aplikasi kredit paling aman

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

Menhub Targetkan Uji Coba Bandara IKN Juli Mendatang******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan uji coba Bandara Nusantara di IKN, Penajam Paset Utara, Kalimantan Timur, dilaksanakan pada Juli 2024.

Hal itu ia ungkapkan saat meninjau progres pembangunan Bandara Nusantara pada Rabu (24/1).

"Hari ini kita melihat pembangunan bandara berjalan dengan baik. Bulan Juli diperkirakan sudah selesai untuk kita uji cobakan," ujarnya melalui keterangan resmi.

Ia juga menyebut proses pembangunan bandara juga akan dipercepat dengan penambahan alat, waktu kerja, serta penyelesaian terkait lahan.

Bandara Nusantara akan digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan dan mendukung konektivitas di IKN.

Menurut Budi, Bandara yang berjarak 23 kilometer dari titik 0 IKN dan 120 km dari Balikpapan ini, mempunyai luas terminal 7.350 meter persegi dan luas area bandara 347 hektare.

Adapun runway bandara ini sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter yang dapat didarati pesawat berbadan besar seperti tipe Boeing 777-3000ER dan Airbus A380.

Selepas mengecek bandara, Budi juga meninjau bakal lokasi pembangunan Kereta Otonom atau Automated Rail Transit (ART) di IKN.

"Kereta otonom atau ART nanti akan berada di kawasan Sumbu Barat dan Sumbu Timur. Ditargetkan pada bulan Agustus sudah bisa kita gunakan sebagian rutenya," ujarnya.

Pembangunan rute ART akan dilakukan dalam 2 fase. Untuk satu set kereta terdiri dari dua gerbong, berkapasitas total 324 penumpang.

ART berkecepatan operasional 40 km/jam dan berkecepatan maksimal 70 km per jam. Kereta ini menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet.

[Gambas:Video CNN]

Yaoming

Viral #JanganJadiDosen, Berapa Gaji dan Tunjangan Dosen?******

Media sosial X tengah diramaikan dengan seruan untuk tidak menjadi dosen karena penghasilannya yang dianggap kecil. Dengan tagar #JanganJadiDosen, sejumlah netizen memberitahu pendapatan yang mereka terima selama menjadidosen.

Gaji yang mereka terima sebagai dosen beragam, mulai dari Rp1 juta hingga Rp6 juta per bulan.

Lantas berapa sebenarnya gaji dan tunjangan dosen?

Untuk dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), besaran gaji sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Berikut rincian gaji PNS setelah mengalami kenaikan:

Golongan I
Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

Golongan II
Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600

Golongan III
Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

Golongan IV
Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500
Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Sementara itu, tunjangan dosen diatur dalam Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Guru besar: Rp1.350.000
Lektor kepala:Rp 900.000
Lektor: Rp700.000
Asisten ahli: Rp375.000

Sementara itu, dosen yang mendapat tugas tambahan juga mendapat tunjangan.

Tunjangan Tugas Tambahan Rektor

Guru besar: Rp5.500.000
Lektor kepala: Rp 5.050.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Rektor/Dekan

Guru besar: Rp4.500.000
Lektor kepala: Rp4.050.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Direktur Akademi

Guru besar: Rp3.325.000
Lektor kepala: Rp2.875.000
Lektor: Rp2.675.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Ketua/Pembantu Direktur

Guru besar: Rp1.800.000
Lektor kepala: Rp1.550.000
Lektor: Rp1.350.000

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Qianlong

Erick Blak******

Menteri BUMN Erick Thohirblak-blakan soal bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan yang dituding dipolitisasi demi memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diPilpres 2024.

Menurutnya, bansos tidak perlu diributkan. Erick menegaskan bantuan dari pemerintah adalah barang lama, yang pembahasannya dilakukan bersama DPR RI dan anggarannya disetujui Kementerian Keuangan.

"Program bansos berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributkan sekarang. Saya rasa untuk orang yang tidak perlu (orang mampu tak butuh bansos) ya mungkin gampang bicara, tapi kalau masyarakat yang di bawah membutuhkan, masa kami setop program-program seperti ini?" jelasnya usai mengecek stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Ia mempertanyakan mengapa bantuan dalam bentuk subsidi energi tak diprotes. Erick heran mengapa hanya bansos atau bantuan pangan yang dipermasalahkan sekelompok orang.

"Program bansos sudah berjalan lama dan sudah diprogramkan Bu Menteri Sosial (Tri Rismaharini), Pak Presiden (Joko Widodo) juga. Kami BUMN hanya bantu suplai," tuturnya.

"Kami (Kementerian BUMN), saya pribadi tidak pernah melakukan (membagikan) bansos. Kalau intervensi pasar murah, covid pun kita melakukan, dan tidak ada yang ribut. Jadi, percayalah kebijakan ini memang diambil untuk melayani masyarakat belum mampu," imbuh Erick.

Untuk menjaga stabilitas di pasar, Erick beserta stakeholder terkait dikumpulkan di Istana Negara oleh Presiden Jokowi pagi tadi. Ia menyebut Jokowi memberi arahan agar sengkarut masalah beras ini terselesaikan.

