cara menonton youtube menghasilkan uang

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Kemenaker Undur Pengumuman UMK 2023******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengundur tenggat waktu bagi kepala daerah untuk mengumumkan besaran kenaikan upah minimumkabupaten/kota (UMK) 2023.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18 tahun 2022. Dalam beleid itu, kenaikan UMK 2023 yang awalnya dijadwalkan harus diumumkan pada 30 November diundur menjadi paling lambat 7 Desember 2022.

"Penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten mundur paling lambat 7 Desember mendatang," kata Ida melalui keterangan resmi yang disiarkan secara virtual dikutip pada Kamis (24/11).

"Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku 1 Januari 2023," ujar Ida.

Dalam beleid itu, ada beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Ida berharap formula ini dapat membuat daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, ia juga berharap penyesuaian penghitungan upah minimum 2023 ini dapat menjadi jalan tengah atas dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berkembang.

Ida menekankan pentingnya penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Saya juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

PT KAI Sumut Sediakan 95.688 Tiket Libur Natal dan Tahun Baru******

PTKereta ApiIndonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara membuka penjualan tiket kereta apipada masa libur Nataldan Tahun Baru (Nataru) 2022/2023 secara bertahap mulai 7 November 2022 atau H-45 keberangkatan.

"Adapun periode Angkutan Nataru yang ditetapkan KAI adalah keberangkatan 22 Desember 2022 - 8 Januari 2023," kata Manager Humas PT KAI Divre I SU Mahendro Trang Bawono, Kamis (24/11).

Menurutnya persediaan tiket KA antar kota atau KA Jarak Jauh Sribilah relasi Medan - Rantauprapat (PP) dan Putri Deli relasi Medan - Tanjung Balai (PP) pada masa libur Nataru 2022/2023 dipastikan saat ini masih tersedia.

Sejak masa pemesanan tiket Nataru 2022/2023 telah dibuka secara resmi, yakni pada 7 November telah terjual sebanyak 261 tiket KA sampai pada Kamis (24/11). Relasi perjalanan yang menjadi favorit adalah Medan - Tanjungbalai (PP) yang terjual sebanyak 159 tiket KA.

"KAI Divre I SU memberikan peningkatan pelayanan dengan memberikan waktu yang lebih leluasa kepada calon pelanggan untuk merencanakan perjalanannya dengan kereta api pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2023 jauh-jauh hari," ujar Mahendro.

Mahendro menambahkan pelanggan KA sudah bisa memesan tiket liburan pada masa Nataru 2022/2023. Saat ini ketersediaan tiket masih ada, para pelanggan bisa memesan tiket KA secara online melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, Contact Center 121, Loket Box, serta seluruh mitra resmi pemesanan tiket KAI lainnya.

"Ketersediaan tiket akan terus berubah, karena pemesanan sudah secara online," tambah Mahendro.

Untuk syarat naik kereta api, KAI Divre I SU masih menerapkan aturan sesuai ketentuan SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 dimana pelanggan KA Jarak Jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster). Sedangkan pelanggan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi kedua.

[Gambas:Video CNN]

"Selain itu, akan tetap diterapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan pemerintah. Sejak memasuki stasiun, pelanggan akan dicek suhu tubuh dan disediakan hand sanitizer. Begitu juga saat di kereta api, petugas secara berkala membersihkan titik-titik yang sering disentuh pelanggan dengan disinfektan," urainya.

PT KAI Divre I SU secara konsisten mengingatkan pelanggan untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar kesehatan para pelanggan dapat terjaga dengan baik. Pelanggan yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan akan ditolak naik kereta api.

"Kami berkomitmen melayani pelanggan sebaik mungkin pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2022/2023 melalui perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan nyaman." tutup Mahendro.

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Bank Negara Barat Mulai 'Ogah' Beri Pinjaman Perusahaan Batu Bara******

Sejumlah bank di negara Barat membatasi pinjaman yang diberikan kepada perusahaan batu bara. Hal ini berkaitan dengan komitmen untuk menjaga lingkungan. 

Kelompok lingkungan Reclaim Finance mengatakan 96 bank sekarang memiliki kebijakan untuk membatasi layanan keuangan ke sektor batu bara.

Pemberi pinjaman Barat terbesar untuk penambang batu bara pada 2020 adalah Deutsche Bank dengan US8 juta atau setara Rp8,4 triliun (asumsi kurs Rp15.622). Kemudian diikuti oleh Citi dengan US0 juta atau Rp4,6 triliun.

"Berkenaan dengan penambangan batu bara termal, setiap transaksi dalam penambangan batu bara memerlukan tinjauan risiko lingkungan yang ditingkatkan," kata juru bicara Deutsche, seraya menambahkan bahwa bank memperbarui kebijakan batu baranya.

Saat ini, perusahaan yang bergantung pada batu bara untuk lebih dari 50 persen pendapatannya harus menunjukkan rencana diversifikasi yang kredibel agar tetap mendapatkan pembiayaan dari Deutsche. Sedangkan, perusahaan tanpa rencana diversifikasi tersebut akan dihapus dari portofolio bank pada 2025. 

