mainan gacor slot

Ji Youjiang Yuchu

Kemenhub Akan Resmikan KA Makassar******

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan kereta api perintis lintas Makassar-Parepare segera diresmikan pada Maret ini.

"Makassar-Parepare InsyaAllahdalam waktu dekat di Maret ini akan diresmikan," ujarnya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (2/1).

Ia menjelaskan saat ini semua stasiun sudah siap. Adapun unit kereta sedang dalam pengiriman dari Madiun namun terhambat karena ada gelombang tinggi sehingga kapal yang yang membawanya harus berhati-hati.

"Dan kami berharap dengan kendaraan (truk) naik ke atas kereta biaya lebih ekonomis dan biaya operasional truk bisa berkurang jauh terhadap perawatan juga berkurang jauh," ujarnya.

Risal menyebut saat diresmikan nanti, tarif kereta api Makassar-Parepare masih akan gratis. Ia tidak menerangkan lebih detil terkait kapan dan akan berapa harga nikel jika masa uji coba gratis itu berakhir.

Sebelumnya, Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Hasbudi Samad menyebut tiket kereta api Makassar-Parepare diperkirakan akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu. Harga tiket disebut tidak akan jauh berbeda dengan light rail transit (LRT) Palembang.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan pembiayaan proyek kereta api Makassar-Parepare salah satunya berasal dari kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP), yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.

Melalui skema AP, pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha.

Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.

Proyek KPBU kereta api Makassar-Parepare yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar serta masa konsesi selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.

Proyek dengan skema Availability Payment (AP) ini akan melayani area meliputi lima kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Andre menambahkan proyek KPBU dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.

"Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar-Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Bos XL Axiata Budi Pramantika Mengundurkan Diri******

Budi Pramantika mengundurkan diri dari posisi sebagai Direktur & Chief Finance Officer (CFO) PT XL Axiata Tbk.

Corporate Secretary XL Axiata Ranty Astari Rachman mengatakan surat pengunduran diri Budi telah diterima oleh perusahaan pada 6 Maret 2023 lalu.

"Pada 6 Maret 2023, perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Budi Pramantika selaku direktur perseroan," kata Ranty seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (9/3).

Meski demikian, dalam keterangannya, Ranty maupun pihak perusahaan tidak menyebutkan alasan pengunduran diri Budi.

Pengunduran diri Budi terjadi di tengah peningkatan penggunaan traffic layanan XL Axiata. Perusahaan itu mengklaim peningkatan penggunaan traffic layanan mencapai 22 persen pada 2022 dan jumlah total pelanggan 4G yang tembus 93 persen.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan peningkatan itu merupakan dampak dari proses penataan ulang teknologi alias refarming layanan 3G.

"Proses penataan ulang teknologi (refarming) 3G yang terus dilaksanakan hingga saat ini tinggal menyisakan kurang dari 1.300 BTS. Hal ini terbukti dengan trafik yang tumbuh sebesar 22 persen YoY," ujar Dian lewat keterangannya, Senin (20/2) lalu.

Di samping itu, Dian juga melaporkan jumlah BTS 2G dan 4G di Indonesia. Hingga akhir 2022, XL Axiata memiliki 144.768 BTS dengan jumlah BTS 4G 91.632 unit.

"Jumlah BTS 4G ini meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan tingkat keterhubungan dengan jaringan fiber optik mencapai 54 persen (fiberized)," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Liu Wuxie Xu Lingxue

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

MAKMUR PKT Jadi Kunci Jaga Ketahanan Pangan Nasional******

Sektor pertanian diharapkan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keseimbangan stok pangan global yang sempat terganggu tentu berdampak langsung pada kenaikan harga pangan global.

Harga-harga komoditas, terlebih energi dan pangan cenderung mengalami kenaikan dan menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan tekanan inflasi di berbagai negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertanian menjadi sektor ketiga yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2022, yakni mencapai 12,91 persen.

