slot paling gacor sedunia

rollate 877Jutaan kata 773103Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot paling gacor sedunia》

Pengamat sebut Khofifah jadi titik temu koalisi di Pilkada 2024******

Koalisi yang terbentuk itu bukan koalisi yang atas dasar kesamaan ideologis, melainkan lebih pragmatis.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menyebut mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi titik temu koalisi antarpartai politik yang berbeda kubu dalam Pilpres 2024 untuk Pilkada 2024.

"Saya kira sih memang Bu Khofifah ini jadi titik temu, ya, buat PDI Perjuangan, buat PKS, buat yang lain di daerah," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Cecep menjelaskan potensi koalisi dari partai politik yang berbeda kubu di Pilpres 2024 untuk mengusung Khofifah di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur memang terbuka dengan melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya.

"Ini 'kan pengalaman dari sebelum-sebelumnya ketika koalisi yang terbentuk itu bukan koalisi yang atas dasar kesamaan ideologis, melainkan lebih pragmatis. Jadi, karena kesamaan kepentingan atau yang lain sehingga koalisinya enggak permanen, koalisi jangka pendek semua," jelasnya.

Oleh sebab itu, kata dia, koalisi seperti itu dimungkinkan dalam Pilkada 2024 diselenggarakan serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui partainya mencoba berkomunikasi dengan Khofifah terkait Pilkada 2024.

"Komunikasi-komunikasi politik untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang terbaik, termasuk di Jawa Timur berkomunikasi dengan Mbak Khofifah. Bagaimanapun beliau mantan Gubernur Jawa Timur," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (1/4).

Sebelumnya, kata dia, partainya telah melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk menghadapi Pilkada 2024.

"Jadi, pilkada kami lakukan suatu pemetaan secara menyeluruh, tetapi detail setiap daerah. Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Bali, dan seluruh wilayah Indonesia kami lakukan pemetaan karena beda ruang lingkupnya antara pilpres dan pilkada," jelasnya.

Sementara itu, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS mulai menjajaki komunikasi politik dengan Khofifah terkait dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jatim.

"Sekarang ini satu-satunya nama yang masih muncul adalah Bu Khofifah. Makanya, kami mulai melakukan penjajakan dengan beliau," ujar Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan ditemui di Surabaya, Selasa (2/4).

Pihaknya bahkan sudah mengutus tim untuk melakukan komunikasi dengan Khofifah. Namun, belum membahas ke arah dukung-mendukung bakal calon tertentu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/3).

Baca juga: Pengamat sebut pengawasan keamanan Pilkada 2024 perlu ditingkatkan
Baca juga: TII harap KPU dan Bawaslu lakukan manajemen risiko hadapi Pilkada 2024

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan

11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kiat Kota Bogor menyelamatkan perempuan dan anak dari kekerasan******

... rata-rata pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban di lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah,

Kota Bogor (ANTARA) - Hari itu, seorang konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor, Jawa Barat, menutup lembar kerjanya. Ini sebagai hasil bahwa seorang lagi korban kekerasan selesai menjalani konseling dan masuk tahap terminasi.

Jadi, proses konseling kepada korban sudah selesai karena yang bersangkutan sudah mulai bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Dia  sudah tenang, bisa tidur, dan bekerja dengan baik.

Pernyataan dari korban membuat para konselor lega. Namun, tugas konselor tidak berhenti sampai di situ karena mereka masih harus memantau dan mengevaluasi kondisi korban hingga sekitar 3 bulan setelah konseling selesai.

Kepala UPTD PPA Kota Bogor Dina Noviani menyebut sejak 2019 hingga 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani pihaknya meningkat.

Satu demi satu UPTD di bawah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bogor menangani para korban, bahkan ada yang sampai loncat tahun karena proses pemulihannya butuh waktu lama.

Pada 2019, tercatat 111 kasus kekerasan yang ditangani. Lalu pada 2020, ada 132 laporan kasus masuk dan ditangani.

Tahun berikutnya, 2021, laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak turun menjadi 114 kasus. Namun, pada 2022 melesat menjadi 140 kasus, dan pada 2023 sedikit naik menjadi 145 kasus.

Bentuk kekerasan yang menimpa perempuan dan anak banyak jenisnya. Banyak di antaranya yang melapor lewat Hotline Pengaduan UPTD PPA di nomor 0811-1115-597.

Pada kasus kekerasan terhadap perempuan, bisa berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara verbal, fisik, seksual, hingga penelantaran ekonomi. Kemudian gangguan psikis pascaperceraian, penganiayaan, konflik keluarga, dan dan sebagainya.

Adapun kekerasan yang menimpa anak bisa berupa perebutan anak, pelecehan seksual, KDRT, kekerasan fisik dan psikis, perundungan, serta permasalahan nafkah.

Dari bentuk-bentuk kekerasan itu, UPTD PPA Kota Bogor mencatat, pada tahun 2023, anak-anak mengalami pelecehan seksual merupakan laporan yang paling banyak, sementara pada perempuan sebagian besar ditimpa kasus KDRT dan pelecehan seksual.

Pada tahun lalu ada tiga kasus yang paling banyak menyita perhatian publik. Alhasil, UPTD PPA harus bekerja lebih keras menyelesaikan perkara tersebut.

Kasus pertama, yakni oknum guru SDN Pengadilan 2 berinisial BBS (30 tahun), ditangkap polisi usai dilaporkan melakukan pelecehan terhadap 14 orang siswi. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku dengan seenaknya mengaku melakukan perbuatan bejatnya karena khilaf.