Sejumlah bank termasuk ANZ, Bank of Montreal, Barclays, BNP Paribas, Commonwealth Bank, Santander, Standard Chartered, RBC dan UniCredit juga diketahui berhenti membiayai penambang batu bara pada 2021.

Melansir CNA, Kamis (24/11), tindakan pembatasan pinjaman ini dialami oleh perusahaan tambang Amerika Utara Bens Creek Group. Setelah perusahaan itu terdaftar di AIM London pada Oktober tahun lalu, Lloyds Banking Group menarik layanan perbankannya dari Bens Creek karena perubahan kebijakan terkait batu bara.

Lloyds mengatakan pada bulan Februari akan menghentikan pembiayaan penambang yang menghasilkan lebih dari 5 persen pendapatan mereka dari batubara termal pada akhir tahun ini.

Para manajer Bens Creek pun membutuhkan waktu berbulan-bulan dan puluhan penolakan, hingga akhirnya berhasil membuka rekening bank di State Bank of India di Inggris, kata kepala eksekutif Adam Wilson kepada Reuters. "Tidak ada yang mengalami masalah ini lima tahun lalu," kata Adam.

Meski demikian, hal ini tidak terjadi pada pertambangan batu bara China. Badan Energi Internasional memperkirakan investasi global dalam pasokan batu bara akan meningkat sekitar 10 persen tahun ini menjadi US6 miliar setara Rp1.800 triliun dan dipimpin oleh China.

Namun, para analis mengatakan China akan mengonsumsi sebagian besar batu bara yang ditambangnya, sehingga peningkatan produksi di negara tersebut kemungkinan tidak akan banyak berdampak pada jumlah batu bara yang diperdagangkan di pasar global.

Dengan pendanaan yang sulit didapat dari bank-bank Barat, penambang batu bara di luar China lebih banyak beralih ke pasar ekuitas tahun ini.

Pada 11 November, mereka telah mengumpulkan US,2 miliar atau Rp3,4 triliun melalui pasar publik. Angka ini naik dari US,3 miliar setara Rp20 triliun pada periode yang sama tahun 2021. Refinitiv mengungkapkan jumlah ini merupakan capaian tertinggi sejak 2017.

Walaupun hingga saat ini para analis mengatakan pasar ekuitas belum cukup untuk mengimbangi miliaran dolar dari pinjaman bank Barat yang telah hilang selama beberapa tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

kaisar naga merah

Dinilai Terlalu Kecil, Buruh Tolak UMP 2023 DIY Naik 7,65 Persen******

Majelis Pekerja BuruhIndonesia (MPBI) DIY menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar 7,65 persen yang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

"Menolak UMP DIY 2023 yang ditetapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X," tulis Irsad Ade Irawan selaku koordinator MPBI DIY dalam keterangannya, Senin (28/11).

Sekretaris DPD KSPSI DIY itu menyebut seluruh pekerja atau buruh merasa kecewa berat, bahkan sedih karena penetapan UMP yang naik 7,65 persen atau Rp140.866,86 dibanding tahun sebelumnya.

"Kenaikan UMP DIY 2023 yang tak signifikan adalah sesungguhnya cerita lama yang terus berulang-ulang, di mana justru upah buruh tak pernah istimewa di provinsi yang menyandang predikat istimewa," tegasnya.

Menurutnya, upah murah yang ditetapkan secara berulang membawa buruh pada kehidupan tak layak setiap tahunnya lantaran tidak mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dia mengatakan persentase kenaikan yang kurang dari 10 persen tak akan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan maupun mempersempit jurang ketimpangan ekonomi yang menganga di DIY

"Sekaligus menyulitkan buruh untuk membeli rumah," ucapnya.

MPBI melihat keputusan ini merupakan cerminan Pemda DIY yang tak peka merespons kesulitan dan himpitan ekonomi pada buruh di tengah dampak pandemi covid-19 serta ancaman resesi ekonomi global.

"Keistimewaan DIY tidak berdaya dalam membuat suatu sistem pengupahan daerah yang membawa kehidupan layak bagi buruh dan keluarganya," ucapnya.

Lebih jauh, Irsad memandang penetapan UMP DIY 2023 sebagai suatu penetapan yang tidak demokratis. Pasalnya katanya, peran serikat buruh dalam proses penetapan upah dihilangkan.

Hal ini adalah akibat penetapan upah menggunakan formula yang tak berbasis survei KHL dan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari BPS.

[Gambas:Video CNN]

"Dan oleh karena itu, dengan kembali ditetapkan upah murah 2022, MPBI DIY berserta seluruh pekerja/buruh di DIY, kembali menelan pil pahit yaitu belum merasakan manfaat dari keistimewaan DIY," tutup Irsad.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah itu naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39 pada 2023 mendatang.

Pengumuman UMP 2023 ini disampaikan oleh Plh Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum Beny Suharsono, di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (28/11).

