banyak rupiah pinjol ilegal

tahun semenanjung

General Motors PHK 1.300 Karyawan di Awal Tahun Baru******

General Motors (GM) bakal memutus hubungan kerja (PHK) sekitar 1.300 karyawannya di Michigan, Amerika Serikat, pada awal Januari 2024.

Berdasarkan laporan Reuters, produsen mobil terbesar di Negeri Paman Sam bakal menyasar dua pabrik untuk PHK massal ini.

Pertama, 945 pekerja bakal diberhentikan di pabrik perakitan Orion. Kemudian, 350 pekerja di pabrik Lansing Grand River bakal di-PHK imbas berakhirnya produksi Chevrolet Camaro. Pabrik ini mempekerjakan sebanyak 1.400 orang.

CEO GM Mary Barra mengatakan penundaan tersebut memungkinkan mereka untuk melakukan perubahan teknis dan lainnya, di mana bisa membuat produksi truk lebih efisien dan murah sehingga lebih menguntungkan.

Meski memberikan 'kado tahun baru' berupa PHK massal, GM menjanjikan tawaran lain kepada para karyawan terdampak. Perusahaan bakal menawarkan posisi di pabrik lain kepada pekerja dengan upah per jam.

Gonjang-ganjing PHK sebenarnya tak hanya menimpa General Motors. Salah satu saingan GM, Ford, juga menghadapi masalah dengan para pekerjanya.

Ford mengatakan pada Oktober 2023 lalu bahwa perusahaan harus mengurangi satu shift pekerjaan di pabriknya yang memproduksi mobil listrik F-150 Lightning. Namun, ini diklaim hanya sementara.

Pada akhirnya, kapasitas produksi truk listrik tersebut terdampak. Ford disebut telah memberi tahu pemasoknya bahwa F-150 Lightning yang akan diproduksi pada Januari 2024 hanya 1.600 unit per minggu alias separuh dari rencana awal.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Twitter Digugat ke Pengadilan Buntut Ingkar Janji Bayar Bonus Karyawan******

X yang sebelumnya bernamaTwitter digugat ke pengadilan gara-gara gagal membayar bonusyang mereka janjikan kekaryawan.

Gugatan ini muncul setelah staf X menuduh perusahaan yang kini dikendalikan Elon Musk itu gagal membayar bonus karyawannya.

Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Federal San Fransisco atas nama Mark Schobinger. Dia adalah direktur senior kompensasi di X sebelum akhirnya resmi meninggalkan perusahaan tersebut pada Mei lalu.

Ia menuduh X gagal membayar bonus tahunan kepada staf setelah perusahaan itu diakuisisi oleh Elon Musk pada Oktober 2022 lalu. Berdasarkan gugatan yang ia ajukan pada Juni 2023, para eksekutif memang berulang kali memberi jaminan bahwa perusahaan akan memberi bonus kepada karyawannya.

Namun, bonus yang mereka janjikan itu tak pernah cair.

Hakim federal pun mengatakan kasus yang diajukan Scobinger terhadap X ini masuk akal dan akan dilanjutkan.

"Tawaran Twitter untuk memberi bonus sebagai imbalan menjadi kontrak yang mengikat berdasarkan hukum California," kata Hakim Distrik AS Vince Chhabria dalam putusannya pada Jumat waktu setempat seperti dikutip dari CNN.com.

Pihak X sempat mengajukan mosi untuk membatalkan kasus tersebut. Namun, hakim yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut menolak mosi yang dilayangkan X.

Hingga saat ini, perusahaan milik Elon Musk itu tidak memberikan pernyataan apapun terhadap CNN. Tapi dalam mosinya mereka berpendapat bahwa janji lisan tidak boleh mengikat dan kasus harusnya bisa disidangkan di Texas.

Dalam pengaduan itu, Musk mengumumkan akuisisi perusahaan media tersebut pada April. Banyak karyawan menyampaikan kekhawatiran atas nasib kompensasi dan bonus tahunan mereka ketika kesepakatan tercapai.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, pada bulan-bulan menjelang Musk menyelesaikan akuisisi X, para eksekutif berulang kali menjanjikan bonus 2022 akan dibayarkan sebesar 50 persen dari target.

"Janji itu diulangi setelah akuisisi Musk," kata pengaduan tersebut.

Meski dijanjikan, X tidak membayarkan bonus. Schobinger kemudian meninggalkan perusahaan pada Mei.

"Twitter mengingkari berbagai janji yang dibuatnya kepada karyawan, termasuk kegagalannya membayar bonus yang dijanjikan," menurut pengaduan tersebut.

Aku benar-benar tidak curang

Impor Beras Tembus 2,53 Juta Ton Hingga November 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 2,53 juta ton sepanjang Januari hingga November 2023.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini impor beras itu senilai US,45 miliar atau setara Rp22,48 triliun (asumsi kurs Rp15.507 per dolar AS).

"Impor beras ini didominasi oleh impor beras dari negara Thailand, Vietnam, dan juga Pakistan," kata Pudji dalam konferensi pers, Jumat (15/12).

Pudji menyebut impor beras paling banyak terjadi pada November 2023, yakni 433 ribu ton. Adapun nilainya mencapai US6,6 juta atau sekitar Rp4,28 triliun.

"Pada November 2023 adalah sebesar US6,6 juta. Ini meningkat sebesar 40,59 persen secara month to month," ucapnya.

Secara keseluruhan, nilai impor Indonesia November 2023 mencapai US,59 miliar, naik 4,89 persen dibandingkan Oktober 2023 atau naik 3,29 persen dibandingkan November 2022.

