judi slot888

bosdomino 832Jutaan kata 81954Orang-orang telah membaca serialisasi

《judi slot888》

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

BMKG: Waspadai potensi gelombang tinggi di laut selatan Jabar******

Pola angin yang cenderung searah dengan kecepatan tinggi berpotensi meningkatkan tinggi gelombang

Cilacap (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan maupun wisatawan untuk mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di laut selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta akibat peningkatan kecepatan angin.

"Berdasarkan pengamatan, pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar 4-25 knot," kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Jateng, Senin.

Menurut dia, pola angin yang cenderung searah dengan kecepatan tinggi berpotensi meningkatkan tinggi gelombang.

Selain itu, kata dia, wilayah perairan selatan Jabar hingga DIY maupun Samudra Hindia selatan Jabar-DIY saat sekarang masih dipengaruhi oleh musim angin barat.

"Oleh karena itu, hari ini (4/3) kami mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di laut selatan Jabar-DIY yang berlaku sampai dengan Rabu (5/3) dan akan segera diperbarui jika ada perkembangan lebih lanjut," katanya.

Baca juga: BMKG memprakirakan cuaca ekstrem masih berpotensi di wilayah Jateng
Baca juga: Tim PKM UNS ciptakan permainan edukatif mitigasi bencana

Ia mengatakan peringatan dini tersebut dikeluarkan karena tinggi gelombang di laut selatan Jabar-DIY berpotensi mencapai kisaran 2,5-4 meter atau masuk kategori tinggi.

Menurut dia, wilayah yang berpotensi terjadi gelombang tinggi meliputi perairan selatan Sukabumi, perairan selatan Cianjur, perairan selatan Garut, perairan selatan Tasikmalaya, perairan selatan Pangandaran, perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, perairan selatan Purworejo, dan perairan selatan Yogyakarta.

Selanjutnya, Samudra Hindia selatan Sukabumi, Samudra Hindia selatan Cianjur, Samudra Hindia selatan Garut, Samudra Hindia selatan Tasikmalaya, Samudra Hindia selatan Pangandaran, Samudra Hindia selatan Cilacap, Samudra Hindia selatan Kebumen, Samudra Hindia selatan Purworejo, dan Samudra Hindia selatan Yogyakarta.

Terkait dengan hal itu, Teguh mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk memerhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran.

"Hal itu karena berdasarkan analisis, kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter berisiko terhadap perahu nelayan. Kemudian kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter berisiko terhadap tongkang," katanya.

Menurut dia, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter berisiko terhadap kapal feri serta kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter berisiko terhadap kapal berukuran besar seperti kapal kargo serta kapal pesiar.

Selain itu, lanjut dia, wisatawan maupun masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi tersebut.

"Saat sekarang memang bukan musim liburan, namun biasanya masyarakat di sejumlah daerah memanfaatkan momentum menjelang puasa Ramadhan dengan berwisata bersama keluarga, salah satunya dengan mengunjungi objek wisata pantai," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat yang berwisata ke pantai diimbau untuk tidak bermain air atau berenang terutama di wilayah pantai yang langsung terhubung dengan laut lepas agar terhindar dari risiko gelombang tinggi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Baca juga: Operasi modifikasi cuaca di Jateng berlaku efektif tiga hari ke depan
Baca juga: BMKG: Waspadai bencana hidrometeorologi di Jateng akibat cuaca ekstrem


 

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Bapanas: Harga beras mulai turun jadi Rp14.000 per kilogram******

Jadi hari ini dengan harga gabah Rp7.040 per kg, maka otomatis beras itu akan terkoreksi sekitar Rp2.000. Jadi, harganya sekitar Rp14.000 per kg.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa harga beras di pasaran mulai turun menjadi Rp14.000 per kilogram (kg) setelah harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani atau di sisi hulu juga turun.

“Jadi hari ini dengan harga gabah Rp7.040 per kg, maka otomatis beras itu akan terkoreksi sekitar Rp2.000. Jadi, harganya sekitar Rp14.000 per kg,” kata Arif dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Arief menyampaikan bahwa saat ini harga GKP mulai turun dari sebelumnya di atas Rp8.000 per kg, kini secara nasional rata-rata berada di harga Rp7.040 per kg. Dia meyakini apabila harga gabah tersebut sudah turun maka harga beras juga akan terkoreksi signifikan.

Baca juga: Bapanas gelar rakor lintas K/L demi pangan terjangkau

Menurut Arief beras sempat mahal lantaran kenaikan harga GKP yang juga mengalami kenaikan. Biasanya, cara simpel menghitung harga beras yaitu dua kali lipat harga GKP.

“Selalu kami sampaikan agar mudah menghitungnya, kalau harganya Rp8.000 atau Rp9.000 per kg, berarti harga berasnya tinggal kalikan dua, jadi Rp16.000 atau Rp18.000 per kg,” jelas Arief.

Menurut Arief, turunnya harga GKP dan harga beras di pasaran setelah memasuki musim panen raya pada Maret-April yang diprediksi akan mencapai 3,5 juta ton.

“Harga akan mulai terkoreksi seiring dengan berjalannya panen yang angkanya kurang lebih 3-3,5 juta ton dari kebutuhan kita 2,5-2,6 juta ton. Panen di Lamongan, Tuban Bojonegoro, Sragen, Ngawi, Demak Grobogan, Lampung, Sumsel,” tutur Arief.

Arief juga berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pangan yang terus bersinergi dalam menjaga suasana tetap kondusif utamanya untuk perberasan nasional.

“Dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang juga dihadiri oleh Pak Mendagri, menteri dan kepala lembaga terkait, Pak Presiden (Joko Widodo) memberikan arahan dan menugaskan kita untuk betul betul memperhatikan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga,” tambah Arief.

Baca juga: Bapanas minta kepala daerah lakukan tiga hal stabilkan harga pangan

Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah.

Rapat secara hybrid tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian,Kepala Bulog, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：erek2 70、menara368、slot jp

Terkait：daftar slot gacor hari ini、rtp agus、situs paling gacor mudah menang、janjiplay、crazyrich88、aplikasi yang bisa cicil barang、situs slot idn、psg138、game slot terbaru、slot tergacor

---

---

bab terbaru：situs slot lotre（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05