daftar tunaiku

Raksasa zaman

slot game terbaru

"Hilirisasi" masih jadi kata andalan Gibran di debat keempat Pilpres******

"Intinya perusahaan-perusahaan besar bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal. Jadi mereka tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM,"

Jakarta (ANTARA) - Kata "hilirisasi" masih menjadi kata andalan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam Debat keempat Pilpres 2024 di JCC, Jakarta, Minggu.

Pada debat sebelumnya, atau debat kedua Pilpres pada 22 Desember 2023 lalu, Gibran juga cukup sering menyebut kata "hilirisasi".

Sepanjang debat keempat Pilpres 2024 ini, ANTARA mencatat Gibran mengucapkan kata “hilirisasi” sebanyak 12 kali di dalam debat yang mempertemukan cawapres itu.

Selanjutnya, Gibran juga cukup sering menyebutkan kata "pupuk", UMKM hingga mengenalkan istilah "mekanisasi" dalam sektor pertanian.

Walikota Surakarta itu paling sering menyebutkan kata "hilirisasi" pada segmen penyampaian visi dan misi dan pernyataan penutup dalam acara debat cawapres, yakni masing-masing sebanyak lima kali.

Ia menyampaikan hilirisasi yang direncanakan tidak terbatas pada sektor tambang, tapi akan diperluas cakupannya ke sektor pertanian, maritim, dan digital.

Sesuai dengan tema debat, yakni energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat, Gibran juga cukup sering mengatakan kata "pupuk" sebanyak sembilan kali.

Gibran menilai ketersediaan pupuk penting dalam rangka meningkatkan produktivitas petani untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya, ada "UMKM" disebutkan enam kali yang dia nilai penting untuk dibesarkan sebagai salah satu bentuk menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

"Intinya perusahaan-perusahaan besar bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal. Jadi mereka tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM," ujar Gibran saat segmen kedua debat keempat Pilpres 2024 tadi malam (Minggu, 21/1).

Lalu "nikel", "redistribusi tanah", dan "energi hijau" juga disebutkan sebanyak enam kali di sepanjang acara debat Pilpres 2024 itu.

Hal menarik lainnya dari debat keempat itu adalah saat Gibran melontarkan pertanyaan ke cawapres nomor urut 3 Mahfud MD soal "greenflation" pada segmen keempat debat. Mahfud menilai pertanyaan itu tidak layak dijawab karena penanya juga tidak menjelaskan soal inflasi hijau.

Untuk diketahui, greenflation atau inflasi hijau merupakan singkatan dari dua kata yakni green (hijau) dan inflation (inflasi) yang artinya kenaikan harga bahan baku dan energi sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga menyampaikan sejumlah istilah asing di beberapa pernyataannya meski tidak sebanyak kata "hilirisasi", antara lain istilah “green jobs" sebagai peluang kerja ramah lingkungan masa depan, "mekanisasi" petani di antaranya termasuk "smart farming".

Berikut adalah tabel dari 10 besar kata atau subtema yang paling sering diucapkan Gibran di debat keempat:

No	Kata/subtema	Jumlah
1.	Hilirisasi	12
2.	Pupuk	9
3.	UMKM	6
4.	Energi hijau	6
5	Nikel	6
6.	Redistribusi Tanah	6
7.	Mekanisasi	5
8.	Green Jobs	3
9.	Kebijakan Satu Peta	3
10.	Perlindungan Masyarakat Adat	3

Dalam debat Pilpres itu, Gibran menyampaikan jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, dan UMKM bisa dikawal maka akan terbuka sebanyak 19 juta lapangan kerja, 5 juta diantaranya adalah "Green Jobs".

"Green jobs adalah peluang kerja di bidang pelestarian lingkungan. Green jobs adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan," tuturnya.

Sementara "mekanisasi", Gibran berupaya untuk mendorong produktivitas petani dengan melibatkan generasi muda melalui smart farming (pertanian pintar) dengan menggunakan IoT (Internet of Things) untuk melihat pH (derajat keasaman) tanah, kesuburan tanah, hingga penggunaan drone (pesawat nirawak) untuk menyemprot pestisida.

Sementara itu, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengucapkan kata "hilirisasi" sebanyak empat kali dalam acara debat pilpres itu. Sedangkan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak terucap kata "hilirisasi".

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres. 

