king88bet

link slot jackpot 388Jutaan kata 175023Orang-orang telah membaca serialisasi

《king88bet》

Direktur BPIP ungkap gagasan "agak laen" Bung Karno untuk dunia******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).

"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.

Baca juga: BPIP: Pelestarian Pancasila paling utama lewat pendidikan formal

Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.

Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.

"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.

Baca juga: BPIP: Diplomasi berbasis nilai Pancasila banyak diapresiasi dunia

Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.

Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.

Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.

"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.

Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".

Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.

Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Baca juga: BPIP amanatkan tujuh buku literasi Pancasila ke Perpusnas RI
Baca juga: Refleksi akhir tahun, BPIP tekankan pentingnya pendidikan Pancasila

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

APJII: Pengguna internet Indonesia tahun 2024 capai 79,5 persen******

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan tingkat penetrasi pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 79,5 persen menunjukkan peningkatan sebesar 1,31 persen dari tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan penetrasi internet di luar Jawa, khususnya di daerah rural, menjadi fokus utama kami. Dengan upaya bersama, kami yakin dapat mencapai percepatan dalam pemerataan akses internet di seluruh Indonesia," kata Ketua Umum APJII, Muhammad Arif dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Arif saat APJII dan Adhouse Clarion Events menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung penyelenggaraan acara DTI-CX 2024 pada 31 Juli–1 Agustus 2024 di Jakarta.

Menurut dia, DTI-CX2024 akan menjadi momentum penting untuk mendorong sinergi antara penyedia jasa internet dan pelaku industri lainnya dalam memperluas akses internet di Indonesia.

Baca juga: APJII:program pemerintah ikut tingkatkan peneterasi internet daerah 3T

"Seiring dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam transformasi digital, DTI-CX 2024  menjadi langkah nyata dalam mendukung visi pemerintah dan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan digital di kawasan Asia Tenggara," kata Arif.

APJII adalah asosiasi yang berkomitmen untuk memajukan pengembangan dan penyelenggaraan layanan internet di Indonesia.

Sebagai organisasi terdepan dalam industri digital Indonesia, APJII memainkan peran penting dalam meningkatkan penetrasi internet dan memperluas akses digital diseluruh negeri.

Presiden Direktur Adhouse Clarion Events, Toerangga Putra menambahkan, pihaknya menghargai dapat terus berkolaborasi dengan APJII sebagai organisasi digital terbesardan terdepan di Indonesia.

Baca juga: APJII sebut penetrasi internet Indonesia naik jadi 79,5 persen di 2024

"Ini bukan hanya tentang acara tapi ini tentang membentuk masa depan digital Indonesia. Dengan penandatanganan ini, DTI-CX 2024 semakin kuat sebagai wadah bagi pemangku kepentingan untuk berdialog dan menciptakan langkah-langkah menuju masa depan digital yang lebih baik," katanya

DTI-CX, sebagai platform bagi bisnis dan lembaga untuk menemukan teknologi, produk, dan solusi terkini yang mendukung perjalanan transformasi digital mereka, akan menampilkan ratusan penyedia teknologi yang memamerkan solusi terkini.

Acara ini juga akan menyelenggarakan konferensi dua hari dengan lebih 200 pembicara terkemuka yang membahas solusi teknologi, tantangan industri, dan tren perkembangan.

DTI-CX telah menjadi ajang tahunan para pengambil keputusan, ahli teknologi, dan profesional dari 10 sektor industri kunci di Indonesia.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

KPK periksa Plt Sekda soal korupsi di BPPD Sidoarjo******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjandianto  telah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (21/2) tersebut, penyidik KPK juga mendalami materi yang sama terhadap Kepala Bidang Pendapatan Daerah 3 (PD3) BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ninik Sulastri dan Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Nur Aditya Marendra Wardhani.

"Ketiga saksi penuhi panggilan dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan status jabatan dari tersangka SW di BPPD Pemkab Sidoarjo termasuk pihak terkait lainnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ali juga mengatakan ketiga saksi juga didalami pengetahuannya soal besaran potongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

"Didalami juga besaran setiap potongan dana insentif dari para ASN di BPPD untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," kata Ali.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini  sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diantaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot terbaik 2022、slot899、erek erek41

Terkait：prediksi jitu angka gaib、nama situs game slot、pola slot gacor maxwin、link slot to、setorqq、slot gampang menang terpercaya、ikan lele erek erek、nama pinjol resmi、buku mimpi 78、cocol138

---

---

bab terbaru：kredit hp mudah（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09