ceria89

Masuk ke filmnya

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

Rekomendasi Pertemuan L20 Singgung Perlinsos Pekerja Digital******

Ketua L20 Presidensi G20 Elly Rosita Silaban mengatakan pertemuan L20menghasilkan 14 rekomendasi soal isu ketenagakerjaan. Dari 14 rekomendasi, ada 3 isu yang bisa didorong untuk diterapkan di Indonesia.

Hasil pertemuan L20 itu disebut dengan 'Kontrak Sosial Baru untuk Pemulihan dan Ketangguhan'. Rekomendasi itu menyoroti kondisi pekerja di tengah pandemi Covid-19 dan berbagai krisis yang sedang melanda dunia.

Mengutip Antara, Senin (14/11), tiga rekomendasi yang didorong untuk diterapkan di Indonesia adalah kesetaraan gender, transisi yang adil, dan perlindungan terhadap pekerja platform digital.

L20 juga merekomendasikan untuk mengedepankan kesetaraan, perlindungan sosial untuk pekerja platform digital, restrukturisasi sistem keuangan internasional, kerangka kerja ekonomi makro berdasarkan solidaritas, reformasi multilateralisme untuk mencapai tujuan bersama, dan reformasi sistem perdagangan multilateral.

Rekomendasi lain dari L20 mencakup akses yang sama untuk kesehatan, ketahanan pangan bagi pekerja yang berpendapatan rendah, mengurangi dana untuk militer, dan mengalokasikan sumber daya untuk mengurangi ancaman terhadap kedamaian.

L20 adalah engagement group dari G20 yang membahas isu ketenagakerjaan. Forum ini berisi serikat pekerja dari anggota G20 dan Global Union Federations. Pertemuan puncak L20 berlangsung selama dua hari di Kuta, Badung, Bali yang dihadiri delegasi dari berbagai negara.

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

Perhitungan Buruh: UMP 2023 Hanya Naik 2 Persen Kalau Pakai PP 36/2021******

Buruh keberatan jika pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menghitung kenaikan UMP 2023. Pasalnya, jika rumus perhitungan UMP menggunakan formula yang diatur dalam pp tersebut, kenaikan upah buruh sangat kecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan berdasarkan perhitungannya, jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu katanya, tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Hanya naik 2-4 persen. Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/11) kemarin.

Sebab, jika skema perhitungan upah menggunakan beleid tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil. Padahal katanya, jika melihat kondisi saat ini; harga bahan pokok, BBM dan sejumlah kebutuhan naik, harusnya kenaikan upah buruh bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Selain mengerdilkan upah buruh, Nining juga menyebut keputusan pemerintah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 juga berpotensi melanggar putusan MK soal hasil uji materi UU Cipta Kerja. 

Pasalnya kata Nining, pp tersebut merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu dinyatakan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan uji materi dibacakan.

"Padahal mandat dari konstitusi negara itu adalah bagaimana menjamin kepastian kerja dan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan," kata Nining.

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

Produsen Prekursor China Teken MoU Bawa US M Investasi ke RI******

Kementerian Investasimenandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan CNGR Advanced Material Co Ltd., produsen ternary precursor asal China, untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrikdi Indonesia.

Penandatanganan kerja sama dengan nilai investasi US miliar tersebut dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Investasi Ikmal Lukman dan Chairman CNGR Advanced Material Co Ltd Deng Weiming dan disaksikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di B20 Investment Forum, Nusa Dua, Bali, Jumat (11/11).

Dalam nota kesepahaman itu, seperti mengutip Antara, Sabtu (12/11), Kementerian Investasi akan bertanggung jawab untuk membantu CNGR Advanced Material memperoleh semua penerbitan izin proyek, termasuk insentif investasi dari pemerintah.

"Indonesia konsisten pada transformasi ekosistem melalui hilirisasi. Ini terjadi karena reformasi melalui UU Cipta Kera," ujarnya dalam keterangan resmi.

"Saat ini, seluruh perizinan tersentral di OSS berbasis risiko. Lewat OSS, semua clear. Jadi, tidak ada lagi cara-cara lama di bangsa ini. Tax holiday dan tax allowance dulu di Kementerian Keuangan, sekarang cukup di Kementerian Investasi. Bisa cepat, yang penting satu, bisnis benar," terang Bahlil.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Investasi berkomitmen memberi kemudahan bagi para investor dalam melakukan investasi di Indonesia.

Caranya, dengan memfasilitasi kemudahan dalam penerbitan izin usaha sekaligus memberikan fasilitas berupa insentif bagi para investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini, sambung Bahlil, dilakukan untuk terus menarik minat dan meningkatkan kepercayaan investor asing berinvestasi di Indonesia.

