lt88sport

togel hongkong 2023 577Jutaan kata 275120Orang-orang telah membaca serialisasi

《lt88sport》

Polri benarkan terima laporan polisi terhadap Connie Rahakundini******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A Chaniago membenarkan adanya laporan polisi terhadap Connie Rahakundini yang diterima SPKT Bareskrim Polri. "Iya benar ada laporan tersebut ke Bareskrim Polri," kata Erdi di Jakarta, Selasa. Erdi menyebut laporan polisi tersebut tercatat dengan nomor LP/B/52/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, dengan pelapor Rosan Perkasa Roeslani. Rosan diketahui sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Adapun dugaan tindak pidana yang dilaporkan terkait pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong, merujuk pada ucapan Connie dalam video di kanal YouTube "Kanal Anak Bangsa".
Dalam laporan tersebut, Connie diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A UU Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946. Dengan adanya laporan polisi yang diterima SPKT Bareskrim Polri, kata Erdi, selanjutnya penyidik Bareskrim Polri akan meneliti terlebih dahulu. Kemudian, pelapor dan terlapor akan dimintai keterangan. "Proses laporan selanjutnya akan diteliti oleh penyidik dan setelahnya akan meminta klarifikasi dari pelapor dan terlapor," kata Erdi. Terpisah, Otto Hasibuan selaku tim hukum Rosan menyebut laporan polisi tersebut telah dilayangkan oleh pihaknya Senin (12/2). Alasannya melaporkan karena ada ucapan terlapor Connie yang diduga mencemarkan nama baik Rosan.
"Karena merasa bahwa adanya ucapan-ucapan, dugaan perbuatan pidana dan pencemaran nama baik terhadap Pak Rosan dengan kata-kata yang ada di dalam video-video atau medsos yang ada," kata Otto.

Baca juga: Ketua MPR ingatkan TNI, Polri dan pemda siap siaga saat pemilu

Baca juga: Polri sebut pemungutan suara di TPSLN berjalan lancar

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Surel staf kepresidenan Korsel diretas sebelum Presiden ke Inggris******

Seoul (ANTARA) - Surat elektronik seorang anggota staf kepresidenan Korea Selatan diretas, diduga oleh Korea Utara, menjelang keberangkatan Presiden Yoon Suk Yeol ke Inggris dan Prancis saat kunjungan resmi November lalu, kata kantor kepresidenan Korsel pada Rabu.

Peretasan tersebut terdeteksi sebelum Yoon memulai lawatannya dan “langkah-langkah yang diperlukan telah diambil,” kata kantor kepresidenan kepada wartawan dan mencatat sistem keamanan kantor tersebut tidak menjadi sasaran serangan.

“Pelanggaran peraturan keamanan akibat seorang anggota staf menggunakan emailpribadi untuk bekerja adalah penyebabnya, dan langkah-langkah penguatan keamanan diambil untuk mencegah hal serupa terulang, termasuk peningkatan kesadaran keamanan,” kata kantor Yoon.

Seorang pejabat senior kepresidenan mengatakan peretasan itu diduga dilakukan oleh Korea Utara. Beberapa media melaporkan bahwa informasi yang diretas itu berisi bagian dari rencana perjalanan Yoon dan pidatonya dalam kunjungan kenegaraan ke Inggris.

Namun, kantor kepresidenan mengatakan serangan peretasan eksternal adalah kejadian biasa dan akan terus dipantau.

Sumber: Yonhap-OANA

Baca juga: Korsel ajak Uni Eropa putuskan rantai pembiayaan nuklir Korea Utara

Baca juga: Kim Jong Un tutup pintu reunifikasi Korut-Korsel

Kim Jong Un sebut hubungan dengan Rusia jadi prioritas

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Bulog percayakan Satgas Pangan bila ada pelanggaran hukum soal beras******

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan bahwa mempercayakan kepada Satgas Pangan Polri untuk mengatasi jika ada pelanggaran hukum mengenai beras sehingga mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga komoditas tersebut di Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab dalam memastikan harga beras tetap stabil di pasaran tanpa merugikan masyarakat.

