mahjong ways 1

Pejuang mutlak

Partai Buruh Tolak Mentah******

Partai Buruh menolak sikap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyetujui usulan pengaturan dan pengurangan jam kerja untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Partai Buruh juga menyebut Muhadjir menyepakati sistem no work no pay, atau buruh hanya mendapat upah sesuai dengan jam kerja. 

"Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/12). Ia juga menyatakan no work no paytidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pertama, menurutnya, karena bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kedua, upaya untuk menghindari PHK telah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti mengurangi shift kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja tanpa pemotongan upah. 

Ketiga, karena usulan ini merugikan buruh.

Said mengatakan upah buruh yang diterima sekarang masih kurang. Belum lagi jika dikurangi imbas sistem 'no work no pay'.

Sebelumnya usulan no work no pay ini sempat dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11) lalu.

"Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," katanya,

Kemudian pada pekan ini, Muhadjir setuju dengan usulan pengaturan jam kera jika pengusaha dan pekerja sepakat. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di kantornya, Kamis (1/12).

Saat itu Muhadjir tidak melontarkan istilah no work no pay.

Muhadjir mengatakan kini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Selain itu, Ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

Wuzong

Erupsi Gunung Semeru Tak Ganggu Penerbangan di Bandara Bali******

Erupsi Gunung Semeru, di Jawa Timur, hingga saat ini tidak mengganggu penerbangandi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan mengatakan erupsi Gunung Semeru, di Lumajang, Jawa Timur, pada Minggu (4/12) pukul 02:46 WIB tak berdampak pada arus penerbangan di bandara tersebut.

"Bahwa hal tersebut tidak berdampak pada operasional penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali," kata Handy, Senin (5/12).

"Setelah koordinasi kami lakukan, dapat dipastikan tidak terdapat penerbangan yang delay maupun yang dialihkan pada erupsi terjadi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Ruang dan Waktu Super

PT LII Bantah Jual Kepulauan Widi di Situs Asing******

PT Leadership Islands Indonesia (LII) membantah kabar pelelangan Kepulauan Widi, Maluku Utara di situs Sotheby's Concierge Auctions.

PT LII merupakan perusahaan yang memegang izin untuk secara eksklusif menjalankan usaha di Kepulauan Widi.

Dalam rangka menarik investasi asing besar ke pengembangan Kepulauan Widi, LII mengambil langkah untuk bekerja sama dengan Sotheby's Auction Concierge yang berbasis di AS dan Inggris.

Hal ini bertujuan untuk menarik investor yang memiliki semangat dan visi yang sama dengan LII, yakni visi yang berfokus pada area konservasi skala besar, pembangunan yang berkelanjutan (sustainable), dan pemberdayaan masyarakat.

"Sotheby's Auction Concierge dan LII sama sekali tidak bermaksud untuk "menjual Pulau Widi" dan bahwa Sotheby's Auction Concierge dan LII memahami secara penuh bahwa pulau-pulau di Indonesia adalah milik negara Republik Indonesia dan karenanya kepulauan tidak dapat dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta mana pun," bunyi pernyataan LII, dikutip dari situs www.widireserve.com, Senin (5/12).

Perusahaan menambahkan proses penggalian dana investasi melalui proses pelelangan atas interest di LII akan dilaksanakan di masa mendatang.

Investor terpilih adalah yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari LII. Salah satu syaratnya adalah yang investor harus berinvestasi dalam jumlah yang signifikan ke dalam pengembangan Kepulauan Widi.

Kepulauan Widi sendiri adalah salah satu ekosistem laut yang unik, kaya akan keragaman biota laut dan langka ditemui sehingga harus dilindungi untuk generasi mendatang.

Hal ini disebut telah menjadi dasar dan penggerak utama bagi LII dalam pengambilan segala keputusan dari sejak LII bertemu dengan instansi pemerintah pada 2014 silam.

