simpan pinjam shopee

Teman buku terkuat

game slot online resmi

Sejak Kapan Pemerintah Utang Rp800 M ke Jusuf Hamka?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utangsebesar Rp800 miliar kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Utang ini bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Sampai akhirnya Jusuf menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. MA dalam putusannya memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.

Lalu, pria yang akrab di sama Babah Alun itu dipanggil Kepala Biro Hukum Kemenkeu Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/6).

[Gambas:Video CNN]

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.

Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.

Karena tak lekas dibayar, Jusuf Hamka sekarang ini bersikukuh agar pemerintah membayarnya Rp800 miliar.

"Sekarang saya tidak mau dibayar Rp179 miliar. Itu 2016, inflasi sekarang sudah naik berapa persen. Jangan menang-menangan dong," katanya.

(skt/mrh)

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

giototo4d

Ditlantas imbau pemudik waspadai sejumlah titik longsor di Aceh******

Banda Aceh (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh mengimbau pemudik mewaspadai sejumlah titik jalan longsor di provinsi ujung barat Indonesia tersebut saat melakukan perjalanan pulang kampung menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah/2024 Masehi.

Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Kombes Pol Muhammad Iqbal Alqudusy di Banda Aceh, Selasa, mengatakan ada delapan titik jalan longsor yang perlu diwaspadai di wilayah Provinsi Aceh, baik lintasan timur, barat, maupun tengah.

"Kami mengimbau pemudik yang melakukan perjalanan pulang kampung via darat mewaspadai titik-titik longsor tersebut, serta berhati-hati melintasinya agar tidak terjadi kecelakaan," katanya.

Baca juga: Kepala Terminal: Tiket bus Aceh-Medan mulai H-5 Lebaran sudah habis

Ia mengatakan pihak terkait juga sudah memasang rambu dan marka jalan pada titik-titik longsor tersebut. Selain di titik longsor, pemasangan rambu dan marka juga dilakukan di ruas jalan yang rusak.

Titik jalan longsor tersebut, kata Muhammad Iqbal Alqudusy, yakni KM81 di Desa Simpang Beutong, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Badan jalannya amblas yang disebabkan adanya patahan lempengan tanah, kemudian Jalan Bireuen-Takengon KM12 di Desa Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, terjadi amblas badan jalan akibat longsor pada bahu jalan.

Selanjutnya, Simpang Elak-Krueng Mane, Desa Blang Karieng, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Kondisinya setengah badan jalan di titik tersebut amblas sejak akhir 2022. Selain itu, Jalan Banda Aceh-Meulaboh KM 64 di Gunung Geurutee, Kabupaten Aceh Jaya, terjadi longsor batu dan retakan dinding tebing.

Kemudian, Jalan Banda Aceh-Meulaboh di Desa Peribu, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, terjadi abrasi badan jalan. Jalan Tapaktuan-Subulussalam, Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, badan jalan longsor akibat adanya galian.

Berikutnya, Jalan Subulussalam-Dairi, Sumatera Utara, terjadi longsor badan jalan akibat abrasi dan Jalan Takengon-Blangkejereng di Deda Pantan Cuaca, Kecamatan Pantan Cuara, Kabupaten Gayo Lues, badan jalan amblas akibat longsor di bahu jalan.

"Selain jalan longsor, kami juga memetakan ada 48 titik rawan bencana, 44 titik rawan kecelakaan serta 104 titik rawan kemacetan pada mudik Lebaran tahun ini," kata Iqbal.

Baca juga: Garuda gunakan pesawat berbadan besar di Aceh layani mudik lebaran

Baca juga: ASDP perkirakan kenaikan penumpang di Pelabuhan Ulee Lheu H+2 Lebaran

Perwira menengah Polda Aceh itu mengingatkan pengguna jalan untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat melakukan perjalanan mudik, serta mengecek kesiapan kendaraan sebelum melakukan perjalanan mudik.

"Utamakan keselamatan berlalu lintas saat melakukan perjalanan mudik. Beristirahat yang cukup saat di perjalanan. Segera istirahat apabila merasa kelelahan saat berkendara," katanya.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Jalan menuju keabadian itu sulit

cuan680

Moeldoko soal Uni Eropa Jegal Sawit RI: Bukan Karena Deforestasi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskansawitIndonesia tidak akan bermasalah dengan aturan deforestasi Uni Eropa(UE).

"Enggak, persoalan sawit di Eropa itu bukan di situ. Saya sudah banyak berbicara dengan ambasador dari Uni Eropa. Saya sering berbicara tentang sawit dan batu bara sama mereka, isunya bukan itu deforestasi, bukan," tuturnya usai Green Economic Forum CNBC di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (22/5).