“Kalau ada pelanggaran hukum ya itu tugasnya kepolisian, Bulog enggak ikut, karena ada beberapa sudah terjadi kan peristiwa yang lalu. Misalnya pelanggaran terhadap undang undang merek, pelanggaran terhadap misalnya undang undang soal penimbunan,” kata Bayu,

Bayu menyatakan bahwa Bulog mengutamakan perannya dalam menjaga stabilitas harga pasar, juga memperhatikan kualitas dan ketersediaan beras dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau Bulog gaya fighting-nya kan fighting market. Kita fighting-nya adalah fightingsupaya antara langkah dia (distributor, ritel, pedagang) secara bisnis dengan kita justru tidak merugikan masyarakat. Jadi, Bulog bisa meredam apa yang dikatakan profit takingyang berlebihan,” kata Bayu.

Dia juga mengungkapkan bahwa meskipun data menunjukkan sejumlah penjualan beras telah melebihi harga eceran tertinggi (HET), baik di tingkat pedagang, petani maupun di penggilingan, namun, Bulog berupaya mengendalikan agar tidak terjadi spekulasi harga yang berlebihan.

“Kita berkoordinasi erat dengan beliau-beliau (Satgas Pangan), tapi tugas Bulog utamanya adalah dari sisi marketnya,” tutur Bayu.

Sebelumnya Satuan tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan dan monitoringdi hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat.

Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Senin (12/2) mengatakan pengawasan dilakukan sebagai upaya Satgas Pangan Polri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, kegiatan monitoring yang dilakukan di tingkat hulu dengan memastikan tidak adanya kendala bagi petani beras dalam memproduksi hasil sawahnya.

"Monitoring juga tingkat hilir agar tidak terjadi simpul-simpul yang dapat menghambat kelancaran jalur distribusi sampai ke konsumen," ujarnya.

Hasil monitoring yang dilakukan Satgas Pangan Polri terkait kenaikan harga beras di sejumlah daerah, kata Whisnu, disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras.

Baca juga: Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat

Baca juga: Bulog Lampung bersama Satgas Pangan cegah beredarnya beras oplosan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Label：nama2 situs slot gacor、menangmenang slot link alternatif、kredit barang tanpa dp

Terkait：winstrike69、cara kredivo di shopee、cara dapat uang 300 juta、situs slot eropa4d、cara beli barang di akulaku tanpa dp、akun togel bonus new member、ninjaslot77、nama link slot gacor、slot gacor png、terminal4d

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：bo situs slot gacor（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30

Daftar bab terbaru

slot malam 88

pengajuan kta danamon online

jam slot gacor

togel aja

muara slot dana

slot gacor parah banyak perkalian

slot 5000

mbaktoto

slot yang sering kasih maxwin

game onlineBacaan TerkaitMore+

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

link terbaru dana4d

KPI apresiasi tayangan hitung cepat di lembaga penyiaran sesuai aturan******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran dalam penayangan hitung cepat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari pemungutan dan perhitungan suara.

Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam rilis pers, Rabu, mengatakan hitung cepat baru disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup.

Sekalipun diakui sebagai kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lembaga penyiaran harus menyampaikan pada publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survei bukanlah hasil final.

Adapun hasil resmi Pemilu yang berwenang mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KPI minta MNC Group hentikan tayangan berunsur kampanye

Baca juga: Lembaga penyiaran diminta jaga netralitas saat hari pemungutan suara

“Jika lembaga penyiaran terlalu fokus memberitakan hasil hitung cepat, masyarakat kehilangan kesempatan mendapat informasi tentang proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU,” kata dia.

Tulus mengingatkan bahwa masih ada beberapa daerah yang mendapat hambatan melakukan pemungutan suara lantaran musibah bencana.

