situs slot gacor minggu ini

line slot88 login 504Jutaan kata 274372Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot gacor minggu ini》

KPU RI ingatkan jajaran jangan potong hak petugas KPPS******

Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi

Medan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) meminta KPU se-Indonesia untuk tidak memotong hak  petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.

"KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujar Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, di Medan, Selasa.

Menurutnya, pihaknya kerap mendengar ada di sejumlah daerah yang memotong hak dari petugas KPPS yang dilakukan oknum jajaran KPU kabupaten/kota.

"Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumut jangan sampai terjadi,"kata dia.

Ia menjelaskan petugas KPPS memiliki hak selama melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 dan hal tersebut sudah dianggarkan oleh KPU RI.

"Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran," sebutnya.

KPU RI merekrut petugas KPPS se-Indonesia sebanyak 5,7 juta orang untuk bertugas di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia untuk 5,7 juta petugas, dengan dana Rp 5 triliun," katanya.

Untuk itu, Ia meminta komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

"Saya bilang jangan lagi, ada pemotongan, jangan lagi ada bilang anggaran belum turun, itu tidak benar. Tinggal komitmen teman-teman sebagai pelaksana. Mau tidak melakukan sesuai dengan aturan atau tidak," ujarnya.
Baca juga: KPU yakin pemungutan suara di daerah rawan konflik dapat terkendali
Baca juga: KPU: Sistem Pemilu RI lebih baik dari AS
Baca juga: KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

BMKG: Sejumlah provinsi diprakirakan alami hujan lebat pada Rabu******

kondisi tersebut antara lain dipicu oleh aktivitas Monsun Asia serta potensi seruakan dingin yang mempengaruhi peningkatan massa udara basah di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan ekuator

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah provinsi Indonesia diprakirakan mengalami hujan lebat yang dapat disertai angin kencang pada hari Rabu ini, menurut peringatan dini cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Situs BMKG, Rabu, menyebutkan hujan lebat lebih dari 50 millimeter per hari diprakirakan terjadi di provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan  Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

Baca juga: Cuaca Jakarta diperkirakan cerah pada Rabu pagi

Kemudian, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Sementara itu, provinsi yang diprakirakan mengalami potensi angin kencang yakni Sumatera Selatan, Kepulauan  Bangka Belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyampaikan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat diprakirakan masih terjadi di sejumlah wilayah provinsi di Indonesia hingga awal Februari 2024.

"Mencermati hasil analisis dinamika atmosfer terkini, potensi hujan dengan variasi intensitas yang beragam di wilayah Indonesia diprediksi masih dapat terjadi hingga memasuki periode awal bulan Februari 2024," katanya.

Baca juga: BMKG-Pemda Jabar mitigasi bencana hidrometeorologi jelang Pemilu 2024

Ia menjelaskan, kondisi tersebut antara lain dipicu oleh aktivitas Monsun Asia serta potensi seruakan dingin yang mempengaruhi peningkatan massa udara basah di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan ekuator.

Di samping itu, menurut dia, masih aktifnya gelombang ekuator Rossby dan Kelvin di sekitar wilayah Indonesia bagian tengah serta terbentuknya pola belokan dan pertemuan angin yang memanjang di selatan ekuator akibat penguatan angin Monsun Asia juga turut memicu pembentukan awan hujan.

Ia mengimbau warga yang bermukim di daerah dengan topografi curam, bergunung, dan tebing yang tanahnya rawan longsor serta daerah yang rawan banjir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadi banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan penurunan jarak pandang pada masa kondisi cuaca ekstrem.

Baca juga: BMKG: Masih ada 58 titik panas di Kaltim, ada kawasan tanpa hujan

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot dingdong online、tanganslot、istana8899

Terkait：gameplay303、agen slot gacor、link judi、rtp joker81、koi vip slot、mention slot、pragmatic new slot、agen slot88 online、situs slot resmi dan terpercaya、tafsir mimpi buaya togel

---

---

bab terbaru：togel279（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03