situs new member maxwin

Mimpi adalah raja

situs slot terbaru dan tergacor

Bawaslu telusuri peristiwa pengendara motor tertimpa APK di Daan Mogot******

Kami sudah melarang pemasangan  APK di jalur TransJakarta karena bisa membahayakan yang memakai transportasi publik tersebut

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo sedang melakukan penelusuran atas kejadian pengendara motor yang tertimpa baliho atau alat peraga kampanye (APK) caleg saat sedang melintas di jalur bus TransJakarta di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Sabtu. "Masih kita telusuri di lokasi kejadian," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu. Benny juga menyayangkan pemasangan APK di sejumlah jalur TransJakarta karena dapat membahayakan pengguna jalan. "Kami sudah melarang pemasangan  APK di jalur TransJakarta karena bisa membahayakan yang memakai transportasi publik tersebut," katanya. Benny juga meminta kepada peserta pemilu dalam pemasangan APK untuk tertib serta menjaga estetika kota sekaligus keselamatan warga. PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menegaskan seluruh aset yang menjadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta tersebut bersih dari alat peraga kampanye Pemilu 2024. "Jadi TransJakarta memastikan aset-aset (tanggung jawab TransJakarta) steril dari kampanye politik. Jangan sampai mengganggu pelayanan (bus) kepada masyarakat," kata Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta Wibowo kepada pers di Jakarta, Sabtu. Hal tersebut menanggapi adanya pengendara motor yang tertimpa baliho salah satu calon anggota legislatif (caleg) saat melintas di jalur TransJakarta di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Wibowo menyebut pemasangan alat peraga kampanye (APK) di median jalan, khususnya sebelah jalur TransJakarta itu bukan wewenang pihak TransJakarta, melainkan wewenang dinas terkait. "Kami juga berkomunikasi dengan dinas mengenai informasi-informasi terkait pemasangan APK itu," ujar Wibowo. Sebelumnya beredar video di media sosial instagram melalui akun @lensa_berita_jakarta, dalam video tersebut terlihat sejumlah pengendara lain menolong pengendara yang tertimpa baliho caleg di jalur TransJakarta pada Sabtu. "Seorang pengendara motor mengalami kecelakaan setelah tertimpa baliho caleg di Jalan Daan Mogot, tampak pengendara tersebut melintas di jalur TransJakarta tapi naas ketika melintas baliho caleg yang tertiup angin roboh sehingga menimpanya, " tulis akun tersebut.Baca juga: Pemkot Jakpus inisiasi tertibkan APK pelanggar aturan
Baca juga: Bawaslu dan Pemda dinilai harus berani tertibkan APK
Baca juga: Parpol diimbau tertibkan sendiri APK di zona terlarang

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

kehidupan konseptual

kredit iphone online tanpa dp

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1).

Debat yang diikuti para cawapres tersebut mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli di bidang transisi energi, lingkungan, agraria, hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Ke-11 panelis ini akan dikarantina mulai hari ini, Jumat (19/1), untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Berikut adalah profil singkat 11 panelis:

1. Abrar Saleng

Ia adalah seorang Guru Besar dan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Semasa menjadi dosen, dia telah menerbitkan puluhan jurnal ilmiah dan buku yang telah dikutip sebanyak 641 kali.

Dalam karya-karya ilmiahnya, Abrar banyak meneliti dan mengulas tentang perlindungan hukum bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi tambang.

Abrar juga pernah ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bergabung dalam tim reformasi hukum, yang menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

2. Arie Sujito

Dia adalah seorang Sosiolog Pedesaan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor.

Dirinya sangat aktif menyuarakan tentang pentingnya kebijakan politik dan penguatan tata kelola negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan di media sosial, dan memiliki kanal di berbagai platform yang dinamai bincang pinggiran.

Jurnal ilmiah terbarunya diterbitkan pada 10 Februari 2023 berjudul "Menyemai Kedaulatan Pangan dari Sisi Pinggiran: UU Desa dan Marwah Pertanian dalam Pembangunan Pedesaan di Indonesia".

Pada tahun 2020, Arie juga berpartisipasi dalam publikasi yang berjudul "Kerentanan, Solidaritas Sosial dan Masyarakat Tangguh" dari buku "New Normal-Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19".

3. Arif Satria

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ahli Ekologi Politik ini telah menjadi pembicara di berbagai seminar nasional maupun konferensi di tingkat internasional.

Ia menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan pada tahun 2012 di Brasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2019, dirinya juga menjadi pembicara pada forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.

Arif juga sosok yang dikenal aktif di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012, ia terpilih menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, ini juga pernah meraih penghargaan Yamamoto pada tahun 2008 di Vietnam dari Organisasi Profesi bidang Sosial Ekonomi Perikanan atau IIFET.

4. Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022-2025 ini juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia bergabung di KPA sejak tahun 2007, dan hingga saat ini menjadi bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) di Asia.

Dewi juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Institute of Social Study (ISS) Den Haag, Belanda, pada tahun 2011 di bidang transisi agraria.

Dirinya aktif menyuarakan tentang reformasi agraria yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik kepentingan juga struktural.

Menurutnya, kemiskinan struktural di Indonesia salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan di bidang agraria yang kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan cenderung bersifat kapital.

5. Fabby Tumiwa

Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Tufts, Amerika Serikat di bidang Kebijakan Energi dan Iklim.

Ia banyak menyoroti kebijakan transisi energi Indonesia dan upaya-upaya percepatan transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju energi baru terbarukan.

Fabby juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk negosiasi perubahan iklim pada tahun 2006-2017, dan pada tahun 2023 lalu ia berhasil diangkat ke grup Konsultatif Tingkat Tinggi Percepatan Transisi Energi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

6. Hariadi Kartodihardjo

Dia adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang saat ini juga dipercaya sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di bidang Kebijakan Tatakelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurnal dan publikasi ilmiahnya banyak menyoroti isu-isu lingkungan, kehutanan, dan sumber daya alam. Karya-karyanya telah dikutip sebanyak 2.515 kali sejak tahun 2015.

Beberapa penelitian unggulannya membahas tentang kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan kajian tata kelola perkebunan sawit.

7. Ridwan Yahya

Dia adalah seorang Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang tercatat pernah menerima penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama di tingkat fakultas pertanian pada tahun 2016.

Ridwan juga pernah meraih penghargaan presentasi terbaik pada gelaran Sustainable Future for Human Security Conference di Kyoto, Jepang, pada tahun 2010.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, serta sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi peneliti, salah satunya Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.

8. Rukka Sombolinggi

Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman), Rukka menggunakan identitasnya sebagai masyarakat asli Toraja saat bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (Japhama).

Ia banyak mengadvokasi perjuangan masyarakat adat yang hingga kini masih sering didiskriminasi saat terjadi kasus-kasus pengalihan fungsi tanah adat.

Kisahnya tentang pengalaman masa kecil meminta permen kepada para turis yang datang ke Tana Toraja, diangkat di situs resmi Aman. Dalam artikel tersebut, Rukka mengaku baru menyadari ada relasi ketimpangan antara orang kulit putih (turis) terhadap masyarakat adat, yang selama ini masih melanggengkan makna "eksotisme", untuk diasosiasikan pada masyarakat adat yang tak hanya berbeda, tetapi juga terasing, terpencil, primitif, miskin, dan inferior.

9. Sudharto P. Hadi

Pakar Manajemen Lingkungan yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada 2010–2015 ini sempat menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Kanada.

Saat ini, dia aktif mengajar di beberapa program baik S1, S2, maupun S3 di Undip dan berbagai universitas lainnya di bidang perencanaan atau manajemen lingkungan, etika lingkungan, dan resolusi konflik lingkungan.

Ia aktif sebagai Country Coordinator pada Sustainable Energy and Environmental Forum yang berbasis di Universitas Kyoto, Jepang, juga Peneliti untuk Legal Empowerment and Industrial Pollution di Universitas Leiden, Belanda.

Ia juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dan Pengawas di Yayasan Bina Kehidupan Lestari Semarang.

10. Sulistyowati Irianto

Dia adalah Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis yang banyak melakukan penelitian terkait isu keadilan bagi perempuan.

Ia menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, dan saat ini aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia pada 2013-2016.

Ia banyak melakukan penelitian terkait antropologi hukum di Indonesia, yang menurutnya bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan kebijakan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat adat.

11. Tubagus Furqon Sofhani

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyelesaikan studi S2 di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB pada tahun 2017.

Pada periode 2018-2020, dirinya mendapatkan mandat sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Jurnal dan penelitian ilmiahnya yang terbaru banyak membahas tentang pengaruh peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun hutan sosial hingga kota kreatif.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Gila Pedang Terbalik

hokislot369

Atasi defisit beras nasional, pemerintah rencanakan impor 3 juta ton tahun ini******

Garut (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI) Airlangga Hartarto mengungkapkan akan mengimpor kembali 3 juta ton beras pada tahun 2024 untuk mengatasi defisit beras dampak dari El Nino.

“Beras itu tahun kemarin kita impor sekitar 3,5 juta (ton). 3 juta sudah masuk, 500 ribu diharapkan masuk di bulan Januari ini,” kata Airlangga saat ditemui dalam acara penyerahan bantuan pangan beras di Garut, Jawa Barat, Sabtu.

