spade 77 slot

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

Pemudik Angkutan Umum Tembus 1,3 Juta Orang sampai H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sampai H-5 lebaran atau 17 April 2023 jumlah pemudik melalui angkutan umum mencapai 1.308.290 orang. Angkanya meningkat 28,64 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 1.017.005 orang.

Berdasarkan data Kemenhub yang dikutip Rabu (19/4), jumlah penumpang angkutan umum sampai 1,3 juta orang ini berdasarkan pemantauan sejak periode H-8 lebaran 2023.

Pemantauan dilakukan melalui posko angkutan lebaran 2023 meliputi, 111 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, 13 daop/divre, 42 gerbang tol dan 20 ruas jalan arteri.

Adapun secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan umum per moda transportasi mulai dari H-8 sampai H-5 kemarin, yaitu:

- Angkutan jalan sebanyak 256.658 orang atau meningkat 3,4 persen dibanding 2022 sebanyak 248.228 orang.

- Angkutan penyeberangan sebanyak 217.349 orang atau menurun 39,27 persen dibanding 2022 sebanyak 357.895 orang.

- Angkutan laut sebanyak 194.643 orang atau meningkat 0,79 persen dibanding 2022 sebanyak 174.163 orang.

- Angkutan udara sebanyak 442.937 orang atau meningkat 25,74 persen dibanding 2022 sebanyak 352.270 orang.

- Angkutan kereta api sebanyak 261.573 orang atau meningkat 52,79 persen dibanding 2022 sebanyak 171.200 orang.

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

Meta Mulai PHK 10 Ribu Karyawan, Tim Teknologi Jadi Sasaran Awal******

Induk perusahaan Facebook, Meta, mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada April ini. Kali ini tim teknologi yang terimbas.

Berdasarkan Reuters, Kamis (20/4), PHK kali ini akan berdampak pada 10 ribu karyawan secara bertahap hingga Mei mendatang.

Chief Executive Mark Zuckerberg mengatakan PHK dilakukan karena perusahaan berupaya berhemat untuk bisa terus lanjut, salah satunya dengan mengurangi karyawan.

Saat itu, Zuckerberg memang sudah mengatakan PHK bakal mulai diumumkan pada akhir April untuk kelompok teknologi dan pada akhir Mei untuk kelompok bisnis.

"Kami berharap untuk mengumumkan restrukturisasi dan pemutusan hubungan kerja di kelompok teknologi kami pada akhir April, dan kemudian kelompok bisnis kami pada akhir Mei," tulis CEO Meta Mark Zuckerberg di Facebook pada pengumuman Maret tersebut.

PHK yang dilakukan Meta ini bukan kali pertama. Pada November 2022, Meta juga mengumumkan akan melakukan PHK terhadap sekitar 13 persen dari tenaga kerjanya atau 11 ribu karyawan. PHK tersebut menjadi pemangkasan terbesar dalam sejarah perusahaan.

Selain Meta, perusahaan-perusahaan Big Tech lainnya juga telah mengkonfirmasi PHK besar-besaran pada awal tahun ini, termasuk Amazon, induk perusahaan Google Alphabet, dan Microsoft.

Badai PHK di industri teknologi ini dilakukan di tengah inflasi yang lebih tinggi, ketakutan resesi, dan guncangan permintaan yang disebabkan oleh pandemi covid-19.

[Gambas:Video CNN]

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

Pemudik ke Sumatera Hampir Tembus 1 Juta Orang hingga H+1 Lebaran******

Sebanyak 970.210 orang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera selama periode 12-23 April atau H-10 hingga H+1 Lebaran 2023.

"Total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mulai dari H-10 hingga H+1 tercatat 970.210 orang," ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin dalam keterangannya, Senin (23/4).

Dari keseluruhan angka itu, total kendaraan yang menyeberang sebanyak 224.039 unit atau naik dua persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 219.460 unit.

Selain itu, angka tersebut jika meningkat 28.078 orang jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"Naik 3 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 942.132 orang," ujarnya.

Sementara, jumlah orang yang menyeberang dari Bakauheni ke Merak pada H-10 hingga H+1 Lebaran menunjukkan angka yang lebih kecil yakni hanya sekitar separuh dari jumlah orang menyeberang dari Jawa ke Sumatra.

"Total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai dari H-10 hingga H+1 tercatat 464.104 orang," terang Shelvy.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Lan

Deloitte Bakal PHK 1.200 Karyawan Tahun Ini******

Deloitte akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.200 orang atau 1,5 persen dari karyawannya di Amerika Serikat (AS).

Dilansir Reutersyang mengutip Financial Times, Jumat (21/4), kebijakan itu terungkap dari memo internal karyawan perusahaan audit keuangan raksasa tersebut.

Risiko PHK di perusahaan akan lebih tinggi di bidang-bidang seperti bisnis penasehat keuangan, yang telah dipengaruhi oleh penurunan aktivitas merger dan akuisisi.

Awal pekan lalu, saingan Deloitte, Ernst & Young, mengatakan pihaknya memangkas 5 persen tenaga kerjanya di AS.

Pada Februari lalu, firma akuntansi KPMG juga mengumumkan rencana PHK terhadap 700 orang karyawan.

Beberapa perusahaan keuangan telah memangkas pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir termasuk bank-bank besar Wall Street, manajer aset dan fintech. Keputusan diambil di tengah ketidakpastian makro ekonomi yang menekan konsumen dan menurunkan permintaan di sejumlah bisnis andalan.

Deloitte adalah bagian dari empat firma akuntansi terbesar (Big Four) yang juga mencakup EY, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers.

[Gambas:Video CNN]

Bintang penari kupu-kupu

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI