pinjaman pribadi

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

Data Kemnaker: 25 Ribu Pekerja Jadi Korban PHK Sepanjang 2022******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat lebih dari 25 ribu pekerja di Indonesia jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2022.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan jumlah itu berasal dari berbagai daerah dan sektor industri.

"Jumlah tenaga kerja ter-PHK sampai Desember 2022 sebanyak 25.114 orang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/2).

Kemudian, untuk bidang pekerja yang paling banyak di PHK berasal dari aneka sektor industri dan industri dasar mencapai 5.805 orang di seluruh Indonesia, serta sektor pertambangan sebanyak 5.192 orang.

Sedangkan, yang paling sedikit terdampak PHK adalah pekerja di sektor pendidikan yang jumlahnya hanya 105 orang dari seluruh wilayah di Tanah Air.

Tak hanya itu, sepanjang tahun lalu masih ada juga pekerja yang dirumahkan. Dari data Kemnaker terdapat 8.813 pekerja yang di rumahkan pada 2022.

Sementara, untuk tahun ini belum ada perusahaan yang melaporkan sudah melakukan PHK ataupun akan melakukan PHK ke Kemnaker.

"Belum ada data (PHK tahun ini)," pungkas Putri.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

DPR Ingin Biaya Haji yang Dibayar Jemaah Tahun Ini Maksimal Rp50 Juta******

Komisi VIII DPR RI tengah mengupayakan penurunan biaya haji 1444 H/2023 dari yang telah diusulkan Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan, DPR mengupayakan calon jemaah haji tidak akan membayar lebih dari Rp50 juta.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka dalam konferensi pers usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kemenag hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penurunan ini akan menyasar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Angka yang dipegang kami hari ini (BPIH) sekitar Rp80 juta, maksimal Rp85 juta untuk total pembiayaan haji uang yang nanti terdiri dari komponen biaya haji yang dibayarkan dari nilai manfaat dan jemaah haji. Kami berharap yang dibayarkan jemaah haji tidak lebih dari Rp50 juta," katanya di Gedung DPR RI, Rabu (8/2).

"Oleh karena itu, saya kira nantinya kita akan mencapai titik, kalau usulan kami sebenarnya kalau bisa win-win solution-nya 50:50 persen, jadi jemaah menanggung 50 persen, BPKH harus menanggung 50 persen," tegasnya.

Tak jauh beda, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja BPIH dari DPR Marwan Dasopang menegaskan bahwa usulan 70:30 persen dari pemerintah, di mana calon jemaah membayar 70 persen biaya haji, belum pantas.

Polemik dana haji ini mencuat setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp98.893.909,11. Namun, proporsi pemenuhan BPIH tahun ini mengalami perubahan drastis dan memantik perdebatan.

Tahun lalu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) alias ongkos yang harus dibayar calon jemaah sebesar Rp39.886.009,00 atau 40,54 persen dan sisanya ditanggung dari nilai manfaat alias optimalisasi yang mencapai 59,46 persen sebesar Rp58.493.012,09.

Skema ini dikenal dengan komposisi 40:60, tetapi tahun ini diusulkan menjadi 70:30, di mana 70 persen pembiayaan dibebankan langsung kepada calon jemaah.

Skenario tersebut membuat Bipih yang harus dibayarkan calon jemaah haji tahun ini membengkak hingga Rp69.193.734,00. Sedangkan nilai manfaat haji yang diberikan turun menjadi 30 persen atau hanya Rp29.700.175,11 per jemaah.

Teranyar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief yang hadir di dalam RDP dengan Komisi VIII hari ini memaparkan bahwa usul BPIH 2023 dipangkas dari Rp98.893.909,11 menjadi Rp96.477.955,59 alias turun sekitar Rp2.415.953,12.

Penurunan usul BPIH tersebut dilakukan setelah kunjungan panitia kerja (panja) BPIH ke Arab Saudi pada 31 Januari-1 Februari lalu. Kendati, biaya penerbangan haji masih mandek di Rp33.979.784,00.

"Dari keseluruhan kajian kami sementara ini, direct dan indirect cost, bahwa usulan (BPIH) per jemaah sebelumnya masih Rp98,8 juta kemudian menjadi Rp96,4 juta, yaitu berkurang Rp2.415.953 dan itu belum dikurangi dengan biaya maskapai," kata Hilman.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

IHSG Diprediksi Tertekan Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi merosot pada perdagangan Kamis (9/2).

"Hari ini IHSG berpotensi tertekan," ujar CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya dikutip dari riset hariannya.

Menurutnya, pola pergerakan IHSG saat ini masih terlihat berada dalam level konsolidasi wajar dengan potensi koreksi wajar dalam jangka pendek.

"Namun hal ini belum terlihat disokong oleh capital inflowderas ke dalam pasar modal kita sehingga peluang adanya tekanan jangka pendek juga masih terlihat," paparnya.

Sedangkan, momentum koreksi dapat terus dimanfaatkan untuk melakukan pembelian mengingat saat ini masih di awal tahun.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support6.878 dan resistance7.002. Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, BBCA, BBRI, ICBP, HMSP, ASRI, PWON, TBIG, dan BSDE.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG akan terkoreksi.

Menurutnya, bursa akan mulai pergerakan menurun wave bsetelah membentuk candle spinning topdan masih di bawah 6.968 sebagai resisten.

"Target koreksi terdekat yaitu 6.884 dan pelemahan di bawah 6.835 akan membuka jalan menuju 6.807 atau bahkan 6.760," ucapnya.

Selain itu, pergerakan IHSG masih dalam momentum bullish alias cenderung mengalami penguatan secara berkelanjutan pada satu periode tertentu.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support6.835 dan resistance6.968. Saham pilihannya adalah INRF, KLBF, MDKA.

IHSG ditutup di level 6.940 pada Rabu (8/2). Indeks saham menguat tipis 4,82 poin atau plus 0,07 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8.701 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22.310 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 239 saham menguat, 280 terkoreksi, dan 208 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Ayah anak itu menempel padaku

DPR Sebut Meikarta Zalim Usai Permainkan dan Tuntut Konsumen Rp56 M******

DPR menilai apa yang dilakukan pihak Meikarta kepada para konsumennya adalah tindakan zalim karena tak juga menyerahkan unit apartemen sesuai janji, serta menggugat pembeli ke pengadilan. Hal ini memantik parlemen untuk membahasUU Perlindungan Konsumen.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi dari pembeli apartemen Meikarta, yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Komplain dan aduan konsumen terhadap developeradalah kedua terbesar keluhan masyarakat Indonesia terhadap pengusaha-pengusaha. Masa nggak ada caranya (perlindungan) di negeri ini, konsumen beli (apartemen) dizalimi seperti Bapak/Ibu," kata Hekal saat audiensi, Jumat (10/2).

"Jadi UU Perlindungan Konsumen ini memang di Komisi VI sebagai tupoksinya, melindungi konsumen akan dibahas. Supaya tidak tumpang tindih mengenai masalah berapa persen yang sudah dan bagaimana konsumen, semua akan diatur di situ," jelas Dasco selepas audiensi.

Ia menegaskan aduan konsumen Meikarta yang tak kunjung menerima unit apartemen yang dijanjikan PT MSU sejak 2019 itu menjadi masukan bagus bagi DPR dan pemerintah. Ini menjadi momen baik untuk membahas UU tentang perlindungan konsumen.

Sementara itu, Ketua PKPKM Aep Mulyana menegaskan apa yang dialami salah satu konsumen Meikarta, Muhammad, adalah sebuah kezaliman. Namun, ia masih berharap iktikad baik pengembang.

"Pak Muhammad mintarefundcuma dikembalikan 10 persen. Itu kalau nggak disebut zalim, ya apa? Maknanya apa? Dari uang (sekitar) Rp400 juta, cuma dikembalikan Rp40 juta setelah menunggu sekian lama," jelas Aep di momen yang sama.

Muhammad adalah salah satu konsumen Meikarta yang mengadu ke DPR. Ia menjelaskan dipaksa dua kali relokasi ke unit yang lebih mahal, dari Rp250 juta ke Rp430 juta, lalu Rp670 juta. Jika menolak, uang setorannya akan hangus.

CNN Indonesiaberupaya mengonfirmasi perihal relokasi unit itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Keduanya tak merespons hingga berita ini diturunkan.

PT MSU juga pernah dimintai keterangan soal gugatan perdata terhadap 18 orang konsumennya dengan tuntutan senilai Rp56 miliar. Dalam sidang perdana di PN Jakarta Barat pada 24 Januari lalu, PT MSU lagi-lagi irit bicara soal polemik Meikarta.

