mpo808

Dewa Gila Pedang Terbalik

Kadin Jatim Minta Pemerintah Percepat Penerbitan PMK Cukai Tembakau******

KADIN Jawa Timur meminta Kementerian Keuangan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kebijakan Cukai Hasil Tembakau(CHT) yang berlaku tahun depan.

Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan belum adanya aturan jelas yang mengatur detail tarif CHT ini menimbulkan keresahan bagi para pelaku usaha.

"Cukai rokok mengalami kenaikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin memberatkan para pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT). Ditambah lagi, saat ini aturan baku mengenai tarif tidak kunjung diterbitkan. Hal ini tentu mengganggu kelangsungan usaha," kata Adik, Jumat (9/12).

Menurutnya, ketidakjelasan ini menjadi masalah bagi pengusaha yang juga terbebani dengan kenaikan cukai yang tinggi. Pasalnya hal ini akan berimbas pada rantai pasok produk tembakau.

"Terlebih pada perusahaan-perusahaan yang tidak lagi memiliki stok pita cukai, mereka harus menghentikan operasinya sampai waktu yang tidak diketahui. Ini menciptakan ketidakpastian usaha." ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan pandangannya terhadap penetapan kenaikan cukai dua tahun yang ditetapkan Pemerintah.

"Kami menghargai langkah Pemerintah yang pada tahun ini menetapkan angka kenaikan cukai untuk dua tahun, dengan harapan bahwa ini akan memberikan proyeksi usaha yang lebih baik," ujarnya.

Namun, Pemerintah perlu melihatnya dengan lebih luas, dalam beberapa tahun terakhir, IHT sudah mengalami tekanan berat, dan hal ini diperburuk dengan adanya pihak-pihak tidak resmi yang turut masuk di dalam industri tembakau dengan melakukan peredaran rokok illegal dengan jumlah yang kian meningkat.

"Mereka ini tidak membayar cukai dan bisa bergerak bebas" kata dia.

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO) Sulami Bahar berharap pemerintah dapat lebih mendukung pelaku usaha resmi di IHT dengan menerapkan peraturan yang jelas dan transparan.

"Perusahaan rokok sudah banyak ditempa dengan berbagai tekanan, seperti tarif cukai dan rokok illegal. Angka kenaikan 10 persen selama dua tahun ke depan dirasa tinggi bagi kami, apalagi di waktu yang sama kami harus bersaing dengan keberadaan rokok illegal yang beredar marak di pasar," kata Sulami.

"Kami khawatir kalau industri ditekan terus-menerus seperti ini mereka akan menutup pabriknya atau yang terburuk mereka beramai-ramai akan beralih ke rokok ilegal yang pada kenyataannya selama ini diberi karpet merah oleh pemerintah" tambahnya.

Sulami berharap pemerintah dapat memberikan jaminan proteksi yang lebih pasti untuk kelangsungan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha resmi IHT.

"Dan saat ini banyak pelaku industri yang terpaksa memberhentikan operasi karena tidak memiliki kejelasan tersebut," ucapnya.

Owner PT Surya Hutama Anugerah Sandee Surya yang juga menjabat sebagai Divisi Kepemerintahan Asosiasi Pengusaha Vapor Indonesia (APVI) mengaku kecewa dengan penundaan keputusan PMK.

"Ini merepotkan karena kami telah menyusun planning dan sekarang belum boleh melakukan pengajian P3C, ya memang menjadi sulit. Karena dengan lambatnya keputusan tersebut, maka berdampak pada konsep menjadi terhenti dan akhirnya harus dimundurkan," ujar Sandee.

Sandee menambahkan kenaikan cukai untuk industri vape pada 2023 telah diputuskan sebesar 15 persen. Padahal tahun lalu sudah ada kenaikan sebesar 17,5 persen. Dengan kenaikan ini, ia menyebut industri vape mengalami kondisi yang berat.

"Kami rasa dengan adanya kenaikan itu sudah berat, sekarang malah ada penundaan lagi, jadi segera diputuskan saja," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila vs. Yun Fei

Profil Iwan Takwin, Dirut Baru Jakpro Pilihan Heru Budi******

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi HartonomengangkatIwan Takwin sebagai direktur utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menggantikan Widi Amanasto.

Penunjukan Iwan tersebut dilakukan setelah pencopotan jajaran direktur Jakpro di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat empat direktur perusahaan lainnya.

Sebagai pengganti, pemegang saham mengangkat empat direktur Jakpro lainnya I Gede Adi Adnyana T, Adrian Rusmana, Solihin, dan Adi Santosa. Selain itu, Heru juga mengangkat Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Perseroan.