Dia berharap lembaga penyiaran tidak abai dalam menyampaikan kondisi ini pada publik, sehingga hak pilih masyarakat juga tetap terpenuhi.

Hal lain yang juga harus ditunaikan lembaga penyiaran dalam siaran Pemilu ini adalah pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat atau pun di provinsi dan kabupaten/ kota.

Untuk itu, televisi dan radio juga harus seimbang dalam memberitakan proses perhitungan suara pada partai politik dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah meminta lembaga penyiaran tetap menyiarkan proses perhitungan resmi dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu paling lambat 20 Maret 2024.

“Ini menjadi proses edukasi juga kepada publik, bahwa Pemilu belum usai dan perhitungan suara secara resmi merujuk pada hasil dari KPU,” ucap dia.

Aliyah juga mengingatkan lembaga penyiaran tetap memainkan peran kontrol sosial dalam menjaga suara masyarakat yang sudah ditunaikan dalam Pemilu kali ini.

“Tidak saja menjaga suara pada hitungan pemilihan presiden, tapi juga hitungan suara untuk wakil rakyat di DPR,” ujar Aliyah.

Dia berharap, situasi yang kondusif dalam penyiaran Pemilu ini ikut berkontribusi dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas lewat kursi legislatif.

Baca juga: KPI imbau lembaga penyiaran siarkan konten netral dukung Pemilu Damai

Baca juga: KPI: Penyiaran lokal-komunitas berperan penting informasikan pemilu

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

pinjam duit di dana

Rabu, BMKG prakirakan cuaca di sebagian besar Indonesia cerah berawan******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi cerah berawan pada Rabu.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan BMKG melalui laman www.bmkg.go.id di Jakarta, Rabu, cuaca cerah berawan diprakirakan terjadi di sejumlah daerah, yakni Banda Aceh, Serang, Yogyakarta, Semarang, Pontianak, dan Lampung.

Kemudian daerah lainnya yang cuaca-nya diprediksi cerah berawan adalah Padang, Medan, Denpasar, Gorontalo, Banjarmasin, Mataram, Mamuju, Palu, Kendari, dan Ambon.

BMKG memprakirakan cuaca berawan di sejumlah daerah, yakni di Bengkulu, Jakarta, Surabaya, Palangka Raya, Pekanbaru, Tanjung Selor, Makassar, Jayapura, dan Manokwari.

Hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di wilayah Jambi, Pangkalpinang, Tanjung Pinang, Palembang, Samarinda, Kupang, dan Sofifi.

Sementara hujan dengan intensitas sedang diprediksi di Bandung hari ini.

Cuaca di Manado diprakirakan berawan tebal.

Baca juga: BMKG ingatkan sebagian wilayah Jatim hujan saat Pemilu

Baca juga: BMKG prakirakan hujan terjadi di beberapa wilayah DKI Jakarta

Baca juga: Cuaca ekstrem, 7 daerah utama pemilu jadi prioritas darurat bencana

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Budidaya Keabadian

pedagang 2d togel

TPS di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan.

"Memang selama ini dari pemilu ke pemilu itu catatannya selalu ada masalah," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan, Atiq Amalia di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, di Kalibata City pada Pemilu 2024 terdapat 13 TPS yang dipusatkan di beberapa lapangan di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Kalibata City yang berada di Kecamatan Pancoran, memang memerlukan perhatian khusus sehingga perlu adanya antisipasi. Untuk itu pihaknya meninjau lokasi tersebut sebelum dan saat hari pemungutan suara.

"Memang perlu mendapat perhatian khusus, termasuk kami besok akan turun bersama wali kota," tuturnya.

Atiq menambahkan, di pemilu sebelumnya, keributan yang terjadi di Kalibata City dikarenakan adanya warga yang memaksa untuk bisa menyalurkan hal suaranya. Padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut karena mereka kebanyakan merupakan pendatang.

