bintang29

perjalanan

Tertimbun Longsor, Tiga Jalur Tol Tangerang******

Tembok penahan Jalan Tol Tangerang-Merak longsor. Hal itu diketahui dari sejumlah rekaman video yang beredar.

Dalam rekaman itu, nampak tanah dan pasir berserakan di pinggir Sungai Cibanten. Selain itu beton jalan tol itu tampak menganga dan menggantung. Peristiwa itu kemudian menjadi tontonan warga sekitar.

Longsornya beton atau Dinding Penahan Tanah (DPT) itu berlokasi di KM56 arah Tangerang atau tepatnya di jembatan Sungai Ciujung yang baru selesai dilakukan pelebaran badan jembatan dan jalannya.

Observasi longsoran dilakukan oleh Astra Tol Tamer bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3), kontraktor pelaksana dan konsultan teknis.

Penanganan darurat telah dilakukan dengan menutup sebagian jalan tol yang bagian bawahnya longsor. Sehingga masih ada tiga jalur yang masih bisa dilalui dengan aman.

"Pihak kami langsung melakukan pengamanan dan penangan trafik darurat dengan penutupan di bahu jalan. Berdasarkan observasi dan analisa potensi risiko untuk keamanan di jalan tol sampai saat ini, tiga lajur Jalan Tol Tangerang-Merak masih aman dilintasi oleh pengguna jalan," terangnya.

Ambrolnya DPT yang menyebabkan jalan tol itu seperti menggantung terjadi pada Kamis (4/5). Kemudian videonya beredar pada Jumat (5/5).

Tim gabungan yang telah melakukan observasi menghimbau agar pengendara tidak melalui jalur khusus sepeda motor itu, demi keamanan bersama.

"Tim proyek pekerjaan pengendali banjir Sungai Ciujung juga telah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk sementara waktu tidak melintasi jalur motor, sementara dilakukan proses penanganan longsoran oleh kontraktor pelaksana yang diawasi langsung oleh konsultan teknis," jelasnya.

Perlu diketahui bahwa pengelola Tol Tangerang-Merak menyiapkan jalur khusus sepeda motor di sisi jalan tol, agar masyarakat sekitar bisa beraktivitas dan aman saat berlalu lalang. Jalur khusus roda dua itu terpisah oleh pagar pembatas yang tidak mungkin bisa dilintasi masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Novel Qin Feng dan Lin Xue

IHSG Diprediksi Rebound Awal Pekan Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (8/5) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal indeks saham bisa mulai mengalami reboundapabila tetap di atas level 7.706.

"Level supportIHSG berada di 6.706, 6.667 dan 6.612, sementara level resistancedi 6.897, 6.960, 7006 dan 7.059," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Memang, gelombang tekanan dalam pergerakan indeks saham terlihat belum akan berakhir. Namun, kata dia, pola pergerakan IHSG pada hari ini akan diwarnai oleh rilis data perekonomian cadangan devisa yang disinyalir masih akan berada dalam kondisi stabil.

Hal ini diharapkan akan memberikan sentimen positif bagi pergerakan IHSG.

"Sedangkan para investor asing masih mencatatkan arus deras capital inflow yang melaju signifikan ke dalam pasar modal Indonesia membuat pasar bergerak lebih fluktuatif," imbuh William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.688 dan resistance 6.798 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INDF, BBRI, TLKM, BBCA, ICBP, BSDE, AALI, dan TBIG.

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah 56,39 poin atau minus 0,82 persen ke level 6.787 pada akhir perdagangan pekan lalu.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,99 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,1 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

Microsoft Tunda Kenaikan Gaji Tahun Ini Demi Hemat Biaya******

Microsoft mengumumkan tak akan ada kenaikan gajiuntuk pekerja tetap mereka pada tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh CEO Microsoft Satya Nadella melalui e-mailkepada parastaf.

Langkah ini diambil Microsoft untuk mengurangi biaya karena pendapatan yang tumbuh lambat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran meningkat.

Selain itu, pada awal Januari kemarin, perusahaan pembuat perangkat lunak ini juga sudah mengumumkan rencana untuk memangkas hingga 10 ribu pekerja atau sekitar 5 persen dari jumlah pegawai nya di seluruh dunia.

Peningkatan pengeluaran Microsoft terjadi karena strategi yang salah pada tahun lalu. Di mana saat ekonomi masih sulit dan inflasi melanda, perusahaan justru menaikkan anggaran untuk prestasi atau bonus bagi karyawan.

Tahun ini, Microsoft akan tetap memberikan bonus seperti tahun lalu, namun memang jumlahnya kembali normal, serta tidak ada kenaikan gaji.

"Kami akan mempertahankan anggaran bonus dan penghargaan saham kami lagi tahun ini, namun, kami tidak akan terlalu banyak mendanai sejauh yang kami lakukan tahun lalu, membawanya lebih dekat ke rata-rata historis kami," tulis Nadella melalui e-mail, dikutip CNBC.com, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Katalog dewa perang terkuat

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

langit keputusasaan

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

MRT Akan Dibangun di IKN******

Direktur Utama PT MRTJakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan moda transportasi ini berpotensi dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nanti.

"IKN (MRT) sudah pasti akan dibangun transportasi publiknya, apakah bentuknya itu nanti elevated, under ground,atau mode lain yang sifatnya transform, tapi pasti akan dibangun itu," katanya di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Terlepas dari rencana pembangunan MRT di IKN, Tuhiyat menegaskan moda transportasi ini bakal tetap dibangun di Jakarta yang tak lagi jadi ibu kota Indonesia. Menurutnya, perpindahan ibu kota adalah hal lumrah di berbagai negara.

Di lain sisi, Tuhiyat menyinggung soal integrasi MRT saat ini. Ia menjelaskan peta MRT Jakarta sudah melibatkan tiga daerah, mulai dari Cikarang, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Balaraja, Banten.

"Kemudian, area lain sementara ini karena ada keterbatasan fiskal kami lakukan dengan cara bekerja sama dengan feeder. Beberapa bekerja sama dengan berbagai moda, sampai tebengan pun kami kerja sama. Jadi titik-titik di wilayah menuju stasiun terdekat MRT Jakarta," tutupnya.

Soal MRT, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bahkan menyebutnya sebagai PSN yang berhasil. Beda dengan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat yang berkebalikan.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo. Menurutnya, pencapaian buruk Bandara Kertajati dikarenakan belum selesainya Tol Cisumdawu.

"Kalau sukses contohnya MRT. Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," jelasnya.

Ia menyebut pembangunan jalan tol memang agak sulit dalam pembebasan tanah. Namun, Wahyu memperkirakan Tol Cisumdawu rampung akhir Mei ini sehingga bisa menyelesaikan permasalahan Bandara Kertajati.

[Gambas:Video CNN]