royaltito

Dewa Kaisar Wu Nian

Profil Aguan, Bos Agung Sedayu Group yang Akan Bantu Jokowi Bangun IKN******

Nama pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan mengemuka belakangan ini. 

Hal itu terjadi setelah dirinya memimpin Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada pertengahan Agustus lalu.

Aguan mengunjungi proyek IKN bersama dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Informasi soal kunjungan itu diungkap oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengatakan alias Aguan merupakan salah satu pengusaha yang akan menanamkan investasi Rp20 triliun di IKN Nusantara.

Investasi ditanam lewat perusahaannya Agung Sedayu Group.

"Kalau yang dari swasta, tadi sudah ada Rp20 triliun. Ini mainly play, playartinyaentertaiment, hotel dan lain sebagainya, termasuk ruang terbuka hijau," katanya di sela acara ASEAN Investment Summit 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (3/9).

Agung Sedayu di play tadi yang investasi swasta untuk mix use development bikin mal, hotel. Terus ada rumah sakit ada Hermina, ada hotel ada beberapa brand hotel. Minggu depan akan ada penandatangan," tambahnya.

Lantas, seperti apa profil Aguan dan kiprahnya di dunia bisnis?

Pendiri Agung Sedayu Group itu lahir di Palembang pada 9 Januari 1951. Di kota tersebut, Aguan juga mengenyam pendidikan di sekolah menengah Tionghoa Jugang Zhongxue.

Dilansir dari berbagai sumber, kehidupan masa muda Aguan tak bisa dibilang berantakan dan bandel. Perkenalannya dengan dunia properti bermula saat ia berkenalan dengan seorang pemborong bangunan.

Kala itu, sang teman kehabisan uang karena kalah judi. Aguan pun lantas memberinya pinjaman sebagai modal untuk membangun ruko dengan sistem bagi hasil.

[Gambas:Video CNN]

Dari sinilah, Aguan belajar mengenai bisnis bangunan sampai akhirnya ia memulai bisnisnya sendiri pada bidang konstruksi. Aguan kemudian merintis Agung Sedayu Group pada 1971, saat perekonomian dan dunia bisnis di Indonesia mulai bangkit.

Bisnisnya pun terus berkembang. Tercatat, portofolio pengembangan Agung Sedayu Group tersebar di beberapa daerah prestisius di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Proyeknya antara lain, township, superblok, apartemen, office tower, mal, industrial estate, hotel, dan lain sebagainya.

Selain memegang tampuk kepemimpinan Agung Sedayu Group, Aguan juga tercatat menjabat wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha sejak tahun 1990-1999. Pada 2004, ia bergabung dengan PT Bank Inter-Pacific Tbk.

Lalu, setelah penggabungan PT Bank Inter-Pacific Tbk dan PT Bank Artha Graha Tbk, Aguan kembali dipercaya sebagai wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Aguan dan keluarganya juga menguasai 50 persen saham PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS).

Aguan juga tercatat sebagai Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan.

Forum hiburan super

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

Kapitalis Misterius

Bahlil Akui Duit Hilirisasi Nikel Cuma Masuk 30 Persen ke RI******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui devisa hasil ekspor hilirisasi nikelcuma masuk 20 persen-30 persen ke Indonesia.

"Jangan mimpi devisa hasil ekspor (DHE) industri akan kembali seutuhnya ke Indonesia, contoh hilirisasi nikel, semua kreditnya kan dari luar, teknologi dari luar," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

"Begitu ada hasil penjualan dan revenue, yang mereka lakukan pertama membayar pokok tambah bunga dari pinjaman mereka. Yang kembali ke kita paling tinggi 20 persen-30 persen, itu pun hanya untuk operasional," sambung Bahlil.

Menurutnya, pemerintah bukan tidak mau menarik cuan dari total nilai ekspor nikel dan turunannya tersebut. Namun, Bahlil menyebut industri punya keterbatasan.