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

kakek zeus nyata

Muhaimin: Peduli petani penting untuk tangani dampak iklim pada pangan******

Oleh karena itu, Pemerintah tidak boleh diam, harus turun tangan.

Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden RI Muhaimin Iskandar menyebut kemauan politik untuk tidak mengabaikan petani adalah hal penting untuk menangani dampak krisis iklim pada produksi dan kualitas pangan.

Muhaimin mengatakan hal itu ketika menanggapi Cawapres RI Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud Md. dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu.

Menanggapi Gibran, Muhaimin menegaskan kembali pernyataannya bahwa potensi petani di Indonesia sangat besar sekali dalam segi jumlah dan potensi tanah.

Selain itu, Indonesia juga memiliki suplai dan potensi permintaan terhadap produksi pangan yang sangat besar.

"Oleh karena itu, Pemerintah tidak boleh diam, harus turun tangan. Jangan terlalu normatif mengatasi keadaan," ucap Muhaimin.

Kepada Mahfud Md, Muhaimin mengatakan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut pelindungan petani dan produksi pangan sebetulnya sudah lengkap.

"Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki, kemauan politik, kesungguhan tidak mengabaikan petani, itu yang penting," ujar dia.

Baca juga: Muhaimin ingin masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan
Baca juga: Muhaimin minta pembangunan harus libatkan rakyat

KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023, debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden (cawapres).

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dinasti Kaisar Qianyuan

pinjam online tanpa bi checking

BPBD Karawang: 123 orang dirawat akibat keracunan gas PT Pindo Deli 2******

Karawang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat mencatat sebanyak 123 warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, mengalami keracunan gas dari pabrik PT Pindo Deli 2 hingga harus dirawat di rumah sakit.

"Kebocoran coustic soda PT Pindo Deli 2 yang terjadi pada Sabtu (20/1) malam mengakibatkan seratusan orang harus dirawat di rumah sakit," kata Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, di Karawang, Minggu.Bupati Karawang Aep Syaepuloh 

Ia mengatakan, ratusan orang yang terdampak peristiwa keracunan itu dibawa ke Rumah Sakit Rosella, Rumah Sakit Mandaya, Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Primaya.

Bupati mengaku telah mendatangi para korban keracunan gas itu.

Ia mengatakan, pihaknya melakukan mitigasi penanganan masyarakat yang menjadi korban keracunan dugaan kebocoran coustic soda PT Pindo Delli 2.

Hingga kini, sebanyak 123 warga terdampak keracunan gas pabrik itu telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

"Korban yang keracunan terdiri atas anak-anak, orang tua dan ibu hamil," katanya menambahkan.

Para korban mengaku merasakan gejala yang hampir sama, yakni pusing, mual hingga muntah dan sesak nafas. Selain itu, ada juga korban yang sampai pingsan.

Baca juga: DLHK Karawang: Keracunan gas pabrik PT Pindo Deli terjadi berulangkali

Baca juga: Cegah keracunan, Pindo Deli diminta Pemkab Karawang relokasi warga

Baca juga: Bupati Karawang desak Pindo Deli komitmen tangani peristiwa keracunan

"Saya langsung memerintahkan BPBD agar melakukan upaya evakuasi para korban secepatnya. Terutama mereka yang membutuhkan penanganan medis agar dibawa ke rumah sakit terdekat," ujarnya.

Menurut dia, setelah mendapatkan informasi perihal kasus keracunan itu, pemerintah daerah fokus pada evakuasi dan penyelamatan masyarakat. Sedangkan pihak kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan.

"Keracunan ini merupakan yang ke lima kalinya. Kami akan secepatnya memberikan laporan. Kebocoran dari mana, apakah tempat yang sama dari pipa sambungan di tahun 2023, atau tempat yang berbeda," katanya.

Sementara itu Public Affair PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills-2, Adil Teguh, dalam keterangannya mengonfirmasi adanya kejadian terpaparnya warga oleh gas di sekitar lokasi pabrik pada Sabtu (20/1) malam.

Peristiwa itu terjadi akibat terbukanya valve pada "chlorine storage" di atas standar yang seharusnya.

"Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan segera melakukan tindakan yang diperlukan. Sehingga kondisi ini dapat tertangani dengan cepat dan seluruh warga yang terdampak telah menerima pengobatan medis yang diperlukan," katanya.

Dalam melakukan penanganan, kata dia, pihak perusahaan bekerja sama dengan aparat berwenang dan pimpinan daerah setempat.

Manajemen PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills-2 juga diakui terus berkoordinasi dan memastikan kejadian tersebut tertangani dengan baik dan sesuai prosedur.

Disebutkan bahwa pihak perusahaan terus melakukan investigasi untuk memastikan penyebab utama termasuk kemungkinan adanya pelanggaran prosedur pengisian oleh operator.

Baca juga: Cegah keracunan gas lagi, Pindo Deli bersedia relokasi warga Karawang

Baca juga: Pindo Deli sepakati perjanjian penanganan keracunan warga Karawang

Baca juga: Keracunan gas, belasan warga Aceh Timur dilarikan ke Puskesmas

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

kerajaan Atlantis

bo slot mudah menang

Idrus Marham sebut tidak etis JK wakili Golkar saat bertemu Megawati******

"Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis,"

Jakarta (ANTARA) - Politikus senior Partai Golkar Idrus Marham menyebut tidak etis bila Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mewakili partainya saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
 
 "Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis," kata Idris di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis.
 
 Oleh sebab itu, Idrus menanyakan kapasitas JK jika pertemuan dengan Megawati benar-benar terjadi.
 
 "Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kami dorong. Akan tetapi, kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar? Saya katakan, dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar?" ujarnya.
 
 Idrus mengatakan bahwa jika JK mewakili Partai Golkar maka harus ada mandat dari Ketua Umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto.
 
 "Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar," katanya.
 
 Walaupun demikian, Idrus meyakini kalau JK sadar dengan kapasitas dan etika, sehingga tidak mungkin melakukan pertemuan dengan Megawati dengan mengatasnamakan Partai Golkar.
 
 Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK pasti terjadi.
 
 "Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-JK)," ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat (23/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Penciptaan tanpa batas

uangme pinjaman online

Ketum PP Muhammadiyah: Pengumuman awal Ramadhan jangan jadi polemik******

untuk perwujudan satu kalender Islam global itu memerlukan waktu

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha 1445 Hijriah yang diumumkan lebih awal oleh Muhammadiyah tidak memunculkan polemik.

"Agar tidak lagi menjadi diskusi apalagi polemik, kok Muhammadiyah mendahului, karena tidak ada yang kami dahului dan sebaliknya juga tidak ada yang kami tinggalkan," kata Haedar saat konferensi pers terkait "Maklumat Hasil Hisab Awal Ramadhan" di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta, Sabtu.

Berdasarkan hasil "hisab hakiki wujudul hilal" yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, awal Ramadhan atau Bulan Puasa jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, Idul Fitri jatuh pada Rabu, 10 April 2024, dan Idul Adha jatuh pada Senin, 17 Juni 2024.

Menurut Haedar, pengumuman atau maklumat yang dikeluarkan Muhammadiyah tersebut hal wajar sebagaimana organisasi Islam lain atau negara mengeluarkan kalender hijriah maupun masehi yang berisi tanggal, bulan, yang beririsan dengan kegiatan ritual ibadah, serta kegiatan publik, baik di tingkat nasional maupun global.

"Jadi maklumat atau pengumuman Muhammadiyah ini maklumat yang normal terjadi dan dilakukan karena kami menggunakan hisab dengan metode khusus 'hisab hakiki wujudul hilal'," jelas dia.

Baca juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada 11 Maret
Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah minta peserta pemilu wujudkan pemilu bermartabat

Haedar juga berpesan agar perbedaan maupun persamaan dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, maupun Idul Adha 1445 Hijriah tidak membuat umat IsIam saling menghujat dan menyalahkan.

"Baik kesamaan maupun perbedaan itu harus sudah menjadikan kaum Muslim untuk terbiasa toleran, 'tasamuh' , bahkan 'tanawu'. Tanawu itu perbedaan cara dalam hal menjalankan ibadah termasuk memulai bulan-bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah," kata dia.

Baik ada kesamaan maupun perbedaan, Haedar berharap jangan sampai mengusik ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri maupun Idul Adha sehingga melahirkan penghayatan dan pengamalan yang lebih baik.

"Jadi kalau berbeda ya tidak perlu ribut, termasuk di media sosial. Apalagi saling menghujat dan saling menyalahkan yang membuat malah nanti nilai ibadahnya jadi berkurang," ujar dia.