"Diinisiasi sejak 2020 lalu oleh PKT, program MAKMUR sendiri merupakan salah satu fokus PKT bersama Pupuk Indonesia melalui sinergi BUMN, mendorong pengembangan sektor pertanian dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional," kata Direktur Keuangan dan Umum PKT Qomaruzzaman dikutip Kamis, (2/3).

"Dalam program ini, petani binaan kami berhasil meningkatkan produktivitas hasil panen padi dan jagung mereka rata-rata hingga 35 persen, sehingga kesejahteraan petani juga turut meningkat lewat keuntungan hasil panen padi dan jagung yang meningkat rata-rata 52 persen," kata Qomaruzzaman.

Pada Desember 2022, lewat program MAKMUR ini, PKT tercatat telah berhasil merealisasikan 66.136 hektar lahan dengan jumlah petani yang tergabung 30.577 orang.

Target tahun lalu berhasil dicapai dengan kenaikan target petani yang telah bergabung sebesar 122,3 persen dari target awal sebesar 25.000, dan juga kenaikan lahan sebesar 110,2 persen dari target 60.000.

PKT Siapkan Stok Pupuk untuk Musim Tanam Maret 2023

Sementara itu, SVP Transformasi Bisnis PKT, Wisnu Ramadhani mengungkapkan, bahwa kualitas dan kuantitas pelaku sektor pertanian nasional harus selalu ditingkatkan karena menjadi salah satu faktor dalam menjaga ketahanan pangan nasional, selain jaminan pemenuhan kebutuhan dan stok pupuk bagi para petani.

"Menjelang musim tanam Maret 2023, PKT akan mendukung penuh ketercukupan pupuk di gudang-gudang distribusi dan memastikan bahwa pupuk-pupuk tersedia bagi para petani yang membutuhkan," kata Wisnu.

Adapun stok pupuk yang dipersiapkan PKT untuk musim tanam Maret 2023 ini adalah sebesar 172.433 ton, stok pupuk urea bersubsidi dan 7.320 ton NPK formula khusus, serta 342.553 ton pupuk urea non subsidi dan 36.056 NPK non subsidi (Per 28 Februari 2023).

"Seluruh stok ini terjamin tersedia di wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab PKT," ujar Wisnu.

Dengan harapan bisa terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang cakap mengelola pertanian Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab serta komitmen yang utama tentu terletak di pelaku industri pupuk Tanah Air, termasuk PKT.

Karena dengan komitmen penuh dalam edukasi pengelolaan lahan pertanian yang efektif adalah salah satu kunci dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan sekaligus sebagai penyumbang besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena itu, bersama dengan holding Pupuk Indonesia, program MAKMUR pun digagas di banyak wilayah di Indonesia agar pemerataan proses edukasi ini bisa berjalan dengan baik.

Hingga saat ini program MAKMUR telah berkembang di berbagai wilayah Indonesia, dan pada tahun 2023 PKT diamanatkan untuk mengelola program MAKMUR di seluruh Sulawesi, seluruh Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB, NTT dan Papua Barat.

Project Manager Program MAKMUR, PKT Adrian RD Putera mengatakan, program MAKMUR akan terus dikembangkan ke komoditas unggulan di tiap daerah. Salah satunya dengan menggali potensi komoditas unggulan alternatif, yang mampu memberikan nilai ekonomi lebih bagi para petani.

Kemudin, terus bekerja sama dan melakukan kolaborasi bersama petani, maka petani yang tergabung dalam program MAKMUR dapat terus bertambah, sehingga petani yang mendapatkan pendampingan terarah tentang pengelolaan dan pemaksimalan lahan pertanian juga semakin banyak.

"Kami berharap kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian melalui Program MAKMUR akan semakin bertumbuh secara pesat di tahun 2023 ini," ujar dia.

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Luhut soal Impor KRL: Masa Mau Beli Bekas Lagi?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia seharusnya tidak mengulang kesalahan membeliKRL bekas dariJepang.

