link slot gacor maxwin hari ini 758Jutaan kata 817629Orang-orang telah membaca serialisasi
《daftar cicilan kredivo》
Basuki soal Didoakan DPR Jadi Menteri Prabowo: Jabatan Jangan Diitu******
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersuara soal kemungkinan lanjut menjadi menteri.
Jawaban itu dilontarkan usai dirinya ramai-ramai didoakan DPR RI agar kembali menjadi menteri PUPR di kabinet selanjutnya.
"Jabatan itu jangan diitu (dibahas), enggak ada, enggak ada," kata Basuki merespons doa wakil rakyat usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Basuki memilih irit bicara soal potensi menjadi menteri setelah lengser dari kabinet Presiden Joko Widodo. Padahal, dirinya mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI selaku mitra Kementerian PUPR.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan 'Pak Bas' sudah paham seluk-beluk Kementerian PUPR.
"Mudah-mudahan Pak Basuki masih berkenan jadi menteri (PUPR) kalau Gerindra mau melamarnya," ucapnya dalam Raker dengan Kementerian PUPR di Jakarta Pusat, Senin (1/4).
"Senang hati kita di sini (Komisi V DPR RI) dengan Pak Bas, karena Pak Bas sudah paham," tegas Lasarus.
Doa baik juga dipanjatkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan. Ia mengapresiasi kinerja Basuki selama 10 tahun di Kementerian PUPR, di bawah komando Presiden Jokowi.
Irwan bahkan menilai performa Basuki makin top di periode kedua ini. Ia turut menyinggung soal keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang selama ini digarap PUPR di bawah komando Basuki.
"Saya doakan Pak Basuki juga bisa terus berkontribusi membangun bangsa ini dan masuk Kabinet Indonesia Maju (Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto) berikutnya," harap Irwan.
Bahkan, Politikus Partai Gerindra Mulyadi sampai punya harapan khusus di IKN yang diharapkan dirampungkan Basuki. Menurutnya, apa yang dilakukan 'Pak Bas' selama ini tidak sembarangan.
Mulyadi meminta adanya evaluasi terhadap apa yang sudah dibangun. Ia menyinggung aspek-aspek yang kudu dipelototi ke depan, mulai dari proyeksi perencanaan hingga hasil pembangunan.
"Concern IKN betul-betul tepat waktu dan tepat sasaran. Aset yang kita banggakan dan kita jadikan logistik terbaik," kata Mulyadi.
"Kita berharap di IKN harusnya ada Basuki University, infrastruktur university itu cocok pak untuk menciptakan tenaga bidang konstruksi di sana. Saya kira itu usulan di IKN," tandasnya.
Pemenang Pilpres 2024 versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasangan calon nomor urut 2 itu mengantongi 96.214.691 suara atau unggul di 36 provinsi dari 38 provinsi.
Kendati, kemenangan Prabowo-Gibran masih mendapatkan perlawanan dari paslon nomor satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta paslon tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemenangan paslon nomor urut 2 itu masih dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
[Gambas:Video CNN]
Waskita Kebut 7 Proyek IKN, Rampung Semester I/2024******
SVP Corporate SecretaryPerseroan, Ermy Puspa Yunita mengatakan, Waskita memastikan dari total 12 proyek yang dikerjakan, 7 proyek di antaranya telah mencapai proyek yang signifikan dan akan selesai pada Semester I 2024. “Waskita berkomitmen dengan percepatan pembangunan proyek ini akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” katanya.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional IKN di Jakarta, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 saat ini sudah mencapai 77 persen.
“Fokus pembangunan IKN saat ini adalah menyiapkan ekosistem utama agar siap digunakan pada upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024, seperti Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk Istana Presiden dan lapangan upacara dapat berfungsi pada Juni 2024,” ucap Danis.