"Bukan tidak kembali karena tidak mau dibawa, bukan. Itu 30 persen-40 persen bisa kembali, tetapi selebihnya dia harus bayar pokok tambah bunga, itu untuk industri. Tapi kalau untuk tambang, penuh kembali ke Indonesia," tegas Bahlil.

Ia mengatakan data yang diungkap ke publik harus jelas. Bahlil meminta masyarakat Indonesia tidak mudah terpengaruh ucapan salah satu pengamat ekonomi, meski ia tidak merinci siapa yang dimaksud.

Bahlil mencontohkan soal pengamat yang mengatakan harga nikel Indonesia hanya US plus US, tidak sampai US, sehingga membuat Indonesia rugi. Ia mempertanyakan bagaimana ekonom tersebut menghitungnya.

"Macam mana cara hitungnya? Pajak ekspor kan 10 persen-15 persen, biaya logistik pengiriman US, logistik penguatan berapa? Kalau dihitung-hitung US-US. Masa orang enggak boleh untung US-US untuk trading?" bebernya.

Dalam raker tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino meminta klarifikasi Bahlil soal ucapan pengamat ekonomi yang mengatakan hilirisasi nikel dinikmati negara asing. Ia mengaku tidak punya data dan kapasitas lebih sebagai ahli nikel, sehingga meminta Bahlil merinci.

Harris paham Presiden Jokowi sudah membantah tudingan tersebut. Akan tetapi, ia skeptis soal peningkatan nilai ekspor yang terlihat besar, terlebih karena basis angka awalnya kecil.

"Sebenarnya 'kue madu' yang menikmati itu siapa? Ini tugas Pak Bahlil memastikan bahwa madunya ada di Indonesia," tuntut Harris.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri sebelumnya menyebut China mendapat keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Persentase keuntungan China disebut mencapai 90 persen.

"Hilirisasi sekadar bijih nikel jadi nickel pig iron (NPI) jadi feronikel lalu 99 persen diekspor ke China. Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China. Dari hilirisasi itu, kita hanya dapat 10 persen, 90 persennya ke China," kata Faisal dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi di Jakarta pada Selasa (8/8) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Kala Badai Sektor Properti Porak******

Badai tengah melanda sektor properti China. Satu persatu raksasa real estat di Negeri Tirai Bambu bertumbangan dan mengancam ekonomi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu.

Alarm mulai berbunyi saat salah satu perusahaan properti terbesar China, Evergrande Group, terancam gagal bayar utang pada 2021 lalu. Padahal, selama bertahun-tahun ekonomi China mendapat dorongan besar dari 'booming' properti.

Evergrande babak belur hingga tersungkur kebijakan Beijing yang ingin mengerem pinjaman berlebihan perusahaan properti dan tingginya harga rumah. Kondisi diperparah oleh menurunnya permintaan di tengah pandemi covid-19.

Kabar tersebut mengguncang pasar modal Asia yang tengah berjibaku menghadapi pandemi covid-19. Bahkan, saham Evergrande sempat dihentikan sementara di perdagangan pada Oktober 2021 lalu.

Tak berselang lama, raksasa properti lainnya mengalami hal serupa. Kali ini, Fantasia Holding terbelit masalah gagal bayar surat utang (obligasi) sebesar US5,7 juta atau setara Rp2,9 triliun (kurs Rp14.255 per dolar).

Setelah itu, Shimao Group yang berbasis di Shanghai gagal membayar bunga dan pokok obligasi sebesar US miliar atau setara Rp15 triliun (kurs Rp15.004 per dolar) yang jatuh tempo pada Juli 2022.

Mengutip CNN, itu adalah pembayaran utang pertama terlewatkan pada obligasi dolar oleh Shimao yang telah bergulat dengan meningkatnya tekanan keuangan selama berbulan-bulan.

Tahun ini, kondisi sektor properti China belum membaik, malah memburuk. Baru-baru ini, utang yang membelit raksasa properti Country Garden sebesar US1,7 miliar atau setara Rp2.931 triliun (asumsi kurs Rp15.294 per dolar AS) membuat nyaris sejuta rumah di China mangkrak dan para pekerjanya tak digaji.

