pasir4d

Pemrograman Tiandao

Bupati Sumenep Minta Menkeu Bikin Tol atau Reaktivasi Kereta di Madura******

BupatiSumenepAchmad Fauzi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membangun jalan toldi Pulau Madura. Jika tidak memungkinkan, ia meminta mengaktivasi kembali kereta api yang ada di wilayahnya.

Menurutnya, ini merupakan aspirasi yang disampaikan oleh seluruh warga Pulau Madura dan disepakati oleh empat kabupaten yang ada di wilayah tersebut.

"Saya mau sampaikan aspirasi orang Madura ingin ada tol, tapi karena tol informasinya tidak memungkinkan, maka kami minta kereta, reaktivasi kereta," ujarnya saat kunjungan Sri Mulyani ke Sumenep, Kamis (2/2).

"Kami sudah bersurat dengan presiden ajak bupati lain se-Madura. Ini ingin kami sampaikan ke Bu Menteri dan Pak Menteri, untuk diperjuangkan disampaikan ke Pak Presiden," jelasnya.

Pulau Madura memang memiliki jalur kereta api sepanjang 225 kilometer yang sudah lama tidak aktif. Padahal Fauzi menilai jika diaktifkan kembali bakal meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

Lihat Juga : Jokowi Janjikan Konsesi Nikel ke Tesla-Elon Musk Agar Investasi di RI

Terkait hal ini, Sri Mulyani mengakui memang infrastruktur di Indonesia masih sangat kurang. Saat ini pemerintah terus membangun, namun tak bisa dilakukan sekaligus karena ada prioritas yang sudah ditetapkan.

"Proyek-proyek yang memang sudah merupakan prioritas tinggi biasanya masuk kepada proyek strategis nasional (PSN). Di situ kita mendukung melalui pembelian tanahnya kemudian menggunakan instrumen perpajakan untuk memberi insentif-insentif," jelasnya.

Kandati begitu, ia berjanji akan terus membangun infrastruktur hingga menuju wilayah Timur. Para pimpinan di unit Kementerian Keuangan akan diminta untuk melihat proyek prioritas yang bisa segara dibangun dari Pulau Madura.

"Nah saya sekarang sudah menginstruksikan kepada seluruh Kanwil Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama-sama kanwil BC (bea cukai) bisa membantu bahkan ikut di dalam mempertemukan kegiatan ekonomi dengan pembiayaan nya," imbuhanya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah yang ikut dalam kunjungan kerja itu turut memberikan sinyal positif. Menurutnya, ia memang sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait permintaan tersebut.

"Saya sudah bicara dengan Pak Mahfud MD.Insyaallahakan ada investor dari Jepang untuk rel kereta api di Madura dalam satu dua tahun ini. Percayalah," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang bertanda Naga

DPR Sebut Pembeli Tak Boleh Refund Apartemen Meikarta Tapi Titip Jual******

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmadmengungkapkan wakil rakyat yang mengunjungi Proyek Meikarta pada Selasa (14/2) kemarin sudah mendapatkan penjelasan dari manajemen  PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang proyek itu soal keluhan pembeli.

Termasuk keluhan soal keinginan pembeli apartemen Meikarta untuk meminta dana mereka kembali alias refund karena apartemen yang dibeli tak kunjung diterima.

Ia mengatakan bahwa terkait masalah itu manajemen telah menyampaikan kepada DPR, para konsumen atau pembeli tak bisa meminta refund atas pembelian apartemen Meikarta yang bermasalah.

Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh konsumen hanya sebatas titip jual.

"Jadi keseluruhannya bukan refund tapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," kata Dasco di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

"Tadi kami sudah dipaparkan supplydan demanddi Meikarta dan manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin dananya kembali itu, 130 untuk dalam proses titip jual melalui manajemen," tambahnya.

Atas masalah itu, ia menyebutkan memberi waktu kepada manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama 4 minggu atau sebulan. Supaya batas waktu tak dilanggar, Dasco berjanji DPR akan ikut memantau proses serah terima dan titip jual kepada konsumen itu.