"Maaf ya kami no commentdulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya. No comment, nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.comdi lingkungan PN Jakbar kala itu.

[Gambas:Video CNN]

Riasan merah di seluruh dunia

Hanya Selang Setahun, Supermal Karawaci Digugat PKPU Lagi******

PT Supermal Karawaci kembali digugat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh perusahaan asal Singapura, Investment Opportunities V Pte Limited.

Gugatan itu diajukan pada 6 Februari 2023 atau dua hari lalu. Artinya, gugatan itu kembali diajukan Investment Opprtunities satu tahun setelah gugatan keduanya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada 2022 lalu ditolak.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, Investment Opportunities juga mengajukan gugatan kepada PT Dewata Wibawa.

Selain itu, penggugat meminta agar Supermal Karawaci ditetapkan dalam kondisi PKPU dengan segala akibat hukumnya.

"Menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU Para Termohon PKPU," tulisnya.

Investment Opportunities juga pernah mengajukan gugatan PKPU kepada Supermal Karawaci pada 30 November 2021 dan 2 Maret 2022.

Sebagai informasi, Supermal Karawaci adalah pusat perbelanjaan yang dibuka sejak 1922 yang sebelumnya dimiliki oleh Grup Lippo. Mal ini berlokasi di Tangerang, Banten yang kemudian dikelola oleh Grup Salim.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Budidaya Keabadian

DPR Sebut Meikarta Zalim Usai Permainkan dan Tuntut Konsumen Rp56 M******

DPR menilai apa yang dilakukan pihak Meikarta kepada para konsumennya adalah tindakan zalim karena tak juga menyerahkan unit apartemen sesuai janji, serta menggugat pembeli ke pengadilan. Hal ini memantik parlemen untuk membahasUU Perlindungan Konsumen.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi dari pembeli apartemen Meikarta, yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Komplain dan aduan konsumen terhadap developeradalah kedua terbesar keluhan masyarakat Indonesia terhadap pengusaha-pengusaha. Masa nggak ada caranya (perlindungan) di negeri ini, konsumen beli (apartemen) dizalimi seperti Bapak/Ibu," kata Hekal saat audiensi, Jumat (10/2).

"Jadi UU Perlindungan Konsumen ini memang di Komisi VI sebagai tupoksinya, melindungi konsumen akan dibahas. Supaya tidak tumpang tindih mengenai masalah berapa persen yang sudah dan bagaimana konsumen, semua akan diatur di situ," jelas Dasco selepas audiensi.

Ia menegaskan aduan konsumen Meikarta yang tak kunjung menerima unit apartemen yang dijanjikan PT MSU sejak 2019 itu menjadi masukan bagus bagi DPR dan pemerintah. Ini menjadi momen baik untuk membahas UU tentang perlindungan konsumen.

Sementara itu, Ketua PKPKM Aep Mulyana menegaskan apa yang dialami salah satu konsumen Meikarta, Muhammad, adalah sebuah kezaliman. Namun, ia masih berharap iktikad baik pengembang.

"Pak Muhammad mintarefundcuma dikembalikan 10 persen. Itu kalau nggak disebut zalim, ya apa? Maknanya apa? Dari uang (sekitar) Rp400 juta, cuma dikembalikan Rp40 juta setelah menunggu sekian lama," jelas Aep di momen yang sama.

Muhammad adalah salah satu konsumen Meikarta yang mengadu ke DPR. Ia menjelaskan dipaksa dua kali relokasi ke unit yang lebih mahal, dari Rp250 juta ke Rp430 juta, lalu Rp670 juta. Jika menolak, uang setorannya akan hangus.

CNN Indonesiaberupaya mengonfirmasi perihal relokasi unit itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Keduanya tak merespons hingga berita ini diturunkan.

PT MSU juga pernah dimintai keterangan soal gugatan perdata terhadap 18 orang konsumennya dengan tuntutan senilai Rp56 miliar. Dalam sidang perdana di PN Jakarta Barat pada 24 Januari lalu, PT MSU lagi-lagi irit bicara soal polemik Meikarta.

"Maaf ya kami no commentdulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya. No comment, nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.comdi lingkungan PN Jakbar kala itu.

[Gambas:Video CNN]