ciputra88

catatan pembunuhan bardik

Transmart Full Day Sale Ada Lagi Hari Ini, Yuk Siap******

Transmart kembali dengan pesta diskon sehariannya bertajuk Full Day Sale hari ini, Minggu (29/10). Kali ini, Transmart kasih diskon belanja hingga 50% + 20% buat pelanggan.

Transmart Full Day Sale berlangsung mulai jam buka sampai jam tutup toko pukul 22.00 berlaku di seluruh gerai se-Indonesia.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Dimulai Lho, Cus ke Gerai Terdekat Sekarang!

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega gak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Tunggu apalagi? Yuk, siap-siap belanja hemat cuma di Transmart Full Day Sale! Dijamin diskonnya banyak dan gak bikin kantong jebol!

Gelaran Transmart Full Day Sale ini cuma berlangsung selama satu hari, ya. Selamat belanja dan nikmati diskon sepuasnya!

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo akhirnya turun gunung terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultanyang dialaminya dengan negara. 

Hari ini, Jumat (27/10) dia muncul di Mabes Polri untuk melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait kisruh pengelolaan Hotel Sultan.

Kepada wartawan, Pontjo akhirnya blak-blakan soal sengketa tersebut. Pontjo mengatakan merasa bahwa Indobuildco dan dirinya tidak bersalah terhadap negara dalam kasus Hotel Sultan.

Karena itulah, ia menyesalkan langkah yang dilaksanakan negara terhadap dirinya. Termasuk yang dilakukan oleh pengelola Gelora Bung Karno karena menghalangi aksesnya untuk masuk ke Hotel Sultan.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadlia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin(izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya. 

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan. 

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Jiehou tidak untuk dijual

Bagaimana Kabar Program Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta?******

Asosiasi Sepeda Motor ListrikIndonesia (AISMOLI) mencatat pendaftar program subsidimotor listrik sebesar Rp7 juta saat ini baru menyentuh 8.000 motor dari total kuota untuk 200 ribu motor.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal AISMOLI Hanggoro Ananta mengatakan jumlah itu meningkat setelah pemerintah mempermudah syarat penerima subsidi. Sebelumnya pendaftar subsidi baru 2.000-an motor.

Lihat Juga : Jokowi Usai Cek Jalanan 'Dajal' di Lampung: Mulus, Bisa Tidur di Mobil

Kemudian, minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik juga masih rendah.

"Switchingmasyarakat dari bensin ke listrik memang cukup effortkita lakukan itu, dalam tanda kutip mengajak masyarakat pindah itu kita lumayan masih effort-nya cukup besar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi menambahkan penyebab lainnya adalah belum banyak dealer resmi yang bisa menyalurkan motor listrik subsidi di daerah.

"Jadi kalau di daerah itu, dealer sepeda motor listrik yang bisa dengan subsidi itu masih belum merata," imbuhnya.

Pemerintah awalnya menetapkan subsidi motor listrik diberikan hanya untuk penerima kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere.

Pemerintah kemudian memperluas penerima program subsidi pembelian motor listrik. Hal itu dilakukan dengan meringankan syarat untuk mendapatkan subsidi.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Melalui beleid baru itu, pemerintah mempermudah syarat penerima bantuan. Pertama, penerima adalah WNI berusia minimal 17 tahun.

Kedua, memiliki KTP elektronik. Ketiga, satu NIK KTP hanya bisa membeli satu unit motor listrik.

Baca selengkapnyadi sini.

Sistem guru pengalaman profesional

Pakar Ungkap Alasan Kota Semarang Kian Dilirik Investor Pengembang Mal******

Kota Semarang belakangan menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik bagi para investor, tak terkecuali di sektor properti. Hal ini terlihat dari banyaknya proyek pembangunan mal dan pusat perbelanjaan yang bermunculan di Kota Semarang dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam sebulan ini, setidaknya sudah ada beberapa proyek pembangunan pusat perbelanjaan di Ibu Kota Jawa Tengah ini. Di antaranya, pembangunan Padma Piazza di Semarang Barat, Sabtu (14/10), dan terbaru pembangunan Mal 23 Semarang di POJ City Kawasan Marina, Senin (23/10).

Sebelumnya, pada tahun ini sudah beroperasi Uptown Mall BSB City Mijen dan The Park Mall Jalan Madukoro.

Heri mengatakan, posisi Kota Semarang amat strategis bagi investor untuk menanamkan modalnya. Selain menjadi simpul Jawa, juga menjadi salah satu kota dagang dan pusat jasa teraktif di Indonesia.

"Ternyata para pengusaha dan pemerintah menangkap itu, kebutuhan tempat-tempat baru untuk mal ini makin mendesak disediakan lebih banyak pilihan, dan itu terbukti," ujarnya.

Dia menilai, kepemimpinan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu juga memainkan peran penting. Menurutnya, Hevearita telah menunjukkan keramahan ihwal investasi masa kini.

Di mata Heri, perkembangan zaman yang pesat, didorong dengan aktivitas masyarakat modern ditangkap oleh perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut.

"Mereka yang beraktivitas setiap hari butuh refreshing lebih dekat, alternatifnya memang mal. Selain itu kawula muda di Kota Semarang juga banyak yang ditandai dengan perguruan tinggi ini lebih suka nongkrong dan jalan-jalan di pusat perbelanjaan modern," ujarnya.

Di samping itu, lanjut Heri, juga terjadi pergeseran industri manufaktur ke daerah-daerah penyangga Kota Semarang. Terlebih, kawasan penyokong tersebut tidak banyak memiliki mal dan pusat perbelanjaan.