"Paling lama empat minggu atau satu bulan. 130 (apartemen) itu sudah selesai sehingga kami anggap apa yang dikeluhkan konsumen mudah-mudahan bisa selesai dan menjaga hal tersebut tak terjadi lagi," tuturnya.

Sementara, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan BPKN.

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini," katanya.

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

[Gambas:Video CNN]

Karena tak kunjung mendapat haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.

Gambar Dewa Takdir

Babak Baru di Vietnam: Gojek Tunjuk Sumit Rathor Jadi General Manager******

Memasuki 2023, Gojek, platform on-demandterdepan di Asia tenggara, memulai babak baru bagi bisnisnya di Vietnam. Hal ini ditandai dengan penunjukan Sumit Rathor sebagai General Manager Gojek Vietnam.

Sumit menggantikan peran Duc Phung, co-founderdan General Manager Gojek Vietnam sejak 2020, yang memutuskan mencari tantangan baru di luar organisasi.

Menurut Direktur Grup GoTo dan Head of Food and Indonesia Sales & Ops Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, pertumbuhan Gojek di Vietnam tidak hanya fokus dari sisi bisnis semata, tetapi juga melanjutkan terciptanya dampak sosial yang positif untuk pelanggan dan mitra.

Dia hadir dengan membawa pengetahuan luas dan keahlian dalam memaksimalkan sumber daya manusia di lingkungan teknologi agar dapat meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Menurut Catherine, pengalaman Sumit yang beragam, didukung oleh rekam jejak dalam mengelola pasar global dan regional, serta kegigihan dalam menciptakan dampak positif bagi pelanggan dan mitra, menjadikan Sumit sebagai kandidat yang ideal untuk mengarahkan Gojek Vietnam ke fase selanjutnya.

"Saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Sumit, tim Gojek di Vietnam akan terus mencapai level baru dan mendorong pertumbuhan yang lebih dalam di pasar," tegasnya.

Terkait dengan tugas barunya tersebut, Sumit menilai Vietnam adalah pasar yang penting dan dinamis bagi Gojek. Dengan karakter yang gesit, dikombinasikan dengan pemahamanhyperlocalyang mendalam, akan menempatkan perusahaan di posisi yang tepat guna memanfaatkan potensi ini.

"Saya senang mendapat kesempatan untuk memimpin perjalanan Gojek Vietnam selanjutnya. Bersama-sama kami akan membangun bisnis yang lebih kuat dan melanjutkan upaya kami untuk memberikan dampak positif bagi semua orang yang mengandalkan layanan kami," ujarnya.

Selama menjalankan tanggung jawab dalam mengelola beberapa wilayah Indonesia, Sumit berperan penting dalam memperkuat pangsa pasar Gojek. Selain itu, dirinya juga telah terbukti memastikan ketahanan dan pemulihan bisnis selama pandemi Covid-19.

Dia membangun tim yang kuat, serta menstandardisasi dan memperkuat proses terintegrasi di wilayah tersebut. Sebelum bergabung dengan Gojek, Sumit memegang berbagai posisi kepemimpinan senior di industri manufaktur global, dan mendorong pertumbuhan luar biasa di berbagai wilayah geografis.

Remaja yang merindukan penyakit cinta

IHSG Diprediksi Menguat di Tengah Kenaikan Suku Bunga The Fed******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diproyeksi akan menguat pada perdagangan Jumat (3/2).  Penguatan IHSG diprediksi masih bertahan meski The Fed menaikkan suku bunga. 

"Hari ini IHSG berpotensi menguat. Perkembangan pergerakan IHSG masih menunjukkan konsolidasi wajar di tengah kenaikan suku bunga yang baru dirilis oleh The Fed," kata CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya dikutip dari riset hariannya.

William menilai potensi kenaikan IHSG masih terbuka berkat data perekonomian dalam negeri masih terlihat dalam keadaan stabil. Selain itu, faktor yang mendukung adalah saat ini masa rilis data laporan kinerja emiten yang diperkirakan menunjukkan kinerja membaik.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.754 dan resistance 6.921. Untuk saham pilihan, William merekomendasikan PWON, BBRI, UNVR, BBCA, HMSP, TBIG, dan ASRI.

Serupa, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG akan menguat hari ini.

"IHSG diperkirakan akan menguji zona resisten 6.910-6.917," kata Ivan.

Namun, menurutnya, pergerakan masih berpeluang untuk jatuh dan melanjutkan struktur downtrend sebelumnya menuju 6.790 apabila IHSG gagal menembus ke atas 6.917.

Menurutnya, pergerakan IHSG masih dalam momentum bullish. Bullish merupakan kondisi ketika harga saham cenderung mengalami penguatan secara berkelanjutan pada satu periode tertentu.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.815 dan resistance 6.933. Saham pilihannya adalah ITMG, TBIG, dan TKIM.

IHSG ditutup di level 6.890 pada Kamis (2/1) sore. Indeks saham menguat 28,31 poin atau plus 0,41 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10.111 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22.928 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 295 saham menguat, 237 terkoreksi, dan 185 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Yulingzhenxian

Gebrak Meja Andre Rosiade dan Asa Pembeli Usai DPR Datangi Meikarta******

Angin segar didapat para konsumen Meikarta. Keluh kesah mereka soal sengketa pembelian apartemen Meikarta ke DPR akhirnya mendapatkan respons dari wakil rakyat di Senayan.

Selasa (14/2) kemarin, anggota DPR lintas komisi dan sejumlah media ramai-ramai mengunjungi Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Rombongan ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam rombongan, ada sejumlah anggota wakil rakyat seperti; Andre Rosiade, Mohamad Hekal, Arsul Sani, dan Daeng Muhammad.

Kunjungan itu dilakukan sehari usai rapat antara Komisi VI dan manajemen Meikarta di Gedung DPR. Di rapat itu, Andre Rosiade sampai menggebrak meja di depan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Saat kunjungan ke Meikarta, DPR nampak luluh. Setelah bertemu dengan manajemen, Dasco membenarkan konsumen tidak bisa mengambil kembali uangnya alias refund.Namun, pembeli yang ingin dananya kembali bisa menjual apartemen yang mereka beli dengan menitipkan ke manajemen Meikarta.

"Jadi keseluruhannya bukan refund tapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses," kata Dasco di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

Hasil tersebut, tak sesuai dengan harapan konsumen saat mengadu ke DPR beberapa waktu lalu. Pasalnya, dalam aduan ke wakil rakyat, pembeli yang sudah terlanjur kecewa kepada Meikarta, ingin dan bersikeras dana kembali alias refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, intinya sudah tak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : DPR Sebut Pembeli Tak Boleh Refund Apartemen Meikarta Tapi Titip Jual

Di sisi lain, pihak Meikarta memang menjanjikan seluruh unit akan diserahkan bertahap hingga 2027. Dari 18 ribu unit yang dipesan, Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya Ketut mengklaim telah menyerahkan 4.800 unit hingga 2022.

Sayangnya, 4.800 unit yang disebut telah diberikan tak diperlihatkan oleh pihak Meikarta saat rombongan DPR mengunjungi proyek itu kemarin. Anggota DPR pun tidak ada yang berinisiatif meminta untuk meninjau hunian yang sedang dibangun.

Yang ditunjukkan pihak Meikarta adalah sebuah unit di Distrik 1. Dalam satu unit apartemen itu terdapat dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang kerja, ruang tamu, dapur dan balkon.

Unit tersebut telah diisi penuh dengan berbagai furnitur seperti tempat tidur, sofa dan meja, rak buku hingga peralatan masak di dapur. Tata letaknya sangat rapi dan perkakasnya masih baru sampai-sampai terkesan belum ditempati.

