slot gacor jp

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

gmwin demo slot

Bawaslu Sumut telusuri rekaman suara ajakan memilih salah satu paslon******

Medan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara(Sumut) melakukan penelusuran terkait rekaman suara ajakan memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 yang diduga dilakukan pejabat Kabupaten Batubara.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, di Medan, Senin menjelaskan pihaknya mulai melakukan penelusuran dengan meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak-pihak terkait .

"Jadi, setelah kita menerima video sebenarnya audio yang viral itu. Ada stiker mencantumkan foto, ada foto dan lainnya. Mendapatkan informasinya itu, langsung kita perintahkan Bawaslu Batubara, melakukan tindak lanjut untuk melakukan penelusuran," ujar Saut Boangmanalu.

Ia menjelaskan Bawaslu Sumut telah memerintahkan Bawaslu Kabupaten Batubara untuk menjadwalkan dan meminta klarifikasi kepada pihak- pihak terkait.

"Tadi sekitar dari Jam 10 ke jam 11 siang ini. Sudah ada yang datang ke Bawaslu Batubara. Tapi, apa hasilnya saya belum tahu," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini, pihaknya belum dapat menyimpulkan karena masih melakukan penelusuran terkait rekaman suara tersebut.

"Karena, kita memproses itu kita belum bisa mengeluarkan statement apa-apa. Kita masih melakukan pendalaman dan penelusuran, kita lihat hasilnya dulu," ujarnya.

Di sisi lain, Saut mengimbau seluruh aparatur dan penyelenggara negara untuk bersama-sama menjaga netralitas selama tahapan Pemilu 2024.

"Jadi, kami dari Bawaslu Sumut, mengajak semua pihak dan penegakan hukum. Seharusnya, menjadi salah satu tonggak, penyelenggaraan pemilu supaya sesuai dengan aturan, supaya pro aktif. Apa yang terjadi, tidak mau berasumsi, ayo kita buktikan dengan perilaku dan keputusan kita, kita benar-benar pemilu ini bisa berjalan dengan damai, berjalan sesuai aturan," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Sumut sebut peserta pemilu wajib patuhi zonasi pemasangan APK

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi seorang putri

sparta88

Jubir Menteri sebut tak tahu soal dugaan suap perusahaan Jerman ke KKP******

kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengatakan, pihaknya tidak mengetahui soal kasus dugaan suap oleh perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman, SAP yang menyeret Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Kami tidak tahu menahu dengan masalah tersebut,” ujar Wahyu kepada ANTARA di Jakarta, Senin. Berdasarkan artikel tersebut, lanjut dia, perkara itu terjadi pada 2015-2018 alias di luar era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Namun demikian, Wahyu mengungkapkan, pihak KKP siap bekerja sama serta terbuka untuk diperiksa aparat penegak hukum apabila diperlukan. “Tapi prinsipnya silakan saja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini,” ujarnya.

Baca juga: KKP mengamankan 269 kapal pelaku IUU fishing sepanjang 2023

Baca juga: Trenggono targetkan ekspor hasil perikanan sebesar 7,2 miliar dolar AS Diketahui, dalam rilis yang disampaikan United State Department of Justice U.S DOJ atau Departmen Kehakiman Amerika Serikat (10/1)menyebutkan sebuah perusahaan perangkat lunak global berbasis di Jerman yakni SAP, akan membayar lebih dari 220 juta dolar AS untuk penyelidikan yang dilakukan Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) terhadap pelanggaran UU Praktik korupsi Asing (FCPA). Dalam rilis itu, disebutkan pada 2015-2018, SAP melalui agen-agen tertentu terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas bagi SAP sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP, departemen dan lembaga-lembaga di Indonesia termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain KKP, Departemen Kehakiman AS turut menyebut adanya dugaan suap yang melibatkan dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo). “Pemeriksa pos, bersama mitra penegak hukum FBI dan jaksa Departemen Kehakiman, mengikuti jejak suap dan korupsi yang tersebar luas dari Afrika Selatan hingga Indonesia. Upaya bersama ini mengakibatkan perusahaan terdakwa membayar hukuman pidana yang signifikan dan menyetujui tindakan perbaikan jangka panjang,” keterangan Departemen Kehakiman AS.