Baca juga: Bawaslu Jaksel ingatkan saksi parpol tak hanya awasi suara partainya
Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024

Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan

Untuk mengantisipasi keributan, kata Atiq, sudah disepakati agar yang membuat keributan ditarik keluar TPS supaya tidak mengganggu jalannya pemungutan suara.

Menurut dia, hal itu telah dikoordinasikan dengan pengelola, Panwascam dan petugas terkait jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu harus dipastikan tidak ada keributan di TPS dan penyelesaian masalah dilakukan di luar TPS.

"Keributan biasanya dikarenakan penghuni menyodorkan KTP supaya bisa memaksa untuk memilih di sana. Dari pemilu ke pemilu selalu ada masalah seperti itu," katanya.

Selain di Kalibata City, TPS yang rawan keributan lainnya adalah di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI. Kasusnya pun serupa.

"Ada berapa ya titiknya, seperti di Kalibata City dan di sini (Rumah Jabatan Anggota DPR) juga ada. Di sini juga sama kasusnya, mereka tidak mendaftarkan, hanya menggunakan KTP. Jadi mereka memaksa juga untuk mencoblos," kata Atiq.

Dewa perang ini

akun demo mahjong way

Presiden Jokowi tempati nomor urut 50 di TPS 10 Gambir******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempati nomor urutan 50 dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, Gambir, Jakarta Pusat.

"Presiden urutan nomor 50. Kalau beliau datang bareng Ibu Iriana akan nyoblos bareng di sini," kata Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 10 Gambir, Hamdi Basjar, yang dijumpai di TPA 10 Gambir, Selasa.

Selain Jokowi, dpt tersebut juga memuat nama Ibu Negara Iriana Jokowi yang berada di nomor urutan 47.

Namun hingga Selasa siang, Hamdi belum memperoleh konfirmasi dari pihak Protokol Presiden terkait jadwal kehadiran Jokowi dan Iriana di TPS yang berlokasi di halaman Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat tersebut.

"Kalau lima tahun lalu kan datangnya sekitar jam 10.00 hingga 11.00 WIB. Untuk yang besok saya belum dapat informasi lebih lanjut dari protokol," katanya.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 10 Gambir, Hamdi Basjar, memperlihatkan daftar pemilih tetap di TPS 10 Gambir yang mencantumkan nama Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.

Hamdi mengatakan total dpt yang tercatat di petugas kpps setempat berjumlah 120 pemilih. Jumlah itu menurun dari kuota suara pada Pemilu 2019 yang mencapai sekitar 198 pemilih dengan tingkat kehadiran di tps sebanyak 139 pemilih yang menyalurkan hak politiknya.

Menurut Hamdi jumlah yang terdata di DPT 2024 belum termasuk dpt tambahan (DPTb) yang kini dialokasikan sebesar 5 persen dari total 120 pemilih.

"Kuota DPTb tahun ini bertambah dari lima tahun lalu yang hanya 2 persen. Daftar pemilih tambahan ini belum ketahuan karena itu dalam kotak suara, belum boleh dibuka berapa jumlahnya. Besok dibuka jam 07.00 WIB," katanya.

Ia memperkirakan DPTb diperkirakan berasal dari RW02 dan RW01 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Hamdi didampingi seorang anggotanya telah menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk turut memberikan hak pilih pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir, Senin (12/2).

Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta itu, Jokowi berpesan agar kpps bekerja secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam Pemilu 2024 pada Rabu (14/2).

"Saya juga menegaskan agar pesta demokrasi dapat berjalan damai dan tertib, juga dinikmati masyarakat Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim

Baca juga: Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

drama 88 slot

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

uap baja dan api

cara dapat uang kaget dana

Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meneken peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id, di Jakarta, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi, di Jakarta, 12 Februari 2024.

Dalam Pasal 20 ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya perpres itu yakni untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim
Baca juga: Jokowi terima undangan pencoblosan dari KPPS TPS 10 Gambir

《lt88sport》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，totoslotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《lt88sport》bab terbaru。