Per April 2024, progres 7 proyek IKN garapan Waskita mengalami percepatan dari Januari lalu. Dengan rincian, Saluran Utilitas Terpadu (MUT) – 01 mencapai 100%, Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4 mencapai 98,96%, Jalan Tol IKN Segmen 5A mencapai 80,48%, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 75,61%, Kementerian Koordinator 4 mencapai 60,80%, Kementerian Koordinator 3 mencapai 60,45% dan IPAL 123 mencapai 26,67%.
“Dengan amanah yang diberikan kepada Waskita dari Pemerintah sebagai pemberi tugas, Perseroan berkomitmen dan fokus untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berada di KIPP IKN,” tambah Ermy.
Waskita Karya berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melalui pembangunan proyek IKN, Waskita turut mendukung pemerintah dalam menarik lebih banyak investasi baik dari pemerintah itu sendiri dan juga swasta dengan melengkapi sarana dan prasarana di IKN. Sektor infrastruktur masih berpotensi mengalami pertumbuhan seiring dengan kebutuhan infrastruktur yang masih tinggi di Indonesia dan untuk mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perseroan berharap dengan pembangunan infrastruktur yang kami bangun itu bukan sekedar pembangunan fisik saja, namun juga berdampak terhadap ekonomi. Seperti contoh peran jalan tol sebagai konektivitas dapat terhubung ke kawasan pariwisata, kawasan industri dan semua kawasan yang secara ekonomi memiliki dampaknya. Selain itu juga dapat memicu berkembangnya kawasan-kawasan ekonomi baru dengan adanya pembangunan infrastruktur,” ungkap Ermy.
Untuk tahun 2024 ini Perseroan masih terus ikut partisipasi pada proyek IKN. Dengan kondisi saat ini, tentunya Perseroan masih selektif dalam memilih proyek terutama dalam hal kepastian pembayaran, terdapat uang muka dan skema pembayaran monthly paymentserta telah melalui Komite Manajemen Risiko Konstruksi. Hal ini bertujuan agar proyek-proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu serta memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan (profitable oriented).
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
Wapres dukung pramuka jadi ekstrakurikuler pilihan******
Sebenarnya Permendikbud itu tidak meniadakan itu (pramuka) tetapi menggeserJakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendukung keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem A. Makarim yang menyatakan bahwa pramuka tidak lagi menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Label:cara dapat uang di internet tanpa modal、gobet69、slot emas 168
Terkait:sapporo88、boba55、protogel login、brosur kredivo、cara pinjam uang bri kur、erek erek berenang 2d、gol89、medan4d、mgo777、cicilan shopee 24 bulan
bab terbaru:asiabet33(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo resmi menambah kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton, di tengah temuan Satgas Pangan Polri soal penyimpangan komoditas itu.
"Kami mewakili petani seluruh Indonesia berterima kasih kepada Bapak Presiden (Jokowi). Hari ini kami sudah tanda tangan surat penambahan volume pupuk (subsidi) dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Nilainya itu Rp28 triliun," kata Amran dalam kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (28/3).
Amran meminta para petani tidak perlu khawatir soal ketersediaan pupuk. Terlebih, ia mengklaim selama 4 tahun terakhir petani dihantui dengan masalah kekurangan pupuk.
Akan tetapi, penambahan kuota pupuk subsidi ini diberikan di tengah adanya temuan Satgas Pangan. Tim yang dipimpin Kepolisian RI itu mencatat adanya penyimpangan pupuk subsidi oleh para petani.
Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin mengatakan oknum petani tersebut tidak menggunakan pupuk subsidi sesuai peruntukan. Alih-alih menanam pupuk yang diterima, petani malah menjualnya ke sejumlah pihak, termasuk swasta.
"Adanya penyimpangan subsidi, ada petani-petani yang tidak memiliki sawah, tapi tergabung dalam kelompok tani ini menerima subsidi," ungkap Samsul dalam dialog di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).