Berdasarkan keterangan korban dan saksi, pelaku melakukan pelecehan sejak Desember 2022, sedangkan aksinya itu dilaporkan terakhir terjadi pada Mei 2023.

Kasus tersebut masih diproses di Pengadilan Negeri Kota Bogor, yakni pemeriksaan saksi-saksi sehingga status hukum dari terdakwa BBS belum mendapatkan vonis.

Kasus kedua, yakni pelecehan seksual di pesantren di Kelurahan Kayumanis. Dalam menangani kasus ini, UPTD PPA membutuhkan waktu cukup lama untuk menggali informasi.

Dua pria pengurus dan pengelola pondok pesantren tersebut dilaporkan mencabuli tiga santriwatinya. Kedua pelaku berinisial AM dan MM ini sudah ditangkap dan sedang menjalani pengadilan di PN Kota Bogor.

Dua pelaku tersebut mencabuli santriwati yang berbeda-beda. Salah seorang terdakwa dilaporkan melakukan aksi tidak terpuji itu dengan modus memperbaiki suara sang santriwati.

Kasus ini viral dan menggemparkan hingga mendapat perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Bogor, dan masih banyak pihak lagi.

Kasus ketiga yakni pelecehan anak oleh ayah tirinya di Kelurahan Mekarwangi, namun hingga saat ini tersangka belum tertangkap.

Dari hasil asesmen penanganan kasus yang dilakukan UPTD PPA, Dina menjelaskan, 90 persen penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak karena faktor sosial dan ekonomi serta ketimpangan kuasa antara pelaku dengan korban.

Sebagai contoh, anak-anak di lingkungan sosial terutama yang warga menengah ke bawah dan di lingkungan padat penduduk, biasanya kurang pengawasan orang tua sehingga anak tak luput menjadi korban kekerasan.

Bahkan, Dina menyampaikan, rata-rata pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban di lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah.

 

Tiga aspek perlindungan

Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, DP3A Kota Bogor menerapkan program yang dibagi dalam tiga aspek, yakni pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan.

Dalam aspek pencegahan, DP3A Kota Bogor memiliki program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Program Puspaga aktif untuk berbagi motivasi dan edukasi ke sekolah tentang apa itu kekerasan serta lingkungan yang baik. Para orang tua murid diajak diskusi tentang parentingyang baik oleh para konselor atau psikolog.

Dalam penanganan, UPTD PPA berkoordinasi dengan pemerintah wilayah baik kecamatan maupun kelurahan. UPTD PPA melihat data sebaran kasus, lalu dilihat wilayah mana saja yang darurat membutuhkan penanganan.

Dari situ, dilakukan program konseling keliling sambil terus berkoordinasi dengan wilayah setempat. UPTD PPA melakukan jemput bola, konseling, dan dari pintu ke pintu.

Konseling yang berjalan perlahan-lahan bahkan hingga berbulan-bulan. Treatment ini dianggap selesai apabila korban sudah ada perubahan progres dari kondisi awal, sampai terakhir konseling.

Biasanya konseling selesai dan masuk tahap pemantauan apabila korban sudah berdaya dengan dirinya sendiri, sudah fokus, sudah dianggap bisa melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Atau ada kesanggupan langsung yang dinyatakan oleh para korban ini.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditekankan pada peran para pemuka agama, lingkungan, dan tentu Pemerintah yang harus terus memberikan sosialisasi, edukasi, kepada masyarakat.

Sosialisasi edukasi ini di Kota Bogor utamanya dilaksanakan melalui DP3A, sebagai salah satu lembaga yang memang ditunjuk untuk bisa menangani berbagai hal terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Program dan kegiatan yang dilakukan DP3A harus menyentuh sisi yang bisa menjadi bagian penting bagi rumah tangga. Beberapa di antaranya juga dilakukan berkoordinasi dengan dinas lain, seperti Dinas Pendidikan dan Jabar Bergerak Kota Bogor.

Melalui program Seribu Kata Positif (Serbukatif), wawasan anak-anak dan orangtua dibangun  untuk selalu berkata baik, menghindari terjadinya perundungan, dan ucapan, sikap, serta tindakan positif lainnya.

Program-program tersebut sudah berjalan, namun harus lebih masif lagi dan terukur ke depan.

Dedie tak memungkiri bahwa anggaran yang berkurang pada tahun ini akibat cadangan untuk kebutuhan Pemilu 2024, yang berimbas pada berkurangnya anggaran beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas di lingkungan Kota Bogor, tak terkecuali DP3A dalam memerangi kasus kekerasan ini.

Kendati demikian, Dedie tetap optimistis bahwa Kota Bogor bisa meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA), dan meningkat statusnya  dari Madya menjadi Nindya karena beberapa kriteria KLA sudah dipenuhi Pemkot Bogor.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

Lihat Juga : OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

Lihat Juga : Hadiri Sidang MK, Risma Beber Alasan Penyaluran Bansos Lewat PT Pos

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

---

Label：silverbola、slot gacor modal receh、pokapoki88

Terkait：tutorial judi bola parlay、cara pinjaman online、buku tafsir mimpi erek erek 2d、slot gacor pagi hari ini、situs togel yang aman dan terpercaya、cara dapat uang di google、tafsir mimpi togel 2d bergambar、slot gacor gampang menang 2022、baginda4d、prediksi togel singapura hari ini

---

---

bab terbaru：surgadewa（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07