permainan slot terpercaya

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Dandani pakaian wanita, Laksamana

Astra Infra Janji Diskon Tarif Tol 10 Persen Saat Mudik Lebaran 2024******

AstraInfra Group berjanji untuk memberikan diskon tarif tolsebesar 10 persen pada ruas tol dikelola oleh perusahaan saat mudikLebaran 2024 nanti.

Ketua Task Force Lebaran Astra Infra Group Rinaldi mengatakan kebijakan diskon tarif tol tersebut saat ini masih dalam tingkat pembahasan internal.

Kendati, ia berjanji akan mengumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

Ia lantas mengatakan diskon itu juga akan mencakup ruas tol milik Astra Infra Group dengan trafik terpadat. Ruas tol itu seperti, Tol Tangerang-Merak sepanjang 72,5 km, Cikopo-Palimanan 116,8 km, dan Jombang-Mojokerto 40,5 km.

"(Akan kami umumkan) secepatnya, nanti akan ada rilisnya," kaya Rinaldi.

Terpisah, Group Chief Operating Officer Astra Infra Billy Perkasa Kadar mengatakan pemberian diskon ini untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik pada momen mudik Lebaran, yang berpotensi mengalami kepadatan.

"Harapannya, inisiatif yang kami lakukan dapat efektif memberikan dampak bagi kelancaran mudik lebaran tahun ini" ujar Billy.

Astra Infra melalui PT ASTRA Tol Nusantara memiliki saham di delapan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu ASTRA Infra Toll Road Tangerang-Merak, MTN (Kunciran-Serpong), MLJ (Ulujami-Kebon Jeruk), ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan, TMJ (Semarang-Solo), ASTRA Infra Toll Road Jombang-Mojokerto, JSM (Surabaya-Mojokerto), serta JPM (Pandaan-Malang).

Selain memberikan diskon tarif tol, Astra Infra juga mengantisipasi kepadatan menuju Pelabuhan Merak dengan manajemen trafik, penyiapan lajur-lajur utama arus ke Gerbang Tol Merak, Cilegon Timur, dan dukungan delaying system.

"Selain itu, dilakukan juga dukungan pembatasan angkutan barang serta peningkatan kapasitas parkir di rest area KM 43 A," imbuh Billy.

Untuk mengantisipasi kepadatan di Tol Cikopo-Palimanan, Astra Infra bekerja sama dengan Korlantas Polri dan Polda setempat dalam melakukan rekayasa lalu lintas.

"Untuk mengurai kepadatan di gerbang tol, telah disiapkan juga mobile reader di ruas Jombang-Mojokerto," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Evolusi Liar

Basuki Ungkap Kapan Gedung Parlemen Dibangun di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum masuk rencana pembangunan tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ucap Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara (IKN), itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," rincinya.

Ia mengatakan tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut mencakup Bank Indonesia (BI). Sedangkan dua lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sedangkan (gedung) yang lainnya belum ada (dibangun di IKN). Jadi, kayak DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, mungkin 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin (1/4).

Novita mengaku bingung kapan tahun pasti Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN itu waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? Apakah 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Di lain sisi, ada narasi yang mengesankan DPR RI ogah pindah ke IKN Nusantara. Ini imbas pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan Jakarta menjadi Kota Legislasi. Ini dilontarkan usai DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU DKJ.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendapat protes dari masyarakat, bahkan cibiran. Pasalnya, sikap DPR RI menunjukkan inkonsistensi mereka dengan pengesahan UU IKN yang terbilang ngebut.

Setelah UU IKN disahkan, wakil rakyat tersebut malah terkesan ogah pindah ke IKN Nusantara. Mereka seakan memilih tetap ingin berkantor di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan seorang gadis cerdas

HK Buka Suara soal Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera******

PTHutama Karya (Persero) menanggapi kasus dugaankorupsipengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang menyeret eks pentolan mereka.

EVP Sekretaris Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan penyidikan yang dilakukan oleh Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut adalah transaksi pembelian lahan di Bakauheni dan Kalianda, Lampung, pada 2018-2020.

Transaksi tersebut melibatkan mantan pejabat Hutama Karya dan pihak PT Sanitarino Tangsel Jaya yang saat ini katanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menambahkan Hutama Karya berkomitmen mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya.

KPK tengah membuka penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan Hutama Karya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan sudah ada tersangka yang ditetapkan tim penyidik dalam kasus ini. Akan tetapi belum bisa disampaikan kepada publik.

Identitas tersangka berikut konstruksi lengkap perkara akan diumumkan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

"Nilai kerugian keuangan negaranya sementara mencapai belasan miliar rupiah dan menggandeng BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] untuk menghitung besaran fix dari kerugian dimaksud," katanya di Jakarta, Rabu (13/3).

Dalam proses pengumpulan alat bukti, KPK sudah menyurati Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang diduga terkait dengan perkara selama enam bulan.

"Pihak dimaksud adalah dua orang pejabat internal di PT HK Persero dan satu orang swasta," ucap Ali.

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, tiga orang yang dicegah ialah Direktur PT HK Bintang Perbowo, Pegawai PT HK M. Rizal Sutjipto, dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen.

[Gambas:Video CNN]

Remaja yang merindukan penyakit cinta

Daftar Tol yang Diskon saat Mudik, Berlaku Mulai Hari Ini******

Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membeberkan daftar tol yang memberikan diskon tarif selama periode mudik. Diskon tersebut diberikan mulai hari ini, Rabu (3/4).

"Berlakunya (diskon tol Trans Jawa dan Trans Sumatra) periode mudik 3 April (2024) mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 5 April pukul 05.00 WIB. Dan periode balik 17 April pukul 05.00 WIB sampai 19 April pukul 05.00 WIB," ujar Basuki Rapat Kerja Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR, Selasa (2/4).

Basuki menyebut besaran diskon tarif yang diberlakukan bervariasi mulai dari 20 persen. Bahkan, ada ruas tol yang mendapatkan diskon sebesar 35 persen.

Diskon berlaku untuk Tol Tangerang-Merak, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Jakarta-Cikampek Elevated (MBZ), Tol Cikopo-Palimanan, Tol Kanci-Pejagan. Lalu, Tol Pejagan-Pemalang, Tol Pemalang-Batang, Tol Batang-Semarang, Tol Semarang ABC, dan Tol Jombang-Mojokerto.

Kemudian,diskon tarif tol sebesar 20 persen juga diberlakukan di Tol Trans Sumatra. Potongan tarif ini berlaku untuk ruas Tol Indralaya-Prabumulih dan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

Selanjutnya, diskon tarif tol hingga 35 persen berlaku untuk Tol Krian-Legundi-Bunder. Namun, potongan tarif ini hanya berlaku untuk kendaraan non-Golongan I.

Basuki mengatakan untuk Golongan II dan III di Tol Krian-Legundi-Bunder mendapatkan potongan 14 persen, sedangkan Golongan IV dan V berhak atas diskon tol 35 persen. Periode diskon ini berlaku selama 17 hari, mulai 3 April 2024 hingga 19 April 2024.

"Potongan tarif tol ini berlaku untuk transaksi non-tunai dengan saldo kartu elektronik tol (e-toll) cukup. Oleh karena itu, kami mohon agar masyarakat untuk dapat memastikan saldo kartu e-toll cukup selama perjalanan (mudik dan balik)," ujar Basuki soal syarat mendapatkan diskon tarif tol tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.