turbomax99

Hanya dihormati

LMAN Ungkap Nasib Aset Negara di Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN******

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menegaskan aset-aset negara diJakarta tak akan diabaikan selepas pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Badan layanan umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu ini menegaskan siap mendukung penuh pengamanan aset-aset negara di Jakarta.

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto menyebut saat ini DJKN Kemenkeu tengah menginisiasi grand design nasib barang milik negara (BMN) di Jakarta. LMAN juga sudah melakukan beberapa kajian.

Candra menegaskan konsep pengelolaan aset negara di Jakarta akan tetap sama, meski ibu kota pindah ke IKN. Barang milik negara itu bakal tetap dimanfaatkan dengan baik.

Namun, bagaimana pemanfaatannya nanti masih harus menunggu hasil kajian dan diskusi yang diinisiasi DJKN Kemenkeu.

"Pemanfaatannya tentunya sesuai highest and best use-nya, yang mana hal ini memang sekarang sedang disusun oleh rekan-rekan DJKN yang berkolaborasi dengan beberapa pihak tentunya, dengan Pemerintah Provinsi DKI serta kementerian/lembaga (K/L) lain," tutup Candra.

Sebelumnya, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN Encep Sudarwan mengatakan semua gedung pemerintah pusat di Jakarta yang nanti ditinggalkan bakal dikelola oleh Kemenkeu. Bahkan, ada opsi untuk menyewakannya.

Beberapa opsi yang disiapkan, antara lain build operate and transfer (BOT), build transfer operation (BTO), kerja sama pemanfaatan (KSP), hingga pinjam pakai.

Encep menyebut total aset pemerintah pusat di Jakarta mencapai Rp1.640 triliun. Namun, aset yang kelak bakal dikelola ulang saat ibu kota pindah adalah sekitar Rp300 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Riasan merah di seluruh dunia

Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart Hemat 20%******

Belanja di Transmart bisa lebih hemat asalkan bayarnya pakai Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Loh,kok bisa?

Dengan metode pembayaran tersebut, belanjaan Anda otomatis dapat diskon 20 persen.

Lihat Juga : Diskon Produk Fresh di Transmart, Daging hingga Buah Murah Meriah

Jadi kalau melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, diskonnya bisa dobel 50% + 20%! Luar biasa, kan!

Belum punya Allo Paylater? Tenang, cukup unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime dan ajukan Allo Paylater.

Ada banyak produk yang didiskon, mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, pakaian anak, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Lengkap banget deh produknya. Cus, siap-siap pergi belanjaan ke Transmart hari, ya!

Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan dan promo diskon menarik.

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

Kisah Sukses CV Siji Lifestyle, UMKM Mitra LPEI Beromzet Ratusan Juta******

CV Siji Lifestyle menjadi salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Daerah IstimewaYogyakartayang sukses meraih omzet ratusan juta rupiah.

Pendiri CV Siji Lifestyle, Achmad Kurnia bercerita bahwa bisnisnya dimulai dari kecil-kecilan, yakni kontrakan. Seiring waktu, usahanya mulai berkembang hingga akhirnya ia memiliki pabrik sendiri.

"Market kami yang terbesar 95 persen untuk ekspor, di mana 40 persennya Eropa, 45 persennya Amerika, sisanya untuk Jepang, Amerika Selatan, kemudian Pasifik," kata Achmad di CV Siji Lifestyle, Yogyakarta, Rabu (20/12).

Achmad berujar bisnisnya memiliki dua kategori, yaitu dekorasi dinding dan resin. Dekorasi dinding seluruhnya terbuat dari serat alam, seperti gedebog pisang, bagor, eceng gondok, rotan, hingga kulit kayu.

Semua konsep material diambil dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Serat alam itu kemudian dikombinasikan dengan desain.

"Jadi kekuatan kami di desain, di mana fokus market kami untuk kelas menengah ke atas, ekspor. Dan gaya mereka adalah gaya modern minimalis. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan produk Indonesia yang agak tradisional," ujar Achmad.

Sementara itu, resin merupakan kategori kedua yang memiliki keunikan lantaran polanya alami. Ketika dicampur, resin akan bergerak sendiri hingga membentuk pola yang berbeda di tiap-tiap produk.

Produk dengan resin salah satunya peralatan makan untuk dinner wear. Produk ini pun telah melalui tes laboratorium untuk dipastikan aman bagi makanan.

Achmad mengatakan satu item produk Siji Lifestyle, khususnya dekorasi dinding, dibanderol US sampai US0. Jika dirupiahkan, setara dengan Rp1 juta- Rp2 juta .

"Dan kalau sampai toko di Eropa, Amerika, rata-rata US0-US0. Kenapa bisa mereka jual mahal? Karena punya brandyang sudah terkenal. Jadi kami punya buyeryang jual dari kami 10 kali lipat," ujarnya.