"Sehingga mal di Kota Semarang ini menjadi tujuan masyarakat dari daerah penyangga tersebut, karena aksesnya mudah. Seperti tol dan jalan, lalu fasilitas publik dan infrakstrukturnya perlahan mulai mendukung," katanya.

Meski begitu, Heri menyatakan pentingnya menitikberatkan aspek lingkungan, sosial, dan budaya di tengah kemudahan investasi di Kota Semarang.

Menurutnya, aspek lingkungan menjadi penting, yaitu tersedianya ruang terbuka hijau. Sementara dari sisi sosial dapat berjalan dengan membuka lapangan pekerjaan yang mengutamakan warga Kota Semarang.

"Sebagai warga Kota Semarang bisa memberikan pelayanan yang baik, sehingga rasa aman investor pun terjaga," ujar Heri.

Hal lainnya, lanjut Heri, menerapkan kearifan lokal dengan memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui produk-produk tradisionalnya.

"UMKM, ini penting diberikan regulasi, artinya ketika ada pusat perbelanjaan modern bisa menggaet produk-produk warga Kota Semarang," kata Heri yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPGRIS tersebut.

Lebih lanjut Heri menilai, potensi-potensi tersembunyi lainnya dari UMKM juga tak kalah penting untuk dikembangkan. Tentunya selain selektif juga mengedepankan kualitas dan kuantitas, serta kemasan produk.

"Sebenarnya makanan tradisional kita itu sehat semua. Namun, orang masuk mal dengan jiwa modern itu yang dilihat kemasan menariknya," kata Heri.

"Pemerintah harus memperhatikan UMKM karena tren sekarang datang ke mal tidak hanya beli pakaian, tetapi juga kuliner dan nongkrong," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, pembangunan mal atau pusat perbelanjaan diperlukan untuk meningkatkan ekonomi, kualitas pendidikan, dan daya tarik wisata.

"Ini merupakan satu bagian meningkatkan perekonomian Kota Semarang. Ada multiplier effect-nya," kata Mbak Ita, sapaan akrabnya belum lama ini.

Menurutnya, mal di Kota Semarang terus tumbuh karena permintaan masyarakat memang sangat besar.

Di sisi lain, dia juga yakin bahwa tumbuhnya pusat perbelanjaan di kota Semarang tidak akan mematikan UMKM yang ada di ibu kota Jawa Tengah tersebut. Bahkan, kehadiran mal bisa berdampak positif untuk pengembangan UMKM.

Sistem yang paling kuat

Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal tiga perusahaan pelat merah yang dituding memasok senjata kejunta militer Myanmar. Tiga BUMN itu adalah PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.

Arya mengatakan penjualan senjata DEFEND ID tidak dilakukan secara langsung. Ia menduga itu dilakukan melainkan melalui pembeli lain.

Lihat Juga : Jokowi Resmikan Tol Indralaya-Prabumulih Bernilai Rp12,5 T

"Buyer-nya kan enggak hanya satu. Sampai hari ini kita enggak tahu buyeryang mana," katanya.

Sebelumnya, Holding BUMN Industri Pertahanan RI (DEFEND ID) membantah tiga perusahaan pelat merah di bawah naungannya mengekspor senjata ke Myanmar pasca kudeta militer pecah pada Februari 2021.

DEFEND ID menegaskan melalui PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding dari PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, mendukung penuh resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar sebagai upaya menghentikan krisis politik dan kekerasan di negara tetangga RI tersebut.

Lihat Juga : Kemlu Buka Suara soal Dugaan Jual-Beli Senjata RI ke Junta Myanmar

"DEFEND ID menegaskan bahwa PT Pindad tidak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021. Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar terutama setelah muncul imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar," bunyi pernyataan DEFEND ID yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (4/10).

"Pun halnya dengan PT DI dan PT PAL yang dipastikan tak memiliki kerja sama penjualan produk ke Myanmar. Dapat kami sampaikan tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari kedua perusahaan tersebut ke Myanmar," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Klarifikasi ini keluar menyusul laporan yang dilayangkan sejumlah aktivis HAM kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI soal dugaan transaksi jual beli senjata ilegal dari Indonesia ke Myanmar.

Mantan Jaksa Agung Indonesia yang juga pernah mengetuai misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal Myanmar, Marzuki Darusman, menuturkan "penjualan ilegal" senjata ini terdiri dari senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur, dan peralatan militer lainnya. Ia pun telah mengajukan temuan dan pengaduannya ini ke Komnas HAM RI pada Senin (2/10).

[Gambas:Video CNN]

Naruto: pecinta kuliner

KAI Diskon Tiket Kereta 10 Persen untuk Kelas Ekonomi hingga Eksekutif******

PT Kereta ApiIndonesia (KAI) menghadirkan promo diskon tiket kereta10 persen untuk semua kelas baik eksekutif, bisnis, dan ekonomi.

Promo ini berlangsung pada 29-31 Oktober 2023 dan berlaku untuk keberangkatan 1-12 November 2023.

Mengutip laman resmi KAI, pembelian promo ini hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI.

Namun, tarif diskon ini tidak berlaku untuk jenis kereta compartment, luxury, panoramic, imperial dan kereta wisata lainnya.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan tarif diskon ini tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi, tarif khusus, atau diskon lainnya.

"Diharapkan melalui promo ini, mampu meningkatkan animo masyarakat dalam melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi massal kereta api yang aman, nyaman, dan sehat," kata Joni.

Ia menambahkan tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku.

[Gambas:Video CNN]