rupiah maju terdaftar ojk

pinjaman non ojk 447Jutaan kata 635831Orang-orang telah membaca serialisasi

《rupiah maju terdaftar ojk》

KPK perpanjang penahanan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) selama 40 hari untuk kepentingan penyidikan dan melengkapi alat bukti.

"Lama penahanan tersebut sampai dengan 16 Februari 2024 di Rutan KPK dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan penyidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali mengatakan perpanjangan masa penahanan tersebut juga dilakukan untuk para tersangka yang ditahan bersama AGK yakni, Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Untuk diketahui, konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang
yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Muhaimin Syarif saksi kasus korupsi AbdulGhani Kasuba
Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK geledah rumah Muhaimin Syarif di Tangerang

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat sebut Prabowo tak bisa sembarangan buka data Kemhan ke publik******

menhan juga tersumpah untuk tidak membuka data itu ke kalangan umum

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah mengatakan calon presiden (capres) sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak bisa sembarangan membuka data Kementerian Pertahanan (Kemhan) kepada publik, karena ada data yang bersifat konfidensial.

Rezasyah mengatakan hal itu untuk merespons Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam (7/1), ketika capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak Prabowo untuk membuka data terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan beberapa kebijakan lain di Kemhan.

"Pak Prabowo pasti punya data. Beliau sangat tegas menafsirkan data itu konfidensial. Sebenarnya, beliau bisa saja mengatakan data itu bisa dibagi dua, mana yang konfidensial untuk umum dan mana yang harus terbuka dalam negeri," kata Rezasyah saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Baca juga: TKN nilai skor buruk menhan dari Ganjar-Anies tak sesuai sikap partai

Data konfidensial adalah data yang bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan untuk mengaksesnya.

Rezasyah menjelaskan bahwa data konfidensial juga hanya dapat dibuka oleh orang-orang tersumpah serta memiliki kompetensi dan keahlian untuk mengelola data tersebut.

"Betul, enggakbisa (sembarangan). Orang tersebut harus tersumpah untuk membaca data itu dan tidak semua orang Kemhan bisa membaca data (konfidensial), dan menhan juga tersumpah untuk tidak membuka data itu ke kalangan umum," kata dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran itu.

Dalam debat ketiga dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri tersebut, beberapa kebijakan pertahanan Prabowo menjadi sasaran kritik oleh Anies dan Ganjar.

Baca juga: Prabowo soal tak bersalaman dengan Anies: Dia ngak datang ke saya

Selama debat, Ganjar dan Anies beberapa kali mengkritik kebijakan pengadaan alutsista oleh Prabowo. Ganjar dan Anies juga kompak mengkritik proses perencanaan pertahanan Kemhan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.

Prabowo merespons kritikan kedua rivalnya itu dengan mengatakan bahwa data yang disampaikan oleh kedua pasangan calon tersebut keliru. Prabowo menyatakan bahwa dia bersikap transparan dan mengajak keduanya bertemu di luar sesi debat.

"Penjelasannya, ya, di tempat ini, bukan di ruang tertutup yang tidak diketahui publik. Kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini, sehingga publik bisa mengetahui," kata Anies merespons ajakan Prabowo.

Namun, Prabowo menilai bahwa membahas masalah internal pertahanan suatu negara adalah tidak pantas dilakukan secara terbuka.

"Sekarang waktunya enggak ada. Jadi, saya mengundang kita bicara, terbuka. Masa kita mau buka semua kekurangan kita di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, negara maju, masalah rahasia ada," ujar Prabowo.

Baca juga: Mau bersalaman dengan Prabowo, Anies: saya cari sudah tidak ada

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot rtp tertinggi hari ini、bintang88 deposit pulsa tanpa potongan、gacor malam ini

Terkait：cara transfer uang dari kredivo、boswin88、cara dapat uang dari survey berbayar、gacor268 slot、kelinci777、contoh pasang togel、erek37、situs terbaru hari ini、168jacpot、388hero

---

---

bab terbaru：main airbet888（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10