Dia menambahkan, “Pemerintah sudah memutuskan untuk impor juga di tahun ini (sebanyak) 3 juta ton, di mana 2 juta sedang berproses di Bulog,” katanya.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak El Nino yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir dan menyebabkan defisit beras nasional hingga 2,3 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah akan memenuhi kekurangan beras ini melalui program impor beras.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), good agriculture practices (GAP) atau penerapan pertanian yang baik, sekitar 2,8 juta ton beras dihitung berdasarkan angka kebutuhan beras rata-rata nasional sekitar 2,5 hingga 2,6 juta ton per bulan dengan kemampuan produksi di awal Januari yang kurang dari 1 juta ton akibat dampak El Nino, seperti dikutip dari ANTARA.

Presiden Joko Widodo telah menyetujui impor sekitar total 2 juta ton beras yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand. Diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik dan persediaan beras di Tanah Air dapat tercukupi.

Baca juga: Menko Perekonomian: Skema LPDP masih direvisi

Baca juga: Airlangga Hartarto pastikan bansos tidak terafiliasi politik

Baca juga: Menko Perekonomian salurkan bantuan pangan beras di Kota Bandung

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

seribu pemburu

buku mimpi 31

Round up, janji******

Jakarta (ANTARA) - Masa kampanye Pilpres 2024 hari ke-49, Senin (15/1), dimanfaatkan para calon untuk berkampanye di berbagai daerah di Indonesia; tetapi ada pula calon yang mengosongkan jadwal kampanyenya dan bekerja sebagai pejabat negara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024; sementara hari pemungutan suara berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024.

Berikut rangkuman kegiatan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada hari ke-49 kampanye untuk kembali Anda simak.


Anies-Muhaimin
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi tiga titik di Ambon, Maluku, Senin (15/1). Sementara itu, pasangannya, calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, melaksanakan agenda internal dan tidak berkampanye.

Anies menghadiri acara Desak Anies di Pantai Beby Indah, Ambon. Pada kesempatan itu, Anies melontarkan beberapa janji kepada masyarakat.

Salah satu janji Anies adalah akan membangun lapangan-lapangan yang berstandar FIFA di tengah-tengah perkampungan di Maluku demi memunculkan bibit-bibit pesepak bola kelas dunia.

Anies pun berjanji akan membangun perpustakaan setara Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta di berbagai daerah di Tanah Air.

Dia juga akan membuat regulasi khusus untuk mengelola sektor perikanan di bagian timur Indonesia, serta menghapus persyaratan diskriminatif dalam rekrutmen pekerjaan.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga berjanji akan merealisasikan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) jika terpilih memenangi Pilpres 2024.

Menurut dia, proyek strategis LIN secara langsung akan berdampak kepada nelayan kecil hingga pengusaha-pengusaha besar di daerah itu.


Prabowo-Gibran
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kompak memilih untuk kembali menjalankan tugas mereka dalam melayani masyarakat.

Hal itu berarti, Prabowo-Gibran tidak melaksanakan kampanye pada hari ke-49, Senin.

Prabowo Subianto kembali menjalankan tugasnya sebagai menteri pertahanan, sementara Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Surakarta, Jawa Tengah, untuk berdinas sebagai wali kota.

Prabowo bekerja seperti biasa di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, dan Gibran berkantor di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah.


Ganjar-Mahfud
Terpisah di dua pulau, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memilih berkampanye di Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Ganjar ke Purbalingga dan Banjarnegara, sedangkan Mahfud menyapa masyarakat di Kota Medan dan Kabupaten Langkat.

Di sela-sela safari politiknya, Ganjar melontarkan komitmen yang akan ia lakukan jika terpilih menjadi presiden.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu akan memberikan hak setiap warga negara secara adil, termasuk hak dalam mendapatkan pekerjaan. Bahkan, dia ingin menghapus batas usia pelamar kerja.

Selain itu, Ganjar berjanji akan memberikan perhatian dan menaikkan level perusahaan penghasil produk ekspor agar ekonomi perusahaan tersebut menjadi lebih tangguh.

Janji itu Ganjar lontarkan usai mengunjungi pabrik wig atau rambut tiruan PT Bintang Mas Triyasa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
​​​​​​​
Sementara itu, di Medan, Mahfud mengisi kuliah kebangsaan di Universitas HKBP Nommensen.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu bercerita bahwa dirinya memilih sektor politik dan hukum karena kegelisahannya akan energi politik yang lebih kuat di kehidupan sehari-hari.

Padahal, menurut Mahfud, seharusnya hukum merupakan panglima untuk kesejahteraan rakyat.