Lihat Juga :![]() |
Ia mengatakan informasi tersebut diperoleh Satgas Pangan melalui Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Meski begitu, Samsul belum merinci kapan dan lokasi pasti penyimpangan tersebut.
Samsul hanya menegaskan penyimpangan ini membuat distribusi pupuk subsidi jadi tak tepat sasaran. Akhirnya, Satgas Pangan Polri harus turun langsung ke sawah dan sentra produksi pertanian.
(skt/asa)PengusahaRobert Bonosusatya (RBS) diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kasus dugaankorupsi tata niagatimah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.
Ia tidak berbicara banyak usai diperiksa selama 13 jam. Ia hanya menegaskan telah menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik.
"Sebagai warga negara yang baik, saya sudah melakukan kewajiban, mentaati peraturan yang ada, saya sudah diperiksa," ujarnya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (1/4).
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga Robert berperan meminta crazy rich Helena Lim dan Harvey Moeis untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus Corporate Social Responsibility (CSR).
Robert, kata dia, juga diduga mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang timah. Boyamin berpendapat Robert merupakan pihak yang menerima manfaat atau keuntungan (beneficial owner) dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan timah.
"RBS apakah orang yang sama dengan orang yang disebut RBT, maka kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik karena kami yakin penyidik telah mengetahui identitas yang bersangkutan," sambungnya.
Dari berbagai sumber, Robert merupakan mantan komisaris utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, sebuah perusahaan operator jalan tol.
Ia juga disebut pernah menjabat Komisaris Utama PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, yang bergerak di bisnis percetakan dan dokumen keamanan. Jasuindo pernah menang proyek pencetakan BPKB, STNK, dan SIM di Korlantas Polri.
Lihat Juga :![]() |
Pada 2008, Robert menjabat presiden direktur PT Pratama Agro Sawit. Kebun sawitnya berlokasi di Kabupaten Batang Hari, Jambi.
Ia juga disebut sebagai pemilik PT Refined Bangka Tin (RBT), yang kini tersangkut dugaan korupsi PT Timah.
Nama Robert Bonosusatya pernah beberapa kali tersangkut di kasus-kasus yang melibatkan petinggi Polri.
Ia pernah terseret di tengah kasus hukum yang menyeret Ferdy Sambo dan anak buahnya mantan Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.
Hendra tercatat menggunakan jet pribadi bersama anak buahnya untuk berangkat ke kediaman keluarga almarhum Brigadir Josua di Jambi atas perintah Irjen Ferdy Sambo pada Senin (11/7/2023) lalu.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengklaim berdasarkan penelusuran yang dilakukan diketahui bahwa pesawat pribadi yang digunakan Hendra tersebut bertipe Jet T7-JAB. Ia menduga pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Hendra tersebut merupakan kepunyaan Robert Bonosusatya atau RBT alias Bong.
"Dalam catatan IPW dia adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/9).
Robert membantah tudingan IPW soal penyedia jet pribadi untuk Hendra, serta mengaku tak punya jet pribadi.
"Tidak benar itu, tidak benar sama sekali. Bukan saya, mana ada saya jet pribadi," kata Robert kepada CNNIndonesia.commelalui telepon, Selasa (20/9).
Namun, Robert tidak menampik apabila dirinya mengenal Hendra meski sudah lama tidak saling kontak dengan Hendra.
"Hendra kenal dari zaman dahulu. Sudah lama sekali saya kontak dia sejak 5 atau 6 tahun. Waktu itu dia masih AKBP," ujar Robert.
Nama Robert juga pernah mencuat dalam dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Polri pada periode Mei hingga Juni 2010, yang mengusut transaksi ganjil sebesar Rp57 miliar di rekening Komjen Budi Gunawan, yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurut dokumen yang tersebar saat Budi mengikuti uji kelayakan calon Kepala Polri pada 14 Januari 2015 itu, Robert disebut sebagai penjamin kredit yang dikucurkan untuk putra Budi, Muhammad Herviano Widyatama pada 6 Juli 2005.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengklaim pemicu lonjakan harga beras karena ada kecurangan dalam distribusi pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyebut kecurangan itu memicu lonjakan biaya produksi beras. Ia pun membeberkan dalam lima tahun terakhir ada 47 perkara terkait penyelewengan distribusi pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.