"LII juga berkomitmen untuk mendanai kegiatan patroli Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Widi dan berencana untuk membuka Pusat Konservasi bersama dengan eco-lodge pertamanya di kepulauan tersebut pada 2024," ujar LII.

Sebelumnya, situs Sotheby's Concierge Auctions mencantumkan Kepulauan Widi dalam daftar barang yang mereka lelang. Pada situs tersebut, PT LII menawarkan pengelolaan pulau tersebut.

"Hukum Indonesia tak mengizinkan kepemilikan privat atas kepulauan, tetapi saham dalam bisnis dengan hak pengembangan dapat dijual kepada siapa pun," tulis PT LII di situs Sotheby's Concierge Auctions.

[Gambas:Video CNN]

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal lelang Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pihaknya meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut, termasuk di antaranya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

Padahal, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal lainnya dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, pelaku usaha juga harus mendapatkan PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA.

Wahyu pun menegaskan Kepulauan Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurutnya, regulasi RI tidak mengenal dan tidak melegalkan jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan hak publik dan aset negara.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Wahyu menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi, 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

Pemerintah Kejar Integrasi Transportasi DKI Jakarta Kelar 2023******

Pemerintah menargetkan integrasi transportasiumum di DKI Jakarta bisa selesai pada 2023 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/12).

Ia menyebut pihaknya akan menghubungkan sistem di MRT, LRT, dan Transjakarta. Dengan begitu, pengguna akan mendapat kemudahan akses, sehingga tidak pusing gonta-ganti kartu untuk transaksi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan di sisi lain Kementerian BUMN juga terus mendorong penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan LRT Jabodebek.

Hal ini juga sebagai salah satu pendukung ekosistem transportasi di DKI Jakarta. Proyek KCJB sendiri ditargetkan bisa beroperasi sesuai rencana sekitar Juni atau Juli 2023.

"Kemarin sudah disetujui PMN sebesar Rp3,2 triliun, sudah sepakati dan sekarang sedang diproses di Komisi XI untuk dicairkan akhir tahun," ujar Kartika.

Ia berharap operasional KCJB bisa dilakukan secara simultan dengan LRT Jabodebek. Kartika tak menampik operasional LRT Jabodebek memang tertunda dari yang seharusnya pada Agustus 2022 ke sekitar Juli 2023 karena sistem softwareyang digunakan.

Adapun, LRT Jabodebek rencananya akan dioperasikan tanpa masinis.

"Ini memang tantangan besar, tapi ini lompatan teknologi, semoga kalau berhasil, ini jadi kebanggaan Adhi Karya, KAI dan INKA yang membangun sistem transportasi berteknologi LRT terkini, yaitu tanpa menggunakan masinis," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Apartemen Zhutian Shinhwa

OYO Pangkas 600 Pekerja, Tambah Deretan Perusahaan yang PHK Tahun Ini******

Perusahaan jaringan hotel asal India, OYO Hotels and Homes Pvt Ltd, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 600 orang di departemen perusahaan dan teknologinya.

"Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan bahwa sebagian besar orang yang harus kami keluarkan, mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan," kata Chief Executive Officer Ritesh Agarwal dikutip dari Reuters, Senin (5/12).

Perusahaan bekingan Softbank, yang terikat IPO India, ini setidaknya memangkas 10 persen dari 3.700 karyawan tetapnya. Sementara di saat yang sama, perusahaan tersebut baru saja merekrut 250 orang.

OYO Hotels pertama kali mengajukan go public pada Oktober 2021 tetapi penjualan sahamnya ditunda karena kondisi pasar.

Perusahaan melaporkan kerugian bersih sebesar 3,33 miliar rupee India setara dengan U,90 juta pada kuartal kedua tahun keuangan dibandingkan dengan kerugian sebesar 4,14 miliar rupee pada kuartal pertama. Tahun keuangan perusahaan berlangsung dari 1 April hingga 31 Maret.

[Gambas:Video CNN]