Baca juga: Menteri KP: Dampak pembuangan limbah nuklir di laut bersifat lokal

Baca juga: KKP siapkan program SFV genjot produksi ikan patin di Kalsel

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Cerita Sihir

trik cara maxwin olympus

Wapres Ma'ruf ke Malang hadiri kuliah umum dan Halal Summit******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Wury Ma'ruf Amin bertolak menuju Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat pagi, untuk menghadiri sejumlah kegiatan di Universitas Islam Malang (Unisma) dan Universitas Brawijaya (UB).

Wapres Ma'ruf beserta rombongan lepas landas menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737 400 TNI Angkatan Udara (AU) dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menuju Pangkalan Udara TNI AU Abdulrachman Saleh sekitar pukul 09.15 WIB, dengan waktu tempuh diperkirakan selama 30 menit.

Tiba di Malang sekitar pukul 10.45 WIB, Wapres disambut oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta Ibu Arumi Bachsin Emil Dardak, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta menginformasikan Wapres beserta rombongan dijadwalkan berada di Malang pada 19 hingga 20 Januari 2024.

Mengawali agenda kunjungannya di Malang hari ini, Wapres menghadiri Kuliah Umum bertajuk "Quo Vadis Moderasi Beragama Dalam Bingkai Merawat Negara Kesatuan RI dan Peradaban Dunia" di Auditorium Prof. KH Moh Tholhah Hasan, Gedung Bundar Al-Asy’ari, Unisma.

Tema yang diangkat dalam kuliah umum kali ini menggambarkan semangat untuk penguatan moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi, salah satunya di Unisma, serta untuk semakin meningkatkan pemahaman tentang Islam moderat dan bela negara kepada seluruh civitas akademika UNISMA.

Selepas acara, Wapres direncanakan mengunjungi Universitas Brawijaya di Jl. Veteran Nomor 10-11, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Malang, untuk menghadiri Brawijaya Halal Summit, serta Peluncuran UB Halal Center dan UB Halal Metric.

Dilansir dari situs resmi Universitas Brawijaya, kegiatan Halal Summit bertujuan untuk memberikan kesempatan berdiskusi antarpemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan global saat ini dan masa depan untuk mewujudkan Ekosistem Halal.

Baca juga: Wapres ingatkan BPKH fokus peningkatan investasi dana kelolaan

Panelis yang diagendakan hadir di antaranya Rektor Universitas Brawijaya Widodo, perwakilan dari Halal Industry Research Center International Islamic University Malaysia Irwandi Jaswir, perwakilan Halal Science Center Brawijaya sekaligus Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Sukoso, dan perwakilan Halal Science Center Chulalongkorn University Thailand Winai Dahlan.

Sementara, instrumen Halal Metric yang nanti diluncurkan oleh Wapres merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur implementasi konsep ekosistem halal secara komprehensif, baik di sektor perguruan tinggi, industri, maupun pemerintahan.

Dalam kegiatan tersebut, Wapres akan menyerahkan sejumlah penganugerahan Universitas Brawijaya Halal kepada pelaku industri, pemerintah daerah, dan akademisi atas kiprahnya mengembangkan produk halal di Indonesia.

Agenda hari kedua Wapres di Malang, Sabtu (20/1), ditutup dengan menghadiri prosesi akad nikah putri Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Robikin Emhas di Harris Hotel & Convention Malang.

Wapres dan rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta di hari yang sama sekitar pukul 10.30 WIB.

Turut mendampingi Wapres Ma'ruf Amin dalam kegiatan itu Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, Masykuri Abdillah, M. Imam Azis, Zumrotul Mukaffa dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Nurdin Tampubolon, Johan Tedja dan Farhat Brachma.

