situs slot online gacor

Anda dan saya berbeda

Pegadaian soal Emas Arab 100 Gram Milik Jemaah Haji: Ini Kuningan******

PTPegadaianmembeberkan proses pemeriksaan 100 gram emas milik jemaah haji asal Makassar bernama Suarnati Daeng Kanang (46), yang viral di media sosial. Hasil pengujian menunjukkanemas tersebut tidak asli alias imitasi, terbuat dari kuningan.

Plt Pimpinan Pegadaian Cabang Pasar Butung, Makassar, Muh Rizal menerangkan Bea Cukai Makassar meminta pihaknya untuk melakukan pemeriksaan atau uji sampel emas yang dimiliki Suanarti.

"Jadi dari kasat mata saja barang itu sudah terlihat bukan emas. Pihak Bea Cukai sebenarnya tahu itu bukan emas, tapi mereka minta diperiksa agar bisa diperkuat alasan mereka," kata Rizal, Selasa (11/7).

"Waktu pemeriksaan hanya 10 menit. Warnanya beda, teksturnya beda. Jadi hasilnya juga beda. Ini hanya kuningan saja. Tanpa diuji saja sudah kelihatan itu bukan emas dan lebih ringan," imbuh Rizal.

Bahkan, emas imitasi tersebut bukan dibeli di Arab Saudi ketikaSuarnati Daeng Kanang melaksanakan ibadah haji. Namun, emas itu dibeli dari pasar tradisional di Makassar.

"Jadi Bea Cukai sudah konfirmasi jika Ibu Suarnati ini beli barang tersebut di Pasar Butung. Macam-macam harganya, ada Rp50 ribu dapat 4 gelang. Dia beli di sini, dibawa ke Arab Saudi. Nanti pulang haji baru dia pakai," pungkasnya.

Sebelumnya, Bea Cukai Makassar mengungkap hasil pemeriksaan emas 100 gram yang dimiliki jemaah haji asal Makassar Suarnati yang viral di media sosial. Hasilnya emas yang dibeli Arab Saudi tersebut bukan asli emas.

"Penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan juga dengan pegadaian dan dari pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, begitu hasilnya. Kemungkinan seperti itu (palsu)," kata Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi, Ria Novika, Senin (10/7).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bea Cukai, Suarnati juga membenarkan emas tersebut dibeli di Arab Saudi, dengan harga dibawa Rp1 juta.

"Yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa memang benar barang itu dibeli dari luar negeri dan imitasi. Kurang lebih harganya sekitar Rp900 ribu, jadi di bawah Rp1 juta," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Ridwan Kamil Ingin Kawasan Rebana Saingi Bodebek******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ingin kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) bisa menyaingi perkembangan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek).

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Sismadani mengungkapkan kawasan Rebana punya segitiga emas, yakni Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati. Ia mengutip pesan Ridwan yang mengatakan Jabar harus bisa memaksimalkan potensi tersebut.

"Pimpinan (Bappeda) ditugaskan oleh Bapak Gubernur (Ridwan Kamil). Ini sudah ada Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Pelabuhan Cirebon. Bagaimana segitiga emas ini, kalau tidak kita tangkap peluangnya ini sangat-sangat mubazir. Sehingga beliau menugaskan Bappeda membuat konsep pengembangan kawasan Rebana ini," katanya dalam Forum Group Discussion Patimban Connection di Hotel Mercure, Karawang, Rabu (12/7).

Ia menyebut kawasan Rebana bisa menopang kemajuan metropolitan Cirebon. Bahkan, Bappeda menghitung pertumbuhan ekonomi Jabar bakal meroket hingga 7,16 persen pada 2030 mendatang berkat kawasan Rebana ini.

"Dari ketiga metropolitan ini, Bodebek sudah sangat luar biasa berkembang, kemudian metropolitan Bandung. Yang belum adalah metropolitan Cirebon, khususnya yang berada di kawasan utara," tuturnya.

Bappeda juga memproyeksi hidupnya kawasan Rebana akan membuka 4,39 juta lapangan kerja baru. Selain itu, pertumbuhan investasi di Jabar diramal meningkat 7,77 persen pada 2030 nanti.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha Tjahjagama menyinggung soal melimpahnya kawasan industri di Jawa Barat. Ia menyayangkan jika kawasan industri sebanyak itu tidak terkoneksi dengan Pelabuhan Patimban.

Arif mengatakan pelabuhan bertaraf internasional ini punya daya tarik tersendiri untuk masyarakat sekitar. Menurutnya, Patimban menjadi salah satu harapan baru untuk meningkatkan perekonomian di Subang dan sekitarnya.

"Namun, minimnya informasi dapat mengakibatkan kurang terjalinnya sinergi antara pengembangan Pelabuhan Patimban dengan partisipasi masyarakat luas dan kawasan industri di wilayah sekitarnya," jelas Arif.

"Padahal, Jawa Barat merupakan daerah yang paling banyak memiliki kawasan industri sehingga perlu memperkenalkan keberadaan Pelabuhan Patimban kepada pengelola kawasan maupun industri yang berada di sekitarnya, khususnya di Jawa Barat," tutupnya.

Patimban sudah beroperasi sejak 2020 lalu. Setahun berikutnya, pelabuhan ini dikelola secara penuh oleh PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI), sesuai perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) melalui Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Wu dari Jiuzhou

KAI Masih Tunggu Kepastian Tarif LRT Jabodebek dari Kemenhub******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAImasih menunggu kepastian dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait tarif LRT Jabodebek.

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan tarif LRT Jabodebek akan mendapat subsidi public service obligation(PSO).

"Terkait harga tiket pasti akan ada PSO atau subsidi dari pemerintah. Cuma kalau terkait besarannya kembali kami adalah operartor tentu kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah berapa sih akan memberikan tarif kepada LRT," kata Kuswardoyo dalam uji coba LRT, Kamis (6/7).

Jika subsidi yang diberikan cukup besar, maka tarif bisa di bawah Rp25 ribu.

"Ketika PSO-nya sedikit akan lebih besar dari itu," kata Kuswardoyo.

Sementara itu, terkait izin operasional LRT Jabodebek bakal diterbitkan sebelumsoft launchingpada 12 Juli mendatang.

Kuswardoyo mengatakan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah memastikan bahwa soft launchingakan dilakukan pada 12 Juli.

"Berarti beliau sudah memastikan izin operasi akan diberikan sebelum itu (soft launching). Kalau sebelum itu, kita bisa jalan. Kalau setelah itu, berarti kita harus menunda soft launching," kata Kuswardoyo saat uji coba LRT Jabodebek, Kamis (6/7).

Setelah soft launchingpada 12 Juli hingga 15 Agustus, LRT Jabodebek bakal beroperasi secara resmi pada 18 Agustus. Moda transportasi ini akan beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 23.37 WIB. Dalam satu hari, akan ada 27 trainsetyang berjalan dengan 434 perjalanan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal sebelumnya membenarkan untuk perjalanan terjauh dikenakan tarif sebesar Rp25 ribu. Sementara untuk tarif jarak terpendek sebesar Rp5.000.

"Tarif awal Rp5.000 di rencana awal. Total maksimum, dari ujung ke ujung Rp20 ribu-Rp25 ribu. Karena jaraknya dari Cibubur ke Dukuh Atas sama dari Bekasi beda nih. Jadi, ada yang Rp20 ribu-Rp25 ribu, sampai ke Dukuh Atas ya," ungkap Risal, dikutip dari detikcom, Rabu (5/7).

Meski begitu, Risal meminta masyarakat sabar menanti izin operasional LRT Jabodebek. Pasalnya, masih ada serangkaian uji sarana dan prasarana yang kudu digarap Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Perbanyak Akses ke Patimban, Pemerintah Bangun Tol******

Pemerintah bakal memperluas akses ke Pelabuhan Patimban dengan membangun jalan tol hingga jalur kereta api.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengatakan saat ini akses yang tersedia barulah jalan dari jalur pantai utara (Pantura).

Ia menekankan tidak ada akses lainnya, termasuk persimpangan menuju pelabuhan internasional tersebut.

Percepatan ini juga hasil obrolan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam bahan paparannya, 37,5 km akses tol ke Patimban tersebut digarap pemerintah sepanjang 22,94 km. Sedangkan sisanya sepanjang 14,11 km menjadi ranah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Lihat Juga : Luhut Ungkap Indonesia Berencana Pasok Listrik ke Afrika Selatan

Investasi yang dibutuhkan untuk menggarap akses tol menuju Pelabuhan Patimban ini menyentuh Rp5,02 triliun, di mana biaya konstruksinya mencapai Rp2,45 triliun.