Agar ada kesamaan, Haedar menuturkan Muhammadiyah selama ini secara terbuka, demokratis dan argumentatif telah memberikan solusi yakni disusunnya dan diterimanya Kalender Global Internasional atau Kalender Islam Unifikasi yang masih memerlukan proses.

"Sebenarnya ini telah dimulai waktu ada pertemuan antarorganisasi dan negara Islam di Turki tahun 2016. Tetapi untuk perwujudan satu kalender Islam global itu memerlukan waktu, sehingga kalau memiliki satu kalender global itu seperti juga kalender Miladiyah (Masehi) tidak lagi ada perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi ada kegiatan yang bersifat membuat kita menjadi berbeda di dalam penentuan," ujar dia.

Baca juga: Perbedaan Lebaran di Zaman Digital
Baca juga: Peneliti BRIN ungkap alasan perbedaan awal Ramadhan dan Lebaran
Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Perbedaan awal Ramadhan momentum penguat toleransi
 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Curang dan memasuki dunia lain

limit kredivo dicairkan

Polisi ungkap penipuan seleksi calon ASN di Kemenkumham dan Kemenag******

Empat orang tersangka tersebut adalah YH, FS, M dan N

Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap kasus penipuan seleksi calon aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kementerian Agama (Kemenag) setempat dengan menangkap empat orang tersangka. "Empat orang tersangka tersebut adalah YH, FS, M dan N," kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim AKBP Pitter Yanottama di Surabaya, Jumat.
 Pitter menyampaikan kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan polisi atas nama korban Ridwan pada bulan Maret 2023. Dalam kasus ini dibagi tiga gelombang penipuan terhadap beberapa korban yang dilakukan oleh para tersangka. "Gelombang pertama ada 20 korban ikut seleksi menjadi ASN di Kemenkumham. Namun hasil seleksi-nya gagal, lalu muncul tersangka YH yang kenal dengan korban menjanjikan korban bahwa yang bersangkutan bisa meloloskan 20 orang yang gagal itu melalui formasi susulan," ungkapnya. Atas bujuk rayu tersangka YH, para korban akhirnya tergiur dan mengikuti apa yang di inginkan tersangka dengan cara meminta sejumlah uang agar bisa meloloskan mereka menjadi ASN di Kemenkumham.

Baca juga: 12.448 peserta ikuti seleksi kompetensi dasar Kemenkumham

Baca juga: 81.607 calon ASN Kemenag lolos seleksi administrasi "Total uang yang diberikan puluhan korban kepada tersangka sebanyak Rp1,384 miliar. Namun, setelah uang diberikan ternyata tidak juga meloloskan puluhan korban tersebut menjadi ASN," ucapnya. Kemudian tersangka YH mengenalkan tersangka FS dan tersangka N kepada para korban dengan menjanjikan bahwa kedua tersangka memiliki akses yang luas dan kuat di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), bahkan sanggup memasukkan masyarakat yang ingin menjadi ASN di tingkat pusat maupun kabupaten/kota. "Atas bujuk rayu tersebut korban tergiur dan setuju yang menganggap ketiga tersangka yang meyakinkan korban itu sanggup meloloskan menjadi ASN," ujar dia. Pada gelombang kedua ini FS menerima uang Rp3,25 miliar untuk meloloskan korban sebanyak 62 orang menjadi ASN di beberapa pemerintahan baik di tingkat pusat maupun kabupaten atau kota. "Setelah itu korban tidak pernah mendapatkan informasi kelulusan menjadi ASN. Kemudian tersangka FS dan N kembali meyakinkan korban sampai kemudian membuat NIK palsu atas nama dua orang seolah-olah di pusat nomor NIK sudah muncul. Atas dasar itu korban percaya dan tidak mengejar tersangka," ujarnya. Selanjutnya, para tersangka melakukan penipuan gelombang ketiga. Saat itu tersangka FH, FS dan N mengenalkan kepada tersangka M kepada korban dengan dalih bahwa yang bersangkutan mempunyai akses di Kementerian Agama. "Atas bujuk rayu itu korban di gelombang ketiga ini tertipu dan memberikan uang Rp4,1 miliar kepada tersangka M dengan keinginan agar 21 orang menjadi ASN di kementerian agama," ujarnya. "Sehingga total Rp7,4 miliar yang sudah diberikan korban kepada empat tersangka dan hasil tidak ada satupun masyarakat yang menjadi ASN," katanya. Atas perbuatannya, empat tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP dengan pidana penjara 4 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024