Baca juga: Wapres luncurkan program Tanara clean up
Baca juga: Wapres: Akal sehat dan hati bersih kunci rawat bangsa

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

zues

Menkes kunjungi tiga rumah sakit Makassar pastikan layanan berkualitas******

Makassar (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin melakukan kunjungan ke tiga rumah sakit milik pemerintah di Makassar, Sabtu

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah sakit-rumah sakit tersebut memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Tiga rumah sakit yang dikunjungi, yakni Rumah Sakit Labuang Baji yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Sulsel serta dua rumah sakit Kemenkes RI, yakni Rumah Sakit Mata Makassar dan Rumah Sakit Dr Tadjuddin Chalid.

"Kita meninjau rumah sakit provinsi, karena Kementerian Kesehatan memberikan bantuan alat untuk penyakit-penyakit kritis seperti stroke, jantung, dan ginjal," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Kemenkes tingkatkan pelayanan tiga RS di Surabaya dengan bantuan alkes

Menkes dan Pj Gubernur melihat langsung fasilitas-fasilitas yang ada di dalam rumah sakit tersebut, termasuk ruang perawatan pasien, ruang operasi, serta fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium dan apotek.

Selain itu, mereka juga berdiskusi dengan para tenaga medis dan staf rumah sakit untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh masing-masing rumah sakit.

Kunjungan pertama di Rumah Sakit Labuang Baji di Jalan DR Ratulangi Nomor 81 Labuang Baji, Kecamatan Mamajang melihat layanan Hemodiliasis, Mammografi, CT-Scan, Direct Radiografi, MRI, berbagai ruang poli, dan klinik urologi.

Kunjungan ini juga merupakan upaya dari Menkes untuk memastikan bahwa bantuan alat medis kesehatan yang diberikan Kemenkes digunakan dengan efektif dan efisien. Dengan meninjau langsung kondisi rumah sakit, dapat dilihat apakah alat tersebut telah digunakan dengan tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kita ingin lihat, apakah alat ini sudah dipasang, kedua sudah digunakan, ketiga, apakah banyak pasiennya. Alhamdulillah, alatnya sudah dipakai. Ada beberapa yang memerlukan bantuan perizinan kita bantu dan ada memang beberapa dokternya belum ada," katanya.

Baca juga: Menkes tinjau kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan di Palu

Untuk kebutuhan dokter, kata dia, kekurangan yang ada akan dipenuhi. Namun, ia mengharapkan berasal dari putra dan putri daerah. Pertimbangannya, agar mereka saat bekerja tidak meminta pulang ke kampung halaman. Demikian juga dengan beasiswa diberikan Kementerian Kesehatan.

"Kalau bisa putra daerah, supaya kalau mereka kerja, tidak berpikir lagi untuk pulang ke daerah asalnya," kata Budi.

Ia menilai rumah sakit ini cukup bersih dengan peralatan rumah sakit yang lengkap. "Rumah sakit ini bersih, sudah kita kasih alatnya banyak, kita doakan dokternya lebih lengkap," ujarnya.

Sedangkan, di Rumah Sakit Mata Makassar di Tallasa City Makassar, Menkes dan gubernur meninjau IGD, Poli Eksekutif, ICU dan Ruang Recovery serta ruang operasi.

Selanjutnya di Rumah Sakit Dr Tajuddin Chalid, Jalan Paccerakkang mengecek gedung poliklinik, ruang farmasi, radiologi, pusat rehabilitasi, ruang rawat inap, dan poliklinik haji.

Baca juga: Menkes tingkatkan kapasitas RSUD Wakai di Kepulauan Togean

"Kunjungan bersama Bapak Menteri ini memberikan masukan berharga dalam merencanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan di Sulsel," kata Bahtiar Baharuddin.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

slot gacor hari ini 2022

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1).