"Patimban itu nanti tidak hanya dari jalan Pantura, juga ada akses dari tol Cipali," tegas Dian.

Selain tol, pemerintah juga tengah menyiapkan akses jalur kereta api ke pelabuhan internasional tersebut.

Dian menegaskan hal tersebut sudah dipikirkan dalam detail engineering design (DED) proyek ini, termasuk pengkajian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

"Kalau rencana ke depan, sebenarnya ada juga railway. Sudah dilakukan kajian oleh DJKA, tetapi baru kajian. Itu perlu pembiayaan, tetapi konsep sudah ada. Karena di DED Pelabuhan Patimban itu sudah ada railway-nya, kalau gak salah tembus sampai ke Pagaden," tutupnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat juga mendukung pembangunan akses tol ke Pelabuhan Patimban.

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar Sismadani juga berharap ada investor masuk untuk segera menggarap jalur KA.

"Dari segi konektivitas, sebenarnya tadi sudah disampaikan, kami sedang mencoba mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban. Itu nanti nyambung tol (Cipali) KM 89 ke Pelabuhan Patimban. Mudah-mudahan juga kereta logistiknya itu pembiayaannya lancar dan segera dibangun (jalur kereta)," harap Sismadani.

Adapun Pelabuhan Patimban sudah beroperasi sejak 2020 lalu.

Pelabuhan internasional ini dioperasikan secara penuh oleh PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) selaku pengelola, sesuai perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) melalui Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Moga menuturkan selain pakaian, barang bekas impor yang bakal dilarang untuk dijual juga meliputi barang berbahaya hingga mesin fotokopi berwarna.

"Ya waktu itu kan sudah harmonisasi tapi ada perbaikan dari KLHK sama Kemenhan, saya belum update lagi," ucap Moga di Kantor Kemendag, Senin (10/7).

Meski demikian, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Perpres yang dimaksud akan diluncurkan.

Belakangan, pemerintah tengah getol mengampanyekan untuk tidak membeli pakaian bekas impor demi mendongkrak penjualan produk dalam negeri.

Lihat Juga : Jokowi: Mas Bahlil, Lawan Pengganggu Kedaulatan RI Termasuk IMF

Pemerintah bahkan mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri, juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce, Kamis (6/4) lalu.

Adapun sanksi bagi importir pakaian bekas yang nekat ini tertuang dalam beberapa aturan. Pertama, di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Lihat Juga : Jemaah Haji Asal Makassar Borong Oleh-oleh Emas 1 Kg dari Jeddah

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

[Gambas:Video CNN]

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

JPMorgan Bakal PHK 63 Karyawan di AS******

JPMorgan Chase berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 63 karyawan di Jersey City, New Jersey,Amerika Serikat(AS).

PHK tersebut rencananya akan mulai berlaku pada September 2023 mendatang. Perusahaan mengatakan PHK dilakukan sebagai bagian dari tinjauan rutin.

"Ini berdampak pada sejumlah kecil karyawan lokal dan kami bekerja keras untuk mempekerjakan mereka kembali. Strategi kami tidak berubah dan kami menjalankan perusahaan untuk berinvestasi melalui siklus. Kami sedang membangun untuk jangka panjang dan akan terus berinvestasi dalam perekrutan, pelatihan dan teknologi," kata JPMorgan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/7).

PHK di JPMorgan ini bukan yang pertama. Pada Mei lalu, perusahaan merumahkan 500 karyawan di berbagai departemen. Selain itu, JPMorgan juga melakukan PHK pada hampir 1.000 karyawan First Republic, bank yang baru diakuisisi.

Bank yang berbasis di New York ini juga memangkas hampir 40 pekerjaan perbankan investasi pada bulan lalu setelah merosotnya aktivitas pembuatan kesepakatan.

Meski melakukan PHK, jumlah karyawan JPMorgan malah meningkat. Total tenaga kerja di JPMorgan mencapai 296.877 pada kuartal pertama tahun ini. Angka ini naik 8 persen dari tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]