Di luar unit itu, pihak Meikarta enggan menunjukkan unit apartemen lainnya yang masih dalam proses pengerjaan. Rombongan DPR hanya bisa melihat dari luar. Beberapa bangunan masih berbentuk kerangka dan terlihat para pekerja konstruksi terlihat sedang bekerja.

Begitu juga untuk Distrik 2, rombongan DPR hanya diperlihatkan maket atau miniatur proyek dan diberi tahu kondisi proyek terkininya.

Ketut menjawab berbelit saat wartawan mempertanyakan secara pasti berapa unit yang sudah dibangun untuk diserahkan pada tahun ini. Padahal, ia menyebut unit yang akan diserahkan pada 2023 ini mencapai 2.200 unit.

"Ya itu 2.200 kami harapkan selesai tahun ini. Sedang dikerjakan. Itu terus berlanjut. Setiap hari, ada dikerjakan. Jadi bukan selesaikan semua, baru serahkan gitu," jawab Ketut setelah berulang kali ditanya berapa unit yang sudah dibangun dari target 2.200 tahun ini.

Rombongan tidak diajak sama sekali mengunjungi Distrik 3. Pihak Meikarta tak menjelaskan kondisi distrik tersebut dan hanya mengatakan Distrik 3 nantinya akan dipindahkan ke Distrik 2.

Usai para anggota DPR pergi meninggalkan Meikarta, Ketut pun enggan menanggapi media yang meminta penjelasan detil. Ia berlalu dengan alasan sedang ditunggu orang, sehingga tak bisa menanggapi media lebih lanjut.

Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Rudy Siahaan mengapresiasi langkah manajemen.

"Kalau pandangan saya, saya mengapresiasi, semoga dengan tindakan yang dilakukan DPR ini itikad baik dari mereka (Meikarta) terealisasi untuk pemenuhan hak-hak korban Meikarta," ujarnya kepada redaksi.

Menurut Rudi, titip jual hanya skema saja. Yang penting, konsumen terkait bisa mendapatkan uangnya kembali.

"Itu (titip jual) kan teknis dari mereka. Kita kan sebagai korban enggak mau tahu seperti apa, mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang dimintarefundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah kita sepakati," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Ksatria Penjaga Santo

Ombudsman Sebut Ada Pelanggaran Hukum di Pemasaran Meikarta******

Ombudsman RI mengungkapkan praktik ilegal atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

Praktik itu dilakukan pengembang Meikarta dengan memasarkan apartemen meski unit yang terbangun belum ada.

Bahkan, penjualan itu dilakukan saat lahan masih kosong. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pihak pengembang baru boleh memasarkan ketika sudah 20 persen bangunan jadi.

Bahkan, menurutnya, klaim pengembang soal pembangunan 20 persen secara bertahap itu hanya strategi untuk mendapatkan dana konsumen sebagai biaya awal pembangunan proyek.

"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," kata Deden.

Deden mengaku pihaknya telah memperingatkan berbagai pihak mulai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Pemerintah Kabupaten Karawang, termasuk juga publik. Pasalnya, saat itu pemasaran Meikarta dilakukan besar-besaran, tidak hanya di Jawa tapi juga luar Jawa.

"Makanya 2017 dulu itu Ombudsman sudah mengingatkan salah satu ketidakjelasan ini. Kita sudah ingatkan semua termasuk OJK, karena proyek ini telah menjadi upaya penghimpunan dana masyarakat, padahal tidak jelas dana uang muka, uang pesan, atau tanda jadi apa," tuturnya.

Sementara, sebagian besar konsumen saat itu menganggap uang yang diberikan adalah uang muka (down-payment/ DP).

"Kalau sekarang ramai lagi, sebetulnya sudah terlambat. Dari dulu Ombudsman sudah mengingatkan menyangkut pemasaran apartemen Meikarta yang gila-gilaan di hampir semua media massa bahkan mal di kota-kota besar di Indonesia," tegas Deden.

CNNIndonesiaberupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNN]

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

Karena tak kunjung mendapat haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.