Lantas siapakah Iwan Takwin?

Sebelum terpilih sebagai Direktur Utama, Iwan menjabat sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis JakPro sejak Agustus 2022. Ia pernah menempati posisi lainnya di Jakpro yakni Manajer Proyek pada 2016-2018 dan Direktur Proyek pada 2018-2022.

Iwan juga merupakan Direktur Proyek Jakarta International Stadium (JIS).

Mengutip laman akun LinkedIn, Selasa (29/11), Iwan juga pernah bekerja sebagai Chief Executive Officer di PT Jakarta Solusi Lestari pada November 2021-September 2022. Sementara dari sisi pendidikan, Iwan merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).

[Gambas:Video CNN]

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

Harga Kripto Berjatuhan di Akhir Pekan, Ethereum Paling Merana******

Harga 10 kripto teratas berjatuhan pada dalam 24 jam terakhir ini dipimpin oleh ethereum.

Mengutip coinmarketcap, Jumat (16/12), harga ethereum melemah 1,56 persen ke level US.270,12 per keping. Dengan pelemahan ini, ethereum sudah melemah 0,96 persen sepekan ini. 

Di belakang ethereum ada bitcoin yang melemah 1,48 persen ke level US.408,07 per keping. Dalam sepekan, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar itu sudah melemah 1,02 persen.

Pelemahan ethereum, bitcoin dan BNB itu diikuti oleh XRP, dogecoin, cardano dan polygon.

Untuk XRP melemah 0,51 persen selama 24 jam terakhir. Dengan pelemahan ini, XRP sudah melemah 4,24 persen selama sepekan terakhir. 

Dogecoin melemah 0,93 persen selama 24 jam terakhir dan 11,98 persen selama sepakan terakhir. Sementara itu cardano dan polygon masing-masingnya melemah 1,04 persen dan 0,71 persen dalam 24 jam terakhir.

Kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

Berminat Buka Gerai Mixue? Siapkan Modal Rp800 Juta untuk Jadi Mitra******

Es krim Mixue belakangan ini viral lantaran gerainya ada di mana-mana. Meskipun harga es krimnya murah, ternyata biaya waralaba atau franchiseMixue cukup mahal, mencapai Rp800 juta.

Berdasarkan keterangan PT Zisheng Pacific Trading yang dikutip dari detikcom per 20 September 2022, calon mitra harus menyiapkan modal Rp700 juta sampai Rp800 juta untuk membuka satu outlet.

Biaya investasi awal untuk membuka gerai ini bervariasi, tergantung lokasi pembukaan gerai.

PT Zisheng Pacific Trading menerapkan sistem waralaba Mixue sebagai usaha mandiri. Artinya, setiap mitra diharuskan mengelola tokonya sendiri.

Pembeli franchiseharus mengurus manajemen karyawan, perizinan, pajak, promosi dan sosial media, namun dengan mengikuti pedoman dari pusat.

Mitra Mixue juga tak dikenakan biaya royalti. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh murni untuk mitra sendiri. Mitra cukup membayar biaya manajemen per tahun saja.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Yin dan Yang

Aturan Baru Naik Kereta Bagi Anak 6******

Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa mengatakan pihaknya memberlakukan aturan baru bagi anak berusia 6-12 tahun yang akan naik kereta tapi belum disuntik vaksin. 

Aturan itu, membawa surat keterangan belum vaksin dari Puskesmas/ fasilitas pelayanan kesehatan.

"Syaratnya memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari Puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu atau harus didampingi oleh orang dewasa yang telah mendapatkan vaksin booster," kata Eva dalam keterangan resminya, Jumat (23/12).

a) Wajib vaksin ketiga (booster)

b) WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib vaksin kedua

c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

2. Usia 6-12 tahun:

a) Wajib vaksin kedua

b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin

c) Tidak/belum divaksin harus memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari Puskesmas/fasilitas pelayanan Kesehatan dengan alasan tertentu, atau harus didampingi oleh orang tua/orang dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap (Vaksin 1, vaksin 2, dan booster 1) selama melakukan perjalanan.

Dalam hal orang tua/orang dewasa pendamping belum mendapatkan vaksinasi lengkap karena alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan sesuai dengan ketentuan protokol Kesehatan bagi pelaku perjalanan.

3. Usia 13-17 tahun:

a) Wajib vaksin kedua

b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin

c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

4. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.

Adapun pelanggan KA yang akan bepergian menggunakan jasa layanan KAI juga dihimbau agar datang lebih awal ke stasiun pemberangkatan minimal 1 jam sebelum keberangkatan KA nya.

[Gambas:Video CNN]