angka jitu gempa bumi 663Jutaan kata 903968Orang-orang telah membaca serialisasi
《kredit barang online》
MPR minta pemerintah beri santunan keluarga petugas KPPS meninggal******
Adapun sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia, yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2024, Rabu (14/2).
"Saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya sejumlah petugas KPPS saat bertugas mengawal pemilu," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Ke depan, Bamsoet meminta pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi agar tingkat kematian tak meningkat sesudah hari penyelenggaraan pemilu, salah satunya dengan tetap menyiapkan posko kesehatan berisikan tim medis siaga pemilu.
Dengan begitu, diharapkan apabila ada petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan pasca bertugas dapat segera diberikan penanganan oleh tim medis sedini dan seoptimal mungkin.
Dirinya turut meminta pemerintah bersama pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat membuka posko aduan bagi keluarga petugas penyelenggara Pemilu 2024 dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh haknya seperti upah ataupun jaminan kesehatan.
"Posko aduan tersebut termasuk juga ditujukan bagi anggota keluarga petugas yang meninggal dunia namun belum mendapat kompensasi," tuturnya.
Bamsoet pun berharap pemerintah bisa memberikan apresiasi terhadap kinerja para petugas KPPS yang diketahui melaksanakan tugasnya hingga malam hari, salah satunya dengan mempercepat pencairan honor yang layak bagi petugas KPPS serta petugas lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu.
Pasalnya, menurut dia, para petugas penyelenggara pemilu berhak memperoleh apa yang menjadi haknya karena beban kerja yang berat tersebut.
Baca juga: Dua anggota kpps di Makassar meninggal diduga kelelahan
Baca juga: Seorang KPPS di Kendal meninggal saat penghitungan suara Pemilu 2024
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Pemilu lanjutan di 18 TPS Jakarta Utara digelar Sabtu******
"Kami sudah putuskan hal itu dalam rapat pleno untuk menggelar pemilu lanjutan pada Sabtu (24/2)," kata anggota KPU Jakarta Utara, Ibnu Affan di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan pemilu lanjutan Sabtu karena hari itu merupakan batas akhir menggelar pemungutan suara ulang (PSU) atau pemungutan suara lanjutan (PSL).
"PSU atau PSL ini paling lambat digelar 10 hari setelah pemilu dilaksanakan dan batas akhir itu adalah Sabtu (24/2)," kata dia.
Ia menjelaskan awalnya PSL akan dilakukan pada Minggu (18/2) tapi itu urung dilaksanakan karena logistik tak tersedia.
Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik
Menurut dia, permintaan logistik harus diajukan ke KPU RI lalu mereka meminta penyedia memproduksi tapi penyedia tidak mampu memenuhi permintaan dalam tiga hari.
"Logistik itu sebagian besar tidak diproduksi di Jakarta sehingga mereka kesulitan. Kami awalnya usulkan PSL pada Minggu (19/2) tapi terkendala logistik," kata dia.
Menurut dia, pada Sabtu (24/2) merupakan hari libur bagi pegawai dan karyawan sehingga harapannya warga dapat menggunakan hak pilih mereka.
Sebelumnya, Bawaslu merekomendasikan 18 TPS untuk menggelar pemilu lanjutan karena gagal dilaksanakan pada Rabu (14/2).
"Ada satu TPS yang menjadi temuan Bawaslu, harus dilakukan pemilu lanjutan yakni TPS 27 di Pademangan Barat," kata anggota Bawaslu Jakarta Utara, Muhammad Shobirin.
Baca juga: Bawaslu rekomendasikan 18 TPS gelar pemilu lanjutan di Jakut
Ia mengatakan temuan ini menambah data yang dimiliki KPU yang merilis 17 TPS yang melakukan pemilu lanjutan karena logistik rusak akibat banjir pada Rabu (14/2).
Sementara itu, untuk temuan di TPS 27 Pademangan Barat ini karena terjadi kekurangan surat suara untuk DPR RI sebanyak 137 lembar sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
"Jadi, total ada 18 TPS yang akan melakukan pemilu lanjutan," kata dia.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
KPU NTB kaji PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Bima******
Ketua KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Khuwailid mengatakan kemungkinan PSU bisa saja dilakukan, namun sebelum memutuskan hal tersebut maka pihaknya membutuhkan laporan yang komprehensif terkait peristiwa yang terjadi
"PSU bisa saja tapi kita harus dapatkan hasil atau gambaran secara utuh dulu, tentu kita lihat prosesnya," kata Khuwailid di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan secara ketentuan pelaksanaan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu syaratnya, apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan sehingga penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
"Kalau hasilnya tidak bisa dihitung dan secara regulasi sesuai UU Nomor 7 tentang Pemilu maka pilihannya itu akan melakukan PSU atau melakukan pemilu susulan atau lanjutan. Nanti kita akan lihat dulu fakta yang terjadi di lapangan," terangnya.
Khuwailid menjelaskan kasus yang terjadi di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima ini sebetulnya akibat ada pihak (tim calon legislatif) yang kalah saat proses penghitungan suara dan tidak menerima, kemudian melakukan perusakan dan pembakaran kotak suara.
"Informasi yang kita dapatkan meminta dilakukan penambahan suara kepada KPPS, tapi keinginan itu tidak bisa dilaksanakan sehingga menimbulkan emosi dan yang berujung pada pembakaran terhadap beberapa kotak suara," ujar Khuwailid.
Menurutnya, eskalasi pertama kali berasal dari Desa Parado Wane yang kemudian bergeser dan meluas ke Desa Parado Rato dan Panca dan Mere.
"Saat ini situasinya sudah reda sejak Rabu malam pukul 23.30 Wita, berkat kesigapan aparat Polri dan TNI dan Bawaslu dan KPU kabupaten kerja sama untuk amankan situasi. Seluruh logistik pemilu yang masih aman sudah dipindahkan ke KPU Kabupaten Bima," ujarnya.
Dari laporan yang diterima KPU NTB, terdapat sejumlah kotak suara yang berisi surat suara yang dirusak dan dibakar. Sementara, untuk pelakunya sebanyak dua orang dan saat ini sudah diamankan Polres Kabupaten Bima.
"Apakah dengan terbakarnya surat suara tidak bisa dihitung atau ada akibat-akibat lain nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam pleno untuk kami menentukan sikap selanjutnya," ucap Khuwailid.
Oleh karena itu, belajar dari kasus Kecamatan Parado, kata Khuwailid, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi gangguan dan hambatan agar tidak terjadi di tempat lain.
"Mudahan-mudahan dari kasus ini kita semua semakin bisa antisipasi seluruh potensi yang ada terhadap ancaman gangguan dan hambatan dalam proses rekapitulasi suara yang saat ini masih berproses," katanya.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
Label:lele 2d togel、erek belut、100 buku mimpi
Terkait:ayojudi88、dewahoki777、adamodal legal atau ilegal、slot harian、slot olympus via dana、link slot internasional、mesin uang 88 slot、slot solo demo、infortpslot、slotunion
bab terbaru:star judi slot(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Kalau terkait groundbreaking di luar investasi yang saya tahu yang siap adalah kantor Kementerian PUPRJakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengatakan pembangunan kantor Kementerian PUPR di Nusantara, Kalimantan Timur dimulai pada bulan ini.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
... beberapa yang berupa indikator kinerja pembangunan sektor kehutanan ... salah satunya adalah ukuran pencapaian tingkat laju deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan IndonesiaJakarta (ANTARA) - Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto memastikan pemerintah terus melakukan berbagai pendekatan pembangunan sektor kehutanan yang tidak hanya menekan laju deforestasi tapi juga pemanfaatan hutan berkelanjutan.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Harapan kami, siapa pun yang secara definitif akan menjadi pemimpin bangsa, ada peningkatan kepastian berusaha melalui konsistensi implementasi kebijakan ekonomi.Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap, pemimpin Indonesia yang terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mampu meningkatkan kepastian dalam berusaha. "Harapan kami, siapa pun yang secara definitif akan menjadi pemimpin bangsa, ada peningkatan kepastian berusaha melalui konsistensi implementasi kebijakan ekonomi," ujar Shinta kepada ANTARA di Jakarta, Kamis. Ia juga berharap, masa transisi pemerintahan pada waktu mendatang juga dapat dilakukan secara mulus serta minim politisasi kebijakan ekonomi.
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
《kredit barang online》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,supercuan889Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kredit barang online》bab terbaru。