"Di 2024 saja ada tujuh perkara. Ada di Babel (Bangka Belitung), Kalbar (Kalimantan Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan beberapa daerah lain," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).
Akibatnya, biaya produksi meningkat dan harga beras menjadi mahal.
"Imbasnya dibebankan kepada konsumen," katanya.
Tak hanya pupuk subsidi, ia mengatakan juga terjadi penyimpangan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. Bahan bakar subsidi yang harusnya masuk ke SPBU untuk kendaraan pengangkut hasil pertanian, justru masuk ke pertambangan.
Akhirnya petani menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.
Lihat Juga :ANALISISMenguak Modus Tikus Tambang Rugikan Rp271 T di Kasus Korupsi Timah |
"Akhirnya ini dibebankan juga ke konsumen. Jadi banyak elemen yang mempengaruhi kenaikan harga di petani," katanya.
Kendati, ia tak merinci berapa kuota pupuk maupun BBM subsidi yang diselewengkan sehingga menyebabkan harga beras melambung.
Harga beras sendiri belakangan memang mahal. Lihat saja, harga beras sempat menyentuh rekor Rp18 ribu per kilogram (kg) pada Februari 2024 lalu. Padahal harga eceran tertinggi (HET) hanya mencapai Rp14.400 per kg untuk beras premium.
Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata harga beras kualitas super I mencapai Rp17.150 per kg. Sementara, beras kualitas medium I Rp15.900 per kg.
Lihat Juga :Sepak Terjang Robert Bonosusatya yang Terseret Dugaan Korupsi Timah |
Angka tersebut pun masih terbilang mahal. Pasalnya, pada awal 2022 saja harga beras kualitas super masih di level Rp12 ribu per kg. Sedangkan, rata-rata beras medium di level Rp10 ribu.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori pun mempertanyakan seberapa besar pupuk subsidi dan BBM subsidi yang diselewengkan. Menurutnya, jika jumlahnya tak signifikan, dampaknya pun tidak akan sebesar saat ini pada harga beras.
"Kalau jumlahnya enggak signifikan ya dampaknya enggak besar secara nasional. Secara lokal di daerah penyelewengan terjadi dampaknya bisa saja besar," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/4).
Oleh karena itu, karena Satgas Polri tak memiliki rincian data penyelewengan itu, maka sulit untuk memperkirakan dampaknya pada harga beras.
Lihat Juga :Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya |
Ia pun mengamini harga BBM itu penting bagi sektor pertanian. Bukan saja buat memompa air, BBM juga menjadi penggerak alat dan mesin pertanian.
Oleh karenanya, kalau harga BBM mahal tentu membuat ongkos produksi usahatani bertambah mahal. Namun, lagi-lagi ia tak mau berspekulasi kalau data penyelewengan BBM subsidi itu tidak ada.
"Apa mungkin penyelewengan masif di seluruh wilayah? Gak usah berandai-andai jika gak ada data," imbuhnya.
Sementara itu, Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pupuk bersubsidi masih ada hubungannya dengan harga beras, tapi kalau penyelewengan BBM bersubsidi menjadi penyebab lonjakan harga, itu tidak bisa diterima.
Lihat Juga :Tarif Tol Cipali Diskon 20 Persen Saat Mudik Lebaran, Berlaku Hari Ini |
"BBM bersubsidi menjadi biang kerok, saya kira pernyataannya jauh dan cenderung ngawur," ucapnya.
Nailul menilai tidak ada korelasi penyelewengan BBM subsidi terhadap harga beras. Ia berpendapat angkutan pembawa beras tidak menggunakan BBM subsidi.