Ia dipanggil Jokowi bersama Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Rapat tersebut memutuskan pemerintah akan mengguyur 250 ribu ton beras SPHP ke pasar.

"Kalau harga beras melonjak itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia memang harga pangan sedang meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan seperti 22 juta keluarga dibantu bantuan pangan 10 kg, itu kita terus jalankan. Kalau di negara lain enggak ada," pamer Erick soal bansos pemerintah.

"Memang harga beras dunia, pangan dunia sedang naik, karena situasi geopolitik yang terjadi. Ada peperangan di beberapa negara juga penjajahan di saudara kita di Gaza. Memang dinamika terjadi," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tiran paling hebat dalam sejarah

Sederet Fasilitas dan Tunjangan untuk Komeng Jika Jadi Anggota DPD******

Komedian AlfiansyahKomeng tengah menjadi perbincangan karena meraup suara tertinggi dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat.

Berdasarkan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) per Jumat (16/2) pukul 06.00 WIB, Komeng berada di posisi pertama dengan 615.267 suara atau 9,75 persen dari 38,69 persen data yang masuk ke KPU.

Jika Komeng kelak terpilih menjadi anggota DPD Jawa Barat, maka ia tentu akan mendapat fasilitas berupa gaji pokok dan sejumlah tunjangan.

Gaji dan tunjangan anggota DPD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Mantan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya.

Dalam Pasal 3 disebut bahwa gaji pokok tunjangan jabatan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota DPD sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adapun rincian gaji serta tunjangan para anggota DPR diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI dan dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.

Besaran gaji juga sudah diatur dalam PP Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Gaji anggota DPR ada tiga kategori, yakni gaji anggota DPR, gaji anggota DPR merangkap wakil ketua, dan gaji anggota DPR merangkap ketua.

Untuk anggota DPR saja, mereka menerima gaji pokok sebesar Rp4,2 juta. Kemudian gaji wakil ketua DPR sebesar Rp4,6 juta dan gaji ketua DPR sebesar Rp5,04 juta.

Gaji ini belum termasuk beragam tunjangan. Adapun tunjangan yang bakal diterima Komeng di antaranya:

- Uang sidang/paket sebesar Rp2.000.000.
- Asisten anggota Rp2.250.000.
- Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa, setiap bulan.
- Tunjangan PPh Rp 2.699.813.
- Tunjangan istri sebesar 10 persen dari gaji pokok.
- Tunjangan dua anak sebesar 2 persen dari gaji pokok.
- Tunjangan jabatan anggota Rp9.700.000 per bulan.
- Tunjangan kehormatan anggota DPR Rp5.580.000 per bulan.
- Tunjangan komunikasi anggota DPR Rp15.554.000 per bulan.
- Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000.

[Gambas:Video CNN]

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.

Petualangan seorang gadis cerdas

500 Ribu Ton Beras Impor Telah Masuk ke Indonesia******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan sebanyak 500 ribu ton beras impor sudah masuk ke Indonesia per Februari 2024. Jumlah tersebut merupakan sisa impor dari alokasi tahun lalu.

Tahun ini, sambungnya, kuota impor awalnya diputuskan sebanyak 2 juta ton. Kemudian kuota tambahan 1,6 juta ton.

"Kalau ada penambahan 1,6 juta ton itu kita pikirnya nanti. Kita hanya memastikan bahwa teman-teman Bulog sudah siap daripada nanti belum ada kuotanya dan kemudian nanti rapat-rapat lagi kelamaan. Ini sudah disiapkan. Pak presiden dan kementerian semua maunya cepat," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (28/2).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan dari kuota impor 2 juta ton tahun ini, sebanyak 500 ribu ton ditargetkan masuk Maret mendatang sebelum panen raya. Beras itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Febby mengatakan beras impor digunakan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton, penyaluran bantuan pangan, dan intervensi harga melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Namun, beras impor tidak akan langsung masuk seluruhnya melainkan juga melihat pasokan dalam negeri.

"Jadi enggak ujug-ujug3,6 juta ton dimasukkan semua. Kita juga tetap menyerap (produksi dalam negeri)," katanya.

Febby menjelaskan Bulog menyerap produksi dalam negeri dengan dua skema, yakni public service obligation(PSO) atau penugasan dan komersial. Dengan skema PSO, Bulog dalam melakukan penyerapan dibatasi oleh harga pembelian pemerintah (HPP).

Adapun HPP saat ini untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5.500 per kg, GKP di tingkat penggilingan Rp5.100, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg, dan GKG di gudang Bulog Rp6.300 per kg.

"Kalau PSO kita enggak bisa menyerap dengan HPP Rp5.000, maka kita serap untuk komersial. Kalau untuk komersial bisa beli di Rp7.600," katanya.

"Intinya kita punya dua corebisnis, yang kalau PSO-nya enggak masuk HPP, ya komersial," katanya.

Ia mengatakan beras yang diserap dengan skema PSO digunakan untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Sementara, beras komersial dikemas dengan berbagai merek dan dijual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]