Debat yang diikuti para cawapres tersebut mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli di bidang transisi energi, lingkungan, agraria, hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Ke-11 panelis ini akan dikarantina mulai hari ini, Jumat (19/1), untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Berikut adalah profil singkat 11 panelis:

1. Abrar Saleng

Ia adalah seorang Guru Besar dan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Semasa menjadi dosen, dia telah menerbitkan puluhan jurnal ilmiah dan buku yang telah dikutip sebanyak 641 kali.

Dalam karya-karya ilmiahnya, Abrar banyak meneliti dan mengulas tentang perlindungan hukum bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi tambang.

Abrar juga pernah ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bergabung dalam tim reformasi hukum, yang menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

2. Arie Sujito

Dia adalah seorang Sosiolog Pedesaan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor.

Dirinya sangat aktif menyuarakan tentang pentingnya kebijakan politik dan penguatan tata kelola negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan di media sosial, dan memiliki kanal di berbagai platform yang dinamai bincang pinggiran.

Jurnal ilmiah terbarunya diterbitkan pada 10 Februari 2023 berjudul "Menyemai Kedaulatan Pangan dari Sisi Pinggiran: UU Desa dan Marwah Pertanian dalam Pembangunan Pedesaan di Indonesia".

Pada tahun 2020, Arie juga berpartisipasi dalam publikasi yang berjudul "Kerentanan, Solidaritas Sosial dan Masyarakat Tangguh" dari buku "New Normal-Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19".

3. Arif Satria

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ahli Ekologi Politik ini telah menjadi pembicara di berbagai seminar nasional maupun konferensi di tingkat internasional.

Ia menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan pada tahun 2012 di Brasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2019, dirinya juga menjadi pembicara pada forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.

Arif juga sosok yang dikenal aktif di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012, ia terpilih menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, ini juga pernah meraih penghargaan Yamamoto pada tahun 2008 di Vietnam dari Organisasi Profesi bidang Sosial Ekonomi Perikanan atau IIFET.

4. Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022-2025 ini juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia bergabung di KPA sejak tahun 2007, dan hingga saat ini menjadi bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) di Asia.

Dewi juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Institute of Social Study (ISS) Den Haag, Belanda, pada tahun 2011 di bidang transisi agraria.

Dirinya aktif menyuarakan tentang reformasi agraria yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik kepentingan juga struktural.

Menurutnya, kemiskinan struktural di Indonesia salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan di bidang agraria yang kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan cenderung bersifat kapital.

5. Fabby Tumiwa

Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Tufts, Amerika Serikat di bidang Kebijakan Energi dan Iklim.

Ia banyak menyoroti kebijakan transisi energi Indonesia dan upaya-upaya percepatan transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju energi baru terbarukan.

Fabby juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk negosiasi perubahan iklim pada tahun 2006-2017, dan pada tahun 2023 lalu ia berhasil diangkat ke grup Konsultatif Tingkat Tinggi Percepatan Transisi Energi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

6. Hariadi Kartodihardjo

Dia adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang saat ini juga dipercaya sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di bidang Kebijakan Tatakelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurnal dan publikasi ilmiahnya banyak menyoroti isu-isu lingkungan, kehutanan, dan sumber daya alam. Karya-karyanya telah dikutip sebanyak 2.515 kali sejak tahun 2015.

Beberapa penelitian unggulannya membahas tentang kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan kajian tata kelola perkebunan sawit.

7. Ridwan Yahya

Dia adalah seorang Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang tercatat pernah menerima penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama di tingkat fakultas pertanian pada tahun 2016.

Ridwan juga pernah meraih penghargaan presentasi terbaik pada gelaran Sustainable Future for Human Security Conference di Kyoto, Jepang, pada tahun 2010.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, serta sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi peneliti, salah satunya Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.

8. Rukka Sombolinggi

Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman), Rukka menggunakan identitasnya sebagai masyarakat asli Toraja saat bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (Japhama).

Ia banyak mengadvokasi perjuangan masyarakat adat yang hingga kini masih sering didiskriminasi saat terjadi kasus-kasus pengalihan fungsi tanah adat.