Selain itu, Kementerian Investasi juga mendorong kolaborasi yang harus terjalin antara investor asing dengan pengusaha lokal atau UMKM dalam melaksanakan proyek realisasi investasinya.

"Salah satu syarat yang tertuang dalam nota kesepahaman adalah investor asing harus berkolaborasi dengan pengusaha lokal atau UMKM dalam menjalankan proyeknya. Kami ingin pelaku usaha lokal atau UMKM juga memperoleh kesempatan yang baik dari terjalinnya kerja sama ini," ungkap Bahlil.

Ia berharap ada dampak berlipat dari investasi yang masuk, termasuk mendukung hilirisasi, memberdayakan UMKM, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Ini yang disebut investasi menjadi penggerak perekonomian bangsa," jelasnya.

China konsisten masuk dalam posisi lima besar negara dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia pada periode Januari-September 2022, dengan realisasi investasi mencapai US,2 miliar.

Angka tersebut diperkirakan bertambah pada kuartal keempat nanti dengan makin banyaknya proyek investasi yang terealisasi dari China.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Teten Respons soal OJK Ikut Awasi Koperasi dalam RUU P2SK******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki angkat suara mengenai masuknya koperasidalam sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Ia mengusulkan ada kompartemen khusus koperasi di OJK dalam RUU P2SK untuk memastikan pengembangan koperasi sesuai prinsip dasarnya. Pasalnya, koperasi simpan pinjam berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya.

"Koperasi prinsipnya dari anggota untuk anggota, koperasi milik anggota juga, karena itu memberi pinjaman, koperasinya milik anggota tidak terlalu ketat seperti di bank, dan aspek ini yang perlu diberi penekanan," ujar Teten saat Rapat dengan Komisi XI dalam keterangan resmi yang dikutip dariAntara, Jumat (11/11).

Saat ini, sambungnya, ada sejumlah koperasi bermasalah yang menempuh penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam praktiknya, persoalan tersebut belum terselesaikan.

Padahal, jika bank mengalami masalah, penanganan yang diberikan jelas. Tak ayal, Teten berharap RUU P2SK dapat mengatur tegas penanganan terhadap koperasi bermasalah.

Pada saat yang sama, pihaknya akan memastikan tetap akan menjaga keberlangsungan sesuai jati diri koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang belumbankable.

Pada kenyataannya, sambungnya, ada 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral.

"Kehadiran koperasi masih dibutuhkan, tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan. Di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

Sejumlah Pentolan Twitter Mundur Usai Elon Musk Pecat 3.700 Karyawan******

Kepala Keamanan Informasi TwitterLea Kissner memilih hengkang menyusul pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Elon Muskterhadap 3.700 karyawan usai mengakuisi perusahaan tersebut.

Kissner mengumumkan pengunduran diri tersebut pada Kamis (10/11). Ia lantas membuat pernyataan terbuka di Twitter, tapi tidak merinci alasan mengapa memilih hengkang.

"Saya telah membuat keputusan sulit untuk meninggalkan Twitter. Saya memiliki kesempatan untuk bekerja dengan orang-orang luar biasa dan saya sangat bangga dengan privasi, keamanan, dan tim IT serta pekerjaan yang telah kami lakukan," cuit Kissner, dikutip dariCNN Business, Jumat (11/11).

Pengunduran diri Kissner juga disinyalir karena petinggi-petinggi Twitter lain kompak resign. Menurut pesan Slack yang dilihat CNN Business, Kepala Petugas Privasi Twitter Damien Kieran dilaporkan juga mengundurkan diri pada Rabu (9/11) malam.

Dalam pesan Slack itu, seorang karyawan Twitter menulis bahwa satu-satunya prioritas Musk adalah mengganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari kegagalan untuk keluar dari kewajiban mengikatnya untuk membeli Twitter.

[Gambas:Video CNN]

Postingan karyawan tersebut juga mengklaim bahwa fokus Musk adalah memonetisasi platform dapat membahayakan pengguna yang rentan termasuk aktivis hak asasi manusia dan politik.

Di lain sisi, Musk sedang dalam potensi bahaya di hadapan Federal Trade Commission (FTC) untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Twitter soal kasus pelanggaran privasi.

"Tidak ada CEO atau perusahaan yang kebal hukum, dan perusahaan harus mengikuti keputusan persetujuan kami," kata juru bicara FTC.

Twitter memiliki sekitar 7.500 pekerja sebelum pengambilalihan Musk. Namun, 3.700 karyawan dipecat setelah ia masuk.

PHK massal ini terjadi ketika Musk berupaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.