"Ditetapkan UMP DIY adalah sebesar Rp1.981.782,39 atau naik 7,65 persen atau sebesar Rp140.866,86," kata Beny.

Beny melanjutkan penentuan kenaikan nominal UMP 2023 ini dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Kenaikan UMP juga dilakukan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dari BPS.

"Kemudian ada koefisien-koefisien yang menjadi pertimbangan kami semua," katanya.

Xuanling Sembilan Alam

Korban Gempa Cianjur Dapat Bantuan Perbaikan Rumah Rp50 Juta******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan korban gempa Cianjur akan mendapatkan dana kompensasi Rp50 juta untuk memperbaiki rumah. Dana tersebut diberikan bagi korban yang rumahnya rusak ringan hingga sedang.

Basuki mengatakan dana kompensansi itu merupakan stimulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Jadi SOP-nya begitu, kalau rumahnya cuma retak-retak bisa diperbaiki sendiri itu diberikan stimulan yang merupakan tugasnya BNPB, tapi kalo yang runtuh seperti rumah warga, perkantoran, masjid, kantor Kodim, jembatan, itu merupakan tugasnya Kementerian PUPR untuk memperbaiki," kata Basuki, dikutip dariAntara, Rabu (23/11).

"Kalau dibangun baru harus dengan standar tahan gempa dari Kementerian PUPR. Itu perintah presiden," ujar Basuki.

Basuki mengatakan dirinya sudah memerintahkan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk melakukan verifikasi terhadap rumah-rumah korban gempa Cianjur. Adapun rumah baru bagi korban gempa Cianjur akan dibangun dengan teknologi tahan gempa Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Teknologi RISHA merupakan wujud sebuah rumah dengan desain modular yaitu konsep yang membagi sistem menjadi bagian-bagian kecil (modul) dengan ukuran yang efisien agar dapat dirakit menjadi sejumlah besar produk yang berbeda-beda.

Desain bangunan rumah dengan sistem modular ini dapat diubah-ubah atau dikembangkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari penghuninya. Selain itu pembangunan rumah dengan teknologi RISHA sangat cepat.

"Kita punya RISHA, makanya misal ada yang rumah-rumah tahan gempa seperti ini, kita akan pakai. Saya sudah minta Dirjen Perumahan, beliau sudah stok, sudah membuat dulu modul-modul rumahnya, jadi sekarang tinggal angkut, tergantung pada Pemda karena Pemda harus menyiapkan tanahnya, nanti kita lakukan land clearing dan kita bangun," kata Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Baize

Airlangga Ungkap Implementasi Kebijakan pada Transformasi Ekonomi******

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong transformasi ekonomi melalui reformasi struktural lewat Undang-Undang Cipta Kerja guna meningkatkan produktivitas dengan pemberian kemudahan berusaha.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku perwakilan Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Indonesia Development Forum (IDF) 2022 yang mengusung tema "The 2045 Development Agenda: New Industrialization Paradigm for Indonesia's Economic Transformation", Selasa (22/11).

Airlangga menjelaskan, salah satu wujud implementasi kebijakan yang bertujuan memulihkan ekonomi akibat pandemi ditunjukkan dengan re-desain transformasi ekonomi, didukung akselerasi pembangunan guna mendorong peningkatan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi pasca pandemi.

Lebih lanjut, pemerintah juga turut melakukan pengurangan ketergantungan impor pada beberapa komoditas melalui program subtitusi impor sebesar 35 persen. Program subtitusi impor itu dilaksanakan melalui program Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada lima sektor utama, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, kimia, serta dua sektor industri yang ditambahkan sejak terjadi pandemi, yakni alat kesehatan dan farmasi.

"Saat ini telah muncul juga gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, internet of things, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing yang baik untuk kita kuasai dan manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital," kata Airlangga.

Airlangga yakin, hal itu dapat tercapai melalui pembangunan yang merata dan inklusif, penciptaan SDM unggul, penciptaan ekonomi maju dan berkelanjutan, serta negara yang yang demokratis kuat dan bersih,

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pemenang Call for Submission seperti perwakilan SDG Center Universitas Hassanudin, Direktur PT Bali Coklat, Direktur Utama Kawasan Indutri Terpadu (KIT) Batang, dan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur turut menyampaikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah terkait pembangunan industri.

Rekomendasi itu termasuk pemberian pendampingan mikro hingga makro bagi SDM yang terlibat dalam pengembangan produk, pemetaan akses pasar bagi mitra usaha, upaya deteksi dini terkait program kolaborasi antara tenaga kerja dan teknologi yang berkembang, hingga hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku.

Merespons rekomendasi itu, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Call for Submission atas berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk pemanfaatan umbi porang sebagai edible bioplastic, persiapan SDM industri terampil sesuai kebutuhan investor oleh KIT Batang, upaya PT Bali Coklat dalam menjadikan coklat Indonesia berkelas dunia, hingga dukungan kolaborasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait program pusat dan daerah bagi pengembangan industri yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara.