember 2023 ini," katanya dalam The 40th International Foodwear Conference (IFC) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Berdasarkan data Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), produk sepatu Indonesia dikenakan pungutan 9 persen saat masuk ke Uni Eropa, sedangkan Vietnam tidak. Dengan begitu, Zulhas memaklumi bahwa peringkat dagang Indonesia bisa merosot.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin perjanjian tersebut kelar akhir tahun ini. Jokowi juga sudah berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz.

Lihat Juga : Menteri ESDM Akan Maksimalkan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri

"Ini sangat penting karena beberapa komoditas terutama TPT (tekstil dan produk tekstil) kita masih mendapatkan bea masuk 10 hingga 12 persen. Sedangkan Vietnam dan Bangladesh nol persen. Ini menjadi prioritas pemerintah," ujar Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).

Tak hanya soal dagang, kerja sama IEU-CEPA juga dinilai bisa menggairahkan aliran investasi dari benua biru ke tanah air. Per Januari 2023, Airlangga mencatat ada 1.100 perusahaan Eropa yang berbasis di tanah air dan mempekerjakan sekitar 1,1 juta karyawan Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Commonwealth Bank Australia PHK 200 Karyawan******

Commonwealth Bank melakukan pemutusan kerja (PHK) terhadap 200 karyawan di Australia. Secara global, bank internasional ini mempekerjakan sekitar 50 ribu karyawan.

Juru bicara Commonwealth Bank menolak untuk mengonfirmasi kebenaran kabar PHK tersebut, hanya saja ia menegaskan tidak ada pemangkasan karyawan di unit yang berhubungan langsung dengan pelanggan.

"Sebagai bagian dari fokus kami pada peningkatan bisnis, kami secara rutin meninjau keterampilan yang kami butuhkan dan bagaimana kami terorganisir," kata juru bicara tersebut dikutipReuters, Rabu (26/7).

Kepada Reuters, seorang sumber yang mengetahui proses PHK itu mengatakan pemangkasannya bisa bertambah pada ratusan pekerja lagi. Saat ini, perusahaan tengah mengkonsultasikan berapa karyawan yang bisa dipindahkan ke posisi lain.

Commonwealth Bank merupakan bank terbesar di Australia. Institusi keuangan ini menyalurkan pinjaman paling tinggi dibandingkan bank lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Tiandao

INDEF Bandingkan Kinerja Sektor Manufaktur Era Jokowi dengan SBY******

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menyebut kinerja sektor manufaktur Indonesia menurun signifikan sejak pandemi covid-19.

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi sektor manufaktur terhadap PDB turun menjadi 18,25 persen pada kuartal II/2023.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Thailand, bahkan Afrika Selatan, penurunan sektor manufaktur Indonesia terjadi sangat cepat.

Berly mengatakan sektor industri dalam perekonomian sangat signifikan karena dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah (SD hingga SMA). Serapan tenaga kerja itu dapat menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia membandingkan kinerja manufaktur era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

Pada era SBY, untuk periode 2004 hingga 2009, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas tercatat tumbuh sebesar 5,10 persen. Kinerja itu meningkat pada periode kedua masa kepemimpinannya (2009-2014) sebesar 6,10 persen.

Sedangkan proporsi ekspor industri pengolahan pada era SBY tercatat sebesar 43,70 persen pada periode pertama dan 36,80 persen pada periode kedua.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Sementara itu, pada era Jokowi, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 4,7 persen pada periode pertama (2014-2019) dan melambat menjadi hanya 2,10 persen pada periode kedua (data 2019 hingga 2022).

Proporsi ekspor industri pengolahan di era mantan walikota Solo ini justru tercatat lebih tinggi, yaitu mencapai 44,40 persen pada periode pertama dan 45,80 persen pada periode kedua.

Berly mengatakan perlambatan yang tajam pada periode kedua Jokowi tersebut memang turut dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

"Jadi pertumbuhannya (di era Jokowi) turun, tapi proporsi ekspornya cenderung meningkat," jelas Berly.

Adapun, berdasarkan data investasi, rata-rata investasi langsung industri pengolahan di era Jokowi tercatat lebih tinggi, pada periode pertama mencapai US,42 miliar dan periode kedua sudah mencapai US,42 miliar.

Sementara pada era SBY, rata-rata investasi langsung industri pengolahan hanya sebesar US,65 miliar pada periode pertamanya dan sebesar US,62 untuk periode kedua.

[Gambas:Video CNN]

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

Menhub Kaji Skema 4 in 1 Demi Atasi Polusi Jakarta******

Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadiakan mempertimbangkan skema empat orang dalam satu mobil alias 4 in 1 di DKI Jakarta. Hal ini dilakukan guna mengurangi kepadatan kendaraan dan meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota.