Jumlah impor November 2023 itu mencakup nilai impor migas senilai US,49 miliar. Angka ini naik 8,79 persen dibandingkan Oktober 2023 dan naik 24,41 persen dibandingkan November 2022.

Lalu, impor nonmigas senilai US,10 miliar, naik 4,08 persen dibandingkan Oktober 2023 dan turun 0,37 persen dibandingkan November 2022.

Sementara itu, nilai ekspor Indonesia November 2023 mencapai US,00 miliar atau turun 0,67 persen dibanding ekspor Oktober 2023. Dibanding November 2022, nilai ekspor turun sebesar 8,56 persen.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-November 2023 mencapai US6,41 miliar atau turun 11,83 persen dibanding periode yang sama tahun 2022.

[Gambas:Video CNN]

Diluo

PUPR Respons soal Dana PSN 30 Persen Masuk ke Kantong Poltisi dan ASN******

Kementerian PUPR buka suara soal tudingan 36,67 persen uang proyek strategis nasional (PSN) masuk kantong Aparatur Sipil Negara dan politisi.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya belum tahu secara detail terkait isu tersebut. Terlebih, Kementerian PUPR juga belum bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Saya kebetulan belum ketemu. Detailnya seperti apa saya enggak tahu," katanya di Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

"Saya karena enggak tahu isinya belum bisa komentar," ujar Zainal.

Kabar 36,67 persen uang PSN masuk ke kantong politisi hingga PNS diungkapkan oleh PPATK. Mulanya, isu itu menyebut 36,67 persen uang berasal dari seluruh proyek PSN yang mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong politisi hingga PNS setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

Namun, belakangan Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengklarifikasi bahwa penyelewengan dana itu hanya berasal dari satu PSN saja. Ia menyebut saat ini kasus tengah ditangani aparat penegak hukum (APH).

"Pemahaman dan pernyataan bahwa kasus tersebut adalah terkait dengan PSN secara keseluruhan adalah tidak benar. Narasi dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 PPATK tidak dapat ditafsirkan sebagai korupsi pada seluruh proyek PSN," kata Natsir dalam keterangan resminya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (13/1).

Natsir mengatakan temuan itu dilaporkan kepada publik sebagai bukti kinerja PPATK. Menurutnya, pihaknya dan APH perlu menjaga upaya pemerintah mempertahankan akuntabilitas dan tata kelola anggaran negara.

Harapannya, proyek-proyek pemerintah, terutama dalam skema PSN bisa berjalan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang akan diperbaiki

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Catatan Berburu Hantu Maoshan

Kemenperin Gandeng Polda Sulteng Usut Ledakan Smelter ITSS Morowali******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkoordinasi secara intens dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) terkait penanganan kasus meledaknya tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menyebut pihaknya bakal memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penyebab ledakan tersebut, usai keluar hasil penyelidikan oleh Puslabfor Polda Sulteng.

"Nanti setelah ada hasil penyelidikan, mungkin nanti dari Keputusan Perindustrian akan memberikan rilis dengan Polda Sulawesi Tengah. Jadi saat ini kita masih menunggu hasil dari penyelidikan koordinasi antara Polda dengan Kemenperin," kata Andi dalam konferensi pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Desember 2023 di Hyatt Regency Bali, Kamis (28/12).

"Saat ini tim Kemenperin sedang berkoordinasi intens dengan Puslabfor Polda Sulteng. Jadi seperti prosedur pada umumnya, apabila terjadi kecelakaan maka kepolisian, dalam hal ini Polda Sulteng menurunkan tim dari pusat laboratorium forensik," jelas Andi lebih lanjut.

Lebih lanjut, Andi mengatakan Kemenperin saat ini terus memantau perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik maupun oleh TKP yang dilakukan oleh Polda Sulteng.

Kemenperin juga sebelumnya sudah menurunkan tim khusus penanganan kecelakaan kerja meledaknya tungku smelter PT ITSS tersebut.

"Kamu mendapat laporan bahwa pasca-kecelakaan ini, para korban ditangani dengan baik. Kami juga berharap perusahaan kooperatif dengan tim investigasi kecelakaan kerja yang diturunkan ke lokasi. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, Minggu (24/12).

Ia menyampaikan tim bakal melakukan investigasi kecelakaan tersebut. Hasil investigasi itu nantinya untuk mengetahui penyebab musibah yang menewaskan sembilan orang itu. Selain itu, hasil investigasi juga dapat menjadi evaluasi untuk perusahaan dalam pengawasan dan pengendalian penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Jadi Standard Operation Procedure (SOP) benar-benar dijalankan dengan benar, termasuk yang berkaitan dengan pekerjanya dan teknologi yang digunakan," jelas dia.

Sebelumnya, tungku smelter milik PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah meledak saat pekerja memperbaiki bagian tungku. Saat tungku tersebut sedang tidak beroperasi dan dalam proses perbaikan, terdapat sisa slag atau terak dalam tungku yang keluar, lalu bersentuhan dengan barang-barang yang mudah terbakar di lokasi.

Beberapa tabung oksigen di sekitarnya juga ikut meledak hingga menimbulkan kobaran api.

Hasil investigasi awal, penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan. Saat proses perbaikan tersebut terjadi ledakan secara tiba-tiba.

Akibat kejadian ini, sedikitnya 13 orang tenaga kerja tewas. Mereka terdiri dari empat orang tenaga kerja asing (TKA) asal China, dan sembilan tenaga kerja Indonesia (TKI).

[Gambas:Video CNN]