Meski harganya sangat fantastis, Achmad paham karena brandtersebut tentu melalui proses yang sangat panjang agar mapan. Dia pun bersyukur dengan profit yang diterima sesuai harga yang ia minta.

Omzet Siji sendiri rata-rata ratusan juta rupiah. Tahun ini bahkan mencapai lebih dari Rp10 miliar.

"Di mana target kita naik dari tahun lalu, 25 persen tercapai," tuturnya.

Bantuan LPEI

Sejak awal mendirikan Siji, Achmad percaya bahwa produknya tak akan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan kurangnya permintaan dari dalam negeri.

Achmad sendiri menargetkan pasar untuk kalangan menengah ke atas. Ia tak menerima pesanan untuk residensial. Dia lebih suka memasukkan produk ke pameran atau mengekspornya langsung ke luar negeri.

Masyarakat asing memang banyak yang menganut gaya modern yang cocok dengan produk buatannya.

"Pengalaman saya melihat bahwa potensi untuk dalam negeri terbatas. Karena masalah daya beli dan juga style," kata Achmad.

Kendati begitu, kurangnya permintaan dari dalam negeri sebetulnya bukan masalah besar. Masalah sebenarnya datang saat pandemi Covid-19 merebak.

Ketika Covid, orang-orang diminta bekerja dari rumah. Karenanya, banyak yang mulai mendekorasi rumah untuk menciptakan ruang kerja nyaman.

Ini mengakibatkan lonjakan pemesanan di Siji. Padahal, sama seperti yang lainnya, karyawan Siji juga bekerja dari rumah. Sumber daya manusia pun terbatas.

Selain itu, ada kelangkaan kontainer selama pandemi Covid-19.

"Timbulnya itu adalah cash flow. Ada kelangkaan kontainer dan harga kontainer itu sampai 5x lipat, yang biasanya US.000 bisa sampai US ribu-US ribu," tutur dia.

Barang-barang yang diproduksi Siji baru akan dibayar jika sudah berada di atas kapal. Dengan harga kontainer selangit, lebih dari US miliar stok Siji pun tak bisa keluar. Sementara pemesanan terus masuk.

[Gambas:Video CNN]

"Akhirnya kami menghubungi LPEI. Karena kesulitan," katanya.

CV Siji Lifestyle merupakan salah satu UMKM yang mendapat dukungan penuh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE). Program ini untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lewat pelatihan dan pendampingan khusus bagi pelaku UMKM berorientasi ekspor, yang dilaksanakan selama satu tahun dengan tujuan utama menciptakan eksportir baru.

Selain CPNE, LPEI juga mendukung peningkatan kapasitas usaha CV Siji Lifestyle melalui Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) UKM dalam bentuk pembiayaan. Program ini merupakan dukungan dari APBN kepada pelaku usaha berorientasi ekspor, yang diberikan kepada LPEI oleh Kementerian Keuangan RI.

Tujuannya adalah memberikan stimulus kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha, mencegah pemutusan hubungan kerja, serta meningkatkan daya saing dalam pasar global.

Sejauh ini, PKE untuk UKM telah mengalokasikan dana nyaris Rp1 triliun. Dana itu dibagikan dalam 3 tahun secara bertahap.

hukum ilahi

Tekanan Membesar, IHSG Berpotensi Layu di Akhir Pekan******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (12/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan gerak IHSG belum bisa keluar dari rentang sideways. Bahkan, terlihat pola tekanan dalam jangka pendek yang cukup kuat.

"Peluang terjadinya koreksi wajar dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian, mengingat dalam jangka panjang IHSG masih menunjukkan pola uptrend," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBRI, ASII, JSMR, BMRI, GGRM, BSDE, dan KLBF.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto skeptis meski IHSG masih sanggup bertahan di atas 7.200. Pasalnya, tekanan yang muncul malah membesar.

"IHSG berpotensi bergerak dalam kecenderungan melemah dengan range7.115-7.285," ungkapnya.

IHSG melemah ke posisi 7.219 pada perdagangan Kamis (11/1). Indeks saham turun 7,33 poin atau minus 0,10 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,62 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,21 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Wuzong

Pengusaha Ngeluh Buka Bisnis di Daerah Sulit karena Sering 'Dipalak'******

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1).

"Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah enggak tau atau enggak lihat," imbuhnya.

Diana mengatakan kondisi itu membuat biaya membuka usaha di daerah menjadi lebih tinggi. Ia pun menyayangkan pemda yang tidak menindak tegas pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.

Karenanya, Diana berharap presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa memperhatikan masalah yang ada di daerah. Ia berharap pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan pemda, meskipun ada otonomi daerah.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika daerah tidak didukung.

"Ini perlu diperhatikan. Jadi tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat. Harapan kami bisa direalisasikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]