slot977

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan ini, waktu itu

Kemendag Tuding Diaspora RI Kerap Impor Indomie yang Ditarik di Taiwan******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap penyebab Indomie Ayam Spesial yang mengandung zat karsinogenik etilen oksida beredar di Taiwan. Salah satunya, mi instan itu diimpor oleh distributor tidak resmi seperti diaspora yang membawanya usai kembali dari Indonesia.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi mengatakan Indomie biasanya diekspor oleh distributor resmi yang ditunjuk oleh perusahaan.

Indomie yang diimpor oleh distributor resmi kandungan zatnya disebut telah disesuaikan dengan standar Taiwan sehingga tidak mengalami masalah.

"Yang masalah itu yang diimpor oleh individu karena banyak orang kita di sana yang impor macam-macam, salah satunya mungkin Indomie," kata Didi di kantor Kemendag, Kamis (4/5).

"Kita diaspora banyak ya, apalagi di Taiwan. Ada hampir 300 ribu orang. Jadi kita tidak menyalahkan ya mereka bisa bawa masuk (Indomie). Kadang-kadang bisa pake tentengan tangan," ujarnya.

Didi menjelaskan Indomie yang diimpor oleh distributor tidak resmi tersebut menggunakan standar Indonesia. Sedangkan standar yang digunakan setiap negara berbeda.

Kendati demikian, Didi enggan berkomentar apakah Indomie yang menggunakan standar Indonesia mengandung zat berbahaya bagi tubuh. Menurutnya, hal itu merupakan ranah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Di lain sisi, Didi yakin Taiwan tidak akan menutup pintu ekspor Indomie dari Indonesia meskipun ditemukan zat pemicu kanker. Pasalnya kejadian seperti itu sering terjadi.

"Menurut saya ditutup enggak ya, karena sering terjadi. Itu terjadi seperti tadi diimpor oleh individu atau agen yang bukan distributor resmi," kata Didi.

Penarikan Indomie Ayam Spesial di Taiwan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) negara tersebut pada 25 April lalu. Selain produk RI, ada juga Mie Kari Putih Ah Lai dari Malaysia.

Kemenkes Taiwan meminta para pengecer menarik dua produk tersebut dari toko-tokonya. Lalu, para importir kedua produk mi tersebut bakal dikenakan denda antara 60.000 hingga 200 juta dolar Taiwan atau setara Rp29 juta-Rp97 triliun.

Sehari berselang, Kemenkes Malaysia juga menarik produk Indomie Ayam Spesial yang beredar di negaranya. Mereka juga menarik produk Mie Kari Putih Ah Lai.

"Kementerian sudah mengeluarkan perintah tahan, tes, dan lepaskan produk itu di semua titik masuk. Kami juga sudah memerintahkan perusahaan untuk secara sukarela menarik produk itu dari pasar," kata Menkes Malaysia Muhammad Radzi Abu, dikutip dari The Star.

[Gambas:Video CNN]

Yin Zu

Kemendag Temui Pebisnis Ritel Besok, Bahas Utang Minyak Goreng Rp344 M******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk membahas utang sebesar Rp344 miliar pada Kamis (4/5).

Utang itu berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya telah menghubungi sekretariat Aprindo untuk menjadwalkan pertemuan tersebut.

Namun, Isy mengatakan pertemuan itu bersifat tentatif karena Ketua Umum Aprindo Roy Mandela disebut sedang berada di luar negeri.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

BPKP soal Kementerian BUMN Lobi Agar Bisa Impor KRL: Kami Profesional******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan profesional dalam menjalankan tugas auditimpor KRL bekas Jepang meski Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Soal kabar pertemuan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Azwad mengatakan koordinasi antara stakeholder adalah hal biasa. Ia menegaskan hasil audit BPKP tetap berpatokan dengan standar yang ada.

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

Sebelumnya, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan telah bertemu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Ia menyebut pihaknya masih berupaya melobi izin impor KRL bekas Jepang.

Tiko, sapaan akrabnya, menilai PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) masih perlu mengimpor 10-12 train set KRL bekas dari Jepang. Hal ini terkait dengan urgensi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Saya sudah diskusi dengan Kepala BPKP Pak Ateh dan lagi lapor ke Pak Menkomarves (Luhut Binsar Panjaitan)," ujar Tiko di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/5), dikutip dari detikcom.

"Kemarin kita sudah hitung ulang, rasanya memang akan ada pendekatan 10-12 (train set) yang harus kita akselerasi. Ini sudah kita minta Pak Ateh untuk mengawal proses pengadaannya," sambungnya.

Upaya Kementerian BUMN tersebut dilakukan setelah hasil audit BPKP tidak menyarankan pemerintah untuk impor KRL bekas Jepang. Salah satu alasannya adalah biaya impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan PT KCI tidak akurat.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia menyebut Kemenko Marves sudah menerima laporan audit BPKP sejak 29 Maret 2023.

Menurutnya, temuan BPKP menyebut estimasi biaya impor dari PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.

"Namun, terkait kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bukan baru 2018 ditambah 15 persen," tuturnya di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).

Seto juga menyebut BPKP melakukan klarifikasi dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan bakal menambah biaya.

[Gambas:Video CNN]

Artis pakaian wanita

Serikat Pekerja Kutuk Syarat Staycation Demi Kontrak: Biadab!******

Asosiasi Serikat PekerjaIndonesia (ASPEKIndonesia) mengutuk keras dugaan syarat staycationdengan bos demi mendapat kontrak kerja.