Evergrande juga belum pulih. Bahkan, pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu mengumumkan bangkrut.

Mengutip CNN, Evergrande mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS pada Jumat (18/8). Hal itu memungkinkan pengadilan Negeri Paman Sam untuk turun tangan ketika kasus kebangkrutan melibatkan negara lain.

Pemerintah China pun kalang kabut. Maklum, mengutip laporan Universitas Stanford, sektor real estat merupakan salah satu pendorong ekonomi China terbesar. Sektor tersebut menyumbang sekitar 26 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) China sejak 2018.

Tercatat, pada kuartal II 2023 lalu, ekonomi China hanya tumbuh 6,3 persen atau di bawah ekspektasi sejumlah analis Reuters di kisaran 7,3 persen. Gegara lesunya pasar properti, Barclays memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi China pada 2023 dari 4,9 persen menjadi 4,5 persen pada Agustus lalu.

Tak ayal, pada 2022, Pemerintah China meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti. Setidaknya ada 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

Pada Juli lalu, Bank Setral China (PBoC) juga mengatakan akan memberi pengembang waktu 12 bulan lagi untuk melunasi pinjaman mereka yang jatuh tempo tahun ini.

Namun, berbagai langkah tersebut nampaknya belum ampuh menahan krisis utang di sektor properti di tengah menurunnya permintaan terhadap hunian.

Berdasarkan laporan CNN, penjualan rumah baru oleh 100 pengembang China pada Juli lalu anjlok 33 persen (yoy). Harga rumah cenderung turun seiring merosotnya minat membeli rumah di tengah naiknya angka pengangguran.

Namun, di beberapa kota di China, harga rumah masih tetap tinggi. Hal itu membuat editorial koran China, Economic Daily, meminta pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutip Channel News Asia.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ancam Ekonomi Global

Kotak peralatan dewa super

Membedah Biang Kerok Krisis Properti Bisa 'Hancurkan' Ekonomi China******

China tengah menghadapi krisis properti. Sejumlah raksasa real estat berjatuhan sejak 2021 mulai dari Evergrande hingga Country Garden baru-baru ini.

Padahal, sejak awal 2000-an, 'booming' sektor properti menjadi salah satu mesin pendorong ekonomi China. Setidaknya seperempat ekonomi China bergantung pada sektor properti dan turunannya.

Sektor ini juga mempekerjakan jutaan orang dan menjadi salah satu pilihan investasi bagi warganya. Tak heran, harganya terus menanjak seiring pertumbuhan populasi di wilayah perkotaan.

Apa penyebab krisis properti China?

1. China batasi utang perusahaan properti

Dilansir The New York Times, selama beberapa dekade terakhir, pemerintah China mengizinkan perusahaan properti berutang besar-besaran untuk membiayai proyeknya.

Namun, pada Agustus 2020, Beijing mengambil langkah drastis untuk mengerem gelembung sektor perumahan dengan menghentikan aliran dana murah ke perusahaan real estat.

Kebijakan itu dikenal dengan istilah 'tiga garis merah' (three red lines). Pertama, utang tidak boleh melebihi 70 persen aset (tidak termasuk uang muka dari proyek yang dijual berdasarkan kontrak).

Kedua, utang bersih tidak boleh lebih besar dari 100 persen ekuitas. Ketiga, cadangan uang minimal harus 100 persen dari utang jangka pendek.

2. Utang perusahaan properti menumpuk

Pembatasan utang oleh pemerintah membuat perusahaan properti China kalang kabut. Kas perusahaan seret hingga membuat sejumlah raksasa properti gagal bayar di tengah tumpukan tagihan dan utang.

Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat Standard & Poor's, lebih dari 50 pengembang Tiongkok gagal bayar atau gagal melakukan pembayaran utang dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 lalu, Evergrande dilaporkan terancam gagal bayar utang. Saat itu, total utang perusahaan mencapai US0 miliar atau sekitar Rp4.725 triliun. Pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS.

Kondisi gagal bayar juga dialami oleh Modern Land dengan utang US0 juta, Fantasia Holding US5 juta, Shimao Group US miliar, hingga Country Garden US1, 7 miliar baru-baru ini.