"Angkutan pembawa beras menggunakan BBM non subsidi? Kan enggak juga," kata dia.
Lebih lanjut, terkait penyaluran pupuk bersubsidi, Nailil berpendapat hal itu sudah bermasalah dari sejak awal penyaluran berbentuk subsidi barang.
Lihat Juga :Menhub Imbau Pemudik Jangan Buru-buru Tinggalkan Kampung Halaman |
Jadi, pemerintah memberikan subsidi ke pabrik pupuk, kemudian pabrik pupuk menyalurkan melalui agen dan distributor. Kemudian, dijatah dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani.
Nailul mengatakan letak permasalahan subsidi pupuk justru di situ. Seringkali pupuk bersubsidi tidak didapatkan oleh petani.
Kesulitan terjadi mulai dari tingkat distributor, di mana pupuk bersubsidi stoknya sangat tipis. Pedagang pun akan memainkan cara tertentu agar petani membeli pupuk non subsidi.
"Celakanya, anggaran pupuk bersubsidi seringkali disunat. Akibatnya petani hanya mendapatkan pupuk bersubsidi 20 persen dari kebutuhannya," imbuh Nailul.
Lihat Juga :Pemerintah Berencana Revisi Aturan Harga Gabah |
Adapun petani sisanya membeli pupuk non subsidi yang harganya naik akibat perang Ukraina-Rusia. Maklum, ketegangan geopolitik itu menyebabkan bahan baku pupuk meningkat harganya.
Soal pupuk ini, belakangan juga diakui Menteri Pertanian Andi Amran membuat produksi pada turun. Hal ini khususnya menyangkut sistem dan izin pengambilan pupuk subsidi.
Selain itu, penyebab lainnya adalah fenomena El Nino.
Amran mengatakan ada 20 persen petani terutama di Papua dan Kalimantan yang tidak bisa mengambil pupuk subsidi. Di sisi lain, pupuk juga mulai langka.
"Karena harga bahan baku pupuk tingkat dunia anik dua kali lipat sehingga kuantumnya turun 50 persen," katanya.
Untuk mengatasi penurunan produksi, Amran mengatakan solusi cepat yang pihaknya lakukan adalah dengan memompa air sungai ke sawah. Kementan pun menggelontorkan Rp5,8 triliun untuk membeli pompa.
Menurut Amran pompanisasi merupakan solusi cepat dibanding cetak sawah yang baru bisa panen dua hingga tiga tahun kemudian.
"Kalau pompanisasi satu minggu kemudian bisa menghasilkan pangan," katanya.
[Gambas:Video CNN]
BMKG hanya memprediksi secara umum, secara global pada zona tertentu, tapi pada titik tertentu tidak diprediksikan. Itulah kelemahan BMKG bahwa prediksinya tidak detail, hanya pada cakupan yang luasJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) agar mengumumkan prediksi cuaca, terutama cuaca saat Lebaran 2024 yang detail kepada masyarakat. "BMKG hanya memprediksi secara umum, secara global pada zona tertentu, tapi pada titik tertentu tidak diprediksikan. Itulah kelemahan BMKG bahwa prediksinya tidak detail, hanya pada cakupan yang luas," kata Sudewo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kakorlantas Polri, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas, terkait Kesiapan Mudik Lebaran 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Lebih lanjut dia mencontohkan prediksi cuaca yang tidak detail dari BMKG terjadi pada tahun 2023. Saat itu, kata dia, terjadi badai di Pelabuhan Merak, Banten. "Saya ambil contoh seperti di Pelabuhan Merak tahun 2023, tiba-tiba di situ ada badai besar, tenda sampai terbang, kayaknya tidak diprediksikan," kata Sudewo.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
《daftar cicilan kredivo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot qqHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《daftar cicilan kredivo》bab terbaru。