Kisahnya tentang pengalaman masa kecil meminta permen kepada para turis yang datang ke Tana Toraja, diangkat di situs resmi Aman. Dalam artikel tersebut, Rukka mengaku baru menyadari ada relasi ketimpangan antara orang kulit putih (turis) terhadap masyarakat adat, yang selama ini masih melanggengkan makna "eksotisme", untuk diasosiasikan pada masyarakat adat yang tak hanya berbeda, tetapi juga terasing, terpencil, primitif, miskin, dan inferior.

9. Sudharto P. Hadi

Pakar Manajemen Lingkungan yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada 2010–2015 ini sempat menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Kanada.

Saat ini, dia aktif mengajar di beberapa program baik S1, S2, maupun S3 di Undip dan berbagai universitas lainnya di bidang perencanaan atau manajemen lingkungan, etika lingkungan, dan resolusi konflik lingkungan.

Ia aktif sebagai Country Coordinator pada Sustainable Energy and Environmental Forum yang berbasis di Universitas Kyoto, Jepang, juga Peneliti untuk Legal Empowerment and Industrial Pollution di Universitas Leiden, Belanda.

Ia juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dan Pengawas di Yayasan Bina Kehidupan Lestari Semarang.

10. Sulistyowati Irianto

Dia adalah Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis yang banyak melakukan penelitian terkait isu keadilan bagi perempuan.

Ia menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, dan saat ini aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia pada 2013-2016.

Ia banyak melakukan penelitian terkait antropologi hukum di Indonesia, yang menurutnya bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan kebijakan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat adat.

11. Tubagus Furqon Sofhani

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyelesaikan studi S2 di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB pada tahun 2017.

Pada periode 2018-2020, dirinya mendapatkan mandat sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Jurnal dan penelitian ilmiahnya yang terbaru banyak membahas tentang pengaruh peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun hutan sosial hingga kota kreatif.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Pasca-95

totobarong

Menpan RB minta KASN tindaklanjuti laporan pelanggaran netralitas ASN******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menindaklanjuti seluruh laporan yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2024.

"Kami telah meminta pada KASN untuk menindaklanjuti terhadap seluruh laporan yang terkait dengan netralitas ASN," kata Azwar Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Azwar mengingatkan kembali bahwa masyarakat dapat melaporkan ASN yang diduga melanggar aturan netralitas karena mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.

Dari laporan tersebut, KASN kemudian memberikan rekomendasi dan menggolongkan jenis pelanggaran tersebut, dari kategori ringan sampai berat, dengan sanksi administratif hingga pemberhentian maupun sanksi pidana.

Baca juga: Jaga netralitas, Satgas Pemilu Kemenkumham DKI awasi medsos ASN

Namun demikian, Azwar mengatakan laporan atau pengaduan tersebut tidak bisa seluruhnya diverifikasi.

"Kami akan verifikasi terkait pengaduan-pengaduan, tetapi sekali lagi, pengaduan ada yang bisa diverifikasi, ada juga yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan," jelasnya.

Menurut Azwar, jumlah pengaduan atau laporan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 akan jauh lebih banyak karena berbarengan dengan pemilihan anggota legislatif.

Kemenpan RB pun sudah berkoordinasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memverifikasi pelanggaran berkaitan netralitas ASN.

Baca juga: BBPPMPV Bispar sosialisasikan pentingnya netralitas ASN di Pemilu

Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto memprediksi jumlah pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 akan mencapai 10.000 kasus atau naik lima kali lipat dibandingkan pelanggaran pada Pilkada 2020.

Pada Pilkada 2020, KASN mencatat pelanggaran netralitas ASN di 270 daerah mencapai 2.304 kasus.

Angka pelanggaran ASN itu diprediksi meningkat tajam hingga lima kali lipat, mengingat Pemilu 2024 berlangsung di 548 daerah dengan berbagai tingkatan pemilihan, mulai dari pemilihan anggota DPRD kabupaten, DPRD kota, DPR RI, DPD RI, hingga presiden dan wakil presiden.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.Baca juga: Kemenkominfo dukung KASN kawal netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024