"Ini kita tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan seperti ini lagi. Dulu kita pernah mengimpor barang (KRL) bekas, masa sekarang mengimpor barang bekas lagi?" jelas Luhut di kantornya, pada hari Jumat (3/3).

Luhut menyebutkan bahwa seharusnya dibuat perencanaan agar tidak ada impor KRL bekas lagi. Ia menyadari bahwa membeli kereta baru buatan dalam negeri memang lebih mahal, tetapi uang tersebut akan berputar di Tanah Air.

"Tetapi kalau nanti ini masalah waktu memang tidak bisa, kita akan mengirim BPKP untuk melakukan audit terlebih dahulu pada barang tersebut. Jadi barang itu dibeli tidak melalui tangan ketiga dan untuk memastikan bahwa harganya benar. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan harga," tegasnya.

"Ya memang harus (mengimpor KRL tahun ini) kita lakukan dalam waktu dekat karena ada 10 rangkaian tersebut," tandas Luhut.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menolak rencana impor KRL. Padahal, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus mencari pengganti 10 set kereta api Jabodetabek yang akan dipensiunkan pada 2023 dan 19 rangkaian lainnya pada 2024.

Rencananya, KCI ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

mekanik naga

Importir Sawit dari Asia Tuntut Kejelasan Aturan Ekspor dari Produsen******

Negara-negara importir minyak kelapa sawit mentah (CPO) Asia yang tergabung dalam Asian Palm Oil Alliance (APOP) mendesak negara-negara penghasil sawit untuk membuat kebijakanekspor yang stabil. Hal itu perlu dilakukan agar importir memiliki kepastian saat melakukan transaksi.

Adapun sejumlah negara yang tergabung dalam APOP antara lain India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka.

Ketua APOP Atul Chaturvedi mengatakan negara importir telah membangun kilang untuk memproses CPO. Namun, negara produsen mengenakan bea ekspor yang lebih tinggi untuk CPO dibanding bea masuk untuk produk yang disuling. Ini membuat pembelian minyak sawit olahan lebih murah dari CPO.

Direktur Godrej International India Dorab Mistry mengatakan produsen utama sawit, yakni Indonesia dan Malaysia, perlu menyadari negara-negara Asia adalah pelanggan terpercaya mereka. Para pembeli Asia juga tak pernah membuat masalah pada industri sawit.

Menurutnya, perubahan kebijakan ekspor yang tiba-tiba seperti larangan ekspor oleh Indonesia tahun lalu, tidak hanya mengganggu rantai pasokan di negara importir, tetapi juga merugikan produsen.

Bagaimana tidak, Indonesia harus menghadapi komplain dari pelanggan sembari memikirkan strategi lain untuk menutupi kekurangan pasokan.

Lihat Juga : PLN Buka Suara soal Denda Listrik Komedian Tarzan Capai Rp90 Juta

Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar di dunia sempat melarang ekspor CPOpada April-Mei 2022. Hal ini membuat negara-negara pembeli cepat-cepat mengamankan pasokan dari Malaysia.

Namun, harga CPOMalaysia jadi melambung karena permintaan tinggi. Sebagai gantinya, negara importir pun mencari alternatif lain seperti minyak kedelai dan biji bunga matahari.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Ekstraktor Solvent India Ajay Jhunjhunwala produsen CPO besar seperti Indonesia dan Malaysia cenderung menanggapi banyak tuntutan dari Eropa, dibanding memperhatikan kebutuhan pasar di Asia yang pembeliannya justru besar.

"Uni Eropa menyumbang kurang dari 9 persen dari impor CPO global. Pembeli Asia menyumbang sekitar 40 persen, tetapi produsen mencoba memenuhi tuntutan Eropa dan mengabaikan pembeli Asia," katanya.

Pada Desember 2022, Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Deforestasi, yang mengharuskan perusahaan untuk menghasilkan pernyataan uji tuntas dan memberikan informasi yang dapat diverifikasi bahwa komoditas, termasuk kelapa sawit, tidak ditanam di tanah hasil pembabatan hutan setelah 2020.

[Gambas:Video CNN]