"Ini tindakan biadab yang tidak bisa dimaafkan oleh siapapun. Biadab karena pelaku telah melakukan pelecehan seksual, eksploitasi manusia, dan melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak," tegas Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Jumat (5/5).

"Aparat kepolisian harus secara tuntas mengusut dan mengungkap pelakunya serta menghukum pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya," imbuhnya.

Ia lantas menjabarkan empat tuntutan utama ASPEK dalam kasus ini. Pertama,Mirah meminta pelaku diproses hukum dan dihukum seberat-beratnya.

"Tidak boleh ada perdamaian dalam kasus pelecehan seksual karena yang dirugikan adalah para korban. Kasus ini pantas disebut sebagai praktik perbudakan dan eksploitasi manusia," jelasnya.

Kedua,ia meminta para korban mendapat jaminan perlindungan hukum, termasuk saat memberikan kesaksian atas kasus ini. Menurutnya, kasus pelecehan seksual rentan dan rawan intimidasi, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga ancaman serius lainnya.

Ketiga,Mirah menuntut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) segera turun ke lapangan untuk menindak tegas perusahaan yang tidak mampu memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pekerjanya, khususnya pekerja perempuan. Ia menduga kasus serupa banyak terjadi di perusahaan lain.

Keempat,ia meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) segera membentuk tim khusus. Tujuannya adalah melindungi para korban pelecehan seksual dan keluarganya, serta memperjuangkan keadilan hukum.

Di lain sisi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor juga mengecam keras perbuatan tak terpuji tersebut. Ia mengatakan bakal bekerja sama dengan dinas tenaga kerja (disnaker) untuk melacak perusahaan yang dimaksud.

"Saya sebagai wamen mengecam keras dan tidak dapat mentolerir. Kemnaker akan bekerja sama dengan disnaker daerah dan pihak lain terkait untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk mengambil tindakan terhadap perusahaan maupun oknum yang melakukan perbuatan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

"Saat ini kita sudah memiliki UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil tindakan," sambung Afriansyah.

Sementara itu, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan pihaknya sedang menelusuri perusahaan yang diduga berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Jika dugaan itu benar, Dani mengatakan perbuatan tersebut melanggar aspek norma sosial, moral, serta hukum.

"Saya akan menugaskan Disnaker untuk mendalami informasi ini. Kami sangat mengharapkan korban mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pemkab Bekasi melalui Disnaker Kabupaten Bekasi," kata Dani di Cikarang.

Sebelumnya, syarat karyawati wajib staycationbersama bos bila ingin kontrak diperpanjang viral di Twitter. Bahkan, kejadian sejenis dinilai lumrah di kalangan pekerja Cikarang.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Perang Penyihir

Serikat Pekerja Kutuk Syarat Staycation Demi Kontrak: Biadab!******

Asosiasi Serikat PekerjaIndonesia (ASPEKIndonesia) mengutuk keras dugaan syarat staycationdengan bos demi mendapat kontrak kerja.

"Ini tindakan biadab yang tidak bisa dimaafkan oleh siapapun. Biadab karena pelaku telah melakukan pelecehan seksual, eksploitasi manusia, dan melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak," tegas Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Jumat (5/5).

"Aparat kepolisian harus secara tuntas mengusut dan mengungkap pelakunya serta menghukum pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya," imbuhnya.

Ia lantas menjabarkan empat tuntutan utama ASPEK dalam kasus ini. Pertama,Mirah meminta pelaku diproses hukum dan dihukum seberat-beratnya.

"Tidak boleh ada perdamaian dalam kasus pelecehan seksual karena yang dirugikan adalah para korban. Kasus ini pantas disebut sebagai praktik perbudakan dan eksploitasi manusia," jelasnya.

Kedua,ia meminta para korban mendapat jaminan perlindungan hukum, termasuk saat memberikan kesaksian atas kasus ini. Menurutnya, kasus pelecehan seksual rentan dan rawan intimidasi, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga ancaman serius lainnya.

Ketiga,Mirah menuntut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) segera turun ke lapangan untuk menindak tegas perusahaan yang tidak mampu memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pekerjanya, khususnya pekerja perempuan. Ia menduga kasus serupa banyak terjadi di perusahaan lain.

Keempat,ia meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) segera membentuk tim khusus. Tujuannya adalah melindungi para korban pelecehan seksual dan keluarganya, serta memperjuangkan keadilan hukum.

Di lain sisi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor juga mengecam keras perbuatan tak terpuji tersebut. Ia mengatakan bakal bekerja sama dengan dinas tenaga kerja (disnaker) untuk melacak perusahaan yang dimaksud.

"Saya sebagai wamen mengecam keras dan tidak dapat mentolerir. Kemnaker akan bekerja sama dengan disnaker daerah dan pihak lain terkait untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk mengambil tindakan terhadap perusahaan maupun oknum yang melakukan perbuatan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

"Saat ini kita sudah memiliki UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil tindakan," sambung Afriansyah.

Sementara itu, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan pihaknya sedang menelusuri perusahaan yang diduga berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Jika dugaan itu benar, Dani mengatakan perbuatan tersebut melanggar aspek norma sosial, moral, serta hukum.

"Saya akan menugaskan Disnaker untuk mendalami informasi ini. Kami sangat mengharapkan korban mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pemkab Bekasi melalui Disnaker Kabupaten Bekasi," kata Dani di Cikarang.

Sebelumnya, syarat karyawati wajib staycationbersama bos bila ingin kontrak diperpanjang viral di Twitter. Bahkan, kejadian sejenis dinilai lumrah di kalangan pekerja Cikarang.

[Gambas:Video CNN]