Menurut Budi, dengan kepadatan kendaraan yang berkurang, udara Jakarta pun bisa lebih bersih. Maklum, saat ini kualitas udara Jakarta tengah menjadi perhatian karena sudah buruk.

"Kendaraan-kendaraan ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal dua orang. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 jadi 4 in 1," kata Budi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Adapun upaya tersebut berupa penerapan kebijakan agar kendaraan yang tak lolos uji emisi dilarang melintas di Jabodetabek.

"Jadi kami perbanyak tempat-tempat uji emisi tapi melakukan law enforcement. Jadi nanti apabila kendaraan yang tidak lolos uji emisi, mereka tidak memiliki hak untuk melakukan perjalanan di Jabodetabek," tutur Budi.

Masalah kualitas udara Jakarta yang buruk juga mencuri perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengaku bakal meminta mempertimbangkan opsi kelonggaran untuk para pekerja bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Ia meminta anak buahnya mengkaji kemungkinan itu. Jokowi menyebut bisa saja para pekerja dirotasi sehingga ada yang bekerja dari rumah dan kantor dalam waktu bersamaan.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working--work from office, work from home," katanya.

Jokowi mengatakan ada beberapa hal penyebab polusi DKI Jakarta seperti kemarau panjang, peningkatan konsentrasi polutan tinggi, pembuangan emisi dari transportasi, dan aktivitas industri.

Oleh karena itu dia memerintahkan penanganan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, Jokowi ingin intervensi perbaikan kualitas udara.

Selain itu, ia juga memerintahkan rekayasa cuaca di Jabodetabek serta percepatan penerapan pembatasan emisi.

[Gambas:Video CNN]

sistem Qixia

Polusi Makin Parah, Luhut Ingin Percepat Proyek Kendaraan Listrik******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ingin mempercepat ekosistem kendaraan listrikimbas polusi udarayang makin buruk di DKI Jakarta.

Menurutnya, penyebab polusi udara di Jakarta saat ini adalah transportasi berbahan bakar bensin. Sehingga, solusinya adalah mengurangi penggunaan kendaraan tersebut.

"Sekarang kita sudah tahu, kendaraan itu, transportasi itu penyebab yang parah, karena emisi segala macam mobil motor itu. Nah itu kita percepat proses EV (Electric Vehicle)," ujarnya di Istana Negara, Jumat (1/9).

Saat ini pemerintah pun tengah memfinalisasi studi atau kebijakan yang sudah dilakukan untuk solusi penanganan polusi tersebut.

"Kita harapkan 10 hari ke depan atau paling lambat dua minggu kita sudah dapat anunya, detail anu apa saja yang menjadi penting," jelas Luhut.

Pemerintah memang tengah gencar-gencarnya memperluas ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Salah satunya dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik.

Untuk motor listrik, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp7 juta. Ini berlaku bagi konversi motor bensin ke listrik maupun pembelian baru.

Sedangkan, untuk pembelian mobil listrik, pemerintah memberikan diskon PPN sebesar 10 persen, sehingga hanya menjadi 1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Harga Beras Diramal Turun Saat Bansos Mulai Disalurkan pada September******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memprediksi harga beras akan turun pada September mendatang seiring dengan dimulainya penyaluran bansos pangan. 

Meski demikian, dampak dari penyaluran bansos pangan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap harga beras tidak terlalu signifikan.

"Kalau misalnya (bansos) September, ya September seminggu itu sudah mulai kelihatan harga pasti akan turun, tapi enggak signifikan," kata Arief di Gedung DPR, Rabu (30/8).

Sayangnya, saat ini penggilingan sulit mendapatkan gabah kering panen (GKP). Bahkan banyak penggilingan padi yang sudah tutup sehingga jumlahnya berkurang dari 180 ribu menjadi 169 ribu. Akibatnya, harga GKP pun melonjak. 

"Begitu harga GKP tinggi, maka harga beras naik," kata Arief.

Arief mengatakan harga GKP saat ini dibanderol Rp6.700 per kg. Sehingga, harga beras khususnya medium yang saat ini mencapai Rp12 ribu sulit untuk turun ke HET Rp10.900 per kg. 

"Yang agak sulit dilakukan hari ini harga beras medium karena GKP sudah Rp6.700. Jadi untuk harga beras medium Rp10.900 agak susah. Beras medium sekarang angkanya di Rp12 ribuan. Solusinya? Tingkatkan produksi," kata Arief.

Sebelumnya, pemerintah mengatur harga beras berdasarkan zonasi sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bapanas Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras.

Untuk zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium senilai Rp10.900 per kg sedangkan beras premium Rp13.900 per kg.

Sementara untuk zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp11.500 per kg dan beras premium Rp14.400 per kg.

Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp11.800 per kg, dan untuk beras premium sebesar Rp14.800 per kg. 

[Gambas:Video CNN]