Kas perusahaan yang memburuk juga berpengaruh pada lambatnya penyelesaian sejumlah proyek apartemen. Imbasnya, penyelesaian sejumlah proyek molor. Hal itu sempat membuat ratusan ribu konsumen properti di China demo tak ingin membayar cicilan pada tahun lalu.

Dilansir Reuters, Shanghai E-House Real Estate Research Institute memperkirakan proyek-proyek yang mangkrak menyumbang 3,85 persen dari pasar perumahan China pada paruh pertama 2022, setara dengan area seluas 231 juta meter persegi.

3. Penurunan permintaan properti usai pandemi

Sektor properti juga kesulitan untuk pulih dari pandemi covid-19. Pembelian rumah menurun. Warga mulai menahan untuk membeli properti terutama yang tujuannya untuk investasi.

Berdasarkan laporan CNN, penjualan rumah baru oleh 100 pengembang China pada Juli lalu anjlok 33 persen (yoy). Harga rumah cenderung turun seiring merosotnya minat membeli rumah di tengah naiknya angka pengangguran.

Namun, di beberapa kota di China, harga rumah masih tetap tinggi. Hal itu membuat editorial koran China, Economic Daily, meminta pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutipChannel News Asia.

Di tengah krisis properti, Pemerintah China tahun lalu meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti. Setidaknya ada 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

Pada Juli lalu, Bank Sentral China (PBoC) juga mengatakan akan memberi pengembang waktu 12 bulan lagi untuk melunasi pinjaman mereka yang jatuh tempo tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Master Kartu Permainan

Daftar Investor 'Kakap' yang Siap Bantu Jokowi Bangun IKN******

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus berlangsung, dimulai dari infrastrukturdasar oleh pemerintah. Selain itu, sejumlah investor pun sudah menyampaikan minatnya ikut membangun wilayah tersebut.

Badan Otorita IKN menyebutkan dari 270 investor yang menyatakan minat berinvestasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dari jumlah itu, sembilan di antaranya akan meneken kesepakatan dalam waktu dekat.

"Lebih dari setengah itu Indonesia. Kemudian dari Singapura dan Malaysia, sisanya dari negara ASEAN lainnya," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono di sela-sela acara ASEAN Investment Forum 2023, Minggu (3/9) lalu.

1. Agung Sedayu

Agung Sedayu milik Sugianto Kusumo alias Aguan disebut siap ikut membantu pemerintah membangun IKN.

Aguan merupakan ketua konsorsium pengusaha RI saat mengunjungi IKN beberapa waktu lalu.  Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono menyatakan Aguan akan menanamkan investasinya di sektor hiburan atau play, hotel dan sebagainya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan groundbreakingalias peletakan batu pertama investasi Agung Sedayu cs di IKN bakal dilakukan pertengahan September 2023 ini.

2. Sukanto Tanoto

Bahlil mengungkapkan tak hanya Aguan, miliarder Sukanto Tanoto juga bakal ikut masuk di proyek IKN.

Namun, ia belum membeberkan secara detail proyek apa saja yang akan dibangun Sukanto di IKN. Hanya saja, ia memastikan investasi berhubungan dengan fasilitas umum seperti entertainment hingga perhotelan.

3. Intiland hingga Ciputra

Badan Otorita IKN menyebutkan investor dalam negeri lain yang bakal ikut masuk dan membantu pemerintah adalah Summarecon, PT Intiland Development Tbk, hingga Ciputra Group.

Para investor tersebut dikatakan akan membangun 200 tower rumah susun atau rusun di IKN. Pembangunan itu selain dari yang dilakukan PUPR menggunakan APBN.

4. IGM dan Maxim dari Malaysia

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyatakan dua perusahaan properti asal Malaysia siap membangun 20 tower apartemen di IKN.

Investasi perusahaan Malaysia telah masuk ke tahap studi kelayakan. Keduanya adalah IGM dan Maxim

[Gambas:Video CNN]