Moeldoko menyebut UE menyoroti soal penggunaan sawit dalam bahan bakar campuran dengan solar, alias program B20. Terlebih, penggunaan sawit dalam biodiesel tersebut terus meningkat persentasenya dari 20 persen di B20 hingga target B40.

Terlepas dari jegalan UE terhadap sawit RI, Moeldoko menekankan pemerintah sudah menyiapkan langkah melawan deforestasi. Ia menyebut sudah ada jutaan bibit pohon yang disiapkan.

Ia mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas terhadap deforestasi. Upaya yang dikebut pemerintah saat ini termasuk perbaikan lahan.

"Pemerintah sekarang sudah menyiapkan 57 juta pohon untuk ditanam, telah berjalan pembibitan 57 juta pohon, dalam pembibitan. Berikutnya ada 17 juta yang siap ditanam. Itu adalah upaya kita bagaimana memperbaiki lahan-lahan yang kosong atau rusak," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/dzu)

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

arena168

Presiden tunjuk Marsdya Tonny Harjono sebagai KSAU******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menunjuk Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) menggantikan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan penunjukan Marsdya Tonny sebagai KSAU tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/TNI/Tahun 2024 yang ditandatangani 25 Maret 2024.

"Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 20/TNI/Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dari jabatannya sebagai KSAU, dan pengangkatan Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai KSAU yang baru," kata Ari dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Penggantian KSAU ini dilakukan karena Marsekal Fadjar Prasetyo akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024 mendatang.

Ari Dwipayana menyampaikan Keppres tersebut mulai berlaku sejak saat pelantikan yang rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Marsekal Fadjar menjabat sebagai KSAU sejak dilantik Presiden di Istana Negara 20 Mei 2020 lalu.

Saat itu Fadjar dilantik menjadi KSAU bersama dengan Laksamana TNI Yudo Margono yang dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).

Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 dan 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAL dan KSAU serta Keputusan Presiden Nomor 34 dan 35/TNI/Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.

Baca juga: Jokowi dan relawan bahas rekonsiliasi pasca-pilpres saat buka bersama
Baca juga: Panglima TNI sebut Presiden telah beri arahan soal Gudmurah

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Grup Monster Hadiah

erek erek kadal 2d

KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.

"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

bapak baptis perang bisnis

best 118 slot

Otorita Seleksi 22 Minat Investasi Pengusaha Singapura di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah menyeleksi 22 letter of intent(LOI) alias minat investasi dari pengusahaSingapurayang akan berkunjung ke calon ibu kota baru hari ini, Rabu (31/5).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan para pengusaha Singapura tersebut sudah tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur sejak Selasa kemarin.

Ia mengatakan delegasi Negeri Singa itu disambut oleh Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan perwakilan Kementerian Investasi/BKPM.

Agung mengatakan para pengusaha tersebut hari ini bakal disambut langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Ia mengatakan LOI yang masuk berpotensi bertambah selepas kunjungan tersebut.

Kendati, Agung belum bisa memastikan berapa potensi LOI yang bakal bertambah dari perwakilan pengusaha Singapura itu. Ia hanya menegaskan pentingnya proses seleksi 22 LOI yang sudah masuk dari pelaku usaha Negeri Singa.

"Ini adalah jumlah delegasi investor terbesar yang pernah datang ke IKN. Dari negara 'Garden City' mengunjungi ibu kota 'Forest City'. Pak Menko Marves selaku Ketua Satgas Percepatan Investasi bersama Kepala Otorita IKN akan menyambut mereka di Titik Nol," terang Agung.

"Bisa saja (LOI bertambah selepas site visitke IKN). Tapi lebih penting lagi adalah LOI ini bisa diseleksi lebih akurat dan nantinya memasuki 1 on 1 meeting. Bergantung kebutuhan dan prioritas sektor (proses seleksi LOI)," tandasnya.

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo (Tommy) menyebut 130 pengusaha Singapura ke IKN merupakan tindak lanjut dari hasil "Leaders Retreat" antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang menyatakan dukungan Singapura bagi pembangunan IKN.

Tommy menjelaskan para pengusaha Singapura yang hadir berasal dari berbagai latar belakang. Dari perwakilan pemerintah, ada Enterprise Singapura. Sementara para pengusaha lainnya bergerak di bidang energi, transportasi, logistik, konstruksi, properti, perdagangan, dan keuangan.

"Pembangunan ibu kota Nusantara merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mencapai US miliar. Bagi pengusaha ini tentunya merupakan peluang bisnis yang luar biasa, karena pemerintah hanya akan membangun fasilitas untuk gedung dan perkantoran pemerintahan saja, sementara investasi lainnya akan ditawarkan kepada swasta, baik dalam maupun luar negeri," ujar Tommy melalui keterangan resmi.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)