Dia juga bersilaturahim dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu pengajian, dan guru-guru sekolah se-Kabupaten Langkat di Pangkalan Berandan, Langkat.

Di sana, Mahfud berkomitmen bahwa penegakan hukum dan keadilan menjadi prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan jika dia terpilih memenangi Pilpres 2024.

​​​​​​​

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

pandaslot

KPU telusuri dugaan surat suara tercoblos lebih dulu di Taipei******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sedang menelusuri surat suara yang diduga sudah tercoblos lebih dulu di Taipei, Taiwan.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan klarifikasi itu dilakukan dengan menelusuri pihak panitia penyelenggara luar negeri (PPLN) dan panitia pengawas pemilihan (panwaslu).

"Nanti kalau sudah ada hasilnya akan dilaporkan oleh teman-teman PPLN dan Panwaslu. Dan bisa rilis kepada teman-teman media, karena sdang ditelusuri dulu," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan penelusuran itu akan dilakukan langsung ke pemilih yang bersangkutan. KPU pun masih memastikan apakah surat suara itu memang benar sudah tercoblos lebih dulu atau tidak.

Menurut Hasyim, apabila surat suara itu benar tercoblos lebih dulu saat berada di dalam amplop, maka KPU akan menyatakan surat suara itu ke dalam kategori surat suara rusak. Surat suara itu akan langsung diganti dengan yang baru.

Adapun surat suara di dalam amplop merupakan salah satu metode pencoblosan untuk pemilu luar negeri. Para pemilih akan menerima lebih dulu amplop dari KPU yang berisikan surat suara.

Selanjutnya, surat suara yang dicoblos itu akan dikirim kembali oleh pemilih ke alamat yang sudah dilampirkan KPU pada amplop.

“Iya tentu saja ke pemilih yang bersangkutan. Kalau memang benar bahwa memang itu sudah tercoblos itu, itu kan metode pos, nah sebagaimana kemudian di metode TPS nanti kita akan kategorikan surat suara rusak dan kemudian akan kita ganti dengan surat suara baru,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, sebagai peserta Pilpres 2024.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

belas kasihan Tuhan

angka hongkong jitu nanti malam tembus

Nusron Wahid percaya Mahfud tak terlibat isu pemakzulan******

Pak Mahfud kan santri, kalau santri ada istilah penghormatan tamu

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid percaya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md tak terlibat dalam kisruh isu pemakzulan Presiden RI Joko Widodo.

Dia menilai Mahfud Md, yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi, merupakan seorang ahli hukum tata negara yang pikiran dan perilaku-nya berpijak pada konstitusi.

"Dia selalu berdiri di atas koridor konstitusi, karena isu pemakzulan itu sama saja pengingkaran atas konstitusi, apalagi kalau pemakzulan-nya itu, Presiden tidak terbukti melanggar undang-undang dasar," kata Nusron menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa.

Nusron menilai Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Presiden. "Mungkin Pak Mahfud tidak tahu ternyata diskusi-nya akan mengarah pada pemakzulan, saya masih khusnuzon(berbaik sangka, red.) pada Pak Mahfud," kata Nusron.

Baca juga: Ari Dwipayana: Narasi pemakzulan untuk kepentingan politik elektoral

Baca juga: Gus Yahya sebut tak ada alasan untuk melakukan pemakzulan ke presiden

Sekretaris TKN itu menilai Mahfud pada akhirnya melanjutkan pertemuan itu karena dia menghormati tamunya.

"Pak Mahfud kan santri, kalau santri ada istilah penghormatan tamu," ujar Nusron.

Terlepas dari itu, Nusron berpendapat mereka yang mengembuskan isu pemakzulan sejati-nya tak siap berdemokrasi.

"Isu itu hanya diembuskan oleh orang yang tidak siap demokrasi dan takut kalah dalam pemilu di era demokrasi ini dan takut kehilangan kekuasaan," tutur Nusron Wahid.

Baca juga: Istana sebut Presiden tidak terganggu soal wacana pemakzulan

Sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin aktivis 98 Faizal Assegaf dan beranggotakan Marwan Batubara, Syukri Fadholi, dan seorang purnawirawan jenderal TNI menemui Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada 9 Januari 2024. Dalam pertemuan itu, mereka mengadukan beberapa dugaan pelanggaran pemilu dan membawa isu pemakzulan.

Mahfud kepada mereka saat itu menjelaskan Menko Polhukam tidak dapat menindak dugaan pelanggaran pemilu, karena itu merupakan kewenangan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara terkait pemakzulan, Mahfud menjelaskan itu urusan DPR dan partai politik, bukan